Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Persiapan PT.Transportasi Jakarta dalam Penerapan e-Ticketing terintegrasi. Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis persiapan PT.Transportasi Jakarta dalam e-Ticketing terintegrasi dilihat dari perspektif e-Government dan menganalisis Kendala yang terdapat selama proses persiapan PT. Transportasi Jakarta dalam penerapan e-Ticketing terintegrasi. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode Penelitian Kualitatif, peneliti menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini bahwa Persiapan PT Transportasi Jakarta dalam persiapan penerapan e-Ticketing Terintegrasi APTB dapat dilihat dari persepektif e-Government yakni Government to Citizens (G2C) dan Government to Business (G2B). Government to Citizens (G2C) dimana e-Ticketing terintegrasi ini memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat, Apabila dilihat dari Government to Business (G2B) bahwa dalam hal ini PT.Transportasi Jakarta yang merupakan BUMD berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah provinsi DKI Jakarta yakni Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan pihak swasta yaitu ke-enam Operator APTB. Kendala yang terdapat dalam apabila dilihat dari perspektif Government yakni Government to Business (G2B), maka kendala terbesar adalah masalah bisnis mengenai sistem pembayaran perkilometer apabila dilihat dari Government to Government (G2G), bahwa masih terdapat permasalahan internal dari masing masing pihak terutama dari PT.Transportasi Jakarta ...... The focus of the study is about preparation of PT Transportasi Jakarta in implementation of integrated e-ticketing. This study aim to analyze preparation integrated e-ticketing of PT. Trasportasi Jakarta views from e-Goverment prespective and to analyze the constraints during the process of preperation by PT. Transportasi Jakarta in implement the integrated e-ticketing. The writer use qualitative research method in this study, the writer use in-depth interview and document study. The result of this study is the preparation of PT. Transportasi Jakarta in preparing for implement the APTB?s integrated e-ticketing can be seen from e-Goverment prespective namely Government to Citizens (G2C) and Government to Business (G2B). Government to Citizens (G2C) where these integrated e-Ticketing provides many benefits to public, if its viewed from Government to Business (G2B) in this case PT. Transportasi Jakarta is BUMD which collaborated and coordinated with Provincial Goverment of DKI Jakarta (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) namely Transportation Service of Jakarta City Government (Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta) and the private sector namely the six APTB operator. The obstacle which contained if viewed from the Goverment prespective namely Government to Business (G2B), then the biggest obstacle is the business issue about the per-kilometer payment system when seen from Government to Government (G2G), that there is still have an internal issues of each party, especially from PT. transportation Jakarta.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk membahas tata kelola progam Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Adapun analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles and Huberman. Validitas data dilakukan dengan metode triangulasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analitik. Penelitian menganalisis tata kelola Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori manajemen pendidikan yang dijelaskan oleh Bank Dunia, yakni dimensi sistem pengendalian manajemen, pengelolaan anggaran, sistem informasi manajemen, dan transparansi dan akuntabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat permasalahan tata kelola pada lemahnya perencanaan, desain organisasi yang tidak memiliki kewenangan yang jelas, mekanisme berbelit-belit yang berkaitan dengan penganggaran, sistem informasi manajemen yang bersifat pasif (hanya bersifat sosialisasi), dan lemahnya pengawasan internal.

---

ABSTRAK
This thesis discusses the Program Management of Educational Support Personnel Cost through Jakarta Smart Card at DKI Jakarta Province. The research uses post positivist approach. Data were collected by in-depth interviews, observation, and study documents. The data analysis using qualitative data analysis techniques of Miles and Huberman. In addition, the researcher used triangulation so that the data becomes valid. This study is a descriptive-analytic study. This research analyzed management of Jakarta Smart Card based on educational management theory described by the World Bank, the dimensions of management control system, transparency and accountability, management information system, and budget management. The results showed that management of Jakarta Smart Card has many problems. There are lack of planning, design organizations that do not have clear authority, convoluted mechanisms related to budgeting, management information systems that are passive (merely socialization), and weak internal controls.

