Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karakter utama dari penangkapan dan penahanan adalah pengekangan sementara waktu untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan bergerak. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.15 Tahun 2003 menyatakan bahwa hukum acara pidana yang digunakan adalah sebagaimana ketentuan dalam KUHAP dengan beberapa pengecualian, diantaranya mengenai jangka waktu penangkapan dan penahanan yang ditentukan lebih lama dibandingkan KUHAP sehingga tidak memenuhi ketentutan Pasal 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) yang mensyaratkan seseorang yang disangka melakukan suatu tindak pidana harus diperiksa dalam waktu yang wajar. Jangka waktu penangkapan dan penahanan yang lebih panjang tersebut masih dirasa kurang dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sehingga muncul usulan perpanjangan terhadapnya dengan alasan tindak pidana terorisme merupakan bagian dari kejahatan terorganisir (organized crime) sebagaimana diatur dalam United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana terorisme, dengan merujuk kepada KUHAP dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 sebagai instrumen hukum nasional serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) sebagai instrumen hukum internasional.

---

The main character of the arrest and detention is the temporary confinement for the purposes of investigation or prosecution relating to human rights, particularly rights of freedom of movement. Article 25 paragraph (1) of Act 15 of 2003 states that the law of criminal procedure used was as provisions in the Criminal Procedure Code with some exceptions, including the arrest and detention time period prescribed for longer than the Criminal Procedure Code so it does not meet Article 9 International Covenant Civil and Political Rights (ICCPR) which requires a person accused of a crime should be examined within a reasonable time. Arrest and detention period longer still felt lacking in efforts to eradicate criminal acts of terrorism in Indonesia, so emerged the proposed extension by reason of a criminal act against terrorism is part of organized crime as stipulated in the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC). In this paper will discuss the arrest and detention in the criminal act of terrorism, with reference to the Criminal Procedure Code and Act 15 of 2003 as an instrument of national law and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the United Nations Transnational Organized Crime (UNTOC) as an instrument of international law. "

"ABSTRAKSumber daya laut dewasa ini mengalami degradasi sebagai akibat dari perilakupemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan cenderung bersifatdestruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dankeberlanjutan sumberdaya. Salah satu bentuk pemanfaatan yang tidak ramahlingkungan adalah penangkapan satwa yang dilindungi. Saat ini, paus merupakansatwa yang dilindungi karena jumlah populasi mengalami penurunan yangdiakibatkan oleh penagkapan paus secara besar-besaran. Perairan Indonesiamerupakan daerah jalur migrasi dari jenis-jenis mamalia laut seperti paus, lumbalumbadan duyung, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Salah satu desa diNusa Tenggara Timur, yaitu Desa Lamalera melakukan penangkapan paus hinggasaat ini dan menjadi tradisi masyarakat Lamalera. Pengaturan mengenaiperlindungan dan pemanfaatan satwa di Indonesia sudah ada, baik yang dibentukoleh Pemerintah sendiri maupun ratifikasi dari konvensi internasional.

---

ABSTRACTMarine resources currently degraded as a result of utilization behaviors that arenot environmentally friendly. Utilization tends to be destructive and damaging,and not considering aspects of the conservation and sustainability of the resource.One form of utilization that are not environmentally friendly is the arrest ofprotected wildlife. This time, whales is one of protected wildlife due to populationdecline caused by the massive whaling. Indonesia's sea is the migration routes ofspecies of marine mammals such as whales, dolphins and dugongs, especially inthe eastern part of Indonesia's territory. One of the village in East Nusa Tenggara,village of Lamalera conduct whaling until today and become a communitytradition of Lamalera. Arrangements regarding the protection and utilization ofwildlife in Indonesia, both set up by the Government itself or the ratification ofinternational conventions."

