Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi sistem siaran televisi berjaringan di Indonesia. Tesis ini mengambil objek penelitian Kompas TV, sebuah TV baru yang mengikrarkan diri sebagai televisi jaringan. Teori ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini dengan pemusatan perhatian pada aspek spasialiasi dan strukturasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi oleh kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Strategi penelitiannya ialah Studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Langkah Induk jaringan Kompas TV untuk bekerja sama, dalam hal ini mengakuisisi TV-TV lokal merupakan bentuk spasialisasi horizontal. Spasialisasi Horizontal dilakukan lewat proses Integrasi. Integrasi horizontal memungkinkan perusahaan mengonsolidasikan dan memperluas kontrol mereka dalam sektor tertentu produksi media dan memaksimalkan sumber daya ekonomi serta memperluasnya. Ekspansi Kompas TV ke yang mereka lakukan pada TV lokal di daerah merupakan upaya untuk memperluas jumlah khalayak serta jangkauan jaringan medianya. Selanjutnya Relasi antara induk dan anggota Jaringan dominasi terjadi dalam bentuk kendali induk terhadap jaringan. Dalam konteks lebih besar Kompas TV diposisikan sebagai Agen perubahan dalam Sistem Siaran Jaringan di Indonesia.

---

ABSTRAKThis Thesis aim to give description about implementation of network broadcasting system in Indonesia. This Thesis take Kompas TV as a Research object, new television station which declare itself as network television.political economy theory is the main theory with focused on spacialization and structuration aspect. This is a critical paradigm research which consider media ownership structure mainly affected by capital power. Qualitative approach used to describe comprehensive view about the phenomena. The method is case study.This research got the data by indepth interview and document study. The result show that Kompas TV main network action to cooperate, in this case acquisition local televisions is the form of horizontal specialization. This is done by integration.Horizontal Integrationallow corporate consolidate ang widening control of production and maximize economic resources.Kompas TV expansion to local TV is effort to expand audiences and extend the network. Relation between the main and network is about domination. In the larger context, Kompas TV can seen as agent of change in implementation of network broadcasting system in Indonesia."

"[ABSTRAKTesis ini bertujuan mengungkap dampak kapitalisme baru terhadap jurnalismeonline. Kapitalisme baru dibangun dengan logika jangka pendek, yaitu prosesharus berlangsung dengan cepat untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian inimenggunakan paradigma kritis dan studi kasus sebagai strategi penelitiannya.Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis berita. Metodeanalisis data, yaitu logika jangka pendek milik Richard Sennett. Determinasiteknologi mendorong perusahaan terus berubah sehingga memunculkanketidakgunaan dan politik konsumsi yang menempatkan berita sebagai komoditas.Jurnalisme jangka pendek ditandai dengan berita ringkas, stripping, sensasional,berbagi konten, topik terhangat, dan viewers. Logika jangka pendekmengembalikan jurnalisme kuning ke media baru dan mengeksploitasi wartawan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to reveal the impact of new capitalism on online journalism. Thenew capitalism emphasis on short-term thinking. The process must be fast andquick to gain profit for the company. This research uses a critical paradigm andcase studies as a research strategy. Data are collected through interviews,observation, and content analysis. The method of data analysis is RichardSennett’s short-term thinking. Technological determination pushes mediacompany to keep change. This process led to the uselessness and politicalconsumption that put news become commodity. Short-term thinking onjournalism characterized by concise news, stripping, sensational, sharing content,hot topic, and viewers. Short-term thinking brought yellow journalism to newmedia and exploit journalists, This thesis aims to reveal the impact of new capitalism on online journalism. Thenew capitalism emphasis on short-term thinking. The process must be fast andquick to gain profit for the company. This research uses a critical paradigm andcase studies as a research strategy. Data are collected through interviews,observation, and content analysis. The method of data analysis is RichardSennett’s short-term thinking. Technological determination pushes mediacompany to keep change. This process led to the uselessness and politicalconsumption that put news become commodity. Short-term thinking onjournalism characterized by concise news, stripping, sensational, sharing content,hot topic, and viewers. Short-term thinking brought yellow journalism to newmedia and exploit journalists]"

