Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hipertensi masih menjadi masalah kesehatan dunia. Prevalensi hipertensi diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2025 nanti. Di Indonesia, penderita hipertensi didominasi oleh penduduk berjenis kelamin perempuan. Salah satu faktor risiko yang bisa menyebabkan kejadian hipertensi adalah penggunaan kontrasepsi hormonal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan kontrasepsi hormonal pasca salin dengan kejadian hipertensi pada wanita usia subur. Desain penelitian adalah cross sectional dilakukan pada Januari-Juni 2023 menggunakan data Riskesdas 2018. Kelompok terpajan adalah 45.178 responden yang menggunakan kontrasepsi hormonal dan kelompok tidak terpajan adalah 30.845 responden yang tidak menggunakan kontrasepsi hormonal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengguna kontrasepsi hormonal pasca salin dengan kejadian hipertensi setelah mengendalikan umur dan indeks masa tubuh dengan nilai PR=1,10 (1,06– 1,12). Pada penelitian ini juga menilai hubungan antara jenis kontrasepsi hormonal pasca salin diantaranya kontrasepsi suntikan 3 bulan dengan nilai PR=1,08 (CI 95% 1,05-1,12); kontrasepsi suntikan 1 bulan dengan nilai PR 0,99 (CI 95% 0,93-1,05); kontrasepsi implan PR 0,90 (CI 95% 0,84-0,96); dan kontrasepsi pil PR 1,30 (CI 95% 1,23-1,35). Hal ini diharapkan bisa menjadi gambaran bahwa pemilihan kontrasepsi sangatlah penting untuk mencegah hipertensi dikemudian hari.

---

Hypertension is one of diseases caused world health problems. The prevalence of hypertension is predicted will be increase. Hypertension in Indonesia are dominated by the female population. One of the risk factors caused hypertension is the use of hormonal contraception. This study aims to determine the association between the last birth hormonal contraception and the prevalence of hypertension. The research design was cross-sectional from January to June 2023 used the 2018 Riskesdas data. The exposed group was 45,178 respondents who used hormonal contraception and the unexposed group was 30,845 who did not use hormonal contraception. The results showed that there was a significant association between the use of hormonal contraception and the prevalence of hypertension after controlling for age and body mass index with AdjPR 1.10 (95% CI 1.06–1.12). This study also assessed the association between types of hormonal contraception including 3-month injection contraception with AdjPR value of 1.08 (95% CI 1.05-1.12); 1-month injectable contraception with AdjPR value of 0.99 (95% CI 0.93-1.05), implant contraceptive AdjPR 0.90 (95% CI 0.84-0.96), and contraceptive pill AdjPR 1.30 (95% CI 1.23-1.35). This is expected to illustrate the importance of choosing the right contraception to prevent the hypertension."

"Keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci penting penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya saat pandemi. Besarnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah perlu diimbangi dengan partisipasi aktif masyarakat dalam respon krisis penanganan pandemi COVID-19 agar tertangani dengan cepat. Praktik baik di beberapa negara dengan kesadaran masyarakat tinggi guna terlibat aktif dalam mendukung penanganan COVID-19, tingkat keberhasilan mengatasi dampak COVID-19 cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara dengan warga yang terbilang cukup pasif atau bahkan tidak mau terlibat sama sekali (apatis). Pemerintah memiliki keterbatasan yaitu tidak mampu menjangkau seluruh komponen kehidupan masyarakat. Dengan demikian, keterlibatan dan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas pemerintah dalam menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode cross sectional untuk menilai korelasi antara kinerja kader Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) dengan variabel independen yang dilakukan di 11 Puskesmas di Kota Depok. Guna memperkaya hasil pembahasan dan implementasi peran instansi terkait, peneliti menambahkan informasi yang bersumber dari wawancara mendalam pada informan kunci. Hasil menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini oleh kader, antara lain status pernikahan (p value = 0,0001), lama waktu menjadi kader (p value = 0,038), status pelatihan (p value = 0,002), dan perilaku professional p value = 0,033). Selain itu, faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID 19 secara dini ialah status pernikahan setelah dikontrol oleh variabel lain. Variabel confounding dalam penelitian ini ialah lama menjadi kader. Status pernikahan memiliki OR 15,34 artinya status menikah meningkatkan 15 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,9-118,8) setelah dikontrol oleh variabel lain dengan p-value 0,009. Selanjutnya adanya pelatihan surveilans berbasis masyarakat meningkatkan 3 kali kinerja kader dalam penemuan dan pelaporan COVID-19 secara dini (95%CI=1,3-5,05). Namun, jika dilihat dari p value, maka status pelatihan mendapatkan angka yang paling kecil yakni 0,006, sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan menjadi variabel paling berpengaruh pada kinerja kader SBM dalam penemuan dan pelaporan kasus COVID-19 di Kota Depok.

---

Community involvement is one of the important keys to handling public health problems, especially during a pandemic. The magnitude of the efforts made by the government needs to be balanced with the active participation of the community in the crisis response to the handling of the COVID-19 pandemic so that it can be handled quickly. Good practice in several countries with high public awareness to be actively involved in supporting the handling of COVID-19, the success rate in overcoming the impact of COVID-19 is quite high when compared to countries with citizens who are quite passive or even do not want to be involved at all (apathetic). The government has limitations, namely not being able to reach all components of people's lives. Thus, community involvement and participation will facilitate the government's task in carrying out the policies that have been made. The design of this study was quantitative with a cross sectional method to assess the correlation between the performance of Community-Based Surveillance (SBM) cadres and independent variables conducted at 11 Puskesmas in Depok City. In order to enrich the results of the discussion and implementation of the role of relevant agencies, the researcher added information sourced from in-depth interviews with key informants. The results showed that variables related to the early detection and reporting of COVID 19 by cadres, including marital status (p value = 0.0001), length of time being a cadre (p value = 0.038), training status (p value = 0.002), and professional behavior p value = 0.033). In addition, the most dominant factors influencing the performance of cadres in the early detection and reporting of COVID-19 is marital status after being controlled by other variables. The confounding variable in this study is the length of time being a cadre. Marital status had an OR of 15.34, meaning that marital status increased 15 times the performance of cadres in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.9-118.8) after being controlled by other variables with a p-value of 0.009. Furthermore, community-based surveillance training increased cadres' performance 3 times in early detection and reporting of COVID-19 (95%CI=1.3-5.05). However, when viewed from the p value, the training status gets the smallest number, namely 0.006, so it can be said that training is the most influential variable on the performance of SBM cadres in finding and reporting COVID-19 cases in Depok City."

"Gangguan mental emosional merupakan gangguan kesehatan yang terjadi di seluruh negara yang dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat terjadi pada seluruh kalangan usia. Lansia merupakan salah satu kelompok usia berisiko terkena gangguan mental emosional sebagai akibat dari berkurangnya kemampuan fisik dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya. Studi ini menggunakan desain cross-sectional. Subjek penelitian ini adalah seluruh lansia yang tercatat dalam Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional secara statistik (p = 0,000<0,05), dengan tingkat ketergantungan ringan (PR = 2,021, 95% CI (1,936-2,109)), ketergantungan sedang (PR = 3,189, 95% CI (2,818-3,610)), ketergantungan berat (PR = 3,350, 95% CI (2,920-3,843), dan ketergantungan total (PR = 2,770, 95% CI (2,419-3,173)) setelah dikontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat ketidakmampuan fisik terhadap gangguan mental emosional baik setelah di kontrol oleh variabel pendidikan dan jumlah riwayat penyakit kronis.

---

Emotional mental disorders are health problems that occur in all countries that can affect a person's quality of life and can occur in all age groups. Elderly is one of the age groups at risk for mental-emotional disorders as a result of reduced physical ability to carry out daily activities. Therefore, this study aims to determine the relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders that are influenced by other variables. This study used a cross-sectional design. The subjects of this study were all elderly people who were recorded in the 2018 Riset Kesehatan Dasar who met the inclusion criteria. The results showed that there was a statistically significant relationship between the level of physical disability and emotional mental disorders (p = 0.000 <0.05), with a mild degree of dependence (PR = 2.021, 95% CI (1.936-2.109)), moderate dependence (PR = 3.189, 95% CI (2.818-3.610)), severe dependence (PR = 3.350, 95% CI (2.920-3.843), and total dependence (PR = 2.770, 95% CI (2.419-3.173)) after being controlled by variable education and the number of history of chronic disease.So it can be concluded that there is a relationship between the level of physical disability with mental emotional disorders after being controlled by the education variable and the number of history of chronic disease."

"Pada tahun 2018, menurut data Riskesdas konsumsi minuman beralkohol ilegal di Indonesia mendominasi dengan angka signifikan mencapai 66,2% dari total konsumsi alkohol nasional. Kebijakan cukai telah diidentifikasi sebagai alat efektif dalam mengendalikan konsumsi dan mendukung pengendalian kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah literature review dengan menggunakan online database seperti PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, dan Google Scholar yang menghasilkan 14 artikel terinklusi yakni artikel yang terbit sepuluh tahun terakhir (2014-2024). Hasil studi terinklusi dari 14 artikel menjelaskan bahwa kebijakan cukai yang dirancang dengan baik, disertai dengan pengawasan distribusi yang kuat, dapat secara signifikan menurunkan angka konsumsi alkohol ilegal sekaligus meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, edukasi publik mengenai risiko kesehatan konsumsi alkohol ilegal terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan pengendalian. Negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal menetapkan tarif cukai dengan menggunakan sistem cukai spesifik yang didasarkan pada volume atau kandungan etanol dalam produk, misalnya tarif per liter sesuai kategori alkohol, serta cukai ad valorem pada persentase harga produk, cocok untuk negara berkembang dengan inflasi tinggi karena melindungi basis pajak dari efek inflasi. Analisis pada pembahasan menunjukkan bahwa cukai yang terlalu tinggi dapat menciptakan efek substitusi terhadap produk ilegal. Implikasi dari kebijakan cukai di bidang kesehatan dapat menyebabkan penurunan konsumsi minuman beralkohol ilegal karena kenaikan harga barang yang menyebabkan konsumen memilih untuk beralih ke minuman yang lebih sehat, menyebabkan penurunan prevalensi penyakit tidak menular seperti kardiovaskular dan kanker, serta penghematan biaya perawatan kesehatan akibat penyakit tersebut. Sedangkan di bidang sosial ekonomi, dapat menambah penerimaan negara, serta menurunkan kriminalitas.

