Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."

"Daftar Negatif Investasi (DNI) yang merupakan derivatif dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah diberlakukan terhadap penguasaan asing terhadap perusahaan publik yang sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia. Pemberlakuan Daftar Negatif Investasi (DNI) ini diakibatkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap terminologi penanaman modal langsung, dan penanaman modal tidak langsung atau portofolio di penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Hal ini menimbulkan dampak bagi perusahaan publik dan investor asing yang akan berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

---

Negative list which are the derivative from the legislation number 25 year 2007 discovers about the investment funds that have been implemented to the foreign share in regard of the public company which are listed and traded at the Indonesia Stock Market. The implementation of the Negative list are occurred because of the differentiation in the terminology of the direct investment and indirect investment also in the portfolio of number 2 legislation no 25 year 2007 complies the investments funds. These factors are implicating the effects to the public company and foreign investors that are planning to invest in the Indonesia stock market."

"Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan bursa karbon di Indonesia pasca peluncuran bursa karbon Indonesia melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Bursa karbon Indonesia, yang dikenal sebagai IDX Carbon, memperkenalkan unit karbon sebagai efek, berbeda dengan bursa karbon internasional yang menganggap unit karbon sebagai komoditas. Pendekatan ini memunculkan pertanyaan mengenai implikasi hukum dan efektivitasnya dalam mencapai tujuan mitigasi iklim. Pengelolaan unit karbon sebagai efek memungkinkan untuk penjualan kembali dalam bentuk derivatif, yang bertentangan dengan prinsip 'retired carbon' di mana unit karbon seharusnya digunakan sekali untuk mengurangi emisi. Hal ini menimbulkan risiko greenwashing, di mana perusahaan dapat menghindari tanggung jawab lingkungan dengan membeli unit karbon tanpa benar-benar mengurangi emisi mereka. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analitis untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis data terkait regulasi dan implementasi bursa karbon di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, masih terdapat kebingungan terkait status unit karbon sebagai efek atau komoditas, yang dapat mempengaruhi tujuan perdagangan karbon. Selain itu, regulasi saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodir tantangan di masa depan, seperti potensi double counting dan manipulasi pengukuran unit karbon. Double counting merupakan risiko signifikan yang dapat mengurangi integritas dan kepercayaan pasar karbon, karena unit karbon yang sama dapat diperdagangkan atau dijual kembali di berbagai bursa.

---

This thesis discusses the implementation of the carbon exchange in Indonesia following the launch of the Indonesian Carbon Exchange through the Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange. The Indonesian Carbon Exchange, known as IDX Carbon, introduces carbon units as securities, differing from international carbon exchanges that consider carbon units as commodities. This approach raises questions about the legal implications and effectiveness in achieving climate mitigation goals. Managing carbon units as securities allows for their resale in derivative forms, which contradicts the principle of 'retired carbon' where carbon units should be used once to reduce emissions. This poses a risk of greenwashing, where companies can evade environmental responsibilities by purchasing carbon units without actually reducing their emissions. This research employs a doctrinal method with an analytical approach to collect, identify, and analyze data related to the regulations and implementation of the carbon exchange in Indonesia. The findings indicate that despite existing regulations, there is still confusion regarding the status of carbon units as securities or commodities, which can affect the objectives of carbon trading. Moreover, the current regulations are not yet fully capable of addressing future challenges, such as the potential for double counting and manipulation of carbon unit measurements. Double counting is a significant risk that can undermine the integrity and trust of the carbon market, as the same carbon unit can be traded or resold across various exchanges."