Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kompetensi pemeriksa merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan hubungannya terhadap kinerja. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kompetensi dengan kinerja. Ditemukan adanya kesenjangan kompetensi pada karakteristik keterampilan dibandingkan karakteristik pengetahuan dan sikap. Pada kinerja, kesenjangan ditemukan antara kualitas dengan kuantitas. Karena adanya hubungan tersebut maka peran kompetensi terhadap kinerja amat penting sebagai salah satu pembentuknya. Kompetensi adalah “enable" dalam arti memungkinkan, karena kompetensi dapat diukur. Untuk mengatasi masalah kesenjangan dalam kompetensi dilakukan dengan cara mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Pengetahuan dan keterampilan dapat dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan sikap pengembangannya dapat melalui pemberian arahan-arahan seperti pelatihan-pelatihan di bidang motivasi dan sebagainya. Diperlukan umpan balik positif seperti pemberian “rewara" dan umpan balik negatif berupa "punishment" guna peningkatan dan pembenahan kompetensi pemeriksa merek, sehingga diharapkan nantinya kinerja yang dihasilkannya pun dapat lebih optimal sesuai harapan para stake holder.

---

This thesis describes the Trademark examiners competency in Directorate General of Intellectual Property and its relation with their performance. This research use quantitative approach combined with descriptive design. The result showed a relation between competencies and performance. There 's a competency gap on characterictic of skills rather than characteristic of knowledge and attitudes. In performance, a gap is found between quality and quantity. Knowledge and skills can be developed through education and training. IVhile attitudes can be given through the provision of development direcfions suchas training in field of motivation and so on. Positive feedback is required such as giving "rewards " and negative feedback in the form of “punishment" in order t o improve and reform the trademark examiner's competencies, which is expected later on the resulting performance can be optimized according to the expectations of stakeholders."

"Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian yang akan dilakukan oleh warga negara ganda terbatas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Peneiitian ini tennasuk peneHtian kualitatif dengan disain deskriptifPelaksanaan pengawasan terhad-ap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut dirasa sangat diperlukan karena dalam hal pelaksanaannya tidak terlepas dari permasalahan-pennasalahan yang memiliki potensi konflik karena belum adanya pengaturan dalam hukum nasionai Indonesia mengenai proses pengembalian dokumen Keimigrasian yang merupakan konsekuensi dari pemilihan salah satu kewarganegaraan yang dilakukan anak suhyek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sehingga penulis kemudian melakukan penelitian dengan menggunakan pengkajian terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku dan melakukan wawancara mendalam terhadap nara sumber-nara sumber yang berkompeten dalam permasalahan yang dibahas, sehingga kemudian penulis melakukan analisa. Dari analisa yang dilakukan penulis dan hasil wawancara, disimpulkan bahwa : 1) Pengesahan UU No 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan pada tanggal 1 Agustus 2006 karena dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Rl dan harus memperhatikan persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dimata hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender, 2) Perbedaan mendasar antara UU no 62 tahun 1958 dengan UU na 12 tahun 2006 adalah diakuinya kewarganegaraan ganda yang hanya tetbatas bagi subjck-subjek seperti yang diatur dalam pasal 4 UU No l2 tahun 2006 huruf c,d,h,l dan pasal, 3) Untuk memperoleh status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum l Agustus 2006 wajib mendaftarkan diri sedangkan yang lahir setelah itu secara otomatis dapat langsung diajukan, hingga kemudian saat telah dewasa (usia 18-21 tahun) mereka wajib memllih salah satu kewarganegaraan yang dimiliki dan mengembalikan dokumen keimigrasiannya, namun sampai saat ini belum ada instrumen hukum atau sistem yang ditentukan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pengembalian dokumen keimigrasian tersebut. Dari hasil penelitian kemudian penulis menyarankan agar dibentuk suatu instrumen hokum yang mengatur pelaksanaan pengembalian dokumen keimigrasian yang dilakukan oleh subjek kewarganegaraan ganda terbatas pada saat telah dewasa dan menciptakan sebuah sistem komputerisasi secara online guna melakukan proses kontrol terhadap subjek kewarganegaraan ganda terbatas.

---

The focus of this research is undergoing alien control on returning the Immigration Document for those subject of Limited Dual Nationalities as written on the Act of No.l2 in the year of 2006 concerning Nationality. This reasearch is included as qualitatif with descriptive deslgn.