Abstrak :
Skripsi ini menggambarkan bagaimana penerapan pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Kegiatan pendaftaran tanah ini penting demi menjamin kepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas suatu bidang tanah demi menghindari terjadinya sengketa tanah di kemudian hari. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif teori pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan prima pada pelayanan pendaftaran tanah sudah cukup baik. Saran dari penelitian ini adalah sosialisasi akan pelayanan pendaftaran tanah perlu digalakkan, menjalin komunikasi yang baik dengan pemohon, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta memberdayakan sarana pengaduan kemudian menindaklanjuti saran dan kritik yang masuk. ......This thesis was meant to describe service excellence on land registry service in Kantor Pertanahan Bogor Regency. Land registration held a vital role in maintaining law supremacy for all rightful owner of the land, and in order to avoid conflict in the future. This research is a quantitative research with descricption of service excellence theory on land registry service. The result showed that service excellence on land registry service was well implemented. Researcher suggestion was to socialize the service, maintaining communication with applicant, education to officers and cultivate complaint mechanism regarding complaint and other constructive suggestion.

Abstrak :
Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. Kebutuhan akan PNS yang berkompeten semakin meningkat demi terlaksananya tugas dan tercapainya tujuan pemerintahan secara efektif dan efisien. Salah satu cara untuk memperoleh PNS yang berkompeten adalah dengan melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Proses pengadaan CPNS merupakan salah satu ruang lingkup pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan Ombudsman. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 beserta kendala yang dihadapi saat Ombudsman mengimplementasikan fungsi pengawasannya tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengawasan Ombudsman pada proses pengadaan CPNS tahun 2013 berjalan dengan baik. Ombudsman telah mengimplementasikan fungsi pengawasannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ombudsman menghadapi sejumlah kendala saat mengimplementasikan fungsi pengawasannya, baik yang berasal dari diri Ombudsman sendiri maupun dari pihak luar seperti panitia penyelenggara, pihak terlapor dan pelapor. ...... Competent Public Servants is needed to implement tasks and achieve the government objectives in effective and efficient way. One way to obtain the competent Public Servants is implementing the Public Servants Procurement. The public servants procurement process is one of the scope of public service which is the monitoring object of Ombudsman. This research aims to analyze the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 along with the obstacles encountered. This research was conducted by using a qualitative approach through primary and secondary data collection. The results of this research indicate that the implementation of control function of Ombudsman of Indonesia in the Public Servants Procurement Process in 2013 has been done well. The Ombudsman has implemented its control function according to applicable regulations. Ombudsman faces many obstacles when implementing its control function, both derived from the Ombudsman itself as well as from the outside such as the organizers of public servants procurement process, the defendants and the complainants.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan menggunakan hasil evaluasi kinerja organisasi Lapan Tahun 2010 dapat disimpulkan bahwa dari 8 (delapan) aspek yang diukur, terdapat 6 (enam) aspek yang hasilnya masih dibawah rata-rata, yaitu manajemen SDM, kepemimpinan, manajemen proses, pencapaian hasil, pengukuran, analisis dan manajemen informasi kinerja, dan Penganggaran. Dengan menggunakan konsep 7‟S McKinsey, peneliti ingin melihat bagaimana kinerja organisasi Lapan dan permasalahan apa yang dihadapi dalam rangka meningkatkan manajemen kinerja di Lapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post-Positivism dan proses pengumpulan datanya dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada tahapan yang tidak dilakukan dalam proses penyusunan strategi jangka menengah, masih terdapat tumpang tindih tugas dan fungsi antar Satuan Kerja, sistem yang ada belum seluruhnya diimplementasikan dengan baik, penempatan SDM banyak yang tidak tepat, diperlukan komitmen pimpinan dalam peningkatan skills, dan Style pimpinan tertinggi di Lapan adalah demokratis dimana merupakan modal utama buat meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

