Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kasus hoaks terkait penistaan agama merupakan salah satu hoaks yang acap muncul. Pihak berwenang beberapa kali telah berhasil membongkar kasus serupa ini. Hoak menyangkut penistaan agama tentu perlu mendapat perhatian sebab apabila didiamkan berpotensi menyulut syak wasangka dan kemarahan serta mengadu domba masyarakat, lalu melahirkan intoleransi, bahkan kekerasan. Salah satu ciri hoaks adalah terdapat ketidaksesuaian antara judul dengan isi berita. Judul ditampilkan dengan bahasa bernada provokasi sehingga mengagitasi dan memancing masyarakat. Kebenaran isinya, selain tidak sesuai dengan judul, juga dibangun dengan struktur yang bersifat tendensius kepada kesimpulan yang seringkali bersifat bias, menyerang, dan memberi bingkai penilaian yang tidak berimbang. Dalam konteks membangun hubungan atau interaksi, media sosial telah berperan penting. Hubungan tersebut baik dalam konteks sosial, ekonomi ataupun politik. Hal ini lantas mendorong bertumbuhnya pelbagai cara-cara berwirausaha yang baru dan munculnya toko-tokoh online yang tidak semata mengandalkan toko fisi atau pertemuan pembeli dan penjual secara langsung. Penelitian ini berjenis kualitatif. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data baik data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dengan melalukan wawancara dan observasi. dari tahanan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya-Narapidana Cyber Crime hoax dan hate speech. Dan data yang kedua data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku dan situs-situs internet yang berisi tentang Hoax, Hate Speech, Media Sosial, dan Pola Pikir Tahanan.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaku melakukan penyebaran berita Hoax dan Ujaran Kebencian didasari keisengan untuk hiburan dan kurang nya pengetahuan dampak dalam menyalahgunakan UU ITE. Pelaku memilih cara ini untuk membuat dirinya senang dan merasa terhibur, dengan adanya media sosial pelaku merasa membutuhkan hiburan dengan melakukan hal-hal aneh yang penuh dengan fantasi. Disisi lain pelaku berusaha untuk mencari perhatian atau sensasi para pengguna media sosial lainnya. Ingin memberikan kesalah pahaman, dalam hal ini ujaran kebencian yang di sebarkan untuk memberikan kesalahpahaman individu akan suatu informasi yang ia dapat.

---

The hoax case related to religious blasphemy is one of the hoaxes that often appears. The authorities have succeeded several times in uncovering such cases. Hoax regarding religious blasphemy certainly needs attention because if it is ignored, it has the potential to ignite suspicion and anger as well as pitting the public against each other, resulting in intolerance, even violence. One of the characteristics of hoaxes is that there is a mismatch between the title and the content of the news. The title is displayed in provocative language so that it agitates and provokes the public. The truth of the content, apart from not being in accordance with the title, is also built with a tendentious structure to conclusions that are often biased, offensive, and provide an unbalanced judgment frame. In the context of building relationships or interactions, social media has played an important role. This relationship is in a social, economic or political context. This has prompted the growth of new entrepreneurial ways and the emergence of online shops that do not rely solely on fission shops or direct meeting of buyers and sellers. This research is a qualitative type. This research uses descriptive research type. This study uses data both primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews and observations. from the detention of the Special Criminal Directorate of Polda Metro Jaya-Cyber Crime inmates with hoaxes and hate speech. And the second data is secondary data, namely data obtained from books and internet sites containing Hoax, Hate Speech, Social Media, and Prisoners Mindset. The conclusion of this study is that the perpetrators spread hoax news and hate speech based on fun for entertainment and lack of knowledge of the impact of abusing the ITE Law. The perpetrator chooses this method to make himself happy and feel entertained, with the existence of social media the perpetrator feels he needs entertainment by doing strange things filled with fantasy. On the other hand, the perpetrator tries to seek attention or sensation from other social media users. Want to provide misunderstanding, in this case hate speech that is spread to give an individual misunderstanding of the information he / she gets."

"ABSTRAKKepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari sub sistempemerintahan yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat, sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayomdan pelayan masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi kemungkinanancaman sebagai dampak dari perkembangan lingkungan strategis khususnya arusglobalisasi. Oleh karena itu, Jumlah Anggota Polisi bila dibandingkan denganjumlah penduduk akan selalu tidak berimbang atau bahkan semakin ketinggalan,sehingga untuk mencapai angka perbandingan yang ideal 1:400 akan dibutuhkanwaktu yang lama, sementara ratio polisi dan penduduk yang ideal pun tidakmerupakan jaminan dapat terwujudnya kamtibmas. Perkembangan semakincanggih, orang yang tidak memiliki iman yang kuat serta lingkungan masyarakatyang mendukung secara negatif mendorong setiap orang tersebut untukmelakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, salah satunyayaitu dengan mengedarkan barang terlarang yaitu narkotika. Jawa barat, adalahwilayah indonesia dengan penduduk terbesar dari seluruh provinsi di Indonesia,selain wilayah yang luas dan penduduk yang sangat banyak, Jawa Barat jugaterbebani dengan bentuk geografi yang berupa pegunungan. Polda Jawa Barat,adalah satuan Polri yang menangani hampir seluruh wilayah di Jawa Barat,mereka harus serius dan berusaha keras dalam rangka memerangi danmenghentikan peredadaran Narkoba di jawa barat, hal ini menjadi tugas tersendiridari Ditresnarkoba Jawa Barat. Indonesia saat ini memasuki fase Daruratnarkoba, maraknya peredaran Narkoba tidak luput masuk kedalam wilayah PoldaJawa Barat, dengan hal tersebut diatas, maka perlu ada peningkatan kinerja olehsatuan narkoba Polda Jawa Barat, dengan alasan tersebut diatas harus ada StrategiPeningkatan Kualitas SDM Pada Kinerja Anggota Ditresnarkoba Polda Jabar.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan caramencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitiantersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksisosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan strategiyang digunakan oleh Ditresnarkoba Polda Jabar dalam meningkatkan kualitasSDM anggota mereka.

---

ABSTRACTThe Indonesian National Police, as part of the government subsystem that isresponsible for maintaining security and public order, and as a state apparatus oflaw enforcement that guards, protects dan serves the people, is required toanticipate possible threats resulting from the development of the strategicenvironment, specifically the flow of globalization. Consequently, the policeofficer to population ratio will never be well balanced or may even fall furtherbehind, and that to reach the ideal ratio 1 400 will take quite some time, whilethe ideal police to population ratio itself does not ensure public security and order.In face of today rsquo s development that is becoming more sophisticated, individualswith weak faith, along with negative social support from the community, areprompted to perform acts contrary to law in Indonesia, including distribution ofprohibited goods such as narcotic drugs. The region of West Java is the highestpopulated province in Indonesia. In addition to its vast region and densepopulation, West Java is also burdened by a mountainous geographic condition.The West Java Regional Police is a unit of the Indonesian National Police thatcarries out duties in almost the entire region of West Java. The war against and theeradication of illegal drug distribution in West Java must be undertaken seriouslyand laboriously by the police. This is the distinctive duty of the NarcoticsInvestigation Directorate of West Java. Presently, Indonesia has entered the DrugEmergency phase. The rampant drug distribution has also entered the jurisdictionof West Java Regional Police. Therefore, performance improvement of thenarcotics unit of West Java Police is deemed necessary. For this reason, a strategyfor human resource quality improvement on the performance of West JavaNarcotics Investigation Directorate personnel is required. This research usesqualitative research methods to determine how to find, collect, process andanalyze the data of the research findings. This qualitative research can be used tounderstand social interaction, such as through in depth interview, which willuncover the strategy used by West Java Narcotics Investigation Directorate inimproving the HR quality of their personnel."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pengaruh kompetensi dan integritas anggotaSatuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerja Anggota Satuan Lalulintasdi Wilayah Hukum Polres Tangerang Selatan. Kinerja petugas dalammelaksanakan penindakan kasus tilang belum maksimal karena kasus tilang yangsemakin menurun dan dilihat dari penggunaan aplikasi E-Tilang yang belumbanyak digunakan oleh petugas. Metode penelitian yang digunakan dalampenelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampelsebanyak 110 anggota Satuan Lalu Lantas Polres Tangerang Selatan. Instrumenpenelitian menggunakan kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitiaanmenunjukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi P=0,000 dan Integritas P=0,000 anggota Satuan Lalu-lintas dalam penerapan E tilang terhadap kinerjaAnggota Satuan Lalu-lintas. Hasil penelitian secara simultan variabel kompetensidan integritas terhadap kinerja Anggota Satuan Lalu-lintas di Wilayah Hukum PolresTangerang Selatan adalah 87,2 sedangkan 12,8 ditentukan oleh variabel lain yangtidak diteliti. Untuk lebih meningkatkan kinerja anggota, pimpinan perlumelakukan pembinaan dan pengarahan terhadap anggotanya mengenai tugas pokokdan tujuan organisasi secara berkala, agar lebih memahami dan menyadarimengenai apa yang harus dikerjakan oleh setiap anggota, sehingga dapatmeningkatkan kinerja anggota Satuan Lalu-lintas secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis study discusses the influence of the competence and integrity of Traffic Unitmembers in the implementation of E Tilang on the performance of Traffic UnitMembers in the South Tangerang District Police Territory. The performance ofofficers in carrying out the action of ticket cases has not been maximal due to thedecreasing ticket case and seen from the use of E Tilang application that has notbeen widely used by the officers. The research method used in this research isdescriptive with quantitative approach. Population and sample of 110 members ofTangerang Selatan Police Traffic Unit. The research instrument usedquestionnaires with Likert scale. The result of research shows that there is influenceof competence P 0,000 and Integrity P 0,000 member of Traffic Unit inapplying E Tilang to performance of Traffic Unit Member. The simultaneous resultof competence and integrity variable on the performance of Traffic Unit Memberin Tangerang Selatan District Police Region is 87,2 , while 12,8 is determinedby other variable which is not examined. To further improve the performance ofmembers, leaders need to conduct coaching and direction of their members on themain task and organizational goals periodically, to better understand and be awareof what each member should do, so as to improve the performance of members ofTraffic Unit as a whole."

