Pemahaman wajib pajak terhadap hak dan kewajiban dalam peraturan perundang- undangan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela. Menurut pendekatan economic analysis of law, efisiensi adalah meminimalkan sumber daya dan memaksimalkan manfaat. Tulisan ini menganalisis mengenai sudut pandang implementasi program pengungkapan sukarela yang terdapat dalam Bab V Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dari sudut pandang pemerintah dan wajib pajak. Bagi wajib pajak dapat mengurangi biaya denda/sanksi pajak, sehingga perhitungan efisiensi menjadi relevan. Bagi pemerintah, efisiensi tercapai ketika pendapatan pajak diperoleh dengan biaya minimal melalui kepatuhan sukarela. Konsep efisiensi dalam pendekatan economic analysis of law, pada prinsipnya dapat dilihat sebagai suatu metode dalam mempengaruhi pembentukan hukum, memahami keberadaan hukum, serta bagaimana hukum dipatuhi. Namun, pertimbangan efisiensi pada hukum dapat merepetisi konsep hukum yang pernah ada sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas penerapan penegakan hukum. Program pengungkapan sukarela yang hadir setelah program pengampunan pajak merupakan upaya berkesinambungan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam pepnelitian ini adalah metode penelitian doktrinal melalui data kualitatif untuk mengelaborasi konsep efisiensi menurut pendekatan economic analysis of law khususnya pada implementasi program pengungkapan sukarela, selanjutnya digunakan untuk menganalisis penerapan penegakan hukum yang efektif pasca berlangsungnya program, serta menguraikan prinsip keadilan dan kepastian hukum dari program ini. Hasilnya dapat diperoleh bahwa aspek sukarela dari keikutsertaan pelaksanaan peraturan memberikan dampak efisiensi bagi tercapainya tujuan, dengan tetap memperhatikan evaluasi dari pelaksanaan program dan penerapan penegakan hukum yang konsisten bagi mereka yang tidak patuh sebagai bentuk kepastian hukum, serta nilai keadilan terjadi ketika wajib pajak patuh maupun wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh keduanya telah sama-sama berkontribusi melakukan penyetoran pajak penghasilan.

---

Taxpayers’ understanding of their rights and obligations in laws and regulations can enhance voluntary compliance. According to the theory of economic analysis of law, efficiency involves minimizing resource use and maximizing benefits. This paper examines the perspective on the implementation of the voluntary disclosure program contained in Chapter V of the Tax Regulation Harmonization Law from the viewpoints of both the government and taxpayers. For taxpayers, this program can reduce the cost of tax sanctions, making the calculation of efficiency relevant. For the government, efficiency is achieved when tax revenue is collected at minimal cost through voluntary compliance. The concept of efficiency in the economic analysis of law essentially can be seen as a method of influencing the formation of law, understanding the existence of law, and how the law is obeyed. However, considerations of efficiency in law can reiterate existing legal concepts, raising questions about the effectiveness of law enforcement. The voluntary disclosure program that followed the tax amnesty program is a continuous effort to increase state tax revenue based on the principles of justice and legal certainty. The research method used in this study is a doctrinal research method through qualitative data to elaborate the concept of efficiency according to the theory of economic analysis of law, particularly in the implementation of voluntary disclosure programs, and then used to analyze the application of effective law enforcement after the program, and describe the principles of justice and legal certainty of this program. The results indicate that the voluntary aspect of participating in the implementation of regulations has an efficiency impact on achieving goals, while still taking into account the evaluation of program implementation and the consistent application of law enforcement for those who are non-compliant as a form of legal certainty. The value of justice occurs when compliant taxpayers and previously non-compliant taxpayers both contribute to making income tax payments.