---

ABSTRACT
By using the results of the performance evaluation organizations Lapan in 2010 can be concluded that of 8 (eight) aspects measured, there are 6 (six) aspects of the results are still below average, ie human resources management, leadership, process management, achievement of results, measurement, analysis and performance of information management, and budgeting. By using the concept of 7'S McKinsey, researchers wanted to see how the performance of the organization Lapan and what the problems faced in order to improve performance management in Lapan. This study uses the approach of Post-Positivism and the process of data collection is qualitative. The study concluded that there are stages that are not carried in the process of preparing a medium-term strategy, there are overlapping tasks and functions between the Unit, the existing system has not been fully implemented properly, many human resources placement is incorrect necessary leadership commitment in improving skills, and Style highest leadership in Lapan is a democratic where the main capital for improving the quality of organizational performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Disertasi ini menganalisis implementasi kebijakan difusi teknologi dan proses difusi teknologi di level operasional dalam konteks pemberdayaan UMK melalui iptekda LIPI di beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dan Jawa Timur selama kurun waktu 2000-2011. Pengalaman pelaksanaan iptekda LIPI dalam melaksanakan kegiatan difusi teknologi di kedua wilayah sangat bermanfaat untuk menentukan pola pemberdayaan UMK melalui difusi teknologi. Guna menunjang hasil analisis, pendekatan post-positivisme dengan metode pengumpulan data secara kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa baik aspek isi dan lingkungan kebijakan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan difusi teknologi di kedua wilayah penelitian. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar pembelajaran dari studi kasus iptekda LIPI dapat menghasilkan mekanisme difusi teknologi secara bottom-up yang dapat menciptakan para pemimpin opini di daerah yang didukung oleh perubahan sistem pelaksanaan kegiatan difusi teknologi maupun sistem penghargaan bagi para pelaku UMK maupun agen perubah dan lembaga pelaksananya sehingga kebijakan difusi teknologi bagi pemberdayaan UMK tidak lagi dilihat sebagai proyek semata. Disamping itu, penambahan mitra kerjasama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang lebih besar di tingkat kementerian/lembaga, dinas-dinas terkait, desa, dan asosiasi UMK merupakan strategi bagi aktor-aktor difusi teknologi untuk mengembangkan cakupan penerima manfaat dan keberlanjutannya

---

ABSTRACT
This dissertation analyzes the implementation of technology diffusion policy and the process of technology diffusion at the operational level in the context o f Micro and Small Enteprises (MSEs) empowerment in several regencies and cities in West Java and Malang Raya during the period of 2000-2001. The experience of the iptekda LIPI implementation in conducting technology diffusion in both areas is useful for determining the design of MSEs empowerment through technology diffusion. To support the results of the analysis, post-positivism approach with qualitative data collection method is employed in this research. The findings indicate that both the aspect of content and policy environment determine the success or failure of the implementation of the technology diffusion policy in the two research contexts. The findings of this research suggest that from the case study of iptekda LIPI, a bottom-up mechanism of technology diffusion which can create opinion leaders supported by the transformation of the implementation system of technology diffusion and remunerations for agents of change and institutions implementing the technology diffusion. Thus, the technology diffusion policy for the empowerment of MSEs is no longer seen merely as a project. Furthermore, the involvement of partners which have bigger authority and power at the level of ministry/institution, related agencies, villages and MSEs association becomes a strategy for the actors of technology diffusion, such as LIPI and universities, to expand the scope of beneficiaries and sustainability.

