Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai Analisa kegunaan sidik jari pada akta autentik menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pada Undang-undang tersebut Notaris diwajibkan meminta pembubuhan sidik jari para penghadap yang selanjutnya dilekatkan pada Minuta akta. Kewajiban tersebut merupakan hal yang baru terhadap Notaris, yakni jika dilihat dari pengaturan kewajiban Notaris sejak mulai berdiri di Indonesia, Keberlakukan sidik jari pada minuta akta banyak menimbulkan kebingungan kepada Notaris, ini dilihat bahwa tidak terjadi keseragaman dalam prakteknya sehari-hari. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan wawancara dengan informan serta dilakukan analisa dengan metode kualitatif. Setelah dilakukan penelitian dengan wawancara terhadap informan dapat disimpulkan diperlukannya suatu ketentuan khusus yang mengatur penerapan sidik jari pada minuta akta dan perlu adanya sosialiasi kepada seluruh Notaris di Indonesia dengan bekerjasama dengan instansi yang berwenang yang memahami mengenai sidik jari serta perlu meningkatkan pengawasan terhadap Notaris agar dapat menjalankan tugas dan fungsi Notaris secara benar dan mengabdi kepada Masyarakat dan Negara. Kata Kunci : Akta Autentik, Sidik Jari, Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses a more comprehensive approach of the use of finger print on an authentic deeds issued by a Notary as is stipulated in the Law No 2 Year 2014 regarding the Law of Notary. In the Law, Notary is obliged to request finger print from clients that will be placed on the deeds. This obligation is newly introduced in the 2014 Law compared to that of previous Law which was not regulated. The placement of finger print on the deeds raises confusion among Notary. This could be seen in the ambiguity of interpretation of the Law by Notary proven by the result in this Thesis. The research method used in this thesis is a juridical normative and interview with informans furthermore analyzed using the qualitative method. From numerous interviews, could be concluded that there should be another Law which regulates specify stipulations regarding the use of finger prints on the deeds and there should be socialization to all notary in Indonesia from institutions that have specialization/skills regarding the use of finger print, furthermore increase supervision to all Notary in Indonesia hence they could do their job as stated in the Law."

"Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menjadi subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari orang perorangan dan badan usaha, misalkan perseroan terbatas, yang dalam melakukan perbuatan hukum menggunakan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang disebut Notaris. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Notaril terkait Rapat Umum Pemegang Saham dilihat dari kewajiban notaris yang harus bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak khususnya dalam RUPS dalam putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014 dan Bagaimana urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril (Studi kasus putusan Nomor: 02/B/Mj.PPN/VI/2014).Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan secara yuridis normatif mempergunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, dan hasil penelitian bersifat persepktif analitis, karena ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan tanggung jawab Notaris dengan penerimaan atas sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris akibat kesalahan akta yang dibuatnya ketika terdapat penyimpangan terhadap kewajiban yang dilakukannya dalam pembuatan akta Notaril dan urgensi penyusunan kata dalam pembuatan akta Notaril yang mutlak penting keberadaannya sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Notaris.

---

Republic of Indonesia as a country to ensure certainty of law, order and legal protection for every citizen who is the subject of law. Legal subjects made up of individuals and enterprises, for example limited liability company, which in legal actions using authentic notarial deed is made by the competent public authority called the Notary. The problem in this thesis is how the responsibility of the notary in the making of Deed relevant General Meeting of Shareholders be seen from the obligation notary must act honestly, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties, especially in the GMS in the decision or MPPN No.02/B/Mj.PPN/VI/2014 and How the urgency of the wording in the deed Notaril (verdict Case study No.02/B/Mj.PPN/VI/2014).

To answer these problems do legal research with normative juridical approach using secondary data obtained from literature studies, and research results are an analytical perspective, because it is intended to provide data as accurately as possible on the implementation of the Notary responsibilities by accepting the sanction imposed on the Notary due to fault the deed is made when there is a deviation to the obligations it does in deed Notaril and urgency of the wording in the deed that is absolutely essential Notaril existence as a form of implementation of the obligations of the Notary."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris/PPAT terhadap dokumen yang telah diterimanya, Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Dilatarbelakangi bahwa banyak notaris/PPAT yang tersangkut didalam kasus pidana, yaitu pemalsuan dokumen yang diterimanya, yang biasanya dapat berupa sertipikat hak atas tanah. Dimana pada saat dilakukan pengecekan ke Kantor Pertanahan setempat ternyata diberi cap bahwa sertipikat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh kantor pertanahan, tetapi didalam tanda terima yang diberikan kepada klien ternyata dibubuhkan kata-kata asli. Hal tersebut yang biasa ditulis oleh pegawai notaris/PPAT dimaksudkan untuk memberitahukan bahwa apa yang telah diterimanya bukan merupakan fotokopi.Berdasarkan hasil penelitian, Notaris/PPAT tidak bertanggung jawab terhadap keaslian terhadap dokumen yang diterimanya, karena tugas seorang notaris adalah menkonstantir apa yang diinginkan oleh kliennya, ditambah lagi bukan kewenangan seorang notaris/PPAT untuk menentukan keaslian dokumen yang diterimanya.

---

This thesis will discuss to what extent the responsibility of Notary/Land Deed Official (PPAT) on the authenticity of the received documents. The research for this thesis used a normative juridical method with qualitative approach. The background of the research is that there are many Notaries/PPAT committed in criminal cases such as the falsification of the received documents, in which the documents are usually in the form of land certificate. At the time of verifying the certificate to the Land Administration Office, it is marked as a never-issued document by the Office. However, there is a word "Authentic" written on the receipt which is later given to the client. It is aimed to inform that the certificate is not a copy.

Based on the results of the research, Notary/PPAT is not responsible to the authenticity of the received documents since a notary is a person who confirms what is needed by his/her client, in addition, it is not the authority of a notary/PPAT to determine the authenticity of the received documents."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang peranan Notaris dalam pembuatan Akta JaminanFidusia atas Persediaan Barang. Pembahasan tersebut meliputi perlindunganhukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia terhadapKreditur selaku Penerima Fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia serta kedudukanJaminan Fidusia atas Persediaan Barang dalam suatu Perjanjian Kredit. Pokokpermasalahan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan metodepenelitian Eksplanatoris Normatif dengan Analisa Kualitatif dengan caramempelajari data-data sekunder yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.Hasil penelitian menyarankan bahwa walaupun Jaminan Fidusia merupakanLembaga Jaminan yang memiliki kekuatan yuridis dan eksekusi yang samadengan Hak Tanggungan, namun Jaminan Fidusia atas Persediaan Barang tidakdapat dijadikan sebagai Jaminan Utama/Primer dalam suatu Perjanjian Kredit

---

ABSTRACTThis thesis discuss on the Notary role on making Fiduciary Deed on Inventory.Discussion shall surface on the legal protection given by the enforced law inIndonesia to the Creditor as the Fiduciary Recipient in the Fiduciary Deed andalso the position of Fiduciary Deed on Inventory on a Credit Agreement. Thisresearch is using Normative Explanatory research method with QualitativeAnalysis done by studying secondary data which supports the discussion. Givenarguments and reasons, the researcher concludes and suggests that Fiduciary Deedon Inventories shall not be made as the primary collateral on a Credit Agreementgiven by the fact Inventories have certain characteristics which may escalate thecollateral risk however Fiduciary Deed has the same juridical and execution forceas Security Right on land."

"Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memenuhi pelaksanaan hukumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan dibidang jasa Notaris, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai kekuatan hukum pembuktian berita acara yang dibuat Notaris terkait pengunduhan dokumen elektronik (e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris terkait berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif yang menekankan pada norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) dapatlah dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangandan Kewenangan dan tanggung jawab Notaris terhadap berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail), Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat terhindar terjadinya sengketa dan tanggung jawab Notaris kiranya sudah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

---

Development and technological advances have led to changes in the pattern of human life. With increased electronic activity, proofing tool used by law must also include information or electronic documents and other computer output for the full implementation of the law. This resulted in an increase in services Notaries, Notary's role in the services sectors is as officials who were given part of the authority by the State to serve the community in the field of civil particularly authentic deed. Therefore, the authors tried to assess the strength of evidence laws of news events made the Notary regarding the download of electronic documents (e-mail as evidence in the trial and the authority and responsibility of Notaries related news events downloads electronic documents (e-mail). This research is a study with methods of normative legal emphasis on the rule of law by analyzing legislation and related data collection is done through library research. the results of this study are news events downloads electronic documents (e-mail) it can be used as legal evidence in trial. Authority and responsibility Notary to the minutes of downloading electronic documents (e-mail), through authentic deed which clearly defines the rights and obligations, ensure legal certainty and is expected to avoid disputes and responsibilities of the Notary would already evident in the Law on Notary "

