Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Penelitian ini membahas kualitas aparatur pengawasan intern pemerintah di Inspektorat Daerah dengan membandingkan kualitas kerja dari auditor dan pengawas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif di lima inspektorat daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor dan pengawas telah memenuhi unsur-unsur kualitas dan telah memuaskan auditan. Namun penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi secara tegas siapa dari auditor atau pengawas yang telah memberikan kontribusi besar atas capaian kualitas dan kepuasan auditan. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan inspektorat daerah dilakukan secara sinergis dengan mengabaikan tugas pokok yang tercantum dalam peraturan.

---

This study discusses the quality of government internal control apparatus at the regional inspectorate by comparing the performance quality of auditor and supervisor. The study is qualitative descriptive interpretive in five regional inspectorates. The study suggests that the supervising activity done by the auditor and the supervisor has completed the acquired qualifications, and has satisfied the auditee. However the study can not determine who has more contribution to the quality of audit and auditee satisfaction. It is because the supervising activity of the regional inspectorate is done sinergisticly and disregarding the principal duty of auditor and supervisor."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh faktor-faktor kontinjensi terhadap struktur pengendalian intern dan efektivitasnya. Faktor kontinjensi yang dipilih meliputi strategi, ukuran, struktur organisasi, dan ketidakpastian lingkungan. Struktur pengendalian intern meliputi implementasi atau penerapan kelima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Sedangkan efektivitas pengendalian intern adalah sejauh mana tujuan dari pengendalian internal yang meliputi efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dicapai. Semua variabel tersebut dianggap sebagai variabel laten dalam penelitian ini dan diukur melalui indikator sebagaimana tertuang dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pejabat eselon IV yang berada pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Pengolahan data dilakukan melalui Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software Lisrel 8.80. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, struktur organisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap struktur pengendalian intern. Sedangkan strategi tidak terbukti berpengaruh terhadap struktur pengendalian intern. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa struktur pengendalian intern terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of contingency factors to the internal control structure and its effectiveness. Contingency Variables selected include strategy, size, organizational structure, and environmental uncertainty. Internal control structure includes the implementation or application of the five components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. While the effectiveness of internal control is the extent to which the objectives of internal control covering the efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial statements, safety assets and compliance with applicable laws achieved. All these variables are considered as latent variables in this study and measured through indicators as set out in Goverment Regulation Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 concerning Government Internal Control System. Data used is primary data obtained through questionnaires distributed to throughout echelon IV which are at Head office of Civil Service Agency Jakarta. Data processing is carried out through Structural Equation Modeling (SEM) using software Lisrel 8.80. The results show that the size, structure and organization of environmental uncertainty affect the internal control structure. While strategy is not proven effect to the internal control structure. The results also prove that the internal control structure affect the effectiveness of internal control."

"ABSTRAKPenjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban kontinjensi atas penjaminan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur di Indonesia, terutama terkait unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan risiko. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada penjaminan pemerintah Program 10.000 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur informasi, komunikasi, dan pemantauan penting dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif. Langkah-langkah dalam menciptakan manajemen risiko penjaminan pemerintah yang efektif dilakukan dengan mengomunikasikan informasi kepada pihak ekstern dan seluruh organisasi, mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian intern, serta mengembangkan sistem informasi secara terus menerus. Selain itu, langkah manajemen risiko juga dilakukan dengan memantau, melaporkan, dan melakukan mitigasi risiko secara berkelanjutan, serta melakukan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas internal pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemantauan atas risiko politik dan evaluasi terpisah oleh aparat pengawas intern pemerintah belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada mekanisme pemantauan atas risiko politik dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan oleh DJPPR dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

---

ABSTRACTThe government guarantee on infrastructure projects is a new financing alternative in Indonesia. With the guarantee, the government can provide infrastructure through state owned enterprises private without spending the budget from the state budget. However, the government guarantees create contingent liabilities that may pose fiscal risks. The role of risk management is crucial in managing the risk of contingent liabilities over government guarantees. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of risk management of government guarantee on infrastructure projects in Indonesia, particularly related to information, communication, and risk monitoring elements. This research uses qualitative descriptive method with case study approach on government guarantee of 10.000 MW Program. The results showed that the elements of information, communication, and monitoring of risk management is important in creating an effective government guarantee. Steps in creating risk management guarantee effective government do with communicating information to external parties and the whole organization, documented risk management policies and internal control, and develop information systems continuously. In addition, risk management measures are also carried out by continuously monitoring, reporting and risk mitigation, as well as conducting separate evaluations by government internal supervisors. The results also show that monitoring of political risks and separate evaluations by government internal supervisors has not been optimally implemented. To address these problems, this study proposes changes to monitoring mechanisms on political risks and proactive measures that should be undertaken by the DJPPR and the Inspectorate General of the Ministry of Finance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi, kecermatanprofesional, keahlian industri, dan kompleksitas terhadap kualitas audit investigasipada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data sekunder daripenanggung jawab pengelola data tersebut. Hasil penelitian melalui pengujiansecara kuantitatif dilakukan mulai tahun 2013 sampai dengan September 2015menunjukkan bahwa kompetensi dan keahlian industri tidak berpengaruh terhadapkualitas audit investigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.Kecermatan profesional berpengaruh negatif terhadap kualitas audit investigasipada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Sementara kompleksitasberpengaruh positif terhadap kualitas audit investigasi pada Inspektorat JenderalKementerian Agama

---

ABSTRACTThe purposes of this study is to analyze the influence of the competence, dueprofessional care, industry expertise and complexity of investigative audit qualityat Inspectorate General Religious Affairs Ministry. This research is a quantitativeresearch using the technique of secondary data analysis of a person in charge ofmanaging the data. Research results through quantitative testing that is conductedfrom 2013 to September 2015 shows that the competence and industry expertisedo not affect the quality of the audit investigation on the Inspectorate General ofthe Ministry of Religion Affairs. Due professional care negatively affects thequality of the audit investigation on the Inspectorate General of the Ministry ofReligion Affairs. While complexity positively affects the quality of the auditinvestigation on the Inspectorate General of the Ministry of Religion Affairs"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menguji pengaruh kepemimpinan, ketersediaan sumber daya dan training, strategi dan kebijakan, penerapan proses manajemen risiko, budaya, dan teknologi informasi terhadap tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Keuangan. Metode analisis data yang digunakan yaitu binary logistic regression. Analisis ini berdasarkan hasil kuesioner 45 responden. Hasil penelitian menunjukkan proses manajemen risiko, budaya dan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap risk maturity level Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko . Pengaruh ketersediaan sumber daya dan training dan strategi kebijakan terhadap TKPMR tidak terbukti. Sementara itu, kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap TKPMR.

---

ABSTRACTThis research aims to examine the influence of leadership, availability of resources and training, strategies and policies, risk management processes, culture, and information technology to the maturity level of risk management ministry of finance. Data analysis method uses a binary logistic regression. This analysis based on the feedback of the questionnaire from 45 respondents. The results show the risk management processes, culture and information technology have a significant positive effect to risk maturity level. The influence of the availability of resources and training and policy strategies to risk maturity level are not proven. Meanwhile, the leadership has a negative effect on risk maturity level."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko terkait informasi dan komunikasi serta pemantauan pada kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha atas proyek Palapa Ring. Penelitian menggunakan metode triangulasi data kuesioner, wawancara dan telaah dokumen . Hasil penelitian adalah implementasi informasi dan komunikasi pada Penangung Jawab Proyek Kerja sama PJPK dan Badan Usaha Pelaksana BUP sudah efektif serta mitigasi risiko dilakukan sesuai dengan risk register, namun pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah APIP belum efektif karena belum dikomunikasikan ke level bawah. Sedangkan implementasi pemantauan pada PJPK dan BUP sudah efektif namun pemantauan pada APIP belum efektif dikarenakan belum adanya penugasan auditor untuk melakukan pemantauan.

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of risk management related to the information, communication and monitoring on cooperation between the government and enterprises on the Palapa Ring Project. This research uses triangulation for data gathering by administering questionnaires, interviews and documents review. This research shows that the implementation of information and communication of Person in Charge of Partnership Project PJPK and Managing Business Entities BUP has been done effectively and risk mitigation is done in accordance with the risk register but not effective with the Government Internal Supervisory Apparatus APIP because it has not been communicated to the lower level. This research also find that the implementation of the monitoring on PJPK and BUP has been done effectively, except the evaluation by APIP because there was no assignments for the auditor to carry out the monitoring task."

"Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada pelaksanaan SPIP pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu organisasi publik pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori institusional sebagai sarana untuk menemukan faktor yang paling mempengaruhi penerapan kebijakan pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran (mixed method) dengan pendekatan metode studi kasus (case study) dengan melakukan studi literatur dan peraturan perundang-undangan, wawancara dan kuesioner. Kesimpulan yang telah didapat adalah rata-rata responden berkeinginan agar SPIP di lingkungan Inspektorat DKI diterapkan dengan menggunakan Perka BPKP No 10 tahun 2013 yang dipakai secara utuh tanpa penyesuaian, namun sedikit dibawah persetujuan yang tegas dan faktor yang menjadi pendorong dalam melaksanakan SPIP berdasarkan teori institusional adalah coercive dan normative isomorphism.

---

This thesis discusses the perceptions of DKI Jakarta Provincial Inspector employees about the guidelines for implementing SPIP in the BPKP mandated by the Governor Regulation No. 171 of 2010 concerning the Implementation of SPIP to be applied in the Inspectorate and factors that need to be considered in the process of drafting SPIP implementation guidelines in the environment DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The scope of this research focuses on the implementation of SPIP at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate as one of the public organizations in the DKI Jakarta Provincial Government. This study uses an institutional theory approach as a means to find the factors that most influence the implementation of policy at the DKI Jakarta Provincial Inspectorate. The research method used is a mixed method with a case study approach with a study of literature and legislation, interviews and questionnaires. The conclusion that has been obtained is that on average the respondents wished that the SPIP in the DKI Inspectorate`s environment be applied using Perka BPKP No. 10 of 2013 which was used in its entirety without adjustment, but a little under strict agreement and the factors driving SPIP based on institutional theory was coercive and normative isomorphism."