Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu amanah UU No. 40 Tahun 2004 yaitu masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan serta perlindungan terpenuhinya Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan jika masyarakat membutuhkan rawat inap di RS maka dilayani di kelas standar. Hal ini dituangkan dalam peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019 yaitu keseragaman paket manfaat medis dan nonmedis bagi peserta JKN di RS pada tahun 2019, namun sampai saat ini belum terwujud. Terbitnya PP 47 tahun 2021 mengatur kelas standar yang akan diberlakukan tanggal 1 Januari 2023 dan juga mengatur ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu. Penelitian dilakukan untuk menganalisis kesiapan implementasi KRIS JKN, ruang intensif, ruang isolasi dan ketentuan SDM purna waktu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif (kuesioner rancangan 12 konsep kriteria KRIS JKN bulan November 2021) dan kualitatif (wawancara mendalam menggunakan teori Donald van Metter dan Carl van Horn) pada 22 RS di wilayah kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan kesiapan RS di akhir tahun 2021, untuk KRIS masih kurang dari 60% RS yang baru memenuhi kriteria kepadatan ruangan (luas ruangan per TT, jarak antar TT minimal 1,5m2, jumlah maksimal TT per ruangan); untuk ruang intensif terpenuhi 23% RS; untuk ruang isolasi terpenuhi 36% RS; serta 15%-20% terpenuhi dokter spesialis purna waktu di RS swasta dan 100% di RS pemerintah (secara kuantitas bukan kualitas). Saran penelitian ini: RS melakukan mapping ketersediaan ruang rawat inap saat ini dan penyesuaian dilakukan setelah kriteria KRIS JKN ditetapkan pemerintah; pemerintah segera membuat peraturan pelaksana termasuk ketegasan jenis kepesertaan dan tarif yang akan diberlakukan sehingga RS dapat mempersiapkannya dengan tepat , melakukan harmonisasi regulasi, memberikan keringanan pajak alat-alat kesehatan, mengalokasikan dana khusus bagi RS pemerintah , sosialisasi masif kepada RS atau masyarakat luas, melakukan mapping tenaga dokter kemudian bekerjasama dengan institusi pendidikan yang memproduksi tenaga dokter spesialistik; RS swasta juga mempersiapkan dana khusus secara mandiri untuk persiapan KRIS JKN; penerapan KRIS JKN, ruang intensif dan ruang isolasi dilakukan bertahap dalam 2-4 tahun kedepan. ......One of the mandates of Law Number 40 Year 2004 that the community gets the benefits of health care and protection for Basic Health Needs (KDK), and if the community requires hospitalization then it is served according to standard inpatient room. This is stated in National Health Insurance (JKN) Roadmap 2012-2019, equality of medical and non-medical benefit packages for JKN participants in hospitals in 2019, but so far this has not been realized. The issuance of PP Number 47 Yearf 2021 regulates standard classes that will be implemented on January 1, 2023 and also regulates intensive rooms, isolation rooms and provisions for full-time human resources. The study aims to analyze the readiness of implementation standard inpatient room (KRIS), intensive rooms, isolation rooms and the provision of full-time human resources using a quantitative approach (a questionnaire designed 12 concepts of KRIS JKN criteria in November 2021) and qualitative approch (in-depth interviews using the theory of Donald van Metter and Carl van Horn) at 22 hospitals in the Tangerang district. The results of the study show that the readiness of hospitals at the end of year 2021 to implement KRIS is still less than 60% of hospitals fulfill the criteria for density room (area for bed, minimum distance between beds are 1.5m2, maximum number of bed in KRIS); hospitals fulfilled 23% for intensive care criteria, 36% for isolation room; and 15%-20% full-time specialist doctors in private hospitals and 100% in government hospitals (quantity not quality). Suggestions for this research: the hospital does a mapping of the current availability of inpatient rooms and adjustments are made after the KRIS JKN criteria are set by the government; the government immediately make implementing regulations including firmness on the type of participation and tariffs to be applied so that hospitals can prepare them properly, harmonize regulations, provide tax breaks for medical devices, allocate special funds for government hospitals, massive socialization to hospitals or the wider community, conduct mapping doctors then collaborate with educational institutions that produce specialist doctors; Private hospitals also prepare special funds independently for the preparation of the KRIS JKN; the implementation of KRIS JKN, intensive rooms and isolation rooms is carried out in stages over the next 2-4 years.

Abstrak :
Seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) merupakan periode fundamental dalam kehidupan manusia karena pada masa ini anak berkembang dengan sangat pesat dan tidak bisa diulang lagi. Kekurangan nutrisi pada 1000 HPK dapat menyebabkan stunting. Stunting memiliki dampak pada mutu sumberdaya manusia. Di masa depan anak yang stunting akan kesusahan dalam belajar, kualitas kerja rendah dan rentan terhadap penyakiit tidak menular. Untuk mengatasi masalah stunting pemerintah Indonesia meluncurkan strategi nasional penurunan stunting terintegrasi. Salah satu intervensi yang dilakukan adalah intervensi gizi spesifik. Intervensi ini dilakukan untuk mengatasi penyebab langsung stunting berupa kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis pada implementasi kebijakan intervensi gizi spesifik di Kabupaten Padang Lawas dengan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn 1975 dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Lokasi penelitian di Kabupaten Padang Lawas. Hasil penelitian adalah pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan sudah ditemukan ada ada perbup dan indikator gizi sebagai dasar dan ukuran kebijakan. variabel kinerja implementasi kebijakan ditemukan prevalensi stunting masih diatas target indikator dan sebagian besar capaian kinerja gizi sudah tercapai. Variabel sumber daya masih terkendala dengan fasilitas yang masih kurang lengkap dan insentif khusus yang belum ada. Variabel karakteristik lembaga belum ada SOP khusus namun sudah ada SOP pelayan terkait intervensi gizi di puskesmas, fragmentasi yang baik namun SDM masih kurang. Variabel komunikasi, sosialisasi kebijakan sudah dilakukan dengan jelas dan konsisten disampaikan. Variabel disposisi pelaksana kebijakan sudah baik. Dan variabel lingkungan ekonomi, sosial dan politik cukup baik. Hal yang menghambat kebijakan adalah variabel sumberdaya; kinerja kebijakan; sumber daya manusia; dan lingkungan ekonomi sedangkan yang mendukung kebijakan ini adalah variabel disposisi pelaksana; komunikasi organisasi dan dukungan ekonomi, sosial dan politik. ......The first thousand days of life is a fundamental period in human life because during this period children develop very rapidly and it’s cannot be repeated. Nutritional deficiencies at 1000 days causes stunting. Stunting has an impact on human resources. In the future, children who are stunted will have difficulty in learning, have low work quality and are prone to non-communicable diseases. To solve the stunting problem, the Indonesian government launched an integrated national strategy for reducing stunting. One of the interventions that is carried out is nutrition-specific interventions. This intervention was carried out to address the direct causes of stunting in the form of malnutrition and other health problems. This study aims to analyze the implementation of specific nutrition intervention policies in Padang Lawas Regency using the theory of Van Meter and Van Horn 1975 with standards and objectives variabel, resources, characteristics of the implementing agencies, interorganizational communication, disposition of implementor, and the economic, social, and politics condition that affect the performance of policy implementation. The research was conducted qualitatively, through in-depth interviews and documents review. The result of this research is that the variable standar and objectives have found that there are regulations and indicators of nutrition-specific as standar and objectives. In the variable of policy performance, the
prevalence of stunting was still above the target indicator and most of the nutritionspecific performance had been achieved. Resource variables are still constrained by incomplete facilities and missing special incentives. The implementing agency variable. There is no specific SOP, but puskesmas is already has SOP’s health service, fragmentation is good but human resources are still lacking. Communication variables, policy socialization have been carried out clearly and consistently delivered. The disposition variable of the policy implementer is good. And the economic, social and political environment variables are quite good. The conclusion of this research is that the implementation of the policy is going quite well.

Abstrak :
Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 26 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang digunakan sebagai acuan Rumah Sakit, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan pihak lainnya dalam pelaksanaan pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) dan tarif rumah sakit khusus. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit adalah satu-satunya Rumah Sakit Khusus Kelas A milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melayani pasien di luar kekhususannya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan klaim penggantian biaya rawat inap pasien jiwa dengan penyakit fisik pada tahun 2003. Penelitian dilakukan dengan desain studi kasus dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primer adalah wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder melalui telaah dokumen. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian menunjukkan standar dan tujuan kebijakan masih belum tersosialisasikan dengan baik, pelatihan sumber daya manusia terbatas, belum terdapat Standar Prosedur Operasional dan clinical pathway khusus mengenai pasien jiwa dengan penyakit fisik, dan belum ada komunikasi khusus antar rumah sakit dan BPJS. Direkomendasikan sosialisasi dan advokasi yang menyeluruh, peningkatan pelatihan, pembuatan SPO dan clinical pathway, peningkatan komunikasi rumah sakit dan BPJS, serta penelitian lebih lanjut mengenai potensi loss of income rumah sakit. ......Peraturan Menteri Kesehatan Number 26 of 2021 and Number 3 of 2023 are Indonesian government's policies in the health sector. Both are used as payment guidance by hospital and BPJS Kesehatan for Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) and service rates in special hospitals. Duren Sawit Hospital is the only Class A Special Hospital in DKI Jakarta that serves patients outside of its specialties. This study was conducted to analyze the implementation of claim policy for hospitalization of mental patients with physical illness. The research was carried out with a case study design and qualitative approach. Primary data was collected through in-depth interviews and observation, whilst secondary data was obtained from document reviews. The theory used is of Van Meter and Van Horn. The results showed that the standards and objectives of the claim policy for hospitalization of mental patients with physical illnesss are still not properly socialized, human resource training are limited, there are no particular SOP nor special communication between hospitals and BPJS regarding mental patients with physical illnesss. This study recommends comprehensive socialization and advocacy, improve training, making of  SOPs and clinical pathways, improve communication between hospitals and BPJS, and further research regarding potential loss of income.