"Berbagai dampak negatif akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadipertimbangan utama dimungkinkannya diversi terhadap penyelesaian kejahatan yangdilakukan oleh anak. Dalam melaksanakan fungsi sebagai kontrol sosial itu, Polrimembentuk suatu unit khusus yang menangani permasalahan perempuan anak yangdisebut Unit PPA Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Secara khusus unit inifocus pada bagaimana memberikan layanan untuk kepentingan terbaik bagi anak danuntuk menegakan keadilan bagi perempuan dan anak. Unit PPA ini beranggotakanpenyidik yang diwajibkan untuk mengedepankan proses diversi dibandingkanmeneruskan proses hukum pelaku anak hingga ke pengadilan anak. Berkenaan denganpenyidik kepolisian dalam menerapkan konsep diversi terhadap anak yangberhadapan dengan hukum dapat dikaji permasalahan mengenai bagaimanakah prosespelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum khususnya pelakuanak, pengaturan posisi dan wewenang penyidik kepolisian dalam pelaksanaan diversiserta tantangan yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi dan strategi untukmengawasinya di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang didukung dengan penelitian lapanganyang dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan informan, analisis datayang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode pengumpulan data primerdan sekunder. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pihak kepolisian Polres MetroJakarta Pusat lebih mengutamakan upaya damai atau menggunakan cara diversi dalammenangani anak yang berhadapan dengan hukum dari pada proses secara hukumkarena lebih baik mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Banyaknya parapenegak hukum yang masih berparadigma legalistik, kaku, dan kurangnyapemahaman tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Budayamasyarakat Indonesia yang dikenal dengan musyawarahnya, akan tetapi hal tersebutterkadang sama sekali tidak terlihat dalam upaya diversi yang melibatkan pelakuanak. Kurangnya kordinasi antar instansi terutama pengawasan pasca diversimenyebabkan dampak negatif terhadap anak seperti stigmatisasi kerap dialami olehpelaku anak.

---

Negative impacts on children that arise from their contact with the world of lawjustice are a major consideration in the diversion of the settlementof child crimes. Incarrying out its function as social controller, the Police formed a special unit to handleissues of women and children called Unit PPA UnitPelayananPerempuandanAnak Service Unit for Women and Children that, inparticular, focuses on how to provide services for the best interests of children and touphold justice for women and children.This unit consists of investigators who arerequired to prioritize the diversion process rather than continuing the legalproceedings of juvenile offenders to the juvenile court. With regard to theinvestigators in applying the concept of diversion to children in conflict with the law,it may be possible to examine the issues of how are the processes of implementing thediversion to children in conflict with the law, in particular juvenile offenders, settingthe position and authority of investigators in the implementation of diversions, andwhat kinds of challenges faced by investigators in implementing the diversions andstrategies they take in the Central Jakarta Departmental Police jurisdiction.

This study used normative juridical research supported by field research that was conducted byconducting interviews with informants. Meanwhile, the data analysis used wasqualitative analysis with primary and secondary data collection methods. From theresults of this study, it can concluded that the Central JakartaDepartmental Policehave prioritized peaceful efforts or used diversions in dealing with children in conflictwith the law rather thanlegal process because it is better to prioritize the best interestsfor children. Many law enforcement officials still have a legalistic, rigid, andinadequate paradigm about the handling of children in conflict with the law. Theculture of Indonesian society, actually, is known for its deliberation, but it issometimes not at all visible in diversionary efforts involving juvenile offenders.Thelack of coordination between agencies, especially in post diversion monitoring, has anegative impact on juvenile offenders such as poor stigmatization."

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis Penanganan Tindak PidanaPerdagangan Orang Oleh Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri. Penelitian inidilakukan dengan metode analisis deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder melalui teknik wawancara, observasi dan telaahan dokumen.Hasil penelitian menunjukkan saat ini tindak pidana perdagangan orang TPPO telahberkembang menjadi suatu kejahatan kemanusiaan lintas batas negara yangterorganisasi transnational organized crime , sehingga memerlukan kerjasama darinegara-negara di dunia. Keadaan geografis, ekonomi dan sosilogis menjadikanIndonesia berpotensi sebagai negara pencarian korban maupun tujuan TPPO.Keadaan sebagian penduduk Indonesia yang berpendidikan rendah dan miskinmerupakan penyebab utama penduduk nekat menjadi pekerja migram di luar daerahtinggal ataupun diluar negeri, meskipun dengan cara yang illegal. Kerentanan inidimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan orang dan calo. Karenanya moduskejahatan perdagangan orang dengan merekrut dan mengirim pekerja migran illegalpaling sering terjadi di Indonesia. Dittipidum Polri selama ini telah melakukanberbagai upaya untuk memberantas TPPO baik melalui upaya preemtif, preventifmaupun represif. Dalam praktiknya, kendala yang dihadapi penyidik Polri antara lainadalah: 1 lokasi kejahatan yang berbeda-beda meliputi dalam dan luar negeri; 2 keterbatasan kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan di luar negerisehingga mendapat tantangan dari pihak yang berwenang dan pihak pendukungkejahatan di negara terkait; 3 Keterangan calo yang berbelit-belit tentang pelakuutama, atau bahkan calo tidak kenal sama sekali; 4 korban yang tidak mau bersaksikarena takut atau berada dibawah tekanan baik sosial, ekonomi maupun psikologis.Kendala tersebut menghambat penyidik untuk mendapatkan bukti sehingga kesulitanuntuk menjerat pelaku dan pihak terkait dengan UU TPPO. Karenanya sebagianpenyidik menggunakan KUHP, UU Perlindungan Anak dan UU Perlindungan TKI diLuar Negeri, dan tidak dapat mengungkap dan memberantas TPPO secarakomprehensif dan tuntas. Upaya yang dapat dilakukan oleh Dittipidum BareskrimPolri di masa mendatang antara lain adalah dengan cara: 1 meningkatkan saranapendukung, pengetahuan, dan kapasitas penyidik dengan cara berpastisipasi padaberbagai workshop dan pelatihan; 2 terus mendorong penegak hukum melakukankoordinasi dan kerjasama dengan berbagai instansi di dalam negeri, dan juga terusmeningkatkan kerjasama antar negara dan dengan organisasi internasional sepertiAATIP.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of Crime Handling ofTrafficking in Persons by Dittipidum Bareskrim Polri Investigators This research isdone by descriptive qualitative analysis method that comes from primary andsecondary data through interview technique, observation and document review. Theresults show that the current crime of trafficking in persons TPPO has evolved intoan organized transnational organized crime, thus requiring cooperation fromcountries in the world. Geographic, economic and socio political conditions makeIndonesia a potential as a search for victims and the destination of TPPO. Thecondition of some poor and poorly educated Indonesians is the main cause of thereckless population to become migrant workers outside of residence or abroad, albeitin an illegal manner. This vulnerability is used by traffickers and brokers. Hence thecrime mode of trafficking in persons by recruiting and sending illegal migrantworkers is most common in Indonesia. Dittipidum Polri has been doing variousefforts to eradicate TPPO either through preemptive, preventive or repressive efforts.In practice, the obstacles faced by Police investigators include 1 different crimelocations within and outside the country 2 the limitations of the investigator 39 sauthority to conduct an overseas examination so as to be challenged by theauthorities and the crime supporting parties in the country concerned 3 Theintricately scaled up scalper 39 s notes about the main perpetrator, or even the brokersdo not know the main prepertrators at all 4 victims who do not want to testify forfear or are under social, economic and psychological pressure. These obstaclesprevent the investigators from obtaining evidence so that it is difficult to trap theperpetrators and parties related under TPPO Law. Therefore, some investigators usethe Criminal Code, Child Protection Law and Protection Act for Overseas Workers,and can not disclose and combat TPPO comprehensively and thoroughly. Efforts thatcan be undertaken by the Dittipidum Baerskrim Polri in the future are among others 1 increasing the supporting facilities, knowledge, and investigator capacity byparticipating in various workshops and trainings 2 continue to encourage lawenforcement to coordinate and cooperate with various agencies in the country, andalso to improve cooperation between countries and with international organizationssuch as AATIP"

"ABSTRAKTesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis pendekatan kearifan lokal dalampenanganan perkara pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Andir Bandung.Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari dataprimer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan carawawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa Pendekatan kearifan lokal masyarakat adat Bandungditerapkan dalam penanganan tindak pidana oleh Unit Reskrim Polsek Andir melaluimusyawarah mufakat yang menjunjung tinggi nilai karuhun berdasarkan falsafahsilih asih, silih asah dan silih asuh. Penyidik Polsek Andir dalam menangani perkarapidana memfasilitasi musyawarah mufakat antara pelaku dan korban sertakeluarganya dalam rangka mencapai perdamaian. Apabila kedua belah pihak telahberdamai dan korban mencabut atau menarik laporan polisi yang dibuatnya, makapenyidikan dihentikan dan perkaranya dinyatakan selesai. Selain itu hasil penelitianjuga menunjukkan bahwa Dalam tahap penyidikan pra adjudikasi maka kearifanlokal yang sejalan dengan KUHAP dan UU Kepolisian adalah kearifan lokal yangdapat memberikan manfaat optimal dari suatu penyelesaian perkara pidana yaitu rasakeadilan dan kepastian hukum bagi para pihak sebagaimana digagas oleh pendekatankeadilan restoratif. Kearifan lokal pada dasarnya merupakan bentuk peraturan yangkeberadaan dan keberlakuannya diakui oleh masyarakat setempat. Akan tetapipenggunaan pendekatan kearifan lokal di lingkungan Polri belum menjadi kebiasaanmengingat masih belum tegasnya pengaturan ini di dalam hukum acara pidananasional. Pasal 18 UU Kepolisian merupakan landasan yang sah bagi penyidik untukmenghentikan penyidikan yang sedang dilakukannya atas suatu perkara pidana yangterjadi di wilayah hukum setempat. Tindakan ini dilakukan dengan pertimbanganbahwa perselisihan antara pelaku dan korban telah selesai. Pelaku mengakuikesalahannya dan korban menerima permintaan maaf yang diajukan oleh pelakusehingga hubungan antara para pihak kembali pulih yang pada akhirnya akanmendorong terciptanya situasi yang kondusif di wilayah setempat

---

ABSTRACTThis thesis discusses the results of research on the analysis of local wisdom approachin handling criminal cases in the jurisdiction of Police Sector Andir Bandung. Thisresearch is conducted by descriptive qualitative method that comes from primary andsecondary data with data collection method which is done by in depth interview,expert interview, observation and document review. Result of research indicate thatApproach of indigenous wisdom of indigenous people of Bandung applied inhandling of crime by Unit Crimes Andir Police Subdivision through consensusmufakat that uphold value of karuhun based on philosophy of silih asih, silih asahand silih asuh. Andir police investigators in handling criminal cases facilitatedeliberation between consecutors and victims and their families in order to achievepeace. If both parties have made peace and the victim revokes or withdraws thepolice report he made, then the investigation is suspended and the case is declaredover. In addition, the results of the study also showed that in the investigation stage pre adjudication the local wisdom in line with the Criminal Procedure Code and thePolice Act is the local wisdom that can provide optimal benefits from a criminal casesettlement that is the sense of justice and legal certainty for the parties as initiated bythe approach restorative justice. Local wisdom is basically a form of regulationwhose existence and validity are recognized by the local community. However, theuse of local wisdom approach within the Indonesian National Police has not becomea habit since the regulation is still unclear in the national criminal procedure law.Article 18 of the Police Law is the legal basis for investigators to stop theirinvestigations into a criminal case that occurs in the local jurisdiction. This action isdone with the consideration that the dispute between the perpetrator and the victimhas been completed. The perpetrator acknowledges his guilt and the victim acceptsthe apology filed by the perpetrator so that the relationship between the parties willrecover which will ultimately lead to the creation of a conducive situation in the localarea."

"Tesis ini membahas tentang sistem pengamanan Markas Besar Kepolisian yaitu kantor pusat pelaksanaan kegiatan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menganut sistem Kepolisian Terpusat (Centralized System of Policing) yaitu sistem kepolisian yang terpusat/ tersentralisasi dimana sistem kepolisian berada di bawah kendali atau pengawasan langsung Markas Besar Polri. Dalam melaksanakan peran dengan sistem terpusat ini, sehingga Polri memiliki ciri yakni menggunakan sistem komando secara terpusat, terdapat standarisasi profesionalisme, wilayah kewenangan hukum lebih luas. Tesis ini khusus membahas terkait sistem pengamanan Mabes Polri dalam perspektif manajemen sekuriti fisik. Menggunakan metode kualitatif dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Hasil tesis ini menunjukkan bahwa sistem pengamanan Mabes Polri dalam persepktif sekuriti fisik masih kurang dikarenakan hasil penentuan level sistem pengamanan sekuriti fisik Mabes Polri pada level 2 dan belum pada level 1 atau level optimal, hasil ini juga dikuatkan oleh perhitungan Obyek vital tertentu yang menguatkan nilai level tersebut. Dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumen kajian di Mabes Polri masih terbatas pada level kepolisian wilayah. Rekomendasi dalam tesis ini yaitu agar dibuat kajian khusus level Markas besar secara spesifik terkait sekuriti fisik, baik dalam hal menentukan level keamanan Markas Besar hingga secara jelas menyusun dan melaksanakan standar personil, alat, serta prosedur yang terpusat, kemudian sebaiknya Polri dapat membuat acuan sistem pengamanan agar masyarakat dapat menerapkannya di tempat tinggal, lingkungan, perkantoran, maupun sarana publik lainnya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Polri berwenang terhadap penyelenggaraan Pengamanan Swakarsa (Pam Swakarsa), Namun terkait manajemen sekuriti fisik Polri belum mempunyai acuan dan standar baku. Rekomendasi lain bagi Markas Polri dari penulis yakni sebaiknya Markas Polri mengatur ulang pemetaan zona, mulai dari zona publik, zona semi khusus hingga zona sangat khusus misalnya area Densus, intel dan ruang-ruang penyimpanan senjata.

---

This thesis discusses the Security system the headquarters of Indonesia National Police an overview of the perspective of physical security management, which is a central office of police activity that adheres to the Centralized System of Policing, a centralized / centralized police system in which the police system is under direct control or supervision by the National Police Headquarters. In case of this role with a centralized system so that the Police of the Unitary State of the Republic of Indonesia has the characteristic of using a centralized command system, there is a standardization of professionalism, a wider area of ​​legal authority, the scope of supervision in this system is broad. This thesis discusses specifically related to the security system of the Indonesia National Police Headquarters in the perspective of physical security management related to various events that have occurred such as fires, bomb explosions, and threats, besides those that often occur today such as large demonstrations, then the Headquarters security system. The results of this thesis indicate that the police Headquarters security system in terms of physical security is still lacking and the reach level is 2, not reach level 1 yet. Existing documents studies in Indonesia National Police Headquarters are still limited to the regional police level. Recommendations in this thesis for security systems in Headquarters so that specific Headquarters level studies are specifically made regarding physical security, both in terms of determining the security level of Headquarters to clearly formulate and implement centralized standard so the community can apply it in residences, environment, offices, and other public facilities, as we know that the National Police has the authority to organize the Swakarsa Security (Pam Swakarsa). Another recommendation for the Indonesia National Police is that doing rearrange the mapping of zones, starting from public zones, public reports, semi-special to zones very special for example Detachment area, intelligence and weapons storage rooms."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh hubungan gaya kepemimpinan transformasional,transaksional dan komitmen terhadap kinerja anggota penyidik wilayah hukum polda metro jaya. Kinerja penyidik secara keseluruhan akan berakumulasi dalam mewujudkan kinerja organisasi sehingga kinerja penyidik sangat strategis dalam mendukung kinerja dan produktif organisasi Polda Metro Jaya. Kinerja memerlukan kemampuan individu untuk melakukan suatu pekerjaan, dengan di dukung oleh sikap dan perilaku yang mendukung terwujudnya kualitas kerja yang diharapkan sesuai dengan standard kinerja yang telah ditetapkan organisasi. Jika disederhanakan, sejumlah faktor tersebut berasal dari internal individu (faktor intrinsik) dan eksternal individu (faktor ekstrinsik).Hipotesa awal pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh ketiga variable bebas terhadap kinerja anggota penyidik harda wilayah hukum polda metro jaya. Kuesioner digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan data dari 150 penyidik di wilayah hukum polda metro jaya yang tersebar di beberapa Polres dan Polda. Variabel Multivarian yang diteliti dianalisis dengan Structural Equation Modeling (SEM) dan Software Partial Least Square (PLS) untuk menentukan dan menganalisis model pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara parsial memiliki pengaruh hubungan positif atau signifikan terhadap variabel terikat. Selain itu kepemimpinan Transformasional dan kepemimpina Transaksioan masing-masing berpengaruh terhadap kinerja dengan dimediasi oleh Komitmen.