Abstrak :
Masalah desentralisasi di Indonesia berkaitan dengan pengalihan urusan ke daerah yang dimaknai dan diwujudkan dalam pembentukan organisasi perangkat daerah melalui regulasi lokal. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk belum sepenuhnya mengakomodir prinsip dan karakter desentralisasi. Sebagai kota periphery dari Jakarta, kota Tangerang dijadikan sebagai city example. Organisasi Perangkat Daerah dianalisis dengan mengadopsi konsep hirarkhi proses kebijakan dari Broomley, berfokus pada analisis tiga level pelembagaan regulasi, regulasi nasional pada level makro, regulasi daerah pada level meso dan mikro. Soft Systems Methodology (SSM) digunakan sebagai analisis metodologi karena bersifat holistic serta pendekatan kualitatif dengan sumber data melalui wawancara terhadap beberapa key informant. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pada level makro, analisis penataan ulang pembentukan organisasi perangkat daerah mengisyaratkan perlunya merevisi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah terkait muatan tentang kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan Kota. Pada level meso, penerapan desentralisasi dilakukan dengan mengubah Peraturan Daerah sesuai dengan UU dan PP; pada level mikro-1, organisasi efektif dapat terbentuk apabila SKPD mampu bersifat adaptif, pimpinan yang memiliki kapabilitas dan kapasitas kompetensi dan manajemen kerja yang didukung SDM aparatur. Pada level mikro-2, peningkatan efektifitas organisasi dapat terbentuk apabila dilaksanakan optimalisasi struktur, tugas pokok dan fungsi organisasi yang adaptif terhadap kebutuhan lingkungan. Rekomendasi level makro adalah revisi dan pengesahan UU dan PP tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah; pada level meso Peraturan Daerah tentang SKPD segera disusun dan diformulasikan agar organisasi perangkat daerah dapat terbentuk sesuai dengan prinsip desentralisasi; pada level mikro-1, pengembangan struktur, tugas pokok dan fungsi secara organisasional dilakukan agar organisasi perangkat daerah dapat adaptif dengan dinamika perubahan; pada level mikro-2, dilakukan melalui penyusunan struktur, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada konsep local governance. ......The problem of decentralization in Indonesia is related to transfer of control to local government. This has been implemented by the formation of local government organization under various forms of local regulations. However, this formation has not yet in line with the principles and characteristics of decentralization. As the peripheral city, Tangerang was considered as a city example. The organization of local government was analyzed by adopting the Broomley?s hierarchy concept of policy process. It focused on three levels of institutional regulation, namely national regulation on macro level, and local regulation on mezzo and micro levels. Soft Systems Methodology (SSM) was used as the methodology analysis for its holistic nature. Qualitative method with data source from interviews of some key informant was also employed in this research. The research concluded that on macro level, the analysis of reconstructing the organization formation indicated that it is required to revise the Law on Local Government and the Government Regulation on Organization of Local Government in accordance with the needs of the city. On mezzo level, the implementation of decentralized system can be employed efficiently by revising Local Regulations in accordance with the Law and the Government Regulation; on micro-1 level, an effective formation of organization shall be formed when the local government is adaptive and that the senior officers in that organization obtain good capability and capacity. Moreover, they ought to develop work management which will be supported by their staffs. On micro-2 level, the effectiveness of organization shall be achieved when the structures, tasks and functions of organization is optimal and adaptive towards the environment. The recommendation of macro level is that there is a need of revising and stipulating of the Law and Government Regulation on the Formation of Local Government Organization; on mezzo level, it is concluded that the Local Regulation on the Local Government Organization needs to drafted and formulated so that it can be utilized in accordance with the principles of decentralization; on micro-1 level, the structures, tasks and functions development needs to organized so that it will be adaptive towards the dynamic changes; on micro-2 level, there is a need of revising structures, tasks, and functions that are based on the local governance concept.

