Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."

"Dalam hukum di Bidang Pasar Modal di Indonesia, pihak Emiten harus berbentuk Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum, Emiten dapat saja dipailitkan apabila pihak Emiten tersebut memenuhi persyaratan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam hubungan hukum utang-piutang tersebut, maka emiten berkedudukan sebagai debitur bagi investor pemegang obligasi, sedangkan investor pemegang obligasi berkedudukan sebagai kreditur bagi emiten. Isu perlindungan investor pemegang obligasi tentu menjadi pusat perhatian bagi pemegang obligasi yang emitennya mengalami kepailitan.Wali Amanat dan Bapepam LK merupakan dua pihak yang berperan utama dalam pelaksanaan perlindungan investor pemegang obligasi dalam hal terjadinya kepailitan emiten terkait denan fungsinya masing-masing di Pasar Modal. Aspek perlindungan hukum pemegang obligasi sebagai kreditur dalam kepailitan emiten dapat digolongkan dalam dua pembagian, yakni aspek perlindungan hukum pemegang obligasi pada saat permohonan pailit emiten, dan aspek perlindungan hukum pemegang obligasi setelah putusan pailit diputuskan oleh hakim.

---

Based on capital market law in Indonesia, Bond Issuer must in the form of Legal Entity. As a Legal Entity, Issuer is possibly bankrupted if Issuer fullfils requierements of bankrupt which is ruled in Law Number 37 Year 2004 about Bankruptcy. In the concept of legal relation of debts and credits, Bond Issuer is considered as a debitor for the Bond Holder. Meanwhile a Bond Holder acts as a creditor for Bond Issuer. According to that description, Bond Holder has a unique position compared to other creditors. Protection of Bond Holders becomes a center attention of Bond Holders, who their Bond Issuer has bankrupted. Wali Amanat (Trustee) and Bapepam LK are two main parties in enforcement of Bond Holders protection in Bond Issuer bankruptcy.

Wali Amanat (Trustee) has a role as a party who acts to represent interest of Bond Holders, involving acts to represent Bond Holders in Bond Issuer bankruptcy. Meanwhile Bapepam LK acts as supervisor and law enforcer in Capital Market consisting of giving protection to Bond Holders in Bond Issuer Bankruptcy. Legal Aspects of Protection for Bond Holders as a creditor in Bond Issuer bankruptcy can be categorized in two categories. There are: Legal Aspect of protection for Bond Holders in the appeal for bankruptcy process; and Legal Aspect of protection for Bond Holders after Bankruptcy judgement have been decided by Judge in Commercial Court."

"Sebuah penantian panjang bagi PT Aqua Golden Mississippi Tbk. untuk sampai pada akhirnya berhasil mendapatkan persetujuan pemegang saham minoritas untuk go private. Pemegang saham dalam perusahaan terbuka merupakan pihak yang memiliki kedudukan penting dalam pengambilan keputusan aksi korporasi perusahaan. Pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menjalankan aksi korporasi tersebut sesuai dengan porsinya sebagai pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dalam aksi korporasi go private, tindakan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemegang saham minoritas melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Persyaratan tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.Dalam tindakan go private, pemegang saham mayoritas hanya diberikan wewenang untuk memberikan usulan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum pasar modal. Peraturan mengenai go private secara spesifik belum ditetapkan oleh Bapepam-LK, namun bertindak sebagai pengawas dan regulator di bidang pasar modal, Bapepam-LK dapat mengeluarkan kebijakan berupa Surat Bapepam-LK perihal Rencana Go Private. Selain surat tersebut, proses go private dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Transaksi Kepentingan Tertentu, Peraturan Bapepam Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

---

It is a long wait for PT Aqua Golden Mississippi Tbk. to finally managed to get the approval of minority shareholders to go private. Shareholders in public companies is a party that has an important position in the company's corporate decision-making action. The shareholders have the rights and obligations that must be met in carrying out corporate action in accordance with it's portion as a majority shareholder and minority shareholders. In a corporate action, go private can only be done with the approval of minority shareholders through the Extraordinary General Meeting of Shareholders. These requirements are given to protect the interests of minority shareholders. In this go private action, the majority shareholders of a company only authorized to propose and carry out duties in accordance with the provisions of capital market law. Specific regulations for Go Private have not been determined by Bapepam-LK yet, but act as supervisors and regulators in the capital market, Bapepam-LK may issue a policy letter concerning to the plan of going private of a company. In addition to the letter, go private process conducted in accordance with Bapepam Rule Number IX.E.1 on Conflicts of Interest of Certain Transactions and Bapepam Rule No. IX.F.1 about the Tender Offer."

"Skripsi ini membahas mengenai prinsip keterbukaan yang telah dilanggar emiten akibat adanya penggantian pembeli siaga pada saat penawaran umum terbatas berlangsung. Namun, karena emiten memiliki itikad baik, maka Bapepam menyatakan bahwa pihak yang harus bertanggung jawab adalah pembeli siaga. Ketidakpastian informasi akibat adanya ketidakkonsistenan antara Pernyataan Pendaftaran dan pelaksanaannya merupakan alasan Bapepam memberi sanksi administratif kepada PT Victoria Sekuritas dan PT Batavia Prosperindo Sekuritas selaku pembeli siaga atas pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pengalihan kewajiban pembeli siaga ini merugikan pemegang saham HMETD (investor) yang menanamkan modalnya pada perusahaan PT Bintang Mitra Semestaraya Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dengan pemberian sanksi administrative terhadap pembeli siaga merupakan salah satu kebijakan Bapepam guna menerapkan penerapan prinsip keterbukaan dalam rangka menyelenggarakan good corporate governance pada perusahaan efek dalam pasar modal Indonesia.

---

This thesis discusses the principles of disclosure that has been violated due to the replacement of standby buyers while limited public offering took place. However, because the issuer has in good faith, the Bapepam said the party that should be responsible is the standby buyers. Uncertainty of information due to inconsistencies between the Registration Statement and the implementation itself is the reason for Bapepam to give administrative sanctions to PT Victorian Securities and PT Batavia Prosperindo Sekuritas for violations of Article 80 paragraph (1) of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. The transfer of this Standby Buyers obligation has harmed shareholders (investors) who has invested their funds to companies, PT Bintang Mitra Semestaraya. This research is the study of law with a normative juridical approach is descriptive and prescriptive analytical. The results in this thesis concludes that the provision of administrative sanctions against the standby buyers is one of Bapepam way in order to implement the policy of application of the principle of openness in order to organize good corporate governance in securities companies in the Indonesian capital market. "

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan ada untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk mewujudkannya, salah satunya ialah dalam hal memperoleh modal atau dana. Disinilah kemudian Pasar Modal hadir sebagai salah satu alternatif sarana untuk memperoleh dana secara cepat san mudah dari investor maupun kreditur diluar sektor perbankan. Pasar modal berkaitan erat dengan kegiatan penawaran umum di pasar perdana (Initial Public Offering) dan perdagangan efek di pasar sekunder melalui bursa (secondary market). Dengan selesainya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai Perusahaan publik akan dimulai dan berbagai kewajiban mulai dikenakan terhadap perusahaan. Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan kewajibannya, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, melakukan keterbukaan informasi, dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan publik tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan di bursa atau disebut dengan Delisting. Namun demikian dengan delisting-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik adalah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas sebagai wujud perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pasar modal dimulai sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan publik, dan terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik walaupun perusahaan tersebut sudah tidak tercatat lagi di bursa karena delisting.

---

Every public-listed company is established with vision that such company would be able to have a sustained development and exist in a long-term period. However, this vision is challenged by many factors, one of which is capital or any other forms of fundings obtained. By this kind of obstacle, the role of Capital Market is triggered as one of alternatives to obtain fundings for the company in a fast and easy manner. Capital Market gives opportunity for companies to obtain funding from investors or creditors outside the banking sector. Capital Market is highly associated with the Initial Public Offering activities in primary market and stock exchange in secondary market. As the initial public offering in primary market ends, a public-listed company is established and it begins to bear different kinds of obligations. A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations inter alia protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. One of obligations that has to be fulfilled is that for the company giving protection to minority shareholders. Legal protection for the minority shareholders in connection with Capital Market begins as soon as the company listed as public-listed company and lasts as long as the company is still regarded as public-listed company although having delisted from the stock exchange. "

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kejahatan perdagangan orang dalam Insider Trading yang terjadi di Indonesia dan di Amerika Serikat. Pengaturan Insider Trading di Amerika Serikat lebih luas daripada di Indonesia, di Indonesia belum diatur mengenai Tippees. Upaya yang dilakukan SEC selaku Badan Pengawas Pasar Modal Amerika dalam menangani insider terdiri dari tindakan preventif dan tindakan represif. Adanya pembahasan kasus Raj Rajaratnam dimana Rajaratnam merupakan Tippees,apabila kasus tersebut terjadi di Indonesia, Rajaratnam tidak akan terjerat hukum karena Tippees tidak diatur dalam UUPM Indonesia. Dalam penyelidikan dugaan insider trading, pembuktian oleh Bapepam sangat sulit dilakukan karena UUPM yang sudah ketingggalan zaman dan ketentuan pembuktian yang tidak ada pada UU tertulis. Serta Metode Penelitan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah Metode Kepustakaan.

---

The Focus to this study is to analyze the comparison between Insider Trading in Indonesia and in The United States of America. Regulation on Insider Trading in The United States of America is more comprehensive than in Indonesia, in Indonesia, regulation of Tippee still not regulated. SEC?s Effort of handling insider trading consist of preventive and represive action. This study also analyze Raj Rajaratnam Case which Rajaratnam is considered being Tippees. If that case is happened in Indonesia, Rajaratnam will be out of law because Tippe is not regulated in Indonesia Securites Law. Bapepam when investigation in allegation of insider trading will be too hard for proofing insider trading. Since our Securities Act is outdated and rule of proofing doesn?t based on written rules. This study using literature methods for research."

"Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas mengenai praktek perdagangan orang dalam (insider trading) di pasar modal Indonesia. Perdagangan orang dalam adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan,yang didasarkan pada pelanggaran terhadap asas keterbukaan atau adanya informasi material yang belum dipublikasikan. Berdasarkan hasil penelitian, suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai insider trading terdiri dari beberapa unsur yaitu adanya orang dalam, informasi tersebut belum terbuka untuk umum, adanya transaksi perdagangan yang dimotivasi oleh informasi tersebut, dan motivasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak layak sebagai hasil dari transaksi perdagangan tersebut. Dugaan insider trading pada PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk. terjadi karena adanya harga saham yang relatif murah dan terjadinya pelanggaran atas transaksi ganda yang dilakukan oleh penjamin emisi efek (underwriter) sehingga Bapepam-LK memberikan sanksi kepada 8 (delapan) penjamin emisi efek, dimana tindakan transaksi ganda ini merupakan bukti permulaan yang mengarah kepada tindakan insider trading.

---

This study is a literature research that discussed the practice of insider trading in the Indonesian capital market. Insider trading is a securities trading done by people within the company, which is based on aviolation to the principle of openness or any material information that has not been published. Based on this research, an act which can be categorized as insider trading consists of several elements, namely the existence of an insider, the information is not yet open to the public, the existence of trade transactions that are motivated by such information, and motivation to gain improper advantageas a result of such trade transactions. Allegations of insider trading at PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk.occurs because of the relatively cheap stock prices and the violation occurrences of the multiple transactions performed by securities underwriters, that Bapepam-LK gave sanction to the 8 (eight) underwriter, this double transaction became the initial evidence that leads to action of insider trading. "

"Penulisan hukum ini mempelajari tentang tanggung jawab hukum profesi penilai di dalam proses initial public offering suatu perusahaan yang berbentuk BUMN. Selain membahas mengenai tanggung jawab profesi penilai, penelitian yang dituliskan dalam skripsi ini juga akan membahas sedikit mengenai seluk beluk profesi penilai baik di dalam negeri maupun di beberapa negara diluar negeri seperti Amerika Serikat, Belanda dan China. Kasus yang diangkat adalah mengenai hasil penilaian yang dilakukan oleh penilai terhadap aset-aset yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia dan PT. Krakatau Steel. Dalam rangka initial public offering ini, hasil penilaian aset milik kedua perusahaan oleh profesi penilai merupakan hal penting dan dokumen yang wajib dicantumkan dalam prospektus dan kemudian akan menjadi bahan acuan bagi penentuan harga saham perdana kedua perusahaan tersebut di bursa. Dalam kasus ini kemudian dapat dianalisis mengenai tanggung jawab penilai terhadap hasil penilaiannya. Dalam penelitian ternyata ditemukan bahwa tanggung jawab penilai hanya sebatas pada proses penilaiannya, hasil penilaian tidak terlalu menentukan harga saham yang sebenarnya pada saat penawaran perdana di bursa. Karena sebagai badan usaha milik negara, dalam penentuan harga sahamnya pemerintah ternyata tetap memiliki andil yang besar dan tanggungjawab penilai tidak sebesar yang sebelumnya ada dalam hipotesa. Kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis ini adalah bahwa profesi penilai sebagai profesi penunjang pasar modal hanya memiliki tanggung jawab sebatas penilaiannya yang mengharuskan hasil penilaian itu untuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar penilaian dan kode etik penilaian saja. Diluar hal itu yakni hal konkrit seperti penentuan harga saham perdana, semuanyakembali lagi pada keputusan pemerintah.

---

The thesis is about the legal responsibility of an appraisal in the process of assessment in the initial public offering of an enterprise in the form of state owned enterprises. In addition to dealing with the responsibility of the evaluator, the research profession is rendered in this thesis will also discuss a little about the ins and outs of professional appraisers both domestically as well as in several countries outside the United States, such as Belanda and China. The case raised is about the results of the assessment conducted by the assessment of the assets owned by PT Garuda Indonesia and PT Krakatau Steel.

In the framework of the initial public offering, the results of the valuation of assets belonging to the two companies by professional appraisers is important and required documents listed in the prospectus and then will be the reference for the determination of the price of shares in both companies were in the prime market. In this case can then be analyzed on the responsibility of the appraisal of his outcomes assessment.

In research it turns out it was found that the responsibility of the appraisal has only limited funds in the process of assessment, the results don't really define the actual share price at the time of bidding on Exchange. Because as a State-owned enterprises, in the determination of its stock price continues to have a share of Government proved to be great and the responsibility of the appraisal did not previously exist in the hypothesis.

The conclusions can be drawn from this analysis is that the appraisal as a profession within the capital markets have only limited responsibility which requires the results of assessment to assessment in accordance with the laws and regulations, the assessment standards and code of conduct assessment only. Beyond it the concrete things like determining the price of stock prime, everything is back again on the Government's decision. "