Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak berakhirnya Perang Dingin isu-isu non-konvensional mulai mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan sebelumnya, salah satunya isu HIV/AIDS. Kasus infeksi terparah terdapat di benua Afrika. Benua Afrika memiliki 63% kasus human immunodefiency virus (HIV)/AIDS dari keseluruhan kasus HIV/AIDS secara global, dengan hanya memiliki 10% dari penduduk dunia secara keseluruhan. Masalah kesehatan diperburuk dengan memprihatinkannya kondisi ekonomi di Afrika, dimana sekitar 80% negara-negara Afrika digolongkan ke dalam negara berpenghasilan rendah (low income countries) dengan pendapatan per kapita kurang dari US$ 2,400 per tahun.Hal tersebutlah yang mendorong hadirnya berbagai jenis bantuan ke Afrika. Amerika Serikat melalui USAID memberikan grant kepada Kenya. Kenya, sebuah negara di kawasan timur Afrika dimana setiap jamnya 16 nyawa terenggut karena HIV/AIDS, tidak luput dari perhatian Amerika Serikat. 14% dari penduduk Kenya usia produktif (15 - 49tahun) menderita HIV positif.Peran serta Amerika Serikat melalui USAID dalam membantu Afrika, kemudian mengalami perubahan ketika Amerika Serikat melalui Presiden George W. Bush mengeluarkan kembali Mexico City Policy atau yang sering disebut sebagai Global Gag Rule pada tanggal 22 Januari 2001. Ketika peran USAID yang besar terganggu dengan putusnya bantuan dana dari USAID kepada NGOs yang bekerja di Afrika dengan pelaksanaan Global Gag Rule, maka dengan sendirinya kebijakan tersebut berpengaruh pada usaha NGOs untuk melawan HIV/AIDS.

---

In the post Cold War era, non-conventional issues became more highlighted then before, HIV/AIDS issue is one of them. Africa has 63% human immunodefiency virus (HIV)/AIDS cases globally, with only 10% of the world's citizens. The health problem is worsen with Africa's economic situation, 80% of African countries are low income countries with US$2,400 per person annually.That is the main reason of aid to Africa. United States of America trough USAID gave grant to Kenya. Kenya, a country in east Africa where there are 16 lives taken because of HIV/AIDS, is one of USAID?s focus. 14% of Kenya?s citizens (15 - 49 years old) are HIV positive. The illegal abortion rate is high among Kenyan women from all ages, economic background, and cultural background. Besides that Kenya is the first African country who issued policies on population and family plannung, which started in 1967.America's role trough USAID in helping Kenya changed when United States of America in Bush?s administration reinitiate Mexico City Policy or Global Gag Rule on 22nd January 2001. When the role of USAID is bugged with the cut of funding from USAID to NGOs, automatically it will influence NGOs actions in helping Africa?s health problems. On that note, the fight againts HIV/AIDS is taking it's toll."

"Tesis ini membahas bagaimana kebijakan luar negeri Uganda untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya yang berusaha menjaga keamanan dan keutuhan wilayahnya dari berbagai ancaman hingga merambah ke arah sektor ekonomi dengan mengambil sumber daya alam Republik Demokratik Kongo (RDK) untuk membantu memperbaiki perekonomian Uganda. Keterlibatan Uganda berawal dari kebijakan luar negeri Uganda untuk membantu Laurent Kabila menumbangkan Mobutu Sese Seko yang dinilai bersikap diskriminasi terhadap salah satu etnis hingga mengakibatkan muncul kelompok pemberontak. Uganda memutuskan untuk membantu Laurent Kabila karena ingin menjaga keutuhan wilayahnya dari ancaman perbatasan yang rawan. Perbatasan yang rawan itu sendiri adalah hasil dari banyaknya pengungsi Republik Demokratik Kongo (RDK) ke wilayah perbatasan Uganda dengan Republik Demokratik Kongo (RDK). Masuknya Uganda ke dalam konflik internal di Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan wujud dari kekecewaan Uganda terhadap gagalnya jaminan yang diberikan Laurent Kabila untuk sebuah keamanan wilayah perbatasan, akibatnya banyaknya pelanggaran HAM dan tindakan politik yang buruk. Hasil penelitian ini menyarankan untuk pentingnya kejelasan batas wilayah dan menjaga kedaulatan wilayah juga stabilitas keamanan negara demi dan untuk kelangsungan hidup seluruh masyarakat negara tersebut.

