Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana sumber pembiayaan untuk pembangunan selama ini bertumpu pada penerimaan pajak. Besarnya ketergantungan terhadap penerimaan di sektor pajak, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak, khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kembali ke dalam sistem perpajakan. Permasalahan dalam skripsi ini terkait pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia sudah cukup ideal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pengampunan pajak terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM. Skripsi ini akan membahas penerapan pengampunan pajak di Indonesia, pembentukan pengampunan pajak yang ideal, pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, pengungkapann secara suka rela, dan hambatan hukum yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak berkurang. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data wawancara. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia tidak ideal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dan pengaruh pengampunan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM mengalami penurunan. ...... If we look at current condition, Indonesia is one of developing country that still have many developing agenda in several sectors, as education, health, and infrastructure. while the source of financing for the development has been based on tax revenue. So far, the amount of dependence on revenue in tax sector was not aligned with the realization of the achievement of tax revenue targets. One of them is caused by the low participation of the people to pay taxes, especially in UMKM sector. Therefore, in the year of 2016, the government issued tax amnesty policy. Basically, the government through tax amnesty policy seeks to increase taxpayer compliance to get back to the taxation system. The issues in this thesis related to the implementation of the tax amnesty in Indonesia is ideal enough to improve the taxpayer compliance and the effect of tax amnesty on the number of taxpayers of UMKM. This thesis will discuss about the application of tax amnesty in Indonesia, the formation of the ideal tax amnesty, the effect of tax amnesty on compliance of taxpayers of UMKM, voluntary disclosure, and legal barriers that cause the level of taxpayer compliance is reduced. The research methode that used in this thesis writing is normative juridicial research by analyzing library materials and interview data. The results of this research explained that the implementation of tax amnesty in Indonesia is not ideal in improving tha taxpayer compliance in UMKM sector and the effect of tax amnesty in 2016 and 2017 against the number of taxpayers of UMKM agency has decreased.

Abstrak :
Pemerintah menerapkan kembali program pengampunan pajak dengan nama Program Pengungkapan Sukarela yang di dalamnya mengatur mengenai repatriasi dan deklarasi luar negeri. Berkaca dari program pengampunan pajak sebelumnya, pemerintah mengalami kegagalan dalam repatriasi dan deklarasi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri masih tidak berjalan dengan baik, yang dinyatakan karena faktor pendukung dari repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya sosialisasi yang masif, dan banyak sekali faktor penghambatnya seperti fasilitas yang tidak menarik, basis data yang tidak dapat dimanfaatkan, kebijakan yang memberi pilihan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan repatriasi dan deklarasi luar negeri, serta penegakan hukum yang tidak tegas. ......The government re-implemented the tax amnesty program under the name of the Voluntary Disclosure Program which regulates repatriation and foreign declarations. Reflecting on the previous tax amnesty program, the government failed in repatriation and foreign declarations. This study aims to analyze the application of repatriation and foreign declarations as well as the supporting and inhibiting factors in the Voluntary Disclosure Program. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of repatriation and foreign declarations is still not going well, because the supporting factors of repatriation and foreign declarations are only massive socialization, and there are many inhibiting factors such as unattractive facilities, unavailable databases. exploited, policies that give taxpayers a choice not to repatriate and declare abroad, as well as law enforcement that is not firm.

Abstrak :
Pengungkapan risiko dan tata kelola perusahaan memiliki peran yang penting baik bagi industri perbankan, investor, maupun stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, adanya ambiguitas hubungan antara pengungkapan dengan stabilitas bank syariah serta hubungan antara disclosure dengan profitabilitas bank menjadikan topik disclosure dan tata kelola perusahaan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosure terhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA (Return to Asset) serta hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosure terhadap stabilitas bank yang diproksikan dengan Z-score. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) untuk keempat model, dengan sampel 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2018. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank syariah, sementara indeks disclosure yang digunakan untuk mandatory disclosure adalah SEOJK dan indeks voluntary disclosure yang bersumber dari IFSB (Islamic Financial Service Board). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan dan positif antara pengungkapan risiko baik yang bersifat wajib dan sukarela terhadap stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapan risiko yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin tinggi stabilitas dan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pentingnya bagi bank syariah untuk meningkatkan pengungkapan yang bersifat wajib atau mandatory, serta memperluas pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary.

---

Risk Disclosure and corporate governance have an important role for banks, investors, and long-term financial stability. In addition, there is an ambiguity in the relationship between disclosure and stability of Islamic banks as well as the relationship between disclosure and bank profitability, which makes this topic is necessary ti be examined. In accordance, this study aims to explain the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of the profitability of banks measured by ROA (Return to Asset) as well as the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of bank stability proxied by Z-scores. This study employs metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) methods for all four models, with a sample of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for period of 2013-2018, and the sources of mandatory disclosure index comes from SEOJK while the voluntary disclosure index that is sourced from IFSB (Islamic Financial Service Board).The results of the first and second model both show that there is a significant and positive relationship between mandatory and voluntary disclosure on stability and mandatory disclosure on profitability. When banks increase their disclosure, Islamic banks will have higher stability and profitability. Based on the result from this study, it is important for Islamic banks to increase mandatory or mandatory disclosures and expand voluntary disclosures.

Abstrak :
ABSTRAK
The background phenomena of this study is the fact that low disclosure practice on the financial reporting. The objectives of the research are to find out empirical evidence of the effect of ownership concentration, firms size, and corporate governance mechanisms on voluntary disclosure. The corporate governance mechanisms of this research are composition of board of commissioner and audit quality. Audit quality were measure by industry specialize audit firm. This study is explanatory research. The samples are on purposive samping method, and in conformity with the following criteria: (a) the annual report ended 31 December 2005; {b) book value of equity is positive. There were 101 manufacturing companies listed in Indonesia Stock ·Exchange. The research hyphotesis were tested using multiple regression analysis. The result of this research show that: (I) ownership concentration has significantly positive influence on voluntary disclosure; (2) firms size has significantly positive influence on voluntary disclosure; (3) composition of board of commissioner has no influence on voluntary disclosure; (4) audit quality, significantly and positively influenced voluntary disclosure.

Abstrak :
Penelitian tentang faktor yang mempengaruhi pengungkapan sukarela telah banyak diteliti diantaranya karakteristik perusahaan, mekanisme tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan. Peningkatan keberadaan wanita dalam jajaran manajemen puncak di beberapa negara mendorong OECD untuk memberikan rekomendasi dengan mempertimbangkan keseimbangan komposisi gender dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menguji komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan sukarela dengan menggunakan perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 2014 - 2015. Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan Botosan 1997 yang terdiri dari empat komponen pengungkapan yaitu non-keuangan, proyeksi informasi, analisis dan pembahasan manajemen dan ikhtisar keuangan lima tahun terakhir. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak ada pengaruh wanita dalam jajaran manajemen puncak terhadap tingkat pengungkapan. Komposisi wanita dalam jajaran manajemen puncak di perusahaan manufaktur Indonesia masih relatif kecil.

---

Previous study has examined the determinants of voluntary disclosure such as firm characteristics, corporate governance mechanism and ownership structure. Increasing women 39 s representation on board and level of voluntary disclosure by using data set of Indonesia listed firm for the year 2014 2015. Level of voluntary disclosure are measured by voluntary disclosure index of Botosan 1997. The disclosure instrument provides four components of disclosure non financial, projected information, management and discussion analysis and summary of five year performance. This study finds no relationship between woman on board and level of voluntary disclosure. The proportion woman on board in manufacturing firms in Indonesia are relatively small.

