Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 84 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Dunia ketenagakerjaan Indonesia tahun 2006 banyak dihiasi dengan perdebatan panjang tentang upaya perbaikan iklim investasi,revisi UU No. 13 th 2003 tentang ketenagakerjaan serta serunya pembahasan mengenai UMP di tingkat daerah
"
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Departemen Kehakiman, 1995
331.1 IND n
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Tim Pengajar
Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2001
344.01 Tim p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dewi Anggraini
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tintrin Wahyuni
Depok: Universitas Indonesia, 1984
S26299
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dede Adang Yusuf
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S6192
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eryka Rahmawati
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
S24660
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angling Dandy Wicaksana
"Mutasi dibeberapa kasus sering disalahgunakan oleh Pengusaha untuk menghindari kewajibannya membayarkan pesangon, biasanya pekerja dimutasi ke tempat yang jauh atau ke jabatan yang lebih rendah supaya pekerja mengundurkan diri. Penelitian ini mengangkat masalah: 1. Bagaimanakah pengaturan mutasi dalam undang-undang yang berlaku? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pekerja yang di PHK karena menolak mutasi? 3. Bagaimana pengaturan Mutasi dan Demosi yang seharusnya di berlakukan? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, apakah mutasi yang dilakukan oleh pengusaha sudah sesuai dengan pengaturan yang ada. Kedua, sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja akibat penonolak mutasi yang dilakukan oleh perkerja serta bertentangan atau tidak dengan Undang-undang. dan yang ketiga seharusnya terdapat pengaturan tentang mutasi dalam undang-undang yang berlaku agar tidak ada pekerja yang dirugikan karena mutasi tersebut.

In some cases, transfers are often misused by employers to avoid their obligation to pay severance pay, usually workers are transferred to distant places or to lower positions so that workers resign. This study raises the following problems: 1. How is the regulation of mutation in the applicable law? 2. What are the legal consequences for workers who are laid off for refusing to transfer? 3. How should the Mutation and Demotion settings be applied? This research method is normative legal research. This study concludes that first, whether the mutations carried out by entrepreneurs are in accordance with existing regulations. Second, whether or not the termination of employment is legal due to the refusal of mutations carried out by workers and whether or not it is contrary to the law. and thirdly, there should be a regulation regarding mutation in the applicable law so that no worker is harmed because of the mutation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Satrio
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peraturan pemutusan hubungan kerja (PHK)
dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dari berbagai aspek yang
meliputi tipe PHK, prosedur, dan akibat hukum. Mengingat besarnya efek dari
sebuah PHK, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang
berwenang telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melindungi
pekerja, terutama jika salah satu dasar PHK yang diperbolehkan memberikan
jumlah kontrol yang besar kepada satu pihak. Penelitian ini berjenis yuridisnormatif
dengan analisis data secara kualitatif yang membuat hasil skripsi bersifat
deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk
mengetahui pengaturan mengenai topik ini dalam ketiga negara terkait guna
membandingkan dan menganalisa keuntungan dan kerugian dari masing-masing
negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa terkait dengan
tipe dan akibat hukum, ketiga negara relatif baik dan mirip dalam mengatur hal
tersebut, namun terkait dengan prosedur, Inggris memiliki peraturan yang relatif
paling baik dengan kewajiban adanya investigatory hearing dan disciplinary
hearing sebelum pihak pengusaha dapat mengeluarkan surat peringatan ataupun
memutuskan hubungan dengan pekerja.

ABSTRACT
This research focuses on the regulation on termination of employment under the
grounds of violations of company regulation from various aspects, including, the
type, procedure, and legal impact. Given the magnitude of the effects of a
termination of employment, it is important to ensure that the authorities have done
all that can be done to protect workers, especially if one of the acceptable grounds
for termination gives an immense amount of flexibility and control to one party.
This research is a juridical normative research and the data will be analyzed with a
qualitative approach making the result descriptive analytical. The objective of the
research is to identify the regulation on this topic in all three countries in order to
further compare and analyze the advantages and disadvantages of the regulations.
Based on the result, it can be seen that in relation to the type and the legal impact,
all three countries are relatively protective and similar in regulating the matter,
however, in relation to the procedure, the United Kingdom?s regulation is
relatively best due to the fact that there companies are obliged to conduct an
investigatory hearing followed by a disciplinary hearing prior to any kind of
formal action taken upon the employee (warning letter, or termination).
"
2016
S63060
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>