---

This thesis will discuss about how Uganda foreign policy to realize national interest of Uganda for saving Uganda national security and sovereignty of Uganda territory from all kinds of threats. In the fact, Uganda have hidden agenda for national interest of Ugand, and to realize their hidden agenda, Uganda taking of natural resources of the Republic Democratic of Congo (RDC) to help improve the Uganda economy. Uganda was involvement in the internal conflict of Republic Democratic of Congo (RDC) with Uganda foreign policy to help Laurent Kabila. Laurent Kabila wants to topple Mobutu Sese Seko because Mobutu Sese Seko was discrimination toward appear ethnic groups to cause the rebels. Uganda decided to help Laurent Kabila because Uganda want to maintain the integrity of the border Uganda territory from the threat-prone. Prone border itself is the result of the refugees number in the border between Republic Democratic of Congo (RDC) with Uganda. Uganda involvement in the internal conflict in the Republic Democratic of the Congo (RDC) is caused Uganda disappointed toward of Laurent Kabila failure for a security border their territory, consequently is the number of human rights violations and political action thai can be bad. The Results of this research suggest the importance of clear boundaries and maintain the sovereignty of the country for save stability and security for the viability of the entire community."

"Pembahasan mengenai fenomena integrasi regional di suatu kawasan jelas merupakan fenomena yang telah sejak lama dibahas dalam dinamika internasional. Namun kemudian fenomena ini menjadi semakin berkembang sejak disepakati bersama bahwa semakin integrasi regional memberikan banyak keuntungan bagi negara-negara, baik dari segi ekonomi dan politik. Salah satu proses integrasi regional yang menarik untuk dibahas yaitu proses integrasi di kawasan selatan Afrika di mana terdapat permasalahan tumpang tindih keanggotaan negara-negara dalam skema pengaturan integrasi regionald di selatan Afrika. Diperlukan adanya upaya rasionalisasi dari permasalahan tumpang tindihnya keanggotaan ini, agar integrasi regional yang terjadi dapat memberikan dampak positif bagi negara-negara anggota. Kesempatan untuk terjadinya rasionalisasi kemudian terbuka dengan adanya Economic Partnership Agreement antara Uni Eropa dan negara-negara ACP. Pernyataan ini dikeluarkan oleh Uni Eropa sendiri, dan didukung oleh beberapa peniliti yang menyatakan bahwa memang negosiasi EPA dapat menjadi momentum upaya rasionalisasi bagi tumpang tindih keanggotaan di Selatan Afrika. Dalam perkembangannya, EPA sebagai momentum bagi upaya rasionalisasi tidak lagi terlihat menjanjikan. Implikasi negosiasi EPA terhadap upaya rasionalisasi tersebut kemudian dipertanyakan seiring dengan tidak terlihatnya dampak positif dari negosiasi EPA terhadap upaya rasionalisasi integrasi regional di Selatan Afrika.

---

AbstractThe discussion about regional integration phenomenon ia a region has long been discussed in international dynamics. But then this phenomenon become increasingly developed since agreed that the regional integration offers many benefits for coutries, both in economic and politic. One of regional integration process that interesting to discuss is the process of regional integration in southern africa where there is problem of overlapping membership of countries in various schemes of regional integration arrangements in southern africa. There is a need of rationalisation effort so that the regional integration can provide a positive impact on member countries. Opportunities for rationalization effort comes from the Economic Partnership Agreement (EPA) negotiations process between European Union and African countries. This statement comes from European Union itself, and also from a lot of researchers that see EPA negotiations can be a momentum for the rationalization process for the overlapping membership problem in Southern Africa. In the process, EPA as a momentum for rationaliation process no longer looks promising. The implications of EPA negotiations towards the rationaliation efforts were then questioned as no sightings of the positive impact of EPA negotiations towards the rationalization of regional integration efforts in Southern Africa."

"Konflik yang terjadi karena benturan kepentingan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah manusia. Perang Kongo Kedua yang melibatkan sembilan negara membuktikan bahwa konflik dan kekerasan masih menjadi alat utama untuk meraih kepentingan. Perang ini berhenti di tahun 2003 setelah penandatanganan perjanjian damai Sun City. Perjanjian ini membuka jalan bagi dibentuknya negara demokrasi di RDK dengan bantuan dari aktor-aktor peacebuilding internasional, salah satunya MONUC. Akan tetapi kenyataannya konflik dan kekerasan terus terjadi khususnya di daerah Kivu. Skripsi ini berusaha untuk menganalisis mengaap peacebuilding tidak berhasil meskipun sudah terbentuk negara demokrasi di RDK dengan menggunakan empat indikator, pertama karakteristik pemerintahan yang terbentuk, kedua alienasi kelompok masyarakat lokal, ketiga strategi aktor peacebuilding, dan keempat hubungan antar negara di kawasan Great Lakes Afrika. Kemudian akan dilihat pula bagaimana keempat indikator ini saling memengaruhi dan menciptakan hambatan dalam proses peacebuilding di RDK.

---

Conflict that is caused by the clash of interest is one of the integral parts in human history. The Second Congo War that put nine different states in one massive war was one of the most prominent examples on how violence is still being used as a tool to achieve their interests. The signing of Sun City peace accord in 2003 gave way to the creation of democratic states in DRC with the assistance of international peacebuilding actors, one of the most important of them was MONUC. Surprisingly the creation of democratic state didn?t necessarily mean that violence would stop, especially in the province of Kivus in the eastern part of DRC.

This thesis try to seek and analyze the reason why violence is still occuring in DRC despite the existence of democratic government. Four indicators will be used to analyze the phenomena, first is the characteristic of the new government, second is the alienation of the local community in DRC, third is the strategy of the peacebuilding actors, and fourth is the relations between states in the African Great Lakes region. This thesis will also see how those four indicators affecting one another and creating an obstacle in the implementation of peacebuilding in DRC."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas perkembangan ASEAN menuju security community dengan meneliti konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja. Respon dari ASEAN terhadap konflik, serta dinamika interaksi kedua negara memiliki peran penting dalam menilai mengapa konflik bisa terjadi di tengah upaya ASEAN membentuk security community yang lebih matang. Dengan menggunakan pendekatan konstruktivis, yang berfokus pada norma dan identitas, tesis ini menganalisis tiga faktor penyebab konflik, yaitu “organisasi”, “transaksi”, dan “pembelajaran sosial”. Ketiga faktor tersebut menentukan perkembangan dan kemunduran ASEAN di masa depan.

---

ABSTRACTThis research examines the progress of ASEAN towards a security community by analysing the armed conflict between Thailand and Cambodia. How ASEAN responds to the conflict as well as the interaction dynamic between the two countries have played a central role in analysing why the armed conflict occurs in the middle of ASEAN’s effort to develop a more mature security community. By employing constructivist framework which emphasises norms and identity development, this theses analyses three factors behind the armed conflict, namely “organisation”, “transaction”, and “social learning”. These factors will be crucial in determining ASEAN’s development and decline in the future."

"[ABSTRAKDampak merugikan dari konflik internal yang terjadi setelah berakhirnya PerangDingin memunculkan pandangan internasional bahwa keterbelakanganpembangunan menjadi ancaman keamanan baru bagi dunia internasional.Pandangan ini membangkitkan kesadaran komunitas internasional untukmelakukan intervensi ke negara-negara pasca konflik melalui aktivitaspeacebuilding serta rekonstruksi ekonomi dan sosial yang mendasar dalam rangkamencapai stabilitas internasional dan membangun perdamaian liberal. Hasiltemuan memperlihatkan bahwa sebagian besar kegiatan peacebuilding danrekonstruksi cenderung tidak efektif untuk menciptakan perdamaian dan pembangunan ekonomi di negara-negara pasca konflik. Paham politik liberal dan paham pembangunan ekonomi neoliberal yang dijadikan pedoman dalam berbagai aktivitas intervensi pasca konflik diyakini menjadi salah satu penyebab utama kurang efektifnya aktivitas peacebuilding dan rekonstruksi pasca konflik.

---

ABSTRACTDevastating impact of post Cold War intra-state conflicts have generated international opinion that underdevelopment could form a new security threat tointernational societies. This view has raised awareness of international communityto perform post conflict interventions through peace-building and fundamentaleconomic and social reconstruction in order to create international stability aswell as liberal peace. The findings show that majority of peacebuilding andreconstruction activities are ineffective to create peace and economicdevelopment in post conflict countries. Liberal political paradigm and neoliberaldevelopment paradigm that guide post conflict intervention activities have caused ineffectiveness of peacebuilding and post conflict reconstruction. , Devastating impact of post Cold War intra-state conflicts have generated international opinion that underdevelopment could form a new security threat tointernational societies. This view has raised awareness of international communityto perform post conflict interventions through peace-building and fundamentaleconomic and social reconstruction in order to create international stability aswell as liberal peace. The findings show that majority of peacebuilding andreconstruction activities are ineffective to create peace and economicdevelopment in post conflict countries. Liberal political paradigm and neoliberaldevelopment paradigm that guide post conflict intervention activities have caused ineffectiveness of peacebuilding and post conflict reconstruction. ]"

"[ABSTRAKKonsep mengenai conflict prevention atau penecegahan konflik merupakankonsep yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya karakter konflik.Namun demikian, pencegahan konflik seringkali diabaikan dan tidak ditanggapidengan serius karena banyaknya keraguan yang muncul pada aktor-aktorinternasional dan negara sebagai pihak ketiga, terutama karena hasil akhir daripencegahan konflik yang tidak berwujud. Padahal, pencegahan konflik pentingsebab jika konflik sudah pecah menjadi konfrontasi terbuka dan telah melibatkanpenggunaan kekerasan, biaya dan upaya yang dibutuhkan untuk mengatasinyaakan jauh lebih besar, ditambah lagi jumlah korban serta kerugian moral danmateriil yang ditimbulkan juga sangat besar. Di sisi lain, banyak juga literaturyang menyuarakan pendapat positifnya terkait pencegahan konflik dan PBBsebagai organisasi internasional juga telah melakukan upaya-upaya untukpencegahan konflik. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan mengkaji literaturliteratur terkait pencegahan konflik untuk melihat dinamika perkembangan pencegahan konflik pasca-Perang Dingin.

---

ABSTRACTConflict prevention is seen as a concept that keeps evolving along with thecharacters of conflict. However, conflict prevention is often ignored and not takenseriously because there are many doubts from international actors and states as athird party, especially since the result of conflict prevention are intangible. As amatter of fact, conflict prevention is actually needed because if the conflict hadalready broken out into open confrontation and has involved violence, the costsand efforts required to overcome them will be much greater, moreover the numberof victims as well as the moral and material losses will be very large. On the otherhand, many literatures also expressed their positive view regarding conflictprevention and the UN as an international organization has also made efforts forconflict prevention. Therefore, this literature review will examine literatures on conflict prevention to look at the dynamics of the development of conflict prevention in the post-Cold War era. , Conflict prevention is seen as a concept that keeps evolving along with thecharacters of conflict. However, conflict prevention is often ignored and not takenseriously because there are many doubts from international actors and states as athird party, especially since the result of conflict prevention are intangible. As amatter of fact, conflict prevention is actually needed because if the conflict hadalready broken out into open confrontation and has involved violence, the costsand efforts required to overcome them will be much greater, moreover the numberof victims as well as the moral and material losses will be very large. On the otherhand, many literatures also expressed their positive view regarding conflictprevention and the UN as an international organization has also made efforts forconflict prevention. Therefore, this literature review will examine literatures on conflict prevention to look at the dynamics of the development of conflict prevention in the post-Cold War era. ]"

"Tesis ini menganalisa mengenai status failed states negara Myanmar era pemerintahan Junta Militer (1962-2010) dengan menggunakan tiga pendekatan teori yaitu teori kenegaraan (state), teori nation building dan teori negara gagal (failed states) dibagi dalam dua bagian yaitu domestik dan hubungan luar negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif.Kesimpulan serta analisa dari penelitian ini dijawab dengan pendekatan teori serta melihat pada konteks sejarah Myanmar mulai dari periode kolonialisme, kemerdekaan, sampai pada kudeta militer I dan II. Analisa yang didapat bahwa berdasarkan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, dan juga keadaan Myanmar berdasarkan indikator ekonomi, politik dan keamanan serta berdasarkan embargo dan sanksi yang diberikan oleh dunia internasional maka Myanmar merupakan failed states. Namun Myanmar tetap dapat berfungsi sebagai sebuah negara (functioning states) berdasarkan legitimasi pemerintah Junta Militer, kekuatan militer dan interaksinya dengan aktor-aktor internasional seperti China dan ASEAN.

---

This Thesis Studies about Myanmar as a failed state on the ruling Junta era (1962-2010) using three theory to analyse it; the state theory, theory of nation building, and failed states theory, which divided into two parts, domestically and international relationship. The research method that I used is qualitative and explanative.The result of the research will be found by using the theories and historical approach starting from the colonial era, independence era to the 1st and 2nd military coup. The finding in this thesis is that by the states purpose to fulfill the need of it citizen and the country situation based on economics, politics and security indicators and also according to the embargo and sanction that been given by international community is that Myanmar is a failed states. But Myanmar is a functioning states based on the Junta's government legitimacy, military power and the interaction with international actors, such as China and ASEAN."

"Tesis ini dikerjakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu apa yang menyebabkan UNPROFOR Dutch Battalion gagal dalam melindungi warga sipil di Srebrenica. Konsep yang digunakan adalah konsep Just War, yaitu pada konsep Jus In Bello, sebagai konsep yang menemukan rules of engagement dalam konflik, terutama untuk perlindungan terhadap warga sipil dan juga konsep mengenai pasukan penjaga perdamaian. Dari penelitian yang dilakukan, maka ditemukan bahwa kegagalan UNPROFOR Dutch Battalion dalam melindungi warga sipil di Srebrenica karena adanya mandat yang saling berseberangan dan tidak adanya kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait.

---

This thesis was done to answer the research question, what factors that caused UNPROFOR Dutch Battalion failed to protect the civilians in Srebrenica. Concept that uses in this thesis is the Just War concept, and Jus In Bello concept, as a concept that found the rules of engagement in a conflict, particularly, the protection for the civilians, and the concept about peacekeeping forces. From the research that has been done, find that the failure of the UNPROFOR Dutch Battalion in protecting the civilians in Srebrenica because there was two different mandate, and there was no good cooperation between UNPROFOR Dutch Battalion and the headquarter of UNPROFOR."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

AbstractThis research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach."