Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jika melihat kondisi saat ini, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di mana sumber pembiayaan untuk pembangunan selama ini bertumpu pada penerimaan pajak. Besarnya ketergantungan terhadap penerimaan di sektor pajak, ternyata tidak selaras dengan realisasi pencapaian target penerimaan pajak selama ini. Salah satunya disebabkan oleh rendahnya partisipasi dari masyarakat untuk membayar pajak, khususnya di sektor UMKM. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016 mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak. Pada dasarnya, pemerintah melalui kebijakan pengampunan pajak berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk kembali ke dalam sistem perpajakan. Permasalahan dalam skripsi ini terkait pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia sudah cukup ideal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pengaruh pengampunan pajak terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM. Skripsi ini akan membahas penerapan pengampunan pajak di Indonesia, pembentukan pengampunan pajak yang ideal, pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan UMKM, pengungkapann secara suka rela, dan hambatan hukum yang membuat tingkat kepatuhan wajib pajak berkurang. Metode penelitian yang digunakan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan pustaka dan data wawancara. Hasil penelitian menjelaskan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia tidak ideal dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM dan pengaruh pengampunan pajak tahun 2016 dan tahun 2017 terhadap jumlah wajib pajak badan UMKM mengalami penurunan.

---

If we look at current condition, Indonesia is one of developing country that still have many developing agenda in several sectors, as education, health, and infrastructure. while the source of financing for the development has been based on tax revenue. So far, the amount of dependence on revenue in tax sector was not aligned with the realization of the achievement of tax revenue targets. One of them is caused by the low participation of the people to pay taxes, especially in UMKM sector. Therefore, in the year of 2016, the government issued tax amnesty policy. Basically, the government through tax amnesty policy seeks to increase taxpayer compliance to get back to the taxation system. The issues in this thesis related to the implementation of the tax amnesty in Indonesia is ideal enough to improve the taxpayer compliance and the effect of tax amnesty on the number of taxpayers of UMKM. This thesis will discuss about the application of tax amnesty in Indonesia, the formation of the ideal tax amnesty, the effect of tax amnesty on compliance of taxpayers of UMKM, voluntary disclosure, and legal barriers that cause the level of taxpayer compliance is reduced. The research methode that used in this thesis writing is normative juridicial research by analyzing library materials and interview data. The results of this research explained that the implementation of tax amnesty in Indonesia is not ideal in improving tha taxpayer compliance in UMKM sector and the effect of tax amnesty in 2016 and 2017 against the number of taxpayers of UMKM agency has decreased."

"Pemerintah menerapkan kembali program pengampunan pajak dengan nama Program Pengungkapan Sukarela yang di dalamnya mengatur mengenai repatriasi dan deklarasi luar negeri. Berkaca dari program pengampunan pajak sebelumnya, pemerintah mengalami kegagalan dalam repatriasi dan deklarasi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri masih tidak berjalan dengan baik, yang dinyatakan karena faktor pendukung dari repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya sosialisasi yang masif, dan banyak sekali faktor penghambatnya seperti fasilitas yang tidak menarik, basis data yang tidak dapat dimanfaatkan, kebijakan yang memberi pilihan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan repatriasi dan deklarasi luar negeri, serta penegakan hukum yang tidak tegas.