"[ABSTRAKPenelitian ini membongkar komodifikasi dalam proses produksi komik diIndonesia dengan menggunakan Ockto Baringbing—pemenang InternationalManga Award 2013, sebagai studi kasus tunggal. Peneliti menelusuri pembuatankomik-komik Ockto pada tiga penerbit yang mewakili struktur industri penerbitankomik di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan penerbit melakukankomodifikasi yang mengacu pada selera, perilaku konsumsi dan gaya hidupmasyarakat modern. Komik dijadikan waralaba transmedia, direproduksi dalamberbagai format media dan bebagai bentuk cinderamata. Penerbit juga merancanginteraksi semu dengan fan lewat komunitas fandom komik di media sosialmaupun dunia nyata untuk menjaga loyalitas pembaca. Persaingan antar penerbithanya melanggengkan ideologi kapitalisme.

---

ABSTRACTThis study exposes commodification in the production process of Indonesiacomics by using Ockto Baringbing— Winner of the 2013 International MangaAward, as a single case study. Researcher explores the making of Ockto’s workson three publisher which respresent the structure of comic publishing industry inIndonesia. Results of this study indicate that publishers do commodificationaccording to taste, consumption behavior and lifestyle of modern society. Comicsbeing used as transmedia franchises, reproduced in a variety of media formatsand in the various forms of merchandise. Artificial interaction with fancommunity designed to keep the loyality via social media and real world.Competition among publishers only perpetuates the ideology of capitalism, This study exposes commodification in the production process of Indonesiacomics by using Ockto Baringbing— Winner of the 2013 International MangaAward, as a single case study. Researcher explores the making of Ockto’s workson three publisher which respresent the structure of comic publishing industry inIndonesia. Results of this study indicate that publishers do commodificationaccording to taste, consumption behavior and lifestyle of modern society. Comicsbeing used as transmedia franchises, reproduced in a variety of media formatsand in the various forms of merchandise. Artificial interaction with fancommunity designed to keep the loyality via social media and real world.Competition among publishers only perpetuates the ideology of capitalism]"

"Sebuah studi penelitian kualitatif yang meneliti strategi differensiasi melalui media baru sebuah perusahaan televisi nasional. Analisa dilakukan dengan mengintegrasikan konsep teoritis dari ekonomi media, dimana sebuah perusahaan televisi memiliki konsumen ganda (dual customer) yaitu penonton dan pemasang iklan, konsep strategi differensiasi sebagai sumber pendapatan baru dan konsep media baru dimana terjadi interaktifitas antara penonton dan perusahaan televisi. Perusahaan harus melakukan strategi differensiasi karena semakin ketatnya persaingan antara stasiun televisi di Indonesia, semakin kecilnya alokasi budget iklan untuk media televisi, semakin besarnya alokasi budget iklan untuk media internet serta semakin mutakhirnya teknologi komunikasi telepon selular.Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa strategi differensiasi yang dilakukan oleh perusahaan televisi nasional berhasil menjadi sumber pendapatan baru untuk mempertahankan eksistensi bisnisnya di bidang pertelevisian, sementara strategi dengan menayangkan program di media baru dalam hal ini melalui live streaming dan YouTube belum optimal."

"