Undergoing the alien control on returning the Immigration Document stated above is needed because by having this procedure we are not yet relief from problems. Problems that have potential conflict because the Jaw are not yet listed in the environment of Indonesian law that concern on returning 1mmigration Document which are consequence to choose one of lhe nationalities from a child subject of dual nationalities, when they are turning 18 years of age or already married. So the writer then start the research by browsing the taw regulation that valid and also by having a close interview with the higly competent resource in analysing the problem, so further on the writer is analysing it.

From this analysis the writer have a conclusion that:

1) The valid of Act No. 12 in the year 2006 concerning Nationalities on the 1st of August 2006 is a result of expiry on previous Act that are nor level with the development society and nation strudure of Republie of Indonesia and have to overlook the equal treatment and civil position in the eye of law also equal right on gender.

2) The basic differences between Act No. 62 in the year 1958 with Act No. 12 in the year 2006 is an acceptance of dual nationalities that only limits for subjects as written on Article 4 No. 12 in the year of 2006 (letter c,d,h,l and Art ide 5)

3)To receive Dual Nationalities Status for the child born before 1st of August 2006 have to apply. while for those who were born after it is automatically can be submitted. So later on when they reach early adulthood (18-21 years of age). They have to choose one nationality and return the other Immigration document, but until now there are no law instrument applied or any system that apply controlling lhe return of Immigration Document

From that reasearch the wriler suggest that new instrument of law should he form in a matier of Immigration Document return by subject of dual nationatities when they reach adulthood and form a computerize online system and use to control subject of Limited Dual Nationalities.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah dan mengatasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan teknik wawancam mendalam dari beberapa unsur yang tekait dengan masalah TKI yaitu TKI llegal TKI Legal, PPTKIS, BNP2TKI dan pejabat Direktorat Jenderal lmigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasl sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan paspor, memberangkatkan dan memherikan ijin masuk terhadap orang untuk keluar dan masuk wiiayah Indonesia memiliki peran dan tanggung jawab dalam menceguh dan mengatasi TKI ilegal. Upaya-upaya yang telah dilakukan olen Direktorat Jenderal Imigrasi belum mampu untuk mencegah dan mengatasi banyaknya Tenaga Kerja Indonesia Ilegal yang bekerja diluar negeri. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menceguh TKI ilegal berupa: 1) Upaya dalam hal pemberian dokumen perjalanan (Paspor Rl); 2) Upaya dalam hal pengawasan dan keberangkatan WNI di TPI; 3) Pencegahan TKI masuk ke negara tujuan secara tidak resmi, atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Upaya yang disarankan untuk Direktorat Jenderal lmigrasi dalam mencegah TKI ilegal berupa: 1) Mengantisipasi rencana pemulangan TKI bermasalah dengan menerbitkan Prosedur Tetap dalam penanganan pemulangan TKI bermasalah; 2) Untuk pemulangan TKI bermasalah. koordinasi dengan negara tempat TKI bekerja dan instansi terkait; 3) Menghapus pungutan liar yang dilakukan oleh oknum petugas imigrasi yang terjadi dalam pelayanan kapada TKI 4) serta penggantian dokumen pejalanan secara mudah, murah, cepat dan cermat bagi TKI yang akan kembali bekerja diluar negeri secara legal.

---

This research is focused to give information concerning the efforts of Directorate General of Immigration in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The research method which is used is qualitative method by using the interview technique from some elements which is related to the illegal worker problems namely illegal worker, legal worker, PPTKIS, BNP2TKI and the authorized officer of the Directorate General of Immigration. Directorate General of Immigration as the authorized institution in issuing Passport, departing and giving the immigration permit to the people who enter and leave the Indonesian territory has a role and responsibility in preventing and exceeding the Illegal unskilled worker. The efforts whieh is done by Directorate General of Immigration is not capab!e in preventing and exceeding the number of illegal unskilled worker who work abroad. The suggested efforts for the Directorate General of Immigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker consist of: 1) The effort in issuing Travel Document (Passport of Republic Indonesia); 2) The effort in controlling and departure of the Indonesian citizen at the immigration check point; 3) The prevention of illegal Indonesian unskilled worker to enter the destination country illegally, or exit from the Indonesian territory without being checked at the immigration check point. The suggested efforts for the Directorate General of Irrunigration in preventing the illegal Indonesian unskilled worker eo mist of: 1) Anticipating the deportation plan of the trouble illegal WlskiUed worker by issuing permanent procedure in handling the deportation of the trouble illegal unskilled worker; 2) The deportation for the trouble illegal unskilled worker, there is coordination with the country where the illegal unskilled worker work, related institution, such as the Department of Man Power, the bureau of registry office, etc; 3) Erasing the illegal rate which is done by some of the immigration officer in giving service to the illegal unskilled worker; 4) and also renewal of the travel document easily, cheap, last, and accurate for the illegal unskilled worker who want to rework abroad legally.