"Secara umum macam jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan umum (jaminan yang lahir karena undang-undang) dan jaminan khusus (jaminan yang lahir karena perjanjian), jaminan yang lahir karena perjanjian dibedakan lagi menjadi jaminan yang bersifat perorangan (seperti perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi dan perjanjian tanggung menanggung) dan jaminan yang bersifat kebendaan (seperti gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan). Dalam pemberian jaminan kebendaan yang berupa hak tanggungan oleh seorang pihak ketiga/Penjamin, tesis ini akan mencoba mengungkapkan bahwa tidak ada perlindungan kepada pihak ketiga/Penjamin tersebut apabila debitur wanprestasi kecuali apabila sebelum penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatur kesepakatan-kesepakatan terlebih dahulu antara pihak ketiga/Penjamin dan Debitur dalam sebuah perjanjian tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, dan perlindungan itu akan lebih baik lagi apabila pihak ketiga/Penjamin juga ikut masuk ke dalam usaha debitur sebagai pihak yang turut terlibat dalam kegiatan usaha debitur.

---

In general, kinds of guarantees can be divided into 2 (two) kinds, the general guarantees (guarantees born since the law) and specific guarantees (guarantees born because of the making of an agreement), the guarantees arising from an agreements differentiated into a guarantee that is individual (such as undrwriting agreements (borgtocht), the warranty agreement and the agreement of bearing responsibility) and a guarantee that is material (such as pledge, fiduciary, mortgage and mortgage right). In the provision of giving collateral given by a third party / Guarantor, this thesis will try to reveal that there is no protection to the third party / Guarantor that if the debtor defaults, unless, prior to the signing of the Deed of Granting Mortgage right, is regulated agreements in advance between the third party / Guarantor and debtor in a separate agreement in front of the Notary, and the protection would be better if the third party / Guarantor also entered into the debtor's business as the parties involved in the business activities of the debtor."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik.Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi peraturan perundangundangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan sebagai akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menerima gugatan tertanggal 9 Desember 2014 di bawah register Nomor: 192/Pdt.G/2014/PN Bwi yang berisi permohonan pembatalan Akta no. 31 yang dibuat oleh Notaris Achmad Munif yang berisi Perubahan Anggaran Dasar PPLP-PTPGRI Banyuwangi. Terdapat 4 pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu kaitan antara tidak dipenuhinya ketentuan UUJN mengenai pembacaan akta serta adanya kesalahan pengetikan sebagai dasar untuk pembatalan akta nomor 31, kaitan antara proses perubahan Anggaran Dasar dan susunan kepengurusan dalam PPLP-PTPGRI Banyuwangi dengan Pembatalan Akta Nomor 31, kaitan pembatalan akta nomor 31 dan SK AHU-112.AH,01.08 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tanggung jawab Notaris atas pembatalan akta nomor 31. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan masalah. Dari hasil penelitian, pembacaan Akta Nomor 31 telah tidak dilakukan oleh Notaris sehingga Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan. Selain itu, Akta Nomor 31 ternyata juga tidak memenuhi kekuatan pembuktian secara materiil karena perubahan anggaran dasar serta susunan Pengurus PPLP-PTPGRI Banyuwangi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

---

ABSTRACTNotary is a public official who is authorized to make the Authentic deed. Incarrying out his position, Notariy must be able to abide the laws and uphold the Notary Code to ensure that the deed he made had the power as an authentic deed that can be used as legal evidence for an act, agreement, determination, and legal events, Banyuwangi District Court has accepted the lawsuit, dated December 9, 2014 under registration number: 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi that request for annulment of deed Number 31 which was made by Notary Achmad Munif consisted amendments of PPLP-PTPGRI Banyuwangi Article of Association. There are 4 main issues to be elaborated in this thesis which are the link between the non-fulfillment of the UUJN provisions about reading the deed as well as the typing error as a basis for annulment of the deed number 31, the link between the amendment process of article of association and Board composition of the PPLP-PTPGRI Banyuwangi with the annulment of Deed Number 31, the link between deed number 31 annulment with SK AHU - 112.AH,01.08 issued by the Ministry of Justice and Human Rights and also the Notary responsibility for the annulment of the deed number 31. This study uses qualitative data analysis method for describing the problem. From the research, the reading of Act No. 31, has not done so by notary therefore the deed only has power as under the hand deed. In addition, Act No. 31 was also not meet the strength of evidence materially due to changes in the article of association and Board composition of PPLP-PTPGRI Banyuwangi not in accordance with the prevailing law and regulations"

"Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki batasan-batasan yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta kode etik notaris. Tapi kenyataannya masih terjadi penyelundupan hukum yang dilakukan oleh para notaris, salah satunya kita kenal dengan nama perjanjian nominee. Pada putusan nomor 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, konsep nominee disini sangat jelas menjadi sebuah penyelundupan hukum. Perjanjian yang dibuat seakan-akan bahwa tanah hak milik merupakan milik dari Warga Negara Indonesia akan tetapi sebenarnya merupakan milik Warga Negara Asing.Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana peran dan pertanggung jawaban notaris di dalam pembuatan perjanjian nominee berkaitan dengan pemilikan tanah hak milik, bagaimana keabsahan perjanjian nominee tersebut dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya berkaitan pengtauran mengenai sahnya perjanjian yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 serta ketentuan yang termaktub di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang secara jelas menentukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang berhak memiliki tanah dengan status hak milik di Indonesia dan ada batasan-batasan yang jelas diatur mengenai Warga Negara Asing yang ingin memiliki tanah di Indonesia. Disamping permasalahan tersebut penelitian ini juga hendak membahas mengenai perlindungan hukum bagi notaris yang membuat akta perjanjian nominee tersebut.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai literatur, baik berupa buku-buku maupun peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh jawaban atas permasahana yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian ternyata pada dasarnya perjanjian nominee sampai saat ini belum diatur dalam perundangan di Indonesia, akan tetapi banyak dilakukan di dalam praktek. Perjanjian nominee ini juga dipertanyakan keabsahannya, karena perjanjian ini tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal. Tidak ada perlindungan hukum bagi notaris yang melakukan pelanggaran. Seringkali yang terjadi adalah notaris yang membuatkan perjanjian ini. Padahal jika dibaca dengan cermat pasti notaris mengerti kalau perjanjian ini tidak diperbolehkan.

---

Notaries have boundaries, which are explicitly mentioned in the Regulations of Notary and ethical codes of Notary, in doing their work. However, in reality, there are still many law smuggling being practices by notaries and one of them is known as nominee agreement. In the decision number 510/Pdt.G/2012/PN.Dps, it is clearly mentioned that the concept of nominee equals to smuggling of law. The agreement is made as if the land is owned by ab Indonesian, while it actually is owned by a foreigner.

This research is trying to review the role and responsibilities of notary in the making of nominee agreement related to property right of land ownership; and the validity of nominee agreement seen from the perspective of the legislation in Indonesia, specifically in relations with the validity of nominee agreement regulated by the Code of Civil Law No. 1320 and the provisions contained in the Basic Agrarian Law, which clearly mentioned only Indonesian citizens have the right to own land with the status of property rights in Indonesia and there are clear boundaries set on foreign nationals who wishes to own land in Indonesia.

This research is using the normative juridical research method, which is reviewing the literature, both in the form of books as well as related laws and regulations, to obtain answers of the case study.

Based on the research, writer found that in principle, the nominee agreement has yet to be regulated under the Indonesian legislation as of now. However, it has become a common practice. The validity of the nominee agreement is also questionable because the agreement does not comply one of the conditions to validate an agreement that is the halal cause. Furthermore, there is no legal protection for the notary who commits an offense. What happens often is the notary is the one who drafts and prepares the agreement. Meanwhile, if we examine it closely, the notary clearly understands that this agreement is prohibited."

"Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum atas kuasa yang terdapat dalam perjanjian pengikatan jual beli. Pemberian kuasa sekarang ini semakin sering digunakan oleh masyarakat. Dalam perkembangannya pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang paling banyak dijumpai dalam masyarakat, baik dalam proses hubungan hukum maupun bukan hubungan hukum dimana seseorang menghendaki dirinya untuk diwakili oleh orang lain untuk menjadi kuasanya dalam melaksanakan segala kepentingannya. Pemberian kuasa dalam perkembangannya menjadi luas, akan tetapi dalam tulisan ini dikaitkan dengan suatu akta notaris perjanjian pengikatan jual beli dengan menggunakan kuasa lisan. Apakah kuasa lisan untuk membeli tersebut memiliki kekuatan hukum dan bagaimanakah cara pembuktiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber primer, sekunder, dan tersier serta analisis data secara kualitatif. Data penelitian juga digunakan dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan notaris. Dari hasil penelitian yang dilakukan, akhirnya diperoleh simpulan bahwa perjanjian pengikatan jual beli dengan kuasa lisan tersebut sah dan dapat berlaku, namun dikarenakan Undang Undang tidak secara tegas mengatur mengenai kuasa lisan, maka susah untuk dibuktikan kebenaran pembuktiannya. Karena kuasa lisan sangat susah untuk dibuktikan secara hukum apabila terjadi sengketa, oleh karena itu notaris dituntut kehati ? hatiannya dalam membuat akta yang memakai kuasa lisan, meskipun kuasa lisan untuk membeli tidak dilarang dan dapat digunakan dalam suatu akta notaris.