Abstrak

Penelitian ini menguji signifikansi  dari kritik kapitalisme industri yang digagas para pemikir ekonomi politik dalam kasus transformasi kapital industri media cetak di Indonesia kurun waktu dua dasa warsa (1998-2018) terakhir. Fokus kajian ini terkait dengan bagaimana struktur teknokapitalisme mendeterminasi sekaligus melahirkan  berbagai kontradiksi industrial. Perspektif dan model analisis ekonomi politik berlandaskan pada konsepsi teori surplus nilai Marx (1867/1992), Kellner (1989), Knoche (1999; 2015), Suarez-Villa (2009, 2015), dan Fuchs (2014, 2016) menjadi landasan. Analisis  kualitatif yang dilakukan secara berjenjang (multy level analysis) menjadi kerangka pijakan. Kajian bercorak instrumental case study ini dilakukan pada Grup korporasi surat kabar berskala nasional (Jawa Pos, Kompas Gramedia), grup media lokal (Kedaulatan Rakyat, Waspada, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Pos Kota, Bali Post, dan Analisa), dan grup media cetak khusus (Tempo Inti Media dan Femina). Hasil kajian menunjukkan kontinuitas format kapitalisme dalam praktik transformasi industri media cetak di Indonesia melahirkan berbagai kontradiksi. Dalam liberalisasi ekonomi dan politik serta arus perubahan teknologi yang menjaminkan kebebasan,  justru struktur pasar oligopolistik terbentuk. Keterancaman penciptaan surplus nilai dan akumulasi kapital berlangsung. Dekapasitasi kendali kapital, alienasi dan resistensi pekerja media, hingga disorientasi fungsi ekonomi dan sosial menyertai langkah transformasi kapital industri media cetak.

---

Abstract

The study is to verify the significance of criticisms of industrial capitalism as it was presented by  political economy scholars  in response to cases of print  media capital transformation (1998-2018).  The focus of this study related to the structures of technocapitalism have determined and created industrial contradictions. The political economy analysis model which are based on Marxs Theory of Surplus values, Kellner (1989), Knoche (1999;2015), Suarez-Villa (2009, 2015) and Fuchs (20014, 2016) are the premises of  this study. Qualitative multilevel Analysis has also become  the framework of  the study. This instrumental case study is related to the cases of  media corporation such as Jawa Pos, Kompas Gramedia, and local media group newspapers (Kedaulatan Rakyat, Waspada, Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Pos Kota, Bali Post, dan Analisa), and other print media groups (Tempo Inti Media dan Femina) which are in ongoing industrial transformation. The results of the study show that the continuity of capitalism format in the print media transformation practices in Indonesia have sparked contradiction. In the context of economic liberalization and politics as well as technology changes which guarantee freedom, even these have created oligopolistic   market structures.  There have been challenges to the creation of surplus value and the accumulation of capital. Incapacity of capital control, alienation and resistance among media workers as well as economic function disorientation have become part of the transformation of capital.

"

"Disertasi ini berusaha mengungkapkan terjadinya komodifikasi pekerja media wartawan dalam industri media massa di era konvergensi. Peneliti mengembangkan kerangka pemikiran dari teori ekonomi politik komunikasi, yang pintu masuk pertamanya adalah komodifikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertumbuhan Tempo dari sebuah majalah menjadi konglomerasi merupakan akumulasi kapital sesuai dengan tujuan kapitalis. Tempo terus mengembangkan bisnis dan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan industri media serta teknologi media baru, termasuk dengan penerapan konvergensi media dan konvergensi redaksi. Dalam pelipatgandaan kapital dan pelaksanakan konvergensi redaksi itu terjadi komodifikasi pekerja wartawan lewat penambahan jam kerja, upah rendah, kejar target, tugas ganda, kewajiban permasaran dan adaptasi. Bentuk komodifikasi yang terjadi adalah eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi waktu luang, dan eksploitasi kemampuan. Wartawan menerima eksploitasi itu sebagai kewajaran bagi profesinya karena adanya proses mistifikasi, alienasi, naturalisasi, dan reifikasi.

---

This dissertation seeks to reveal the occurrence of commodification of media workers journalists in media industry in the convergence age. The researcher developed a framework of political economic of communication theory, whose first entrance is commodification. This research uses a critical paradigm with qualitative approach and case study method. This study reveals that the growth of Tempo from a magazine into a conglomeration is an accumulation of capital in accordance with capitalist objectives. Tempo continues to develop business and innovation to adapt the development of media industry and new media technology, including with the application of media convergence dan editorial convergence. In the multiplication of capital and the execution of editorial convergence, there is a commodification of workers journalists through the addition of working hours, low wages, pursuit of targets, double duties, marketing obligation and adaptation. The forms of commodification that occur are exploitation of the body, economic exploitation, leisure exploitation, and exploitation of ability. Journalists accept the exploitation as fairness for the profession because of the process of mystification, alienation, naturalization, and reification."

