Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"Pasca diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan pemanfaatan pelayanan kesehatan terjadi pada setiap jenis kepesertaan. Meskipun mengalami tren peningkatan, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan jenis kepesertaan PBPU, PPU, dan Bukan Pekerja yang memiliki tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pendapatan terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan berdasarkan jenis kepesertaan JKN. Menggunakan data sekunder dari data Klaim Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan tahun 2015 - 2018 dengan pendekatan metode analisa deskriptif dan estimasi persamaan regresi ordinary least square dan probit ordinal, diperoleh bahwa pendapatan yang diproyeksikan melalui jenis kepesertaan memiliki pengaruh terhadap tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan di antara peserta jaminan kesehatan nasional. Peserta PBI yang berasal dari kelompok pendapatan rendah memiliki periode perawatan kesehatan yang lebih lama, biaya pengeluaran kesehatan yang tinggi, dan tingkat keparahan penyakit yang lebih berat saat melakukan perawatan kesehatan dibandingkan dengan peserta yang berasal dari kelompok pendapatan menengah atas. Hasil penelitian ini menjelaskan kunjungan pemanfaatan pelayanan kesehatan peserta PBI yang rendah diakibatkan perilaku untuk mengobati sendiri dan pengetahuan yang rendah akan jaminan kesehatan nasional.

---

After the implementation of the National Health Insurance (JKN) program, an increase in the utilization of health services occurred in each type of participation. Although experiencing an increasing trend, the main target of the JKN program, namely PBI participants, is still considered not optimal in the utilization of health services, in contrast to the types of PPU, PBPU, and Non-Workers participation which have an optimal level of utilization of health services. This study aims to see how income affects the utilization of health services based on the type of JKN membership. Using secondary data from BPJS Health Health Service Claims data in 2015 - 2018 with a descriptive analysis method approach and estimation of regression equations ordinary least squares and ordinal probit, it was found that the projected income through the type of participation has an influences on the level of utilization of health services among national health insurance participants. PBI participants from low-income groups had longer periods of health care, higher health expenditures, and more severe disease severity during health care than participants from upper-middle-income groups. The results of this study explain the low utilization of PBI participants of health service visits due to self-medicating behavior and low knowledge of national health insurance."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui apakah perilaku merokok remajadipengaruhi oleh keluarga yang merokok. Salah satu inisiasi merokok remajaberasal dari lingkungan keluarga. Berdasarkan data SUSENAS 2012, hasilestimasi model logit menunjukkan bahwa probabilitas remaja merokokdipengaruhi oleh ayah perokok atau intensitas anggota keluarga dewasa yangmerokok dalam rumah tangga. Pengaruh dari anggota keluarga dewasa yangmerokok dalam rumah tangga relatif lebih besar dibandingkan dengan pengaruhayah perokok dan lingkungan tempat tinggal.

---

ABSTRACTThe study aims to analysis whether adolescent smoking behaviour is influencedby smoking family. One of adolescent smoking initiations comes from familyenvironment. Based on SUSENAS 2012 data, logit estimation result shows thatthe probability of adolescent become smokers is influenced by smoking father andthe intensity of adult family members? smoking in the household. However, theinfluence which comes from the intensity of adult family members? smoking inthe household relatively larger than smoking father and the intensity ofneighborhood smoking."