---

This thesis discusess the power of law of the authorities that is involved in a buy sell binding agrement. The act of giving authority to do a certain action is now more often used by the general public. In its development, the act of giving authority has now become one of the most common act of law that you see in society today. In the process of affilitions that are both bound and not bound by law where a person wills another party to do a certain act in his behalf to do any kind of activities in his interest. Though the act of giving authority in its development has become too vast in definition this thesis will link it to a notary certificate of a buy sell binding agreement that uses oral authority. Will oral authority to buy have the force of law? and what are the ways to prove it. The investigation methods employed will be normatif jurisdiction using primary, secondary and tertiary sources with qualitative data analysis. Investigation data will also be used together with data collection therough documents study and an interview with a notary. From the investigation result, a conclusion that the buy sell binding agrement with oral authority is legitimate and effective is procured; though is quite hard to prove its authenticity when a dispute takes place because the statute law does not regulate oral authority explicitly. As such, even though the giving of oral authorisation to purchase is not prohibited and can be used in a notary certificate, notaries are demanded to be extra cautious in making certificate where authority is given orally."

"ABSTRAKPerjanjian adalah sepakat dari satu atau lebih pihak untuk melakukan perbuatanatau tidak melakukan perbuatan. Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihakharus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdatatentang syarat sahnya perjanjian. Perjanjian haruslah memenuhi kata sepakat daripara pihak, para pihak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat perjanjian,adanya tujuan yang jelas dari perjanjian dan perjanjian yang dibuat tidak bolehbertentangan dengan ketentuan undang-undang, kepatutan maupun kesusilaan.Hal terpenting dari pelaksanaan perjanjian adalah masalah wanprestasi, forcemajeure dan penyelesaian sengketa. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-UndangHukum Perdata ?Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentukyang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yangberwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Berdasarkan latar belakang haltersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini pertamabagaimana kekuatan pembuktian secara hukum atas Akta Pernyataan PembagianHarta Bersama yang dibuat oleh suami istri Yang kedua Bagaimana akibat hukumapabila terjadi wanprestasi terhadap isi Akta Pernyataan Pembagian HartaBersama oleh pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanyuridis normatif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil daripenelitian ini adalah Akta Pernyataan Pembagian Harta Bersama yang dibuatsecara notariil telah menjamin kekuatan pernbuktiannya secara hukum. Dan padasaat terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak terhadap isi Akta PernyataanPembagian Harta Bersama, maka pihak tersebut dapat dihukum sesuai denganhukum yang berlaku.

---

ABSTRACTAgreement is agreed on one or more parties to do something or not do something.An agreement made by the parties shall comply with the provisions of Article1320 the book of the law of civil law concerning the validity of the terms of theagreement. Agreements must meet an agreement of the parties, the parties aremature enough to make an agreement, the clear purpose of the treaties andagreements made must not conflict with the provisions of law, decency andmorality. The cornerstone of the implementation of the agreement is the problemof default, force majeure and dispute settlement. Under section 1868 book of theLaw of Civil Law ?An authentic deed is a deed made in the prescribed by law orbefore the General Authorities competent for it and the deed was made? Based onthe background of these conditions, which are at issue in this thesis first how thepower of legal evidence of the Joint Property Deed of a statement made by thehusband and wife. Second, how the legal consequences in case of default againstthe contents of deed of declaration division of joint property by the husband. Thisresearch using normative juridical approach, using primary data and secondarydata. The results of this study are the Deed of Distribution Joint created treasurebe notarized has guaranteed force legally. And in the case of default by one partyto the contents of the Deed of Distribution of Wealth Together, then that partyshall be punished in accordance with applicable law."