"Penelitian ini menemukan bahwa expertise paling banyak digunakan di putarankedua Pilkada DKI Jakarta, sedangkan rewarding paling banyak digunakan diputaran pertama. Punishing paling sedikit digunakan di kedua putaran tersebut.Rewarding, expertise, dan moral persuasion terbukti berpengaruh terhadappreferensi pemilih. Ketiga strategi ini signifikan pengaruhnya bagi seluruhpasangan di putaran pertama dan signifikan pula pengaruhnya hanya bagipasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di putaran kedua.Punishing di putaran pertama hanya signifikan pengaruhnya terhadap peluangmemilih bagi pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat tetapitidak untuk kedua pasangan penantang lainnya. Dan, di putaran kedua tidakterbukti pengaruhnya terhadap preferensi pemilih bagi penantang maupunkompetitor.Variabel kontrol berupa pemimpin non muslim cukup baik menjelaskan peluangmemilih Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat di putaran keduaPilkada DKI Jakarta 2017.Kata Kunci: Compliance Gaining, Pemasaran Politik, Rewarding, Punishing,Expertise, Moral Persuasion, dan Preferensi Pemilih.

---

The Jakarta Regional Head Election This research result reveals that expertise was most used in the second round ofDKI Jakarta Election, meanwhile rewarding was mostly used in the first roundelection. Punishing is the least used in both round elections. Rewarding,expertise, and moral persuasion had been proven to have an effect on voterpreferences.The three of those strategies have significant influence to all the candidates in thefirst round election and they have also significant influence to Anies Baswedan Sandiaga Uno in the second round election. Punishing in the first round election had only significant effect on opportunity ofvoting behavior for the pair candidate, Basuki Tjahaja Punama Djarot SaefulHidayat but it is no longer for two other candidates pairs.The non Moeslem Leader as control variable is more reasonable to explain thevoting opportunities of Basuki Tjahaja Purnama Djarot Saeful Hidayat in thesecond round of 2017 Jakarta Election.Key Words Compliance Gaining, Political Marketing, Rewarding, Punishing,Expertise, Moral Persuasion, and Voter Preferences."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji tiga proposisi terkait regulasi internet di Indonesia dan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pertama, UU ITE telah membatasi kebebasan berekspresi di ruang publik digital. Dalam konteks ini, penelitian akan menyelidiki dampak pembatasan tersebut terhadap kebebasan berpendapat dan partisipasi masyarakat dalam sistem politik demokrasi. Kedua, dalam implementasi UU ITE, terdapat ketegangan terus menerus antara pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan masyarakat sipil yang diwakili aktivis perjuangan kebebasan berekspresi di internet. Ketiga, terdapat fenomena salah guna UU ITE, di mana regulasi yang semula ditujukan untuk mengatur transaksi digital di ranah internet, belakangan dibelokkan sehingga UU tersebut digunakan untuk terutama membatasi kebebasan berkspresi di ranah internet. Penelitian ini akan menginvestigasi dampak dan implikasi dari perluasan cakupan regulasi tersebut. Adapun pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana proses lahirnya pasal-pasal dalam UU ITE berpotensi melumpuhkan demokratisasi di Indonesia? (2) Apa implikasi dari penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat warga dan (3) Bagaimana dinamika proses tarik-menarik antara berbagai pemangku kepentingan dalam formulasi dan revisi UU ITE, terutama antar pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, tidak ada bukti yang cukup untuk menjelaskan latar belakang dimasukkannya sejumlah pasal bermasalah ke dalam UU ITE pada 2008. Pemerintah maupun DPR sebenarnya semula menyiapkan RUU ITE untuk menertibkan transaksi bisnis elektonik, dan pornografi yang saat itu semakin marak. Namun di saat terakhir, dimasukkanlah pasal-pasal yang mengandung semangat otoritarian. Kedua, setelah UU tersebut disahkan dan dijalankan, tidak ada juga bukti yang menunjukkan bahwa baik pemerintah (pusat) dan DPR memanfaatkan pasal-pasal tersebut untuk kepentingan mereka, mempertahankan kekuasaan. Dalam banyak kasus, yang menggunakan UU ITE adalah sesama masyarakat, perusahaan, kelompok agama, dan para pemimpin agama. Ketiga, yang secara konsisten terus menolak UU ITE ini adalah masyarakat sipil. Sejak kelahiran UU ITE, berbagai LSM dan akademisi secara aktif mengkritisi kelahiran UU ITE beserta pasal-pasalnya. Masyarakat sipil sejak awal sudah bisa menduga ancaman bahaya pasal-pasal bermasalah dalam UU tersebut. Keempat, Sikap pemerintah secara perlahan berubah. Bila pada 2016, pemerintah menganggap bahwa UU ITE tidak mengandung kelemahan substansial yang melemahkan demokrasi, pada 2021 cara pandang pemerintah berubah. Kelima, yang nampaknya belum berubah adalah DPR. Memang benar, DPR tidaklah berwajah tunggal. Di dalam DPR hadir banyak partai-partai politik yang memiliki sikap berbeda-beda. Namun demikian, tidak terlihat ada tanda-tanda bahwa DPR akan mengikuti langkah pemerintah untuk menulis

---

This research aims to investigate three propositions related to internet regulation in Indonesia and the implementation of the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law). First, the ITE Law has restricted freedom of expression in the digital public sphere. In this context, the research will investigate the impact of such restrictions on freedom of speech and public participation in a democratic political system. Second, in the implementation of the ITE Law, there are continuous tensions between the government, the legislature and civil society represented by activists fighting for freedom of expression on the internet. Third, there is a phenomenon of misuse of the ITE Law, where the regulation that was originally intended to regulate digital transactions on the internet, was later deflected so that the law was used to primarily limit freedom of expression on the internet. This research will investigate the impact and implications of the expansion of the scope of the regulation. The questions to be answered in this research are: (1) How does the process of the articles in the ITE Law potentially cripple democratization in Indonesia? (2) What are the implications of the implementation of the ITE Law on the freedom of expression and opinion of citizens and (3) What are the dynamics of the push-pull process between various stakeholders in the formulation and revision of the ITE Law, especially between the government, the Parliament, and civil society.This research leads to the following conclusions. First, there is insuf icient evidence to explain the background to the inclusion of a number of problematic articles in the ITE Law in 2008. The government and the House of Representatives originally prepared the ITE Bill to bring order to electronic business transactions, and pornography, which was becoming more prevalent at the time. However, at the last moment, articles that contained the spirit of authoritarianism were included. Secondly, after the law was passed and implemented, there is no evidence to suggest that either the government (central) or the House of Representatives (DPR) used the articles for their interests, maintaining power. In many cases, it was fellow citizens, companies, religious groups and religious leaders who used the law. Third, civil society has consistently rejected the ITE Law. Since the birth of the ITE Law, various NGOs and academics have actively criticized the birth of the ITE Law and its articles. Civil society has been able to foresee the danger of the problematic articles in the law from the beginning. Fourth, the government's attitude is slowly changing. If in 2016, the government considered that the ITE Law did not contain substantial weaknesses that weakened democracy, in 2021 the government's perspective has changed. Fifth, what does not seem to have changed is the DPR. It is true that the DPR is not single-faced. There are many political parties in the House that have dif erent stances. However, there is no sign that the DPR will follow the government's lead in rewriting"