"Konsumsi rokok di Indonesia menduduki posisi terbanyak di wilayah Asia Tenggara pada 2016 dan meningkat sampai di 2018, sehingga beban kerugian kesehatan dan ekonomi bertambah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan harga rokok dan pendapatan rumah tangga pada keputusan untuk merokok dan jumlah konsumsi rokok oleh perokok berdasarkan kelompok pendapatan di Indonesia tahun 2018. Kategorisasi kelompok pendapatan menggunakan perhitungan Had Kifayah dan nishab zakat serta berdasarkan perspektif ekonomi Islam (Islamic values). Data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 dengan unit analisis Kepala rumah tangga sebagai representatif per rumah tangga. Dengan demikian, penulis mengadopsi two-part model untuk mengolah dan menganalisis data serta menggunakan software Stata 15. Model bagian pertama menggunakan model Logit sedangkan bagian kedua metode OLS dalam menjawab dua tujuan tersebut. Hasil penelitian bahwa harga rokok, pendapatan rumah tangga serta karakteristik sosio-demografis mempengaruhi secara signifikan perilaku konsumsi rokok di semua kelompok pendapatan. Total elastisitas harga rokok pada konsumsi rokok secara keseluruhan sebesar -0,811 yang berarti kenaikan harga rokok 10% menyebabkan berkurangnya kemungkinan dan jumlah permintaan rokok sebesar 8,1%. Sedangkan, total elastisitas pendapatan secara keseluruhan adalah 0,975 artinya kenaikan pendapatan per rumah tangga sebesar 10% maka terjadi peningkatan 9,75% pada kemungkinan dan jumlah permintaan konsumsi rokok. Selain itu, kelompok rumah tangga mustahik lebih responsif dalam menghadapi perubahan harga rokok dan pendapatan, di mana elastisitasnya lebih besar daripada rumah tangga muzaki. Sementara itu, rokok dapat dikatakan sebagai barang normal dan bersifat inelastis, namun tidak sesuai dengan teori konsumsi ekonomi Islam.

---

Indonesia is cigarette consumption was the highest position in Southeast Asia in 2016. It had increased until 2018 and caused an increased risk of health and economic loss. This study discusses changes in cigarette prices and household income in the decision to smoke, the quantity of cigarette consumption by smokers according to income groups in Indonesia 2018. The categorization of income groups uses the calculation of Had Kifayah and nishab zakat and based on an Islamic economic perspective (Islamic values). This study used the 2018 National Socio-Economic Survey (SUSENAS) raw data with the Head of the household analysis unit as the household representative. Thus, the authors adopted a two-part model to process and analyze data and use Stata 15. The first part model uses the Logit model while the second part of the OLS method in answering these two objectives. The result of this study is the price of cigarettes, household income, and socio-demographic characteristics significantly influence cigarette consumption behavior in all income groups. The total elasticity of cigarette prices on the overall cigarette consumption is -0,811, which means a 10% increase in cigarette prices caused a decrease in the probability and quantity of cigarette demand by 8.1%. On the other hand, total income elasticity is 0.975 that means an increase in income per household by 10% then an increase of also 9.75% in cigarette consumption behavior. Also, mustahik households can be more responsive in changing the price of cigarettes and income since the elasticity is greater than muzaki households. Meanwhile, cigarettes can be said to be normal goods and inelastic, but it does not fit with consumption theory in Islamic economics."

"Pekerja rokok linting tangan menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi regulasi, perlindungan sosial, karakteristik pasar ataupun faktor lainnya yang berpotensi mengurangi tingkat kesejahteraan mereka. Studi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan regulasi dan perlindungan tenaga kerja terhadap kesejahteraan pekerja rokok linting tangan di Kabupaten Kudus, Pati, Demak, dan Jepara. Sumber data yang digunakan berasal dari survei pada sampel pekerja rokok linting tangan di empat kabupaten terpilih.  Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur menggunakan indeks kesejahteraan yang terdiri dari 5 kategori yaitu, tidak sejahtera, kurang sejahtera, cukup sejahtera, sejahtera, dan sangat sejahtera. Berdasarkan hasil analisis menggunakan regresi ordinal, ditemukan bahwa faktor regulasi dan perlindungan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) , kepemilikan BPJS Ketenagakerjaan, dan status pegawai tetap berhubungan positif dengan tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Selain itu, karakteristik individu, wilayah, dan pasar tenaga kerja juga berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pekerja rokok. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kebijakan dan program yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja rokok linting. Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan antara lain, optimalisasi pengalokasian dana DBHCHT, memastikan perlindungan sosial bagi pekerja, dan mendorong penyediaan status pekerja tetap.