Abstrak :
Repatriasi harta wajib pajak pada Program Pengungkapan Sukarela atau yang disingkat dengan PPS diatur dalam Bab 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021. Aturan turunan dari Undang-Undang ini dibuatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 196/PMK.03/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.010/2022. Kementerian keuangan mencatat bahwa nilai repatriasi aset yang akan dibawa oleh wajib pajak senilai Rp13,7 triliun. Oleh karena itu, penelitian ini mengevaluasi kebijakan repatriasi aset luar dari luar negeri ke dalam negeri pada Program Pengungkapan Sukarela. Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Theodoulou dan Kifonis. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan repatriasi aset pada Program Pengungkapan Sukarela dan faktor penghambat dalam menjalankan repatriasi aset oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Tehnik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan stakeholder. Hasil dari evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan pada proses kurang dipersiapakan dengan baik, evaluasi kebijakan pada hasil secara persentase lebih tinggi dari pada program tax amnesty, evaluasi kebijakan pada dampak memberikan penerimaan dalam waktu yang cepat dan pemerintah dapat menggunakan dana repatriasi yang ada di SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, manfaat jangka pendek kebijakan menghasilkan penerimaan negara dalam waktu yang cepat dengan biaya yang minim. Terdapat juga hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu kebijakan yang dijalankan diwaktu yang tidak tepat karena pandemi COVID-19, asset wajib pajak yang tidak liquid ditambah lagi bayang-bayang resesi global akibat pandemi, program yang kurang menarik bagi wajib pajak, kurangnya kepastian hukum atas kebijakan Program Pengungkapan Sukarela, serta kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang belum stabil akibat pandemi. ......Repatriation of taxpayer assets in the Voluntary Disclosure Program or abbreviated as PPS is regulated in Chapter 5 of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and ratified on 29 October 2021. Derivative regulations from this Law were made in Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 196/PMK.03/2021 and Decree of the Minister of Finance Number 52/KMK.010/2022. The Ministry of Finance noted that the value of asset repatriation to be brought by taxpayers is IDR 13.7 trillion. Therefore, this study evaluates the policy of repatriating foreign assets from abroad to within the country in the Voluntary Disclosure Program. The researcher uses the policy evaluation theory put forward by Theodoulou and Kifonis. The purpose of this study is to evaluate the asset repatriation policy in the Voluntary Disclosure Program and the inhibiting factors in carrying out asset repatriation by the Directorate General of Taxes. This study uses a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection techniques were obtained through library research and field studies. Field studies were carried out by means of in-depth interviews with relevant stakeholders. The results of the policy evaluation show that the policy evaluation process is not well prepared, the policy evaluation results in a higher percentage than the tax amnesty program, the policy evaluation on the impact of providing revenue in a fast time and the government can use repatriation funds in SBN to meet APBN financing needs, short-term benefits of policies generate state revenue in a fast time with minimal costs. There are also obstacles faced by the Directorate General of Taxes, namely policies implemented at the wrong time due to the COVID-19 pandemic, taxpayer assets that are not liquid plus the shadow of a global recession due to the pandemic, programs that are less attractive to taxpayers, lack of legal certainty over the Voluntary Disclosure Program policies, and economic and political conditions in Indonesia that have not been stable due to the pandemic.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri infonnasi. Proksi untuk asimetri informasi adalah perubahan spread (selisih spread antara periode announcement dan non announcement). Penelitian ini menggunakan 75 sampel, dengan kriteria telah menerbitkan laporan tahunan dan tersedia tanggal publikasi. Penelitian ini menggunakan indeks corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) yang dikembangkan oleh Rahadian dan Siregar, (2007) dan Cheung, Jiang, Limpaphayom, dan Lu (2008). Sedangkan indeks pengungkapan sukarela menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2002). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, dcwan komisaris. dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menemukan : (1) dewan direksi dan komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang berarti keduanya mempunyai peranan penting dan efektif untuk menurunkan perubahan spread; (2) berkebalikan dengan harapan, dewan direksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi dewan komisaris relatif masih kurang efektif; (3) konsisten dengan hipotesis, pengungkapan sukarela mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan sukarela maka akan semakin rendah teljadinya perubahan spread. ......The purpose of this research is to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. Proxy for infonnation asymmetry is change spread (difference between spread announcement period and non announcement period). This research uses 75 samples, which released annual report and available released date. This research uses corporate governance index (board of director, board of commissioner, and audit committee) which depeloyed by Rahadian dan Siregar (2007) and Cheung, Jiang, Limpaphayom, and Lu (2008). Meanwhile voluntary disclosure index uses instrument which developed by Ohau and Gray (2002). This research uses multiple regression analysis to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. This research finds : (1) board of director and audit committee have negative and signillcant effect on change spread. This result is consistent with hypothesis which means both of them have important and effective role to decrease change spread; (2 ) in contrary with expectation, board of commissioner has positif and significant effect on change spread.Jhis result indicates that the function of board of commissioner relatively still ineffective; (3) consistent with hypothesis, voluntary disclosure has negative and signifiGant effect on change spread. This result suggested that high voluntary disclosure will lower change spread.

Abstrak :
Program Pengungkapan Sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. KPP Wajib Pajak Besar Empat menempati urutan pertama dalam lima besar kinerja berdasarkan nilai harta bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Empat dan juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma Post-Positivist dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi dapat berdampak kepada menurunnya tingkat kepatuhan pajak apabila tidak didukung dengan pengawasan dan dan penegakan hukum yang baik. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah pandemi Covid-19 dan juga kepercayaan Wajib Pajak. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan efektivitas program, seperti memperbaiki tarif yang diberlakukan dalam kebijakan ini serta menindaklanjuti dengan tegas untuk Wajib Pajak yang dirasa belum patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penyesuaian yang tepat, program pengungkapan sukarela memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penerimaan dan juga kepatuhan pajak di Indonesia. ......The Voluntary Disclosure Program provides an opportunity for taxpayers to voluntarily report/disclose unmet tax obligations through the payment of income tax based on asset disclosure. The Large Tax Office Four ranks first among the top five performers based on net asset value. This study aims to analyze the evaluation of the implementation of the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four and also to analyze the challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four. In this study, the researcher uses the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The results of this study conclude that the Voluntary Disclosure Program policy has increased tax revenue but may lead to a decrease in tax compliance if not supported by good supervision and law enforcement. Some challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four include the Covid-19 pandemic and taxpayer trust. Recommendations provided include improving the effectiveness of the program, such as adjusting the rates applied in this policy and strictly following up with non-compliant taxpayers. This study concludes that with proper adjustments, the Voluntary Disclosure Program has significant potential to contribute to tax revenue and compliance in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh efektivitas dewan komisaris, direksi, dan komite audit serta audit eksternal (biaya audit, ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), dan opini audit) terhadap tingkat pengungkapan wajib dan sukarela. Penelitian menggunakan sampel 142 perusahaan publik non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 dan 2012. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib, sedangkan efektivitas dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan wajib. Efektivitas direksi dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan sukarela, sedangkan audit eksternal tidak berpengaruh.

---

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the impact of board commissionner, director, audit committee effectiveness and external audit (audit fee, audit firm and audit opinion) on mandatory and voluntary disclosure. This research used 142 non financial companies listed on Indonesian Stock Exchange on 2011 and 2012. The result of the test shows that audit firm size has negative significant impact on mandatory disclosure, while board commissionner and director effectiveness have positive significant impact on mandatory disclosure. Board of director and audit committee effectiveness also have positive significant impact on voluntary disclosure, while audit external doesn‟t have significant impact.