"Disertasi ini membahas bagaimana para pendukung radio komunitas berusaha mempertahankan eksistensi penyiaran tersebut di tengah kondisi regulasi yang mempersulit penyiaran komunitas. Regulasi, berupa produk hukum dan proses implementasinya, diasumsikan sebagai penyebab utama kemunduran radio komunitas. UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 adalah regulasi yang mengakui keberadaan penyiaran komunitas. Meskipun demikian, di dalam UU tersebut, radio komunitas dituntut agar menjadi penyiaran yang utopis: bersifat independen, tidak komersial, dan melayani kepentingan komunitasnya. Di sisi lain, tidak ada dukungan nyata dari negara, bahkan dalam aturan-aturan pelaksanaan, pemerintah membuat batasan-batasan yang sangat ketat sehingga mempersulit kehidupan radio komunitas. Persoalan-persoalan yang muncul akibat regulasi yaitu terkait masalah perizinan, keuangan, alokasi frekuensi, pembatasan kekuatan jangkauan dan siaran, dan pencapaian tujuan radio komunitas. Selain tekanan regulasi, radio komunitas juga kehilangan dukungan dari kelompok masyarakat sipil karena perkembangan teknologi media dan polarisasi kepentingan masing-masing kelompok. Dalam iklim regulasi yang menekan dan gerakan masyarakat sipil yang semakin lemah, upaya para praktisi untuk mempertahankan eksistensi radio komunitas dilakukan dengan berbagai cara. Upaya-upaya tersebut ada yang berhasil membuat radio komunitas dapat terus bertahan. Namun, akar permasalah utama radio komunitas, yaitu regulasi, tidak pernah terselesaikan.

---

This dissertation discusses about how community radio supporters try to maintain the existence of this media in the midst of regulatory conditions that complicate community broadcasting. Regulation and its implementation process, are assumed to be the main cause of the decline of community radio. Broadcasting Law No. 32/2002 is the regulation that recognizes the existence of community broadcasting. However, community radio required to be a utopian broadcast: independent, noncommercial, and serves the interests of its community. On the other hand, there is no real support from the state, even in the implementing regulations, the government makes very strict restrictions that complicate the life of community radio. Problems that arise as a result of regulation are related to licensing, finance, frequency allocation, limitation of coverage and broadcast power, and achievement of community radio goals. Apart from regulatory pressure, community radio also lost support from civil society groups due to developments in media technology and the polarization of interests in civil society. In a climate of oppressive regulations and a weakening civil society movement, practitioners' efforts to maintain the existence of community radio are carried out in various ways. Some of these efforts have succeeded in making community radio sustainable. However, the root of the main problem of community radio, regulation, has never been resolved."

