Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Sri Rahayu Iriantini

Penyelesaian kredit macet pada PT Bank BNI (Persero) pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 77/PUU-IX/2011 : studi analisis penerapan standar operasional prosedur dalam penyelesaian piutang bank BUMN = Settlement on bad credit on PT. Bank BNI (Persero) past verdict of Constitutional Court Decision of the Republic of Indonesia number 77/PUU-IX/2011 : analysis on implementation of operational standard procedures on state-owned enterprise

" Penelitian tesis ini menitikberatkan masalah pada dua hal terkait pengaturan penyelesaian utang-piutang yang macet pada Bank BUMN agar sesuai dengan asas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penyelesaian utang-piutang pada PT Bank BNI (Persero) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-IX/2011. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian yang bersifat yuridisnormatif yang lebih menekankan pada norma hukum tertulis dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan dengan ketentuan hukum perjanjian pada umumnya. Ditinjau ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35089

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yogi Ajipradana

Analisis yuridis ketentuan batasan kepemilikan modal asing pada bank swasta nasional : pendekatan kasus akuisisi bertahap OCBC Bank terhadap Bank NISP = Juridical analysis of the provisions of foreign capital ownership limitation in national private bank : case approach of gradual acquisition of OCBC Bank to Bank NISP

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai liberalisasi kepemilikan modal asing pada bank suatu bank umum di Indonesia. Pada awalnya, hal ini diimplementasikan sebagai salah satu komitmen Indonesia sebagai anggota GATS-WTO. Namun, ketika timbul adanya kebutuhan akan modal yang dikarenakan krisis moneter yang dialami Indonesia pada akhir tahun 1990-an, maka batasan kepemilikan modal oleh pihak asing di suatu bank ditingkatkan menjadi maksimal 99 persen. Melihat kondisi seperti itu, jelas membuat pihak asing berbondong-bondong menginvestasikan dananya ke dalam industri ... "

2013

T35126

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rahayuningsih

Penyelesaian piutang Bank BUMN pasca keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-IX/2011 = Settlement SOEs bank receivables post-decision of the Constitutional Court no. 77/PUU-IX/2011

" Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi. BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah juga dituntut untuk dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam pelaksanaanya, BUMN kerap mendapatkan hambatan karena banyaknya peraturan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36033

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zaky Irsad

Penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan syariah kepemilikan kendaraan bermotor pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah "X" dengan jaminan fidusia bawah tangan = Deviation of prudential principles application in order granting of shariah financing of vehicle ownership in PT Bank Pembiayaan Rakyat Shariah X with fiduciary unofficial deed

" ABSTRAK
Tesis ini Tesis ini meneliti mengenai penyimpangan penerapan prinsip kehati-hatian dalam rangka pemberian pembiayaan syariah kepemilikan kendaraan bermotor oleh PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dengan jaminan fidusia bawah tangan. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif dengan metode penelitian kepustakaan, sedangkan tipologi penelitian ini adalah penelitian evaluatif perskriptif dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini adalah evaluatif-preskriptif analisis. PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “X” dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga financial intermedary juga ... "

2013

T34857

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Katuuk, Maichel V.

Pengikatan jaminan fidusia, didahului dengan surat kuasa dalam praktik perbankan pada PT. BPR Duta Pakuan Mandiri Bogor = Fiduciary binding preceded by power of attorney in practice banking at PT. BPR Duta Mandiri Pakuan Bogor

" ABSTRAK
Dalam menjalankan fungsi intermediasi sebagai pemberi kredit, disamping fungsi pengerahan dana (mobilisasi dana) bank harus bertindak hati-hati, prudent, mempertimbangkan asas-asas perkreditan yang sehat. Setiap kredit yang disalurkan kepada pengusaha selalu mengandung resiko, bank wajib mempertimbangkan untuk melakukan antisipasi pengamanan. Bentuk pengamanan kredit dalam praktek perbankan dilakukan dengan pengikatan jaminan. Hukum positif mengenal jaminan kebendaan fidusia, sebagai lembaga jaminan yang memberikan hak preferens bagi bank. Surat kuasa memasang fidusia tidak dikenal dalam Undang-undang Jaminan Fidusia no. 42 tahun 1999 namun dipraktekan di PT. BPR Duta ... "

2013

T34821

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jeani Kirti

Tinjauan yuridis terhadap substansi perjanjian kredit perbankan : studi kasus: perjanjian kredit investasi PT. Bank Central Asia Tbk = Juridical review towards substance of banking credit agreement : case study investment credit agreement PT. Bank Central Asia Tbk

" Bank sebagai kreditur menawarkan kredit investasi untuk menunjang kelancaran usaha debitur. Kredit investasi adalah kredit yang diberikan kepada calon debitur untuk membiayai pembelian barang modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Penelitian ini membahas bagaimanakah substansi dari perjanjian kredit investasi perbankan dan bagaimanakah peranan notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian didapat bahwa substansi perjanjian kredit ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35828

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Refki Saputra

Pendekatan anti pencucian uang sebagai strategi pemberantasan kejahatan (tinjauan atas putusan pengadilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia) = Anti money laundering approach as eradication strategy of crime study on money laundering court decision in Indonesia / Refki Saputra

" Kriminalisasi aktivitas pencucian uang, pada dasarnya merupakan respon atas sulitnya mengungkap kejahatan terorganisir. Hal ini dilakukan karena pelaku menggunakan teknik-teknik pencucian uang untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut. Melalui pendekatan anti-pencucian uang, proses penegakan hukum diarahkan tidak hanya sekedar menemukan pelaku kejahatan, melainkan juga mencari harta kekayaan hasil kejahatan. Rezim anti-pencucian uang kemudian dianggap sebagai strategi baru dalam memberantas kejahatan dengan merampas hasil kejahatannya. Tatkala para pelaku kejahatan dihalangi untuk menikmati hasil ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43825

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

I. Topan Budi Pratomo

Tinjauan yuridis tentang penyelesaian kredit pemilikan rumah Bank Tabungan Negara (KPR-BTN) yang masuk dalam kategori kredit macet melalui panitia uruisan piutang negara (PUPN)/Direktorat Jenderal piutang dan lelang negara (JPLN)

Universitas Indonesia, 2004

S23790

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Atin Sri Pujiastuti

Implementasi Undang Undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang oleh Bank X = The act law implementation of prevention and eradication of money laundering crime by the X Bank

" Penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilaksanakan oleh Bank X. Disini, penulis mendeskripsikan dan menganalisa kepatuhan penerapan peraturan-peraturan mengenai TPPU yang dilaksanakan oleh Bank X guna mencegah dan memberantas TPPU. Peneliti berusaha mencari tahu hambatan-hambatan yang muncul dalam melaksanakan implementasi Undang-Undang tersebut serta strategi apa saja yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Hasil penelitian menggambarkan adanya kepatuhan penerapan Undang-Undang pencegahan dan pemberantasan TPPU yang dilaksanakan oleh ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T39213

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Risha Emyta

Analisis tugas pengaturan dan pengawasan perbankan oleh otoritas jasa keuangan (perbandingan antara Indonesia, Jerman dan Inggris) = Analysis of banking regulatory and supervisory task by Indonesian financial services authority (comparison between Indonesia, Germany and United Kingdom)

" Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga pengawas jasa keuangan terintegrasi yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Dengan berdirinya OJK, maka tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula dijalankan oleh Bank Indonesia kini beralih kepada OJK. Penelitian ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki OJK dalam menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, serta membandingkannya dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan yang dijalankan oleh lembaga pengawas jasa keuangan terintegrasi di negara lain. Perbandingan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55548

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian