Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi tahun 1997 membawa perubahan yang mendasar dalam tata niaga semen dalam negeri. Pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengeluarkan surat nomor 48/MPP/1/1998 tanggal 21 Januari 1998 mencabut peraturan tetang tata niaga semen di dalam negeri. Pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tanggal 5 Maret 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Konsekuensi dari diambilnya kebijakan tersebut adalah pernerintah menyerahkan tata niaga perdagangan semen dalam negeri kepada proses mekanisme pasar. Pemerintah tidak lagi menetapkan harga semen dengan mekanisme HPS (Harga Patokan Setempat) yang selama ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) terjadinya perubahan struktur dalam industri semen dalam negeri, dan (2) terjadinya Perubahan conduct dalam industri semen dalam negeri akibat berakhirnya tata niaga tersebut.Penelitian ini menggunakan data sekunder periode 1995-2004. Analisis dilakukan secara diskriptis dengan menggunakan pendekatan Structure, Conduct and Performent Analysis untuk mengetahui adanya perubahan struktur dan conduct perusahaan dalam industri semen di Indonesia. Pengujian perubahan struktur dengan menguji perubahan jumlah perusahaan, konsentrasi rasio, indek herfindalh dan indeks lerner dalam industri semen. Dalam pasar yang kompetitif akan ditunjukkan dengan jumlah pelakunya akan semakin banyak, rasio konsentrasi, indeks herfindalh dan indeks lerner yang semakin mengecil.Sedangkan pengujian perubahan perilaku (conduct) dengan rnenguji terjadinya prektek limit price dan leadership price dalam industri semen. Pasar yang kompetitif akan ditunjukan dengan terjadinya praktek limit price atau leadership price yang bersaing dalam industri semen, sebaliknya pelaku pasar yang monopolis akan ditunjukan dengan praktek leadership yang kolusif.Berakhirnya kebijakan tata niaga semen tidak mengakibatkan terjadinya perubahan struktur pasar dalam industri semen tetapi berakhirnya kebijakan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku (conduct) perusahaan dalam industri semen. Perilaku perusahaan berubah dari perilaku oligopoli kolusif menjadi perilaku oligopoli yang bersaing. Perubahan tersebut di dukung dengan perubahan indeks lerner dan rasio keuntungan yang menunjukan penurunan dari tahun ke tahun selama periode penelitian."

"Perkembangan perbankan syariah mulai meningkat setelah dikeluarkan UU No. 10/1998 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.7/1992 tentang Perbankan. Dalam sekitar 5 tahun saja sejak diberlakukan Dual Banking System, pelaku bank syariah bertambah menjadi 10 bank. Hasil survei Bank Indonesia di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatra pada tahun 2000-2001 menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap perbankan syariah cukup. tinggi. Hasil survey tersebut antara lain menyimpulkan bahwa nasabah potensial bank syariah mencapai 78%. Sejalan dengan hal ini, kinerja perbankan syariah juga mulai menunjukkan perkembangan yaitu dengan meningkatnya asset, Financing to Deposit Ratio atau LDR dan kemampuan untuk memperoleh laba juga cenderung meningkat.Sebagai lembaga intermediasi, kinerja perbankan syariah pada dasarnya erat berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Perubahan variabel ekonomi makro di samping dapat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian juga dapat berdampak terhadap kinerja perbankan. Pada umumnya, beberapa variabel ekonomi makro yang seringkali digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kegiatan perekonomian adalah Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, dan Suku Bunga.Untuk melihat pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kinerja perbankan syariah, telah disusun model mekanisme transmisi dalam suatu diagram yang menggambarkan pengaruh variabel ekonomi makro tersebut terhadap variabel-variabel internal keuangan perbankan syariah.Berdasarkan pengujian dengan menggunakan data statistik selama kurun waktu 4 tahun (2001 - 2004) yang diolah dengan menggunakan model persamaan simultan maka pengaruh variabel ekonomi makro terhadap kinerja perbankan syariah selama ini berjalan melalui jalur transmisi beberapa variabel internal keuangan perbankan (Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan) sebelum pada akhirnya berpengaruh terhadap permodalan bank (Capita Adequacy Ratio). Satu hal yang cukup menarik dari hasil penelitian ini adalah perubahan suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah."

