Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penyediaan air bersih merupakan salah satu komponen pelayanan perkotaan (urban services) yang seharusnya menjadi tugas pemerintah kota. Sejak tahun 1990, penyediaan air bersih melalui pipa distribusi di kota Bekasi belum menjangkau seluruh masyarakat. Kondisi ini mendorong pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama untuk menyediakan air bersih di kawasan perumahan masing-masing. Berdasarkan kondisi tersebut permasalahan penelitian yang akan diangkat adalah membahas peran pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih. Apakah ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan, bagaimana pengaturan pemanfaatan sumber air barsih, dan bagaimana pengelolaan air bersih di setiap kawasan perumahan, mengapa pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama berlanjut sementara di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut. Berkaitan dengan penyediaan pelayanan perkotaan Savas menguraikan ada berbagai bentuk pengaturan. Dari berbagai model pengaturan, tampaknya model mekanisme pasar yang sesuai untuk menganalisis penyediaan air bersih di Kecamatan Rawalumbu. Dalam kerangka manajemen perkotaan, Proud'homme melihat keterlibatan swasta menyediakan pelayanan perkotaan termasuk dalam koordinasi internal. Savas kemudian membedakan bentuk tersebut ke dalam bentuk privatisasi dan kerjasama penyediaan pelayanan perkotaan. Varibel-variabel yang dianalisis adalah tentang bentuk pelayanan, pembiayaan penyediaan prasarana air bersih, tanggung jawab penentuan harga, perolehan hasil penyediaan air bersih, hubungan antara konsumen dan produsen. Untuk memfokuskan penelitian ini saya mengajukan proposisi bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan akan terus berjalan apabila air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Penyediaan air bersih akan berfungsi sebagai investasi jangka panjang bila penyediaan air bersih merupakan bagian dari pelayanan publik. Untuk mengungkapkan masalah penyediaan air bersih di kawasan perumahan saya menggunakan strategi penelitian studi kasus Robert K Yin. Yin mengatakan bahwa metode studi kasus dapat mengungkap masalah di bidang kebijakan publik dan perencanaan kota dan wilayah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu diprakarsai dan dikelola oleo pengelola perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama. Mekanisme pembiayaan penyediaan prasarana air bersih tercakup dalam komponen harga rumah dan lahan. Mereka membentuk unit pengelola air bersih sendiri, sehingga hubungan antara konsumen dan produsen bersifat langsung. Konsumen membayar langsung biaya pemakaian air bersih kepada pengelola perumahan dan penentuan harga air bersih lebih mempertimbangkan biaya operasional. Bukan hasil keputusan politik yang harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini antara lain tidak ada kerjasama antara pemerintah kota dan pengelola perumahan dalam penyediaan air bersih di kawasan perumahan di Kecamatan Rawalumbu. Pengelolaan air bersih cenderung bersifat ekslusif, hanya melayani warga perumahan Bumi Bekasi Baru dan Kemang Pratama saja. Pengelolaan air bersih di perumahan Kemang Pratama dapat terus berlangsung karena air bersih bermakna sebagai barang ekonomi dan barang privat. Sementara pengelolaan air bersih di perumahan Bumi Bekasi Baru tidak berlanjut karena peraturan pemerintah tidak mendukung. Pada masa mendatang penyediaan air bersih dapat diperluas ke berbagai perumahan di sekitar Kecamatan Rawalumbu apabila ada kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dan pengelola perumahan. Pemerintah Kota Bekasi berfungsi sebagai penyedia air bersih sementara pengelola perumahan berfungsi sebagai pengatur pelayanan air bersih. Daftar kepustakaan: 120 (1967 - 2003)

---

Water Supply At Housing Area Of Rawa Lumbu Sub District of Bekasi Municipality: Case Study at Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama Housing Water supply is one of urban service components municipal government should provide. Distribution of water supply through pipelines in Bekasi municipality, which has not reached all Bekasi communities since 1990, has encouraged the developers of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing to provide water supply for their own housing. Based on such condition, the research will focus on roles of housing developers in providing water supply. Is there any cooperation the municipal government and the housing developer? How do they manage water supply in their own housing areas? Why is water supply management in Kemang Pratama still continuing and why is it not continuing in Bumi Bekasi Baru? Concerning urban services providing, Savas described several models of arrangement. Of various models of arrangement, market mechanism model seems to be fit to be used analyze water supply in Rawalumbu Sub-district. In the framework of urban management, Proud'homme sees that involvement of private sector in providing urban services is included internal coordination. Savas distinguishes such model into privatization and cooperation of urban service providing. Variables to be analyzed are forms of services, water infrastructure financing, price determination accountability, profit gained from water supply, and relationship between costumers and producers. To focus this research, I propose proposition that water supply at housing area will continue provided if that water supply is deemed economic and private goods. Water supply functions to be a long-term investment if water supply becomes a part of public service. To reveal the problem of water supply at housing areas, I use a research strategy of Robert K.Yin's case study. Yin said that case study method could be used to reveal problems in field of public policy and urban and regional planning. Research results show that water supply was launched and managed by Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing developers. Financing mechanism for supplying water is included in components of house and land price. They formed a unit to manage water supply, resulting in direct relationship between consumers and producers. Costumers pay for water supply directly to housing operator. And the price of water is determined under operational cost consideration. It is not based on a political decision which requiring approval from legislative and executive. From this research, it can be concluded that there is no cooperation between municipal government and housing developers in providing water supply in Rawalumbu Sub-district. Water supply management trends to be exclusive, supplying only resident of Bumi Bekasi Baru and Kemang Pratama housing. At the latter water supply is continuing because water supply is deemed to be economic and private goods, while at Bumi Bekasi Baru is not continuing because of governmental regulations are not supportive. In the future, the providing of water supply will reach larger areas, including other housings area in Rawalumbu Sub district, if there is cooperation between municipal government of Bekasi and housing developers. The former will function as water supply producer, while the latter will function as arranger the water supply. The number of references: 120 (1967-2003)

Abstrak :
ABSTRAK Transjakarta telah mengembangkan cakupan layanan dengan membuat Transjabodetabek Suburban Service , yang memberikan layanan dari kota-kota pinggir Jakarta ke dalam Jakarta dan sebaliknya. Salah satunya rute Ciputat ndash; Bundaran HI Tosari yang terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 1 dan 8. Rute ini tidak menggunakan jalur khusus dan tidak ada halte fisik seperti pada koridor utama Transjakarta.Survei statis maupun survei dinamis dilakukan pada hari kerja, untuk mendapatkan data waktu tempuh dan tundaan, waktu tunggu penumpang, headway waktu antara , serta data ridership penumpang . Kemudian hasil pengolahan data dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal Transjakarta yang terkait dengan Kecepatan Perjalanan, Kepadatan Penumpang, Waktu Antara serta Waktu Tunggu di Halte sebagai variabel-variabel yang sering menjadi concern masyarakat. Uji korelasi dan komparasi dilakukan untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja, sebagai dasar prioritas dalam mengembangkan layanan.Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja bus Transjabodetabek Ciputat ndash; Tosari berdasarkan keempat indikator SPM, belum memenuhi standar yang ada, kecuali indikator kepadatan penumpang. Berdasarkan korelasi Rank Spearman, variabel waktu tempuh paling banyak memiliki hubungan positif dengan variabel tundaan dibandingkan variabel lainnya. Peningkatan kinerja layanan dilakukan dengan penambahan jumlah bus. Dibutuhkan 18 bus untuk mencapai waktu antara bus dilepas dari Pool sebesar 10 menit pada pagi hari dan 13 menit pada sore hari. Dengan mengurangi tundaan, dibutuhkan 15 bus untuk mencapai waktu antara 10 menit pada pagi hari dan 11 menit pada sore hari.

---

ABSTRACT Transjakarta have developed their services scope as Transjabodetabek Suburban Service that operate from greater Jakarta into Jakarta central vice versa. One of the route is Ciputat ndash Bundaran Hotel Indonesia Tosari and integrated with corridor 1 one and 8 eight . This services are not travel on the exclusive lane busway.Static and dynamic surveys are conducted on weekdays to get variable of travel time and delay, waiting time of passenger at the bus stop, headway and ridership of the bus. Minimum Service Standard MSS of Transjakarta will be compared with the result of variable headway, travel speed, and waiting time at the bus stop as concern of all the people of Jakarta. Analysis with correlation and comparison test will do to find the most influential variable on performance as the base of priority to develop services for the people.Analysis results show the performance of Transjabodetabek Ciputat Tosari based on the four MSS indicators has not met the existing standard, except the passenger density indicator. Based on Rank Spearman correlation, the travel time variable has positive relationship with delay compared to the other variables. Improved service performance is done by increasing the number of buses. It takes 18 buses to reach headway the time between the buses released from the Pool by 10 minutes in the morning and 13 minutes in the afternoon. By reducing the delay, it takes 15 buses to reach the headway by 10 minutes in the morning and 11 minutes in the afternoon.