---

The aim of this research was to examined the influence of transformational leadership, transactional leadership, work commitment, and job performance on Police Harda Investigator of Jakarta Police Department. Investigator job performance simultaneously accumulated in organizational performance. Thus, the investigator job performance is important to support the organizational performance and productivity of the Jakarta Police Department organization. Job performance requires the ability of individuals to do a job, supported by the attitude and appropriate behavior that leads to the expected quality of work in accordance with the organizational standards performance. Furthermore, a number of these factors were based on internal (intrinsic) and external (extrinsic) factor of individuals. The initial hypothesis of this research stated that there was an influence or correlation of these three independent variables on job performance of Jakarta Police Department Harda Investigator. The questionnaire used as a tool to collect data from 150 investigators in the Jakarta Police Department, both regional and subregional. Multivariate variables were analyzed with Structural Equation Modeling (SEM) and Partial Least Square (PLS) software to determine and analyze the influence model between the independent variables and the dependent variable. The results of this study indicate that the independent variable partially has positive and significant effect to the dependent variable. In addition, either transformational leadership or transactional leadership influenced job performance by intervening variable of work commitment."

"Kebijakan Pembatasan kegiatan masyarakat selama masa pandemik Convid-19 telah memaksa  dilaksanakan kebijakan WFH (work from home) dan LFH (learn from home). Kebijakan tersebut tidak menyurutkan terjadinya tawuran antar kelompok bahkan justru mengalami peningkatan. Penelitian ini dilakukan terkait dengan pokok permasalahan  mengenai implementasi pemolisian masyarakat oleh Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya yang belum signifikan dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Pertanyaan penelitian ini bagaimana implementasi pemolisian masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur Polda Metro Jaya dapat menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan sekaligus menjelaskan implementasi pemolisian masyarakat dalam menanggulangi tawuran antar kelompok di masa pandemi Covid-19. Secara teoritis dan praktis tujuan penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi dasar keahlian akademik bagi peneliti mengenai konsep dan implementasi pemolisian masyarakat dalam penanggulangan tawuran antar kelompok masyarakat dalam konteks di masa pandemi Covid-19. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu, teori peran, teori strategi, teori kebijakan publik, teori implementasi, konsep pemolisian masyarakat, partisipasi masyarakat dan windows broken theory, teori kontrol sosial, teori konflik, dan teori solidaritas. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan analisis deskripftif. Adapun kesimpulan temuan penelitian ini yaitu implementasi Polmas dalam penanganan tawuran di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Timur pada masa pandemi Covid-19 ditinjau dari aspek kebijakan, filosofi, pelaksanaan dan evaluasi, dengan program meliputi pembentukan satgas anti tawuran, program kongkow dengan Kapolres, program pembuatan WA Group dan program seribu portal, program polisi RW. Sementara faktor penyebab belum signifikannya implementasi Polmas dikarenakan banyaknya personel yang terpapar virus Covid-19, sehingga personel lebih terkonsentrasi dalam penanganan Covid, dan lemahnya partisipasi masyarakat serta dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang terbatas. Implementasi Polmas tersebut, mengacu pada Peraturan Kapolri No. 3 tahun 2015 tentang Polmas.

