Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang revitalisasi pasar tradisional di Kota Semarang dengan mengambil kasus revitalisasi Pasar Johar. Permasalahan dalam revitalisasi Pasar Johar ini adalah kebijakan pembangunan pasar yang berupaya memperbaiki kondisi pasar ternyata tidak menguntungkan bagi para pedagang. Ada berbagai kepentingan dari pemerintah, pedgaang dan kelompok kepentingan yang memunculkan kekacauan. Kepentingan dari berbagai pihak tersebut berusaha untuk bisa mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Hal ini kemudian menyebabkan proses pembangunan pasar tersebut diwarnai dengan konflik kepentingan antarpihak. Peneliti menggunakan teori Urban Regime Stone dan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Horn sebagai pisau analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara kepada sejumlah informan dari pemerintah dan pedagang Pasar Johar. Hasil dari penelitian adalah bahwa kepentingan pribadi dari berbagai pihak yang cukup kuat membuat koalisi antara pemerintah dengan pedagang tidak berjalan dengan baik. Sebagai urban regime, revitalisasi berhasil dalam pembangunan fisik gedung pasar, namun belum berhasil untuk mengembalikan perekonomian Pasar Johar. Keberhasilannya tampak pada penataan wilayah pasar menjadi lebih indah, rapi dan teratur. Akan tetapi hal yang belum berhasil dicapai dalam revitalisasi ini adalah kenaikan pedapatan pedagang di Pasar Johar. Selain itu, dalam implementasi kebijakan juga terjadi berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. ......This study discusses the revitalization of traditional markets in the city of Semarang by taking the case of Johar Market revitalization. The problem with revitalizing Johar Market is that market development policies that seek to improve market conditions turn out to be unprofitable for traders. There are various interests from the government, traders, and interest groups that cause chaos. The interests of these various parties seek to influence the policy implementation process. This then causes the market development process to be colored by conflicts of interest between parties. The researcher uses Urban Regime Stone theory and Van Metter and Horn's policy implementation theory as analysis tools. This study used a qualitative research method by interviewing a number of informants from the government and Johar Market traders. The results of the research are the personal interests of various parties that are strong enough to make disputes between the government and traders not go well. As an urban regime, the revitalization of the Johar market was successful in the physical construction of the market building, but it has not succeeded in restoring the Johar Market economy. Its success is seen in the arrangement of the market area to be more beautiful, neat and orderly. However, what has not been achieved in this revitalization is an increase in the income of traders at Pasar Johar. In addition, in the implementation of the policy, various irregularities were committed by various parties.

Abstrak :
Kebijakan pengembangan daerah reklamasi adalah bagian penting dari tata ruang kota Jakarta. Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta dalam rezim perkotaan hampir tidak ada yang diteliti oleh para scholar, termasuk dinamika rezim perkotaan dalam tata ruang kota pada kebijakan pembangunan reklamasi pantura Jakarta. Dalam teori urban rezim, ada tiga tipologi rezim kota. Pertama, rezim instrumental. Tujuannya adalah mewujudkan program dan motifnya ialah hasil. Kedua, rezim simbolik. Tipologi rezim yang memiliki motivasi untuk mengekspresikan politik rezim. Ketiga, rezim organik. Tujuannya yaitu mengabadikan status quo. Dalam rezim perkotaan, efektivitas kebijakan rezim dipengaruhi oleh tindakan kekuasaan aktor pada rezim perkotaan. Agar efektif, pemerintah harus memadukan kapasitas mereka dengan berbagai aktor non-pemerintah. Akan tetapi dalam kebijakan reklamasi pantura Jakarta, aktor non-pemerintah lebih khusus pengembang sangat dominan dalam mengambil kebijakan politik penyelenggaraan pembangunan kawasan reklamasi. Dominasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan reklamasi oleh pengembang menciptakan konflik politik dan ekonomi yang luas, antara masyarakat, aktor, dan negara. Dampak dari dinamika tersebut menyebabkan kebijakan tata ruang kota di Jakarta tidak efektif. Kesimpulan dalam penelitian ini menguatkan teori urban regime Clerence Stone. Bahwa dominasi politik merupakan bagian masalah yang utama setelah menyatukan kapasitas kekuasaan antar aktor pada rezim perkotaan. ......The policy of developing reclamation areas is an important part of the spatial layout of Jakarta. The policy of reclamation of Jakarta in urban regimes is almost nothing that is researched by scholars, including the dynamics of urban regimes in urban spatial city on the development of reclamation in Jakarta. In the urban regime theory, there are three typologies of the city regime. First, the instrumental regime. The aim is to realize the program and the motive is the result. Second, symbolic regime. The typology of the regime which has the motivation to express the regime's politics. Third, the organic regime. The goal is to perpetuate the status quo. In urban regimes, the effectiveness of regime policies is influenced by acts of actor power in urban regimes. To be effective, the government must integrate their capacity with various non-government actors. However, in the Jakarta reclamation policy, non-government actors, especially developers, are very dominant in taking political policies in the implementation of the construction of reclamation areas. Domination in the planning and implementation of the construction of reclamation by the developer creates a broad political and economic conflict between the community, actors and the state. The impact of these dynamics has led to ineffective urban spatial planning policies in Jakarta. The conclusions in this study reinforce the urban theory of the Clerence Stone. That political domination is a major part of the problem after uniting power capacity between actors in urban regimes.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai politik perkotaan dengan melihat relasi kuasa antara Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender Jakarta Timur tahun 2019. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi pengumpulan data. Pengembangan Rusunami Klender menjadi kewenangan Perum Perumnas selaku