"Tesis ini mengemukakan analisa tentang kebijakan privatisasi yang diterapkan oleh pemerintah pada industri jasa konstruksi. Analisa kebijakan yang dimaksud ditujukan untuk mengevaluasi tingkat efektifitas dan efisiensi dari kebijakan privatisasi PT Adhi Karya (Persero), Tbk. Disamping itu tesis ini juga memberikan rekomendasi dalam perencanaan kebijakan privatisasi berupa penentuan skala prioritas BUMN jasa konstruksi yang akan dijadwalkan untuk diprivatisasi pada tahapan berikutnya.Evaluasi tingkat efektifitas kebijakan privatisasi dilakukan dengan terlebih dahulu mengeksplorasi latar belakang dan tujuan sebelum pemerintah menetapkan kebijakan kebijakan tersebut. Eksplorasi dilakukan dengan cara menggali informasi rnelalui sumber-sumber di pemerintahan maupun melalui analisa studi pustaka dan studi kasus kebijakan privatisasi di berbagai negara. Analisa dilakukan dengan cara membandingkan antara kondisi yang berkenaan struktur, perilaku dan kinerja perusahaan maupun industri antara sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan privatisasi.Evaluasi tingkat efisiensi dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai manfaat (benefit) dari kebijakan privatisasi dengan besarnya resiko (cost) yang ditanggung oleh pemerintah (negara), perusahaan dan investor dalam proses privatisasi. Berdasarkan hasil analisa didapatkan temuan bahwa privatisasi Adhi Karya secara umum telah memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan maupun industri. Disamping itu dari hasil analisa yang dilakukan didapatkan temuan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara efisien.Dari hasil analisa untuk penentuan agenda privatisasi lanjutan didapatkan temuan bahwa agenda privatisasi lanjutan (following privatization) yang disusun dalam bentuk skala prioritas sebagai berikut: Adhi Karya, Wijaya Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Hutama Karya, Istaka Karya Brantas Abipraya, dan terakhir Nindya Karya."

"Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) mendapat dukungan kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja terutama ekspor. Periode krisis tahun 1998-2003, bahwa kinerja ekspor industri serat sintetik sebagai industri hulu TPT Indonesia cukup baik. Perusahaan besar dalam industri serat sintetik mempunyai pangsa pasar yang cukup besar untuk menguasai pasar. Namun kinerja kemampulabaan dan kinerja pajak rendah. Penjualan hubungan istimewa lazim dilakukan perusahaan serat sintetik yang merupakan anak perusahaan dari suatu korporasi yang terintegrasi, salah satu bentuk transfer pricing. Transaksi ini memungkinkan perusahaan melakukan perilaku usaha tidak sehat transfer pricing (pasal 21 UU Persaingan). Dalam persaingan oligopolistik, transfer pricing mempunyai peran ganda baik sebagai suatu strategi dan sebagai alat penghematan pajak.Tujuan penelitian ini adalah: pertama, memperdalam analisis transfer pricing (kewajaran harga dan biaya) dari sudut pandang konsep persaingan usaha dan perpajakan. Kedua, mengembangkan model analisis transfer pricing untuk meneliti kewajaran harga dan biaya dalam rangka pengujian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan serat sintetik Indonesia. Ketiga, meneliti hubungan antara ketidakwajaran harga dan biaya secara perpajakan dengan persaingan usaha dalam industri serat sintetik Indonesia.Hasil penelitian tidak membuktikan secara eksplisit peiaku usaha melakukan transfer pricing untuk pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar serat sintetik Indonesia yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. adanya ketidakwajaran yang menjadi indikasi awal transfer pricing. Implikasi kebijakan fiskal jangka pendek. Pertama, dalam ha! pemenuhan kewajiban perpajakan fiskus perlu melakukan pemeriksaan atas pas penjualan dan pembelian dengan pihak hubungan istimewa, selisih kurs dan hutang. Kedua, dengan penyesuaian-penyesuaian hasil diatas dapat disusun Profit Level Indicator (PLI). Kebijakan fiskal Jangka Panjang ; bahwa otoritas fiskal mampu mengimplementasikan suatu standar (PLI) dan mekanisme pengujian transfer pricing terhadap perusahaan-perusahaan secara berkesinambungan dapatlah diharapkan terciptanya suatu detterent effect. Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi otoritas persaingan (KPPU) untuk mengembangkan analisis transfer pricing dengan metodologi perpajakan. Namun, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan alat-alat analisis ekonomi untuk mengadopsi kerangka pemeriksaan perpajakan atas transfer pricing pada persaingan usaha."

"Tesis ini meneliti Sales Effort dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam bisnis telekomunikasi (Operator Seluler) di Indonesia, khususnya di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok Tangerang clan Bekasi (Jabodetabek). Penelitian ini berfokus pada penelitian yang berusaha untuk menganalisa jalan yang ditempuh dan bagaimana cara menempuh oleh suatu operator untuk mendapatkan tempat di mata pelanggannya dan masyarakat pada umumnya (Brand Awareness).Penelitian ini mengukur unsur-unsur yang berpengaruh dari berbagai faktor yang ada didalam masyarakat dengan berbagai usia (15 - 60 tahun), pekerjaan, dan berbagai tingkat pendapatan, terhadap operator dengan berbagai konsep periklanan yang dimilikinya.Penelitian ini juga meramalkan strategi terbaik operator untuk membuat iklan dengan konsep yang tepat dan melaiui media yang tepat untuk mendapatkan sasaran yang tepat pula, sehingga sales effort yang efektif tercapai. Pengukuran tingkat loyalitas dapat disimpulkan pula melalui penelitian ini, dengan akhir penelitian adalah untuk mencari hubungan periklanan dan elastisitas pasar."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan bentuk kelembagaan RS Pasar Rebo dari Unit Swadana menjadi PT terhadap pelayanan rumah sakit. Perubahan akan dilihat melalui tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayanan serta tingkat kunjungan pasien.Metode yang digunakan adalah statistik nonparametris untuk menguji hipotesis komparatif 2 sampel yang berkorelasi. Alasan dari penggunaan statistik nonparametris karena distribusi data tidak normal (asymetris). Analisis data menggunakan uji Wilcoxon Match Pairs (WMP) dengan bantuan SPSS. Alasan dari penggunaan uji WMP karena uji ini dapat membuat penilaian tentang ?lebih besar dari" antara dua perbedaan dalam masing-masing sarnpel yang berkorelasi, juga dapat membuat penilaian antara dua skor yang berbeda yang timbul dari setiap dua sampel yang berkorelasi.Hasil yang didapatkan adalah secara keseluruhan berdasarkan variabel tingkat pemanfaatan sarana, tingkat efisiensi dan mutu pelayan tidak ada perbedaan secara signifikan. Perbedaan terjadi pada beberapa indikator dari 3 variabel. Pada instalasi rawat inap terdapat 2 perbedaan yang meningkat, 2 perbedaan yang menurun dan 8 tidak ada perbedaan. Pada kunjungan di instalasi rawat jaian, pasien Askes meningkat di 10 klinik, rnenurun di 1 klinik dan tetap di 6 klinik. Pasien Karyawan meningkat tidak ada, menurun di 8 klinik dan tetap di 9 klinik. Pasien DKK meningkat di 4 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 13 klinik. Pasien Kartu Sehat meningkat di 15 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 2 klinik. Pasien Jaminan Perusahaan meningkat di 13 klinik, menurun tidak ada dan tetap di 6 klinik. Pasien umum meningkat tidak ada, menurun di 14 klinik dan tetap di 6 klinik. Selain itu, secara bermakna ada perbedaan dalam tingkat kunjungan seluruh pasien di Klinik Mata serta Klinik Gigi dan Mulut."

"Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sistem landfill di Indonesia dimulai sejak tahun 1994. Dasar dari pengelolaan dengan sistem landfill tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Limbah Saban Berbahaya dan Beracun. Sebelum adanya PP Nomor 19/1994 tersebut tidak ada Iimbah B3 yang dikelola sesuai dengan standar lingkungan termasuk belum ada landfill limbah B3 di Indonesia. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan industri maka pertumbuhan Iimbah B3 semakin banyak oleh karena itu pemerintah merasa perlu membangun pusat pengelolaan Iimbah B3 termasuk landfill.Terdapat dua alasan mengapa dibangun Pusat Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun. Pertama, sebagian besar industri di Indonesia merupakan industri skala menengah dan skala kecil. Kedua, jika setiap industri diharuskan untuk mengelola dan menimbun limbahnya sendiri, maka biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar terutama bagi pengahasil skala kecil. Sebagai perbadingan adalah untuk memproses 4000 ton limbah berbahaya biayanya mencapai US$ 539 per ton, sedangkan biaya untuk mengolah 52.000 ton Ilimbah hanya membutuhkan US$ 63 per ton dengan menggunakan "fuel blending process" (Kupchenko, 1993).Namun demikian sudah hampir 12 tahun sejak landfill pertama dibangun di Cileungsi, Bogor, belum ada lagi fasilitas serupa dibangun di tempat lain di Indonesia, padahal ada beberapa investor yang tertarik untuk masuk kedalam bisnis ini. Dilihat dari potensi pasar, maka PT. PPLI yang mengoperasikan landfill limbah B3 di Cileungsi Bogor tersebut baru dapat menyerap sekitar 10% dari potensi pasar limbah B3. Dengan demikian ada sekitar 90% lagi limbah B3 yang dikelola atau dibuang secara illegal. Dari survey yang dilakukan terhadap responden/calon investor diketahui bahwa ada paling tidak empat faktor yang menjadi kendala bagi investor untuk masuk kedalam bisnis landfill yaitu, sulitnya mencari lokasi yang sesuai dengan persyaratan teknis, sulitnya prosedur perizinan, resiko yang relatif besar dan adanya masalah sosial masyarakat. Responden mengharapkan jika keempat kendala tersebut bisa teratasi oleh pemerintah maka akan menarik bagi mereka untuk masuk kedalam bisnis landfill."

"Industri listrik pada setiap negara di dunia ini memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda-beda. Karakteristik dan ciri khas tersebut disesuaikan dengan kondisi perekonomian dan segmentasi pasar yang akan diraih oleh produsen listrik tersebut. Berbeda dengan industri-industri lain, industri listrik lebih cenderung memiliki struktur pasar yang hampir selalu sama di setiap negara. Struktur pasar tersebut bisa digolongkan pada dua jenis pasar yaitu pasar monopoli dan pasar oligopoli.Industri listrik yang bersifat monopoli biasanya diterapkan pada negara yang perekonomiannya masih dalam tahap berkembang seperti India dan Indonesia. Dimana pada kedua negara tersebut campur tangan Pemerintah masih terlalu kuat untuk mensejahterakan rakyatnya. Sedangkan industri listrik yang menggunakan pasar oligopoli biasanya digunakan oleh negara-negara maju yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Masing-masing kedua karakteristik industri pasar tersebut menurut penulis memiliki kelebihan dan kekurangan. Hal ini akan disesuaikan dengan seberapa efektif dan efisien dalam pemberlakuannya di pasar."

"Penelitian ini bertujuan melihat pengaruh dampak kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka kembali ekspor kayu bulat terhadap pertumbuhan dan kemampuan bertahan perusahaan di industri penggergajian kayu. Kemudian apa sajakah faktor-faktor baik internal maupu eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan untuk bertahan suatu perusahaan dalam industri pengergajian kayu. Adapun variabel yang digunakan oleh penulis untuk sebagai variabel yang mempengaruhi pertumbuhan dan kemampuan bertahan perusahaan adalah variabel variabel umur perusahaan, ukuran perusahaan, nilai input perusahaan, produktifitas perusahaan, dan lokasi dari perusahaan.The aim of this research is analyzing the impact of banned export log to firms growth and survival in sawmill industry. The research also analyze internal and external factor that influence the firm growth and survival in sawmill industry. The author uses various variables such as age, size, input, productivity, and location as an internal and external factor that influence firm growth and survival."

"Industri telekomunikasi seluler Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pelanggan seluler yang sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan ini, masing-masing operator makin bersaing untuk memperebutkan pelanggan. Kompetisi ini ditandai dengan makin banyaknya fitur yang ditawarkan, makin banyaknya promosi yang dilakukan, dan makin rendahnya tarif layanan masing-masing operator. Sudah menjadi konsensus umum para ekonom bahwa makin meningkatnya kompetisi akan mengakibatkan makin efisiennya suatu industri. Hal inilah yang akan menjadi topik utama penelitian ini."