"Disertasi ini pada dasarnya berusaha menunjukkan bagaimana dalam industri pertelevisian Indonesia yang tumbuh pesat saat ini, berlangsung eksploitasi dalam bentuk komodifikasi pekerja anak yang terus berlangsung karena adanya proses naturalisasi pekerja anak. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bentuk eksploitasi yang dialami artis anak dalam industri sinetron, bagaimana proses eksploitasi anak itu bisa berlangsung secara berkelanjutan dan bagaimanakah proses naturalisasinya sehingga eksploitasi itu nampak sebagai sebuah hal yang alamiah dan wajar. Proses naturalisasi ini diharapkan mampu menjelaskan mengapa segenap pihak yang terkait dengan kehadiran artis anak dalam industri sinetron (artis anak, orangtua, pekerja media, pelaku usaha, masyarakat, negara) menerima eksploitasi anak dalam industri media dan bagaimana mereka memaknainya sehingga pada akhirnya dapat ditemukan rasionalisasi mengapa komodifikasi, eksploitasi pekerja anak yang terjadi di media massa khususnya televisi tidak dilihat sebagai komodifikasi atau eksploitasi. Bertitik tolak dari permasalahan dan tujuan penelitian semacam itu penelitian ini menggunaan konsep komodifikasi pekerja dengan pendekatan ekonomi politik kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma kritis melalui metode analisis studi kasus. Subjek penelitian adalah pekerja anak dan pihak-pihak yang terkait dengan pekerja anak di industri sinetron. Situs pengamatan adalah produksi sinetron Raden Kian Santang. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan observasi langsung, melakukan rangkaian wawancara dan analisis sekunder terhadap data mengenai industry pertelevisian. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, industri sinetron terbukti melakukan eksploitasi tubuh, eksploitasi ekonomi, eksploitasi tumbuh kembang, eksploitasi waktu luang dan eksploitasi pada akses pendidikan. Berdasarkan studi ini, apa yang terjadi dalam proses produksi sinetron RKS adalah bentuk komodifikasi pekerja yang, pertama-tama, dilakukan industri sinetron dalam hal ini Rumah Produksi MD Entertainment. Namun demikian rumah produksi sebenarnya tidak berperan sendirian. Eksploitasi ini juga terjadi karena hubungan rumah produksi dengan stasiun televisi, biro iklan, dan lembaga pengiklan. Industri juga melakukan berbagai upaya untuk menjadikan eksploitasi ini tidak mengemuka sebagai eksploitasi. Pengaburan eksploitasi ini ini dilakukan dengan melakukan mistifikasi komoditas. Tenaga kerja, dalam hal ini pekerja anak mengalami mistifikasi berganda yakni reifikasi dan naturalisasi. Tujuan mistifikasi adalah penerimaan secara alamiah proses produksi yang eksploitatif. Mistifikasi yang dijalankan adalah fantasi popularitas. Pekerja anak kemudian bertransformasi menjadi bintang sinetron, dengan segala priviledge nya. Transformasi pekerja menjadi bintang, adalah reifikasi. Proses pengalamiahan penerimaan pekerja menjadi bintang adalah naturalisasi. Naturalisasi berjalan sistemik dan sedemikian halus sehingga diterima sebagai taken for granted. Melalui penstereotipian bintang sinetron di media massa juga pengabaian industri, orangtua, negara dan masyarakat terhadap hak pekerja anak, maka naturalisasi proses produksi yang eksploitatif semakin terinternalisasi dalam diri pekerja anak. Hal ini menjelaskan mengapa berbagai pihak terkait menerima proses eksploitasi, yakni dikarenakan adanya mistifikasi yang dilakukan industri bernama fantasi popularitas. Di akhir analisa dapat dikemukakan bahwasanya, proses naturalisasi eksploitasi inilah yang menyebabkan eksploitasi tidak dilihat sebagai eksploitasi. Dalam konsep bintang, tidak lagi ada pekerja di industri sinetron, semua adalah bintang. Dan karena semua adalah bintang, tidak lagi tampak eksploitasi yang berjalan. Hal ini akan bertahan selama selubung-selubung mistifikasi tidak dibongkar. Ada pekerja di industri sinetron, yang harus diperjuangkan haknya sebagai pekerja, dan sebagai anak. Peneliti melihat bahwa eksploitasi pekerja anak ini tidak bisa dilihat sebagai hal alamiah dan terberikan melainkan merupakan hasil dari relasi kuasa yang melibatkan banyak pihak yang terkait dan berkepentingan dengan industry pertelevisian. Keterjalinan berbagai pihak ini (stasiun televisi, rumah produksi, pengiklan, biro iklan, lembaga negara, sekolah, orangtua dan artis anak sendiri) menjadikan eksploitasi terus berlangsung melalui proses naturalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa analisis ekonomi-politik dengan pendekatan kritis dapat digunakan untuk melihat bagaimana relasi kuasa, secara bersama-sama dan mutualis membentuk sistem produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya, termasuk di dalamnya sumber daya komunikasi. Sumber daya dalam hal ini adalah pekerja anak. Ekonomi politik dapat menjelaskan bagaimana relasi kuasa mempengaruhi proses produksi yang mengeksploitasi pekerja anak. Kajian mengenai komodifikasi pekerja terbukti signifikan untuk konteks negara yang masih berkembang, seperti Indonesia. Hal ini terkait dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesadaran hukum, dan implementasi kebijakan publik yang berpengaruh pada tingkatan eksploitasi dan keberhasilan mistifikasi yang dilakukan industri atau pemilik modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas pekerja anak memang mengalami mistifikasi berganda, yakni reifikasi dan naturalisasi. Naturalisasi sebagai bagian dari mistifikasi adalah upaya industri yang berjalan lebih sistemik, dan terencana. Naturalisasi tidak bisa dilakukan hanya oleh industri, namun juga didukung oleh pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi. Naturalisasi bertanggungjawab untuk menghilangkan proses produksi, dominasi dan eksploitasi yang dilakukan industri. Disini media massa berperan penting menyebarluaskan naturalisasi eksploitasi.