"

"Biro Keuangan mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan keuangan dilingkungan departemen. Untuk melihat tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang selama ini dilakukan terhadap tugas yang diberikan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun pengukuran kinerja yang selam ini dilakukan mcngacu pada aspek keuangan dan Laporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah (LAKIP). Hasil kedua laporan tersebut belum bisa dijadikan pedoman untuk rnenilai tingkat kinerja Biro Keuangan yang sebenamya. Dalam penelitian ini penulis mempraktekan pengukuran kinetja dengan pendekatan Balanced Scorecard. Alat pengukuran jni mengukur kinerja dari 4 perspektif yaitu perspektif pcmbelajaran dan pertumbuhan, perspektif proses bfsnis internal, perspektif pelanggan dan perspektif keuangan.Populasi untuk perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran dan perspektif Proses Bisnis Internal adalah pegawai Biro keuangan yang berjumlah 77 orang. Adapun mengambilan sampelnya (selain indikator kehandalan sistem informasi) menggunakan teknik sensus. Sedangkan sampel untuk indikator kehandalan sistem informasi menggunakan non random sampling yaitu hanya pejabat Biro Keuangan yang berjumlah 17 orang. Populasi untuk pelanggan adalah pegawai yang ada pada Sekretariat Jenderal selain Biro Keuangan dan pejabat pegawai yang mengurus biaya mutasi/pindah. Teknik pengambilan sarnpelnya non random sampling, untuk pegawai Sekretariat Jenderal berjumlah 65 orang dan 50 orang untuk pejabat/pegawai yang mengurus biaya mutasilpindah. D.isamping itu untuk teknik pembobotan menggunakan 6 orang responden ahli yang diambil dari pejabat di Sekretariat Jenderal yaitu dua orang pejabat eselon 11 dan empat orang pejabat eselon Ill.Hasil dari penelitian dapat disimpu!kan bahwa kinerja Biro Keuangan Departemen Hukum dan HAM dengan pendekatan Balanced Scorecard adalah baik dengan total skor 35, dan hasil pengukuran skor serta bobot yang diberikan oleh para ahli untuk keseluruhan aspek sebesar 3,57 angka ini masuk dalam kategori cukup baik.Perincian hasil pengukuran ini adalah sebagai berikut ; kinerja pembelajaran dan pertumbuhan yang diukur dengan kepuasan pegawai, internalisasi visi dan misi serta kemampuan sistem informasi rnemperoleh skor 9 ruasuk dalam predikat cukup baik. kinerja proses bisnis internal yang diukur dengan menggunakan satu indikator, yaitu operasi memperoleh skor 4 masuk dalam kategori baik, kinerja pelanggan yang diukur dengan lima indikator yaitu tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan empathy memperoleh skor 18 masuk dalam predikat baik dan kinerja pada aspek keuangan yang diukur dengan indikator penyerapnn anggaran memperoleh skor 4 masuk dalam kategori sangat baik dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85~1 %.

---

Bureau of Finance has the task to develop and implement financial management for the Ministry of Law and Human Rights. In order to see the success of the program and activities that have been carried out on the tasks assigned, the bureau has to do performance measurement. The diving performance measurement is done based on the financial aspects and Government Accountability Report (LAKIP). The results of both reports cannot be used as guidelines for assessing the performance level of the actual condition of Finance Bureau. In this study author analyze performance measurement practices in the bureau using the Balanced Scorecard approach, This approach was used to measure the performance from four perspectives: learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective and financial perspective. Population for growth and teaming perspective and Internal Business Processes perspective is Finance Bureau staff total 77 people. The sampling (other than the information system reliability indicator) is using census techniques. The sample taken to study the indicator of reliability of information systems using non-random sampling of lhe total population of Finance Bureau officials. Population to the customer is employee to the Secretariat General and employees who take care of the cost of mutation I move, Sample taking technique of non random sampling, for the General Secretariat staff are 65 people and 50 people for officers/employees who take care of the cost of mutation I move. In addition to weighting techniques author using 6 expert respondents taken from officlais at the Secretariat General of the two echelon II officials and four echelon Ill officials.

Results of research can be concluded that the performance of the Bureau of Finance Ministry of Law and Human Rights using the Balanced Scorecard approach is wen with the total score of 35, and the results of measurement and weighting scores given by experts for ali aspects of this figure is 3.57 in the good category.