Abstrak :
Ketidakpastian energi di era globalisasi yang dilatarbelakangi oleh pengaruh Lingkungan Strategis: lokal, nasional, regional, dan internasional telah mengakibatkan carut-marutnya Sistem Ketahanan Energi Nasional (SKEN) di Indonesia sehingga diperlukan suatu model geostrategi perencanaan energi yang komprehensif dan interdisiplin. Model keuletan dan ketangguhan merupakan mixed model method yang mengidentifikasi karakteristik faktor-faktor eksternal dan internal secara kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian: 1). menganalisis faktor-faktor keuletan dan ketangguhan dalam dinamika sistem kebijakan ketahanan energi Indonesia pada empat variabel input; 2). Menganalisis tingkat pentingnya faktorfaktor keuletan dan ketangguhan terhadap Indikator Strategik output SKEN; dan 3). Menganalisis prioritas rencana stratejik intengrasi perencanaan Jaringan Energi ASEAN dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia. Hasil penelitian selain merumuskan teori SKEN secara kontekstual juga menemukan model (Keuletan dan Ketangguhan) dalam pengembangan sistem ketahanan energi di Indonesia. Implikasi penelitian merekomendasikan pentingnya model keuletan dan ketangguhan dalam mentransformasi perencanaan dan kebijakan pengembangan sistem ketahanan energi Indonesia dalam pengembangan Jaringan Energi ASEAN. ......The uncertainty of energy in the era of globalization is grounded by the strategic environment influences; in local, national, regional, and international affecting the unclear National Energy Resilience System (SKEN) in Indonesia. Therefore, a comprehensive and interdisciplinary geostrategic planning model is required. The model, ductility and toughness, is proposed by using a mixed method study to identify external and internal factors characteristics in qualaitative and quantitative approach. The study aims: 1) To analyze ductility and toughness factors in system dynamics in Indonesia's energy resilience system policy through four input variables; 2). To analyze the level of importance of ductility and toughness indicators on SKEN strategic planning output, and 3). To analyze the priority of strategic planning on ASEAN energy network planning related on Indonesia?s resilience energy system development. The study has resulted not only to formulate the contextual of SKEN but also to find the model (ductility and toughness) upon development of Indonesia's reseilience energy system. Furthermore, the study has implication to recommend the importance of ductility and toughness factors to transform Indonesia's reseilience energy system planning and policy on ASEAN Energy Network development.

Abstrak :
Kesehatan ditandai dengan tingginya kompleksitas yang berujung pada kesenjangan akses dan kualitas pelayanan. Public private partnerships (PPP) sebagai bentuk kolaborasi dinilai mampu mengatasi kesenjangan tanpa kehilangan kontrol karena kemampuannya mendorong inklusivitas semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Model PPP yang banyak berkembang pada rumah sakit daerah (RSD) di Indonesia adalah kerja sama operasional (KSO) pelayanan hemodialisis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan tata kelola kolaborasi dalam kerja sama operasional (KSO) hemodialisis. Pendekatan kualitatif melalui wawancara, FGD dan telaah dokumen serta pendekatan kuantitatif melalui survey digunakan untuk memenuhi tujuan penelitian. Hasil penelitian menemukan konteks sistem mempengaruhi driver dan driver mempengaruhi proses kolaborasi. Proses kolaborasi juga signifikan mempengaruhi hasil. Pada variabel konteks sistem, kebijakan adalah dimensi yang memberikan kontribusi paling besar, begitu juga dimensi konsekuensial insentif dan pemimpin pada variabel driver. Sementara itu pada variabel proses, capacity for join action merupakan dimensi dengan kontribusi terbesar. Kebijakan, sumber daya manusia dan praktik korupsi adalah tantangan utama KSO RSD di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi dalam debat tata kelola kolaborasi khususnya sektor kesehatan. ......Health is characterized by high complexity that leads to gaps in access and quality of services. Public private partnership (PPP) is considered as collaborative work to overcome gaps by controlling the inclusive participation of all stakeholders in taking decision. Hospitals in Indonesia mostly develop operational cooperation in hemodialysis services to adopt this model. This study aims to analyze determinants of collaborative governance in operational cooperation of hemodialysis. This study was conducted through interviews, focus group discussion (FGD) and document review in the qualitative approach, while a survey was distributed to quantitatively analyze the results. Results showed system context influence driver which then affects collaboration process. The collaboration process also affects the partnership performance. In the context system, policy is a dimension contributing the most in addition to consequential incentive and leaders which are found in the driver variable. While, in the process variable, capacity for join action has the highest contribution. Policy on human resources and corrupt practices are the real challenges in the operational hospital partnership in Indonesia. This study contributes to determination of collaborative governance, especially in health sector.