---

Hand-rolled cigarette workers face various challenges in terms of regulations, social protection, market characteristics, and other factors that potentially reduce their level of well-being. This study examines the influence of labour regulations and protection on the well-being of hand-rolled cigarette workers in the districts of Kudus, Pati, Demak, and Jepara. The data for this study is derived from a survey conducted on a sample of hand-rolled cigarette workers in the four selected districts. Well-being in this research is measured using a well-being index of five categories: not well-off, less well-off, moderately well-off, well-off, and very well-off. Based on the analysis using ordinal regression, it was found that regulatory and protective factors such as Direct Cash Assistance (BLT) from the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), ownership of the Workers Social Security Program (BPJS Ketenagakerjaan), and permanent employee status are positively associated with the well-being of cigarette workers. Additionally, individual characteristics, regional factors, and the labour market also influence the well-being of these workers. The findings of this research are expected to serve as a basis for developing policies and programs that can enhance the well-being of hand-rolled cigarette workers. Some policy recommendations that can be considered include optimizing the allocation of DBHCHT funds, ensuring social protection for workers, and promoting the provision of permanent employment status."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor sosio ekonomi yang mempengaruhi konsumsi alkohol rumah tangga di Indonesia. Skripsi ini menganalisis data SUSENAS 2020 Modul Konsumsi dan KOR dengan model Double Hurdle dengan analisis di tingkat rumah tangga. Skripsi ini menemukan bahwa rumah tangga dengan pengeluaran lebih tinggi, memiliki perilaku mengonsumsi rokok, berlokasi di pedesaan di provinsi luar pulau Jawa, memiliki banyak anggota keluarga, dan memiliki kepala keluarga laki-laki, kepala keluarga yang bekerja, kepala keluarga yang belum pernah menikah, dan kepala keluarga yang belum menempuh pendidikan tinggi cenderung mengonsumsi alkohol. Karena itu, intervensi berupa penyuluhan dan edukasi ke target yang tepat dapat membantu mengurangi konsumsi alkohol.

---

This undergraduate thesis discusses the socio-economic factors that influence household alcohol consumption in Indonesia. This undergraduate thesis analyzes the SUSENAS 2020 data for the Consumption Module and KOR with the Double Hurdle model with analysis at the household level. This research found that households that spend more money, have smoking behaviour, are located in rural areas in provinces outside Java, have many family members, and have male heads of household, working family heads, unmarried household heads, and household heads. Those who have not had higher education tend to consume alcohol. Therefore, interventions in the form of counseling and education to the right target can help reduce alcohol consumption."

"Efektivitas kebijakan pajak dalam pengendalian konsumsi rokok sangatbergantung pada pengaruh pajak terhadap harga akhir konsumen. Hal ini sangatditentukan oleh sejauh mana produsen membebankan kenaikan pajak kepada konsumenyang tercermin dalam beban pajak (porsi pajak terhadap HJE). Dalam mekanisme pasar,harga akhir yang harus dibayar konsumen (HTP) tidak selalu sama dengan rekomendasi(HJE) dimana selisih harga tersebut merupakan bentuk strategi yang dilakukan olehindustri rokok dalam rangka meraup pangsa pasar dan memaksimalkan keuntungan.Kami ingin melihat bagaimana korelasi beban pajak terhadap strategi harga industri rokokserta bagaimana korelasi implementasi kebijakan minimum price terhadap strategi hargatersebut. Dengan menggunakan data panel yang bersumber dari survei harga transaksipasar DJBC periode 2015-2019 yang meliputi 199 merek rokok di 25 wilayah provinsi,kami menemukan bahwa pada semua jenis rokok dan golongan pabrik, kenaikan bebanpajak berkorelasi positif terhadap selisih HTP dan HJE. Rokok SKT mempunyai korelasipaling besar terhadap selisih harga sedangkan rokok SPM mempunyai korelasi palingkecil. Semakin kecil golongan pabrik, kenaikan beban pajak mempunyai korelasi yangsemakin besar terhadap selisih harga. Besarnya korelasi beban pajak pada rokok yangmempunyai harga batas atas lebih rendah dibanding besarnya korelasi pada rokok yangtidak mempunyai batas harga atas. Selanjutnya kebijakan minimum price (HTP 85%)yang diimplementasikan mulai tahun 2018 secara rata-rata diindikasikan mampumenaikkan harga rokok dibanding periode sebelumnya.

---

The effectiveness of tax policies in controlling cigarette consumption depends

very much on the effect of taxes on the final consumer price. This is largely determined

by the extent to which producers impose tax increases on consumers, which is reflected

in the tax burden (the tax portion of HJE). In the market mechanism, the final price to be

paid by consumers (HTP) is not always the same as the recommendation (HJE) where the

price difference is a form of strategy carried out by the cigarette industry in order to gain

market share and maximize profits. We want to see how the tax burden correlates with

the cigarette industry price strategy and how the minimum price policy implementation

correlates with this pricing strategy. Using panel data sourced from the DJBC market

transaction price survey for the 2015-2019 period covering 199 cigarette brands in 25

provinces, we find that across all types of cigarettes and factory classes, the increase in

tax burden is positively correlated with the difference between HTP and HJE. SKT

cigarettes have the greatest correlation with price differences while SPM cigarettes have

the smallest correlation. The smaller the factory class, the increase in tax burden has a

greater correlation with the price difference. The magnitude of the correlation of the tax

burden on cigarettes which has a lower upper limit price is compared to the magnitude of

the correlation between cigarettes which has no upper limit price. Furthermore, the

minimum price policy (HTP 85%) which was implemented starting in 2018 on average

is indicated to be able to increase cigarette prices compared to the previous period"

"Skripsi ini meneliti perbedaan kecenderungan pencapaian pendidikan tertinggi berdasarkan intensitas merokok, dilihat dari kepemilikan ijazah tertinggi dari SD hingga SMA atau lebih, di kalangan remaja usia 18-24 tahun. Target remaja adalah mereka yang berstatus "masih bersekolah" atau "tidak bersekolah lagi". Penelitian ini menggunakan data deskriptif dan analisis Multinomial Logistic Regression. Hasilnya menunjukkan adanya variasi kecenderungan antara jenjang pendidikan dan tingkat intensitas merokok, dengan nilai odds <1 yang semakin menurun pada setiap peningkatan jenjang pendidikan. Efek kecenderungan terendah terlihat pada kelompok dengan "ijazah SMA atau lebih tinggi" dibandingkan dengan kelompok tanpa ijazah. Setelah memperhitungkan variabel kontrol, hasilnya menunjukkan bahwa perokok ringan, moderat, dan berat memiliki kecenderungan masing-masing 0.565, 0.436, dan 0.351 kali lebih rendah untuk memperoleh ijazah SMA atau lebih tinggi dibandingkan dengan non-perokok. Interaksi variabel dengan intensitas merokok signifikan pada tingkat 10%, terutama dengan variabel pengeluaran pendidikan yang bervariasi di antara jenjang pendidikan. Remaja yang tinggal di desa cenderung memiliki odds ratio lebih rendah pada kelompok perokok ringan, sedangkan di kota, odds ratio lebih rendah pada perokok moderat. Kecenderungan rendah lebih sensitif pada perempuan dibandingkan laki-laki. Penelitian ini menunjukkan bahwa merokok dapat menjadi prediktor rendahnya pendidikan remaja, dan intervensi pemerintah diperlukan untuk menekankan bahaya merokok di kalangan remaja.

---

This thesis examines the differences in the propensity to achieve the highest educational attainment based on smoking intensity, as measured by the highest certificate obtained, from elementary to high school or higher, among adolescents aged 18-24 years. The target group includes those who are "still in school" or "no longer in school." Using descriptive data and Multinomial Logistic Regression analysis, the study finds varying tendencies between educational levels and smoking intensities, with odds values <1 decreasing with each higher level of education. The lowest propensity effect is seen in the group with "high school diplomas or higher" compared to the group without a certificate. After accounting for control variables, results show that light, moderate, and heavy smokers are 0.565, 0.436, and 0.351 times less likely to obtain a high school diploma or higher compared to non-smokers. The interaction between variables and smoking intensity is significant at the 10% level, particularly with educational expenditure variables that vary across educational levels. Adolescents living in rural areas tend to have lower odds ratios in the light smoker group, while those in urban areas have lower odds ratios in the moderate smoker group. Lower propensity is more sensitive among females compared to males. This study indicates that smoking can be a predictor of lower educational attainment among adolescents, and government intervention is needed to emphasize the dangers of smoking among youth."

"Angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai 1,8%. Hal ini dapat memengaruhi potensi bonus demografi Indonesia. Keparahan penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh kondisi sosiodemografis dan permasalahan yang dialami oleh penyalah guna narkotika. Permasalahan kesehatan dan sosial yang diamati dalam penelitian ini yaitu permasalahan psikiatris, permasalahan pekerjaan, permasalahan kesehatan, dan permasalahan keluarga/sosial. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square. Data berasal dari Badan Narkotika Nasional tahun 2019-2020 yang mencakup data penyalah guna narkotika yang menjalani program rehabilitasi di lembaga rehabilitasi milik Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara permasalahan psikiatris, pekerjaan, kesehatan, dan keluarga terhadap keparahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Penelitian ini juga melihat tingkat keparahan penyalahgunaan narkotika berdasarkan pada kondisi sosiodemografis penyalah guna.

---

The prevalence rate of narcotics abuse in Indonesia reaches 1,8%. This could affect Indonesia potential demographic dividend. Drug abuse severity associated with the problems by drug abuser and sociodemographic condition. The health and social problems observed in this study are psychiatric problem, job problem, health problem, and family/social problem. This study uses ordinary Least Square (OLS) method. Data used on this study is from Badan Narkotika Nasional for 2019-2020. The results of this study show that there is a positive and significant corelation between psychiatric problem, job problem, health problem, and family/social problem on drug abuse severity. This study also looked at the severity of narcotics abuse based on the sociodemographic data of the abuser."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak Kebijakan Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Intervensi tersebut dilakukan melalui alokasi anggaran untuk rangsangan permodalan bagi usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin, dengan tujuan kebijakannya adalah berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat. Implementasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan sejak tahun 2019 – 2022 di Kabupaten Alor Provinsi NTT. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan alokasi bantuan keuangan khusus memberi dampak pada peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dan berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengakses kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Studi ini juga menemukan bahwa kebijakan Bantuan Keuangan Khusus memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin, karena adanya kemudahan akses permodalan bagi masyarakat miskin sehingga dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangganya, dan mampu mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

---

This study aims to evaluate the impact of the Special Financial Assistance Policy in Alor Regency, East Nusa Tenggara Province. This intervention is carried out through budget allocations to stimulate capital for productive economic businesses carried out by poor communities, with the policy objective being to have an impact on improving people's living standards. The implementation of Special Financial Assistance (SFA) was carried out from 2019 – 2022 in Alor Regency, NTT Province. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews, Focus Group Discussions and field observations. The results of the study show that the policy of allocation of special financial assistance has an impact on increasing the productive economic efforts of the poor and affects the ability to access better education and health needs. This study also found that the Special Financial Assistance policy has a positive impact on the development of productive economic enterprises of the poor, because of the ease of access to capital for the poor so that they can develop their businesses and improve people's living standards, which ultimately improves their household economic conditions, and is able to access better health and education services."