Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Moeljatno, author
Jakarta: Bina Aksara, 1984
364 MOE k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Raisya Qanita, author
Skripsi ini membahas mengenai makna unsur menerbitkan keonaran dalam Tindak Pidana Ketertiban Umum di Indonesia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Menimbulkan keonaran atau dalam bahasa Belanda nya “Onrust Verwekken” artinya mengakibatkan keresahan atau kegelisahan di dalam masyarakat. Namun, mengenai batasan dari makna...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurahman Adhiyamtomo, author
Penelitian ini dibuat untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, untuk memahami pengaturan penolakan permohonan eksekuatur Arbitrase Internasional di Indonesia, kedua, untuk mengetahui penafsiran asas ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan arbitrase dan ketiga, untuk mengetahui apakah Penolakan Permohonan Eksekuatur Putusan Arbitrase SIAC No. ARB062/08/JL oleh Pengadilan Negeri Jakarta...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41858
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andreas Natallino Hamboer, author
Permohonan pendaftaran merek tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas agama, sesuai dengan yang diatur pasal 5 UU Merek No 15 Tahun 2001. Namun dalam Kasus merek Buddha Bar, telah terjadi pendaftaran yang sah tetapi bertentangan dengan prinsip ketertiban umum. Merek Buddha Bar adalah merek Perancis, yang dimiliki oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S24993
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Arum Adji Wibowo, author
Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
R. Soesilo, author
Bogor: Politeia, 1984
345 SOE p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Athira Hana Aprilia, author
Konvensi New York 1958 mengharuskan setiap negara peserta untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional. Akan tetapi, Konvensi New York 1958 juga memungkinkan pengecualian atas pelaksanaan putusan arbitrase internasional, salah satunya ketertiban umum. Pada hakikatnya, hukum perdata internasional menentukan hukum perdata negara mana yang akan diberlakukan bilamana terdapat unsur asing di dalamnya....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Eros Akhirul Ihsan, author
Skripsi ini membahas mengenai suatu pemanfaatan jalan secara khusus yang ditinjau dari pengaturan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan terhadap ketertiban umum yang berlaku dalam lalu lintas. Penelitian ini mengangkat mengenai adanya pertentangan terhadap pemanfaatan jalan yaitu antara jalan sebagai barang publik untuk kebutuhan lalu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ardyansyah, author
ABSTRAK
Gangguan kamtibmas baik yang bersifat umum maupun terkait dengan ketidaktertiban
penumpang dan barang pada saat proses embarkasi ? debarkasi di Terminal Penumpang Nusantara
Pura Pelabuhan Tanjung Priok telah berlangsung selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun. Hal ini
terjadi karena komponen atau stakeholder di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkait dengan kegiatan
proses embarkasi ?...
2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Joshua Indra Cantona, author
ABSTRAK
Dengan perkmebangan dalam bidang hukum dan bisnis, saat ini perkembangan tersebut terlihat dari banyak bermunculan jenis perjanjian-perjanjian baru dalam bidang hukum. Perjanjian third party litigation funding merupakan salah satu jenis perjanjian yang baru dikenal dalam dunia hukum internasional. Indonesia sebagai Negara dengan sistem hukum civil law tidak mengenal perjanjian ini...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
