Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang status dan kedudukan hukum tenaga kerja yang diperbantukan menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perumusan masalah mengenai pengaturan tentang pekerja perbantuan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban pekerja yang diperbantukan dan bagaimana mekanisme penyelesain perselisihan hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja yang diperbantukan. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan aiat pengumpulan data Studi Kasus di PT Abacus Distribution Systems Indonesia dan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Indonesia. G Status pegawai Garuda tersebut menurut Perjanjian Kerja Bersama Garuda Indonesia dengan Serikat Karyawan Garuda (PKB Garuda) adalah pegawai perbantuan. Terminologi status ini tidak dapat ditemui dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun jika meneliti lebih lanjut dalam PKB Garuda dapat disimpulkan bahwa status pegawai perbantuan ini mempunyai hak dan kedudukan yang diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan terminologi pegawai dalam PKB Garuda tersebut adalah pegawai yang telah melewati masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dimana hal tersebut sesuai dengan hubungan kerja berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu dalam Pasal 60 ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak dan kewajiban pegawai perbantuan juga terdapat dalam PKB Garuda dan Peraturan Perusahaan Abacus (PP Abacus), dimana dalam hal ini Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Perusahaan merupakan salah satu ketentuan dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini membuat hak dan kewajiban pegawai perbantuan dapat menjadikan UU No 13 Tahun 2003 sebagai acuan dan pedoman hubungan kerja. Sebagaimana hubungan kerja yang terjadi di perusahaan manapun, status pegawai perbantuan Garuda pun berpotensi akan terjadinya konflik. Hal itu dimungkinkan terjadi karena PKB Garuda dan PP Abacus tidak mengatur secara rinci mengenai mekanisme pengajuan dan penarikan pegawai perbantuan. Garuda sebagai induk perusahaan dan Abacus sebagai anak perusahaan perlu membuat mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang lebih jelas bilamana terjadi masalah yang berkaitan oleh pegawai perbantuan. PKB Garuda sendiri telah mengadopsi mekanisme biparlrit sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

---

This research used Normative Juridist and study case at PT Abacus Distribution Systems Indonesia.The dynamic of Business Enviroment make company should be Creative. Creating subsidiaries company can be one of them. To ensure their goal in the subsidiaries, the Holding sent their worker to the new company. Garuda Indonesia do the same thing with their subsidiaries, PT Abacus Distribution Systems Indonesia. The purpose of this study is to know about eligible status and position auxiliary employee between company pursuant to Law Number 13 year 2003 about Manpowership. The researcher suggest for Garuda as holding company to create a clear rules about the mechanism of auxiliary employee. Unclear mechanism could make a dispute between the holding, employee and also the subsidiaries company."

"ABSTRAKDengan diadakannya perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha maka akan terjalin hubungan kerja. dalam hal ini, fenomena perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja secara lisan sering terjadi. Terdapat berberapa kasus dimana pekerja/buruh diputus hubungan kerjanya secara lisan tanpa ada surat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial, serta perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tanpa adanya surat pengangkatan. Tujuan dari dibuatnya skripsi ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi keabsahan perjanjian kerja dan pemutusan hubungan kerja secara lisan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan bentuk metode penelitian yuridis-normatif yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk mendukung hasil penelitian, penulis juga melakukan serangkaian wawancara untuk digunakan sebagai data pendukung.

---

ABSTRACTThe establishment of industrial relation between a labor and its employer is based on their working agreement. The phenomena of working agreement and termination of work in verbal often happen. There are some cases where the appointment of labor by its employer is done without any prior appointment letter and subsequently its termination of work is done orally without any prior verdict by the Institution for Industrial Dispute Resolution. The writer used juridical-normative method that referred to the legal norm in the prevailing laws and regulations to answer all the issues in this thesis. The purpose of this thesis is to perceive and identify the legal relation between a labor and its employer. Moreover, to understand legality of unilateral termination of work in verbal based on Law Number 13 of 2013 regarding Man Power. To support this thesis, the writer also did some interviews as supporting materials."

"Perjanjian Kerja Waktu Tertentu PKWT sebagai salah satu sistem perjanjian kerja di Indonesia kerap disimpangi oleh sebagian pengusaha, sehingga pengusaha dapat menggunakan PKWT sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja PHK yang tidak sesuai prosedur. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah ini Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 tentang perubahan status PKWT menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu PKWTT . Skripsi ini membahas penerapan Putusan Nomor 7/PUU/XII/2014 dengan meninjau putusan-putusan pengadilan terkait dengan pelaksanaan Putusan MK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada praktiknya, Putusan MK Nomor 7/PUU/XII/2014 masih belum dapat dilaksanakan karena tidak terdapat peraturan lebih lanjut terkait pelaksanaannya. Selain pelaksanaan Putusan MK No. 7/PUU/XII/2014, dalam skripsi ini juga akan dibahas tentang teori perjanjian kerja, khususnya mengenai PKWT dan PHK di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, sehingga dari pembahasan tersebut akan diperoleh kesimpulan terkait penerapan Putusan MK No. 7/PUU/XII/2014 yang berhubungan dengan PKWT dan PHK.

---

Time Based Working Agreement as one of the working agreement system in Indonesia is often violated by several parts of employer in order to use it as an excuse to conduct Termination of Employment that is not in accordance with the procedure. As an attempt to resolve this issue Supreme Court released Verdict Number 7 PUU XII 2014 concerning the transition of Time Based Working Agreement to Fixed Term Working Agreement. This Thesis discuss the application of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 by reviewing court verdicts related to execution of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014.

The result of this research shows that in practice, Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 cannot be executed yet, due to absence of subordinate regulation related to its execution. Beside the execution of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014, this thesis also discusses about the theory of agreement, specifically upon Time Based Working Agreement and Termination of Employment in Indonesia. The method that is used is descriptive analysis, therefore such discussion will result in conclusion regarding the application of Supreme Court Verdict Number 7 PUU XII 2014 related to Time Based Working Agreement and Termination of Employment in Indonesia."