---

In 2018, according to Riskesdas data, the consumption of illegal alcoholic beverages in Indonesia dominated with a significant figure, reaching 66.2% of the total national alcohol consumption. Excise policies have been identified as an effective tool for controlling consumption and supporting public health management. This study utilizes a literature review method by sourcing data from online databases such as PubMed, ScienceDirect, Springer Link, Scopus, and Google Scholar. Fourteen articles published in the last ten years (2014–2024) were included. The results from the 14 included studies indicate that welldesigned excise policies, accompanied by strong distribution monitoring, can significantly reduce illegal alcohol consumption while simultaneously increasing state revenue. Additionally, public education on the health risks of consuming illegal alcohol has proven to be a key factor in the success of control policies. Countries that have implemented monitoring and control policies for illegal alcoholic beverages have adopted excise rates using specific excise systems based on the volume or ethanol content in the product (e.g., rates per liter according to alcohol category) and ad valorem excise taxes based on the product's price percentage. This is particularly suitable for developing countries with high inflation as it protects the tax base from inflationary effects. The analysis in the discussion suggests that excessively high excise rates can lead to substitution effects toward illegal products. The implications of excise policies in the health sector include a reduction in illegal alcohol consumption due to increased product prices, encouraging consumers to switch to healthier beverages. This leads to a decreased prevalence of non-communicable diseases such as cardiovascular diseases and cancer, as well as cost savings in healthcare expenditures for treating such illnesses. In the socio-economic sector, excise policies contribute to increasing state revenue and reducing crime rates. "

"Prevalensi obes di dunia tinggi. Data 2016 menunjukkan bahwa prevalensi obes meningkat 3 kali lipat yakni lebih dari 650 juta orang. Pada populasi obes ditemukan banyak penderita DM dan hipertensi. Hal Ini kemungkinan menunjukkan bahwa ada hubungan antara DM dengan hipertensi pada populasi obesitas Penelitian ini bertujuan melihat apakah ada hubungan DM dengan hipertensi pada populasi obes di Indonesia dengan menggunakan data The Indonesian Family Life Survey kelima (IFLS-5) Tahun 2014. Desain penelitian cross sectional. Jumlah Sampel adalah 712 orang. Analisis data menggunakan cox regression. Kriteria inklusi adalah penduduk obes di Indonesia yang menjadi responden IFLS-5 tahun 2014 dan memiliki data tekanan darah diukur 3 kali serta memiliki data lengkap pada seluruh variable. Dari 712 orang obes, 12.1% menderita DM. Pada kelompok obes dengan DM terdapat 84.9% hipertensi. Pada kelompok obes tidak DM terdapat 61.7% hipertensi. Nilai Prevalensi Rasio (PR) 1.3 (95% CI; 1.007-1.684), artinya pada populasi obes dengan DM beresiko terjadi hipertensi sebesar 1.3 kali lipat jika dibandingkan dengan terjadinya hipertensi pada populasi obes tanpa DM setelah di kontrol oleh variabel umur dan jenis kelamin.

---

Obese prevalence in the world is high. 2016 data shows that the prevalence of obesity has increased 3-fold, which is more than 650 million people. In obese populations, there are many people with DM and hypertension. This might indicate that there is a relationship between DM and hypertension in obese populations. This study aims to look at the relationship between DM and hypertension in obesity populations in Indonesia by using the data of The Fifth Indonesian Family Life Survey (IFLS-5) in 2014. The design's study was cross sectional. The Total samples were 712 people. Data analysis used cox regression. The inclusion criteria were obese residents in Indonesia who were respondents in the 2014 IFLS-5 and had blood pressure data measured 3 times, meanwhile respondents who  have complete data on all variables. From 712 obese people, 12.1% had DM. In the obese group with DM, there were 84.9% who had hypertension. In the obese group who didn`t have DM there were 61.7% who had hypertension. Prevalence Ratio (PR) value were 1,3 (95% CI; 1,007-1,684), meaning that the obese population with DM is at risk for hypertension by 1,3 times if compared with the occurrence of hypertension in obese population without DM after being controlled by age and gender variables."