---

The government re-implemented the tax amnesty program under the name of the Voluntary Disclosure Program which regulates repatriation and foreign declarations. Reflecting on the previous tax amnesty program, the government failed in repatriation and foreign declarations. This study aims to analyze the application of repatriation and foreign declarations as well as the supporting and inhibiting factors in the Voluntary Disclosure Program. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of repatriation and foreign declarations is still not going well, because the supporting factors of repatriation and foreign declarations are only massive socialization, and there are many inhibiting factors such as unattractive facilities, unavailable databases. exploited, policies that give taxpayers a choice not to repatriate and declare abroad, as well as law enforcement that is not firm."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen pajak yang dilakukan dalam memilih alternatif yang lebih menguntungkan antara mekanisme pengungkapan ketidakbenaran dan mekanisme pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut dan bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak dalam memilih alternatif-alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini didasari oleh adanya alternatif-alternatif yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan pajak yang dikarenakan oleh kesalahan peyampaian pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedua mekanisme tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi besaran sanksi maupun resiko yang akan timbul yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam memilih alternatif terbaik. Analisis pemilihan alternatif terbagi kedalam 4 (empat) fase, antara lain fase sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, fase saat dilakukan pemeriksaan pajak, fase pada saat pemeriksaan bukper, dan fase pada saat penyidikan pajak. Dalam melakukan manajemen pajak untuk memilih antara kedua mekanisme tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan manajemen pajak, tujuan, dan motivasi dalam melakukan manajemen pajak. Pelaksanaan manajemen pajak dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yakni perencanaan pajak (tax planning), pengimplementasian pajak (tax implementing), dan pengawasan pajak (tax controlling). Pada fase sebelum pemeriksaan akan lebih efektif untuk melakukan pertimbangan sesuai dengan keadaan perusahaan. Sedangkan untuk fase saat dilakukan pemeriksaan, akan lebih efektif untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pada fase saat pemeriksaan bukper, pengungkapan ketidakbenaran menjadi suatu fasilitas bagi Wajib Pajak. Pada saat penyidikan pajak, akan lebih efektif untuk melakukan penghentian penyidikan pajak.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the tax management carried out in choosing a more favorable alternative between the mechanism of voluntary untruth disclosure and the mechanism of tax audits. This study aims to analyze the fundamental differences between the two mechanisms and how taxpayers do tax management in choosing these alternatives. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results show that in resolving tax disputes, there are 2 (two) mechanisms, Voluntary Untruth Disclosure and the tax audit. Both mechanisms have advantages and disadvantages that can be used as a consideration by the taxpayer in choosing the best alternative. The alternative selection analysis is divided into 4 (four) phases, including the phase before the tax audit, the phase when the tax audit is carried out, the phase at the time of the audit examination, and the phase during the tax investigation. In carrying out tax management to choose between the two mechanisms, the taxpayer must pay attention to the requirements, objectives, and motivation in carrying out tax management. The implementation of tax management is carried out in 3 (three) stages, tax planning, tax implementing, and tax controlling. In the phase before the tax audit,, it will be more effective to be audited with the tax office, in accordance with the circumstances of the company. As for the phase when the tax audit is carried out, it will be more effective to be audited by tax office. During the audit bukper phase, the disclosure of untruth becomes a facility for taxpayers. And also at the time of the tax investigation, it will be more effective to stop the tax investigation."

"ABSTRAK

The background phenomena of this study is the fact that low disclosure practice on the financial reporting. The objectives of the research are to find out empirical evidence of the effect of ownership concentration, firms size, and corporate governance mechanisms on voluntary disclosure. The corporate governance mechanisms of this research are composition of board of commissioner and audit quality. Audit quality were measure by industry specialize audit firm. This study is explanatory research. The samples are on purposive samping method, and in conformity with the following criteria: (a) the annual report ended 31 December 2005; {b) book value of equity is positive. There were 101 manufacturing companies listed in Indonesia Stock ·Exchange. The research hyphotesis were tested using multiple regression analysis. The result of this research show that: (I) ownership concentration has significantly positive influence on voluntary disclosure; (2) firms size has significantly positive influence on voluntary disclosure; (3) composition of board of commissioner has no influence on voluntary disclosure; (4) audit quality, significantly and positively

influenced voluntary disclosure."

"Pengungkapan risiko dan tata kelola perusahaan memiliki peran yang penting baik bagi industriperbankan, investor, maupun stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Selain itu, adanyaambiguitas hubungan antara pengungkapan dengan stabilitas bank syariah serta hubungan antara disclosure dengan profitabilitas bank menjadikan topik disclosure dan tata kelola perusahaan penting untuk diteliti. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk melakukan pengujian hipotesis yang diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosureterhadap profitabilitas bank yang diproksikan dengan ROA (Return to Asset) serta hubungan antara mandatory disclosure dan voluntary disclosure terhadap stabilitas bank yang diproksikan dengan Z-score. Penelitian ini menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) untuk keempat model, dengan sampel 12 bank umum syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2018. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan bank syariah, sementara indeks disclosure yang digunakan untuk mandatory disclosure adalah SEOJK dan indeks voluntary disclosure yang bersumber dari IFSB (Islamic Financial Service Board). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan dan positif antara pengungkapan risiko baik yang bersifat wajib dan sukarela terhadap stabilitas dan profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengungkapanrisiko yang dilakukan oleh bank syariah, maka semakin tinggi stabilitas dan profitabilitas bank syariah. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa pentingnya bagi bank syariah untuk meningkatkan pengungkapan yang bersifat wajib atau mandatory, serta memperluas pengungkapan yang bersifat sukarela atau voluntary.

---

Risk Disclosure and corporate governance have an important role for banks, investors, and long-term financial stability. In addition, there is an ambiguity in the relationship between disclosure and stability of Islamic banks as well as the relationship between disclosure and bank profitability, which makes this topic is necessary ti be examined. In accordance, this study aims to explain the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of the profitability of banks measured by ROA (Return to Asset) as well as the relationship between mandatory disclosure and voluntary disclosure of bank stability proxied by Z-scores. This study employs metode OLS (Ordinary Least Square), RE (Random Effect), dan FE (Fixed Effect) methods for all four models, with a sample of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for period of 2013-2018, and the sources of mandatory disclosure index comes from SEOJK while the voluntary disclosure index that is sourced from IFSB (Islamic Financial Service Board).The results of the first and second model both show that there is a significant and positive relationship between mandatory and voluntary disclosure on stability and mandatory disclosure on profitability. When banks increase their disclosure, Islamic banks will have higher stability and profitability. Based on the result from this study, it is important for Islamic banks to increase mandatory or mandatory disclosures and expand voluntary disclosures."

"Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban dalam peraturan perundang- undangan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Menurut pendekatan economic analysis of law, efisiensi adalah meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan manfaat. Tulisan ini menganalisis mengenai sudut pandang implementasi program pengungkapan sukarela yang terdapat dalam Bab V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari sudut pandang pemerintah dan wajib pajak. Bagi wajib pajak dapat mengurangi biaya denda/sanksi pajak, sehingga perhitungan efisiensi menjadi relevan. Bagi pemerintah, efisiensi tercapai ketika pendapatan pajak diperoleh dengan biaya minimal melalui kepatuhan sukarela. Konsep efisiensi dalam pendekatan economic analysis of law, pada prinsipnya dapat dilihat sebagai suatu metode dalam mempengaruhi pembentukan hukum, memahami keberadaan hukum, serta bagaimana hukum dipatuhi. Namun, pertimbangan efisiensi pada hukum dapat merepetisi konsep hukum yang pernah ada sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan penegakan hukum. Program pengungkapan sukarela yang hadir setelah program pengampunan pajak merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam pepnelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui data kualitatif untuk mengelaborasi konsep efisiensi menurut pendekatan economic analysis of law khususnya pada implementasi program pengungkapan sukarela, selanjutnya digunakan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum yang efektif pasca berlangsungnya program, serta menguraikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dari program ini. Hasilnya dapat diperoleh bahwa aspek sukarela dari keikutsertaan pelaksanaan peraturan memberikan dampak efisiensi bagi tercapainya tujuan, dengan tetap memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan program dan penerapan penegakan hukum yang konsisten bagi mereka yang tidak patuh sebagai bentuk kepastian hukum, serta nilai keadilan terjadi ketika wajib pajak patuh maupun wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh keduanya telah sama-sama berkontribusi melakukan penyetoran pajak penghasilan.

---

Taxpayers’ understanding of their rights and obligations in laws and regulations can enhance voluntary compliance. According to the theory of economic analysis of law, efficiency involves minimizing resource use and maximizing benefits. This paper examines the perspective on the implementation of the voluntary disclosure program contained in Chapter V of the Tax Regulation Harmonization Law from the viewpoints of both the government and taxpayers. For taxpayers, this program can reduce the cost of tax sanctions, making the calculation of efficiency relevant. For the government, efficiency is achieved when tax revenue is collected at minimal cost through voluntary compliance. The concept of efficiency in the economic analysis of law essentially can be seen as a method of influencing the formation of law, understanding the existence of law, and how the law is obeyed. However, considerations of efficiency in law can reiterate existing legal concepts, raising questions about the effectiveness of law enforcement. The voluntary disclosure program that followed the tax amnesty program is a continuous effort to increase state tax revenue based on the principles of justice and legal certainty. The research method used in this study is a doctrinal research method through qualitative data to elaborate the concept of efficiency according to the theory of economic analysis of law, particularly in the implementation of voluntary disclosure programs, and then used to analyze the application of effective law enforcement after the program, and describe the principles of justice and legal certainty of this program. The results indicate that the voluntary aspect of participating in the implementation of regulations has an efficiency impact on achieving goals, while still taking into account the evaluation of program implementation and the consistent application of law enforcement for those who are non-compliant as a form of legal certainty. The value of justice occurs when compliant taxpayers and previously non-compliant taxpayers both contribute to making income tax payments."

"Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri infonnasi. Proksi untuk asimetri informasi adalah perubahan spread (selisih spread antara periode announcement dan non announcement). Penelitian ini menggunakan 75 sampel, dengan kriteria telah menerbitkan laporan tahunan dan tersedia tanggal publikasi. Penelitian ini menggunakan indeks corporate governance (dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit) yang dikembangkan oleh Rahadian dan Siregar, (2007) dan Cheung, Jiang, Limpaphayom, dan Lu (2008). Sedangkan indeks pengungkapan sukarela menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Chau dan Gray (2002). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh corporate governance (dewan direksi, dcwan komisaris. dan komite audit) dan pengungkapan sukarela terhadap asimetri informasi. Penelitian ini menemukan : (1) dewan direksi dan komite audit mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini konsisten dengan hipotesis yang berarti keduanya mempunyai peranan penting dan efektif untuk menurunkan perubahan spread; (2) berkebalikan dengan harapan, dewan direksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan spread. Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi dewan komisaris relatif masih kurang efektif; (3) konsisten dengan hipotesis, pengungkapan sukarela mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Hasil ini menyatakan bahwa semakin tinggi pengungkapan sukarela maka akan semakin rendah teljadinya perubahan spread.

---

The purpose of this research is to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. Proxy for infonnation asymmetry is change spread (difference between spread announcement period and non announcement period). This research uses 75 samples, which released annual report and available released date. This research uses corporate governance index (board of director, board of commissioner, and audit committee) which depeloyed by Rahadian dan Siregar (2007) and Cheung, Jiang, Limpaphayom, and Lu (2008). Meanwhile voluntary disclosure index uses instrument which developed by Ohau and Gray (2002). This research uses multiple regression analysis to examine the effect of corporate governance (board of director, board of commissioner, and audit committee) and voluntary disclosure on information asymmetry. This research finds : (1) board of director and audit committee have negative and signillcant effect on change spread. This result is consistent with hypothesis which means both of them have important and effective role to decrease change spread; (2 ) in contrary with expectation, board of commissioner has positif and significant effect on change spread.Jhis result indicates that the function of board of commissioner relatively still ineffective; (3) consistent with hypothesis, voluntary disclosure has negative and signifiGant effect on change spread. This result suggested that high voluntary disclosure will lower change spread."

"Skripsi ini membahas pengaruh ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, rasio pembiayaan hutang, kompleksitas pemerintahan, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan pada situs dengan mengambil 257 sampel pemerintah daerah di Indonesia yang dilihat berdasarkan ketersediaan dan aksesibilitas informasi tersebut. Penelitian ini diuji dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode regresi logistik untuk ketersediaan data informasi keuangan dan metode regresi berganda untuk aksesibilitas informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menggunakan metode logit menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian, dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs. Hasil penelitian menggunakan metode regresi berganda menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan kompleksitas pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap ketersediaan informasi keuangan pada situs resmi pemerintah daerah. Sedangkan leverage dan pendapatan per kapita masyarakat berpengaruh negatif signifikan informasi keuangan pada situs.

---

The purpose of this study is to examine effect of size, independency of local government, leverage, complexity of government, and income per capita. This study examines the transparency of local government financial information on the website for a sample of 257 local Government in Indonesia based on availability and accessibility of the information.

This study tested using two methods, the logistic regression method for data availability of financial information and multiple regression methods to the accessibility of financial information on the local government official website.

The study using logistic method found that size, independency ratio and complexity of government has positive relationship to the availability of financial information on the official website of the local government in Indonesia. Meanwhile, income per capita has significant negative effect to the accessibility of financial information on the official website in Indonesia.

Then, the study using multiple regression method found that size and complexity of government has positive relationship to the accessibility of financial information on the local government official website. Leverage and income per capita have negative relationship to the accessibility of financial information on the web."

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. KPP Wajib Pajak Besar Empat menempati urutan pertama dalam lima besar kinerja berdasarkan nilai harta bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Empat dan juga menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma Post-Positivist dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan pajak akan tetapi dapat berdampak kepada menurunnya tingkat kepatuhan pajak apabila tidak didukung dengan pengawasan dan dan penegakan hukum yang baik. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan Program Pengungkapan Sukarela di KPP Wajib Pajak Besar Empat adalah pandemi Covid-19 dan juga kepercayaan Wajib Pajak. Saran yang diberikan adalah untuk meningkatkan efektivitas program, seperti memperbaiki tarif yang diberlakukan dalam kebijakan ini serta menindaklanjuti dengan tegas untuk Wajib Pajak yang dirasa belum patuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan penyesuaian yang tepat, program pengungkapan sukarela memiliki potensi yang signifikan untuk berkontribusi pada penerimaan dan juga kepatuhan pajak di Indonesia.

---

The Voluntary Disclosure Program provides an opportunity for taxpayers to voluntarily report/disclose unmet tax obligations through the payment of income tax based on asset disclosure. The Large Tax Office Four ranks first among the top five performers based on net asset value. This study aims to analyze the evaluation of the implementation of the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four and also to analyze the challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four. In this study, the researcher uses the policy evaluation theory proposed by William N. Dunn. The research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques through literature studies and in-depth interviews. The results of this study conclude that the Voluntary Disclosure Program policy has increased tax revenue but may lead to a decrease in tax compliance if not supported by good supervision and law enforcement. Some challenges faced in implementing the Voluntary Disclosure Program policy at the Large Tax Office Four include the Covid-19 pandemic and taxpayer trust. Recommendations provided include improving the effectiveness of the program, such as adjusting the rates applied in this policy and strictly following up with non-compliant taxpayers. This study concludes that with proper adjustments, the Voluntary Disclosure Program has significant potential to contribute to tax revenue and compliance in Indonesia."