---

This dissertation is basically trying to demonstrate how the television industry in Indonesia is growing rapidly today, takes place in the form of commodification exploitation of child labor continues as a result of the naturalization process of child labor. This study aimed to describe forms of exploitation of a child artist in the soap opera industry, how the process of exploitation of children can take place on an ongoing basis and how the process of naturalization so that exploitation appears as a natural and reasonable thing. The process of naturalization is expected to explain why all the parties concerned by the presence of the artist son in industrial soap opera (artist's children, parents, media workers, businesses, communities, countries) accept the exploitation of children in the media industry and how they interpret it so that in the end can be found rationalizations why commodification, exploitation of child labor which occurs in the mass media, especially television is not seen as the commodification or exploitation.

Focused on the issues and objectives of such research, this study uses the concept of commodification of workers with critical political economy approach. This study used a qualitative approach in the critical paradigm through case study analysis method. Subjects were child laborers and parties related to child labor in the soap opera industry. Site observation is Raden Kian Santang product ion of soap operas. In the process of collecting data, researchers conducted direct observation, conducting a series of interviews and secondary analysis of the data regarding the television industry.

Based on the findings in the field, soap opera industry proved body exploitation, economic exploitation, exploitation of growth and development, exploitation of leisure time and exploitation in the access to education. Based on these studies, what happens in the production process RKS soap opera is a form of commodification of workers who, first of all, done by the soap opera industry in this regard Production House MD Entertainment. However, the production house is not actually play a role alone. This exploitation also occurs because of the relationship with the production house television stations, advertising agencies, advertisers and agencies.

Industry also made various efforts to make this eksploitation not surfaced as exploitation. Blurring this exploitation is done by mystification of commodities. Labor, in this case of child labor, suffered multiple mystification of the reification and naturalization. The purpose of mystification is a natural acceptance of exploitative production process. Mystification run is the popularity of fantasy. Child labor later transformed into soap star, with all theirs priviledge.

The transformation of the workers into a star, is reification. Normalisation recruitment process become stars is naturalized. Naturalization walk systemic and so delicate that it is accepted as taken for granted. Through stereotyping soap star in the mass media also neglect the industry, parents, the state and society against the rights of child workers, the naturalization process exploitative production increasingly internalized inner child labor. This explains why the various parties involved accept the exploitation process, which is due to the industry's mystification called fantasy popularity. It can be noted that the final analysis, the naturalization process is what causes the exploitation of exploitation not seen as exploitation. In the concept of a star, no longer working in the industry of soap operas, all were stellar. And because all is a star, no longer seem exploitation runs. It will last as long as the veils of mystification is not dismantled. There were workers in the soap opera industry, which must be fought for their rights as workers, and as a child.

Researchers saw that the exploitation of child labor can not be seen as a natural and taken for granted but rather is the result of power relations that involves many stakeholders and interest in the television industry. This entanglement of various parties (television stations, production houses, advertisers, agencies, state agencies, schools, parents and children themselves artists) make exploitation continued through the naturalization process.

This study found that the political-economic analysis with critical approach can be used to see how power relations, jointly and mutualist form a system of production, distribution, and consumption of resources, including communication resources. The resources in this case is child labor. The political economy can explain how power relations influence the process of production that exploits child labor. The study of the commodification of workers proved significant for countries that are still developing context, such as Indonesia. This is related to the educational level, income level, the level of legal awareness and implementation of public policies that affect the level of exploitation and the success of the industry is doing mystification or owners of capital.

The results showed that child labor commodity is experiencing double mystification, the reification and naturalization. Naturalization as part of the mystification is the industry's efforts run more systemic, and well-planned. Naturalization can not be done only by industry, but is also supported by the parties associated with the production process. Naturalization is responsible for eliminating the production process, domination and exploitation industry. Here the mass media play an important role disseminating naturalization exploitation."