The details of these measurements are as follows: learning and growth performance as measured by employee satisfaction, internalization of the vision and mission and capabilities of information systems scored 9 in the predicate is quite good, internal business process performance as measured by using a single indicator, namely the operation scores 4 fall into either category, customer performance as measured by five indicators namely tangibility, reliability, responsiveness, assurance and Empathy scores of 18 in both the predicate and performance on the financial aspects, as measured by indicators of budget absorption of 4 scores entered in the

category very well with budget for the absorption rate 85,31%."

"Tesis ini mengkomparasikan ciri, perilaku, dan efektifitas kepemimpinan di dna lemuaga zakat di Indonesia. Tesis ini juga membandingkan pengaruh ciri dan perilaku kepemimpinan terhadap efuktifitasnya. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak SPSS ver 17.0. HasH penelitian memperlihatktm walau tidak terdapat perbedaan yang signifikan dariciri, perilak:u. dan efektifitas kepemimpinan di kedua lembaga itu, namun terdapat perbedaan pengarub ciri dan perilaku kepemimpinan baik secara terpisah maupun secara simultan terbadap efektifitas kepemimpinan di PKPU dan Dompet Dhuafu Republika. Hasil tersebut juga menyarankan perlunya perbatian yang lebih besar dan manajemen terhadap peningkatan kapasitas dan infrastruktur kepemimpinan organisasi di masa datang.

---

This thesis compares characteristics, behaviours, and leadership effectiveness in two major zakah management institutions in indonesia and its influences. The research is conducted through quantitative approach using SPSS ver 17.0. The result shows that there is no significant differences from the characteristic, behaviour and leadership effectiveness in those two institutions, but there is a different irifluence from the characteristic and leadership behaviour either separately or simultaneously to the leadership effectiveness in PKPU and Dompet Dhuafa Republika. These results also suggest the management to pay more attention in improving leadership capacity and irifrastructure in the organization for future development"

"Program revitalisasi gerokan Pramuka yang telah digulirkan sejak 2006, belum mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam gerakan Pramuka itu sendiri pada kenyataannya di lapangan. Hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya minat para pemuda dan pellljar di Indonesia untuk aktif dalam kegiatan kepramukaan, walaupun secara tertulis jumlab anggota Pramuka adalah 16.374.299 orang. Fokus penelitian ini adalah posisi gerakan Pramuka di dalam benak stakeholders, dan strategi untuk mereposisi gerakan Pramuka sebagai wadah pengembangan kepemimpioan pemuda. Berdasarka penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan teori Kriteria Positioning dan Alasan Reposisi oleh Hermawan Kertajaya (2004), diperoleh kesimpulan bahwa stakeholders memposisikan Gerakan Pramuka hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah ataupun di perguruan tinggi dan mereka meni!ai tidak ada kepentiogan bagi mereka untuk berpartisipasi aktif didalamnya. Gerakan Pramuka perlu melakukan reposisi dengau strategi PNU3P (!. Pasar. Perluas target pasar sarnpai pra siaga, fokus pasar Penegak dan Pandega pada basis pembioaan di masyarakat, 2. Nilai. Tarnbabkau nilai-nilai modernisme, 3. Unggul. Tunjukkan keunggulan dengan membuat tagline, 4. Unik. Tunjukkan keunikan, 5. Ubah. Lakukan perubahan pada atribut dan buat positioning statement yang menarik6. Promosi. Lakukan promosi melalui keJja sama dengan berbagai pihak).

---

The scout revitalization program which has been done since 2006in realityhas not yet given a significant change for the scout movement itself. This fact can be seen from the declining of interest of the youth and students in Indonesia to actively take a part in the scout activities; yet, it is claimed that there are 16. 374.299 members of Indonesia scout The focus of this research is the position of scout in stakeholders' perspective, and the strategy to reposition the scout movement as a media of youth leadership development Based on the research conducted in qualitative approach by using Positioning Criteria and Reposition Reasons Theory by Hem1awan Kertajaya (2004).

It is concluded that the stakeholders position scout movement only as an extracurricular activity at school or university, and they think that there is no importance for them to be actively involved in it The scout movement needs to do a reposition by applying PNU3P strategy (I. Pasar- Market; Enlarge the market target up to pre- 'siaga'' focus on "penegak" and "pandega" in educational base within society; 2. Nilai -Value; add the modernism ·values; 3. Unggul- Strong, show the streng by making a tagline; 4. Unik - Unique, demonstrate the uniqueness; 5. Ubah - Change, make changes on the attributes and create an interesting positioning statement; 6. Promosi - Promotion. do promotion through cooperation with other stakeholders). "