"ABSTRAKKeragaan ekonomi merupakan suatu gambaran secara detail usaha perikanan, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha untuk mencari keuntungan, dengan menganalisis secara ekonomi dan finansial, serta kestabilan usaha penangkapan ikan tersebut terhadap risiko alam dan kedinamisan perubahan ekonomi dan teknis usaha. Tujuan dari penelitian ini yakni menganalisis keragaan ekonomi usaha penangkapan ikan oleh nelayan kapal motor Tanjung Luar Kabupaten Lombok Timur. Analisis data yang dilakukan berupa analisis keragaan ekonomi usaha penangkapan ikan pada kapal motor. Parameter analisis keragaan ekonomi usaha penangkapan ikan menggunakan 3 kriteria utama dan 2 kriteria tambahan, ketiga kriteria utama investasi tersebut adalah Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Net Benefit/Cost Ratio (N B/C R), sedangkan 2 kriteria tambahan adalah Payback Period (PP) dan Profitability Ratio (PR). Hasil dari penelitian ini yakni usaha penangkapan ikan berdasarkan hasil kriteria keragaan ekonomi seperti (NPV, IRR, net B/C ratio, profitability ratio dan payback period) dan sensitivitas usaha secara finansial, usaha penangkapan ikan oleh nelayan kapal motor masih layak dikembangkan, dan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal, maka nelayan diharapkan untuk menambah ukuran kapal, teknologi, SDM yang profesional dan penambahan kekuatan mesin yang dipergunakan, agar nelayan dapat beroperasi dengan layak di perairan ZEE yang lebih jauh dan lebih dalam. Rekomendasi dari kegiatan upaya penangkapan tersebut di atas, perlu dukungan dari aspek lainnya seperti aspek legalitas, tataniaga ikan yang menguntungkan nelayan, kebijakan teknis dari pemerintah setempat serta tercapainya kondisi optimum pada berbagai alokasi."

"Menahan ataupun menangkap seseorang merupakan tindakan dari penguasa yang "menghilangkan kebebasan bergerak" seseorang. Di dalam suatu negara hukum kebebasan bergerak merupakan hak asasi yang pokok bagi setiap warga negara. Walaupun harus diakui bahwa menurut Hukum Acara Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang tidak merupakan asas ataupun suatu keharusan, namun ada kalanya, demi kepentingan dan di dalam usaha dan ikhtiar guna menemukan kebenaran yang hakiki dari suatu peristiwa kebebasan bergerak dari seseorang individu perlu dibatasi.Secara universal telah diakui bahwa perlindungan terhadap masyarakat tidak dapat dikorbankan untuk keinginan yang berlebihan terhadap pembelaan hak kebebasan individu. Tidak juga dapat disangkal bahwa untuk tujuan preventif penahanan sangat diperlukan jika tersangka/terdakwa dalam segala kemungkinannya mempengaruhi saksi, menghilangkan barang bukti atau menggangu proses pemeriksaan atau mengulangi kejahatan.Walaupun demikian perlu juga diakui bahwa kejahatan seharusnya dicegah dengan ancaman pemidanaan sebagai vonis akhir daripada penahanan sementara, bagaimanapun penahanan bukanlah vonis akhir. Hal ini adalah menghindari segala kemungkinan dari pencegahan terhadap penangkapan atau penahanan yang sewenang-wenang atas dasar tujuan yang preventif tersebut.Suatu ketika seseorang tersangka/terdakwa yang telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah atau persangkaan yang dituduhkan terhadapnya, maka menjadi pertanyaan adalah kapankah tersangka/terdakwa tersebut dapat dibebaskan sementara menunggu proses persidangannya. Dalam sistem hukum commmon law dikenal Pretrial release yang pada mulanya dikenal sebagai pembebasan atas "bail" atau jaminan, memudahkan untuk mempersiapkan pembelaan dan mencegah kemungkinan dari penahanan terhadap orang yang tidak bersalah. Sebagaimana dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal pula dengan penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Hasil penelitian menunjukan bahwa subyektifitas kewenangan yang dimiliki penegak hukum dalam pemberian penangguhan penahanan bagi tersangka atau terdakwa adalah menjadi dasar hukum untuk menjalankan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun untuk melakukan penafsiran (pertimbangan) tersendiri, namun akibat ketidakjelasan dan ketiadaan hukum yang mengatur secara lebih lanjut pada akhirnya dapat menimbulkan tujuan yang tidak jelas karena tidak adanya standar prosedur pertimbangan yang jelas.Berdasarkan latar belakang keperluan penahanan maka penulis mengkaji sejauhmana kemungkinan penangguhan penahanan dalam perspektif penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai subsistem dalam proses peradilan pidana, sehingga dengan kejelasan dari dua variabel yang berlawanan ini diharapkan akan dipahami secara jelas batasan-batasan keperluan penahanan dan penangguhan penahanan dalam kerangka due process of law serta memberikan pemecahan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merasionalisasikan keperluan penggunaan penangguhan penahanan dalam proses peradilan pidana di Indonesia."