---

The presence of policies to restrict community activities has forced the implementation of WFH (work from home) and LFH (learn from home) policies. The policies, however, do not reduce the incident of brawls among community groups. There has even been an increase regarding the number of such incidents. The main problem of the research is that the implementation of community policing held by East Jakarta Metropolitan Police Resort has not significantly been able to handle brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The question of research is how the implementation of community policing in the jurisdiction of the East Jakarta Metropolitan Police in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. The purpose of the study is to describe as well as explain the implementation of community policing in handling brawls among communities groups during the Covid-19 pandemic. Theoretically and practically, the research will contribute to science development  and  become the basis  of academic skills  for researchers on  the concept and implementation of community policing in handling brawls among community groups during the Covid-19 pandemic. The author employs various theories and concepts, such as role theory, strategy theory, public policy theory, implementation theory, concept of community policing, community participation, broken  window  theory,  social  control  theory,  conflict  theory,  and  solidarity theory. The author also employs the qualitative approach with descriptive analysis method. The results of the research reveal that community policing viewed from the  aspects  of  policy,  philosophy,  implementation,  and  evaluation  has  been applied in the forms of establishing anti-brawl task forces, hanging out program with the Head of Metro Police Resort, creating WhatsApp groups, one thousand portal programs, and police neighbourhood programs. Such implementations have not been significant because there are many personnel being infected by Covid-

19, there are more personnel focusing on handling Covid-19, the participation of communities is weak, and the support of budget as well as structures and infrastructures are weak. The implementation of community policing should refer to the National Police Chief Regulation Number 3/2015 regarding Community Policing."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah retensi anggota Baintelkam Polri yang cenderung keluar dari fungsi Baintelkam Polri. Untuk mengatasi masalah retensi ini, Baintelkam Polri menerapkan pembinaan karir yang ditujukan salah satunya untuk perawatan anggota. Namun permasalahannya, meskipun telah dilakukan pembinaan karir, retensi ini terjadi setiap tahunnya dari tahun 2017-2023. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Sesuai kebutuhan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tantangan dalam pembinaan karier terhadap kinerja Baintelkam Polri dan upaya mengeliminasinya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen karir, teori kinerja, konsep pembinaan karir, konsep strategi, dan Perkap Polri No. 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2018 TentangPenilaian Kinerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembinaan karier Baintelkam Polri. Tantangan utama di aspek internal adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi intelijen di tengah perubahan dinamis dalam lingkungan global, dengan ancaman seperti teknologi terbaru, ancaman siber, dan tingkat stres yang tinggi karena tugas sensitif. Tantangan selanjutnya berasal dari aspek eksternal yang berasal dari masalah kerja sama, termasuk dengan lembaga lain, serta isu teknis dan keamanan informasi. Strategi dalam sistem pembinaan karir yang lebih baik untuk penguatan kinerja Baintelkam Polri, selama ini diterapkan dengan perencanaan karir, rotasi kerja, dan pemanfaatan teknologi.

---

This research is motivated by the problem of retention of Baintelkam Polri members who tend to leave the function of Baintelkam Polri. To overcome this retention problem, Baintelkam Polri implements career coaching, one of which is aimed at member maintenance. However, the problem is, even though career coaching has been carried out, this retention occurs every year from 2017-2023. Therefore, an appropriate solution is needed to overcome this problem. In accordance with these needs, this research is aimed at analyzing the challenges in career development regarding the performance of the National Police's Baintelkam and efforts to eliminate them.

The theories used in this research are career management theory, performance theory, career coaching concept, strategy concept, and Police Chief Regulation No. 9 of 2016 concerning the Career Development System for Police Members, as well as Police Regulation No. 2 of 2018 concerning Performance Assessment. This type of research is qualitative research with the method used in this research is the field research method.

The results of this research show that there are a number of problems and challenges that must be faced in career development for the National Police Security Agency. The main challenge in the internal aspect is maintaining the security and confidentiality of intelligence information amidst dynamic changes in the global environment, with threats such as the latest technology, cyber threats, and high levels of stress due to sensitive tasks. The next challenge comes from external aspects originating from cooperation problems, including with other institutions, as well as technical and information security issues. Strategies in a better career development system to strengthen the performance of the National Police's Security and Intelligence Agency have so far been implemented through career planning, job rotation and the use of technology."