Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendahuluan: Prevalensi pasien dengan penyakit gagal ginjal yang menjalani hemodialisis (HD) pada usia kerja cukup tinggi. Berdasarkan data Indonesian Renal Registry 2017 terdapat 85,73% pasien dengan HD kronik berada pada usia produktif. Dengan menjalani HD, diharapkan sebagian besar pekerja masih dapat bekerja secara produktif. Di Indonesia belum terdapat studi mengenai status kerja pada pekerja dengan HD kronik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proporsi status kerja, pekerja yang menjalani HD, faktor-faktor yang berhubungan dan status kelaikan kerjanyaMetode: Penelitian ini menggunakan desain studi potong lintang. Sebanyak 79 pekerja yang telah menjalani HD minimal tiga bulan diikutsertakan dalam penelitian. Data didapat dari wawancara umum, kuisioner Skala Kepuasan Kerja, rekam medis dan penilaian kelaikan kerja oleh dokter spesialis kedokteran okupasi.Hasil: Proporsi pekerja dengan hemodialisis kronik yang tidak aktif bekerja lagi adalah 38%. Hanya 3,8% membuat keputusan untuk berhenti atau lanjut bekerja berdasarkan nasihat dokter. Status kepegawaian dan sektor usaha tempat kerja dan sektor usaha tempat kerja merupakan faktor determinan status kerja pada pekerja yang menjalani HD, dengan nilai p keduanya < 0,01. Proporsi pekerja yang tidak kerja namun laik kerja dengan catatan setelah dilakukan penilaian kelaikan kerja oleh dokter spesialis kedokteran okupasi adalah sebanyak 76,7%.Kesimpulan: Sebanyak 38% pekerja yang menjalani HD kronik sudah tidak kerja. Faktor pekerjaan seperti status kepegawaian dan sektor usaha memengaruhi status kerja pekerja yang menjalani HD.

---

ABSTRACT

Introduction: The prevalence of End-Stage Renal Disease patients who need hemodialysis (HD) at productive age is quite high. Based on 2017 Indonesian Renal Registry data, 85.73% of of patients with chronic HD, are at productive age. With HD it is expected that most of the patients can still be actively engaged in their daily life, including work. In Indonesia no study exists on the work status of workers with chronic HD. This study aims to identify the proportion of work status, in workers receiving chronic hemodialysis treatment, its associated factors and their fit to work status.

Method: This study used a cross sectional study design. Seventy nine workers who are receiving HD treatment for at least three months were involved in this study. Data was gathered from questionnaires, Job Satisfaction Survey, medical records and Fit to Work Assessment by occupational medicine specialists.

Result: The proportion of workers with chronic hemodialysis who have stopped working is 38%. Only 3.8% of the respondents, made the decision to stay or stop working based on advise by the doctor. Employee status and work sector are determinants of work status in workers with chronic HD, with both p values <0.01. Results of Fit to Work Assessment showed, that 76.7% of those workers, who have stopped working are actually still fit to work with note.

Conclusion: Thirty eight percent of workers with chronic HD stopped working. Employee status and work sector are associated with employment status of workers who with chronic HD."

"Work status dissimilarity is a phenomenon that occurs almost worldwide, and has significant impacts on how workers make sense of their tasks, and their relationships with their organizations. Even though the application of work status dissimilarity in academic life is widespread, there is a lack of understanding in this area. To answer this challenge, the current study asks, "Does work status dissimilarity influence employees' perception of the fulfillment of their contracts and the extent of contract breach?" We chose a public university in Indonesia that (1) because of governmental regulations has to apply two kinds of work status: government employees and non-government employees; and (2) has placed many regulations to make sure that these two statuses have nearly identical right and responsibilities. We collected data from 122 employees that responded to our adaptations of two scales: the Robinson and Morrison's (2000) scale as well as Bal and Vinks' (2011) scale. Analysis demonstrates that, compared to government employees, non-government employees tend to significantly perceive less contract fulfillment in all aspects of contract fulfillment that were measured: job content, social obligation, financial obligation, developmental obligation and ideological dimension. Non-government employees also tend to have higher perception of contract breach. In other words, although these employees with different work status have nearly identical right and responsibilities, they significantly have different perceptions on the extent to which the university fulfills its obligations."

"ABSTRAKArtikel ini membahas pembentukan jaringan sosial melalui status kerja di sektor informal dalam menghadapi peningkatan permintaan kualitas pekerja dalam pasar kerja eksternal. Studi terdahulu menjelaskan tentang modal yang dibutuhkan oleh pekerja dalam mendapatkan pekerjaan, yaitu tingkat pendidikan dan keterampilan kerja sebagai syarat kualifikasi kerja utama yang ditetapkan oleh perusahaan, dan jaringan sosial sebagai modal pendukung bagi pekerja dalam mendapatkan status pekerjaan. Tinjauan terhadap studi-studi tersebutmenemukan bahwa jaringan sosial yang dimiliki oleh pekerja dapat memberikan akses informasi yang lebih baik bagi pekerja. Penulis berpendapat bahwa jaringan sosial memiliki peran yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pemenuhan kualifikasi kerja untuk mendapatkan pekerjaan, khususnya ketika pekerja tidak mampu memenuhi syarat kualifikasi kerja. Melalui artikel ini penulis menjelaskan bagaimana upaya yang diterapkan oleh pekerja dalam memanfaatkan sektor pekerjaan informal sebagai upaya peningkatan status kerja kedalam sektor formal, yaitu dengan memanfaatkan jaringan sosial yang terbentuk dalam pekerjaan di sektor informal tersebut. Penelitian ini menggunakan studi pada pengemudi transportasi online sebagai sektor pekerjaan informal yang dimanfaatkan. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode wawancara mendalam pada studi kasus pada pengemudi armada transportasi berbasis aplikasi.

---

ABSTRACTThis article discusses the formation of social networks through working status in the informal sector in the face of increasing demand for skilled-workers in the external labor market. Previous studies describes the capital needed by workers in obtaining employment, namely the level of education and occupational skills as a condition of the main job qualification set by company, and social networks as a supporting capital for workers in obtaining employment status. Review of these studies found that social networks owned by workers can provide better access to information. Authors argue that social networks have a role that is not less important than the fulfillment of job qualifications, especially when workers are unable to qualify the work qualifications. Furthermore, this article explains how the efforts give by workers in utilizing the informal employment sector as a way to improve the work status into the formal sector, by utilizing social network that formed in the informal sector. This study uses a study on an online transport driver as an informal employment sector that is utilized. This article uses a qualitative approach and an in-depth interview method on a case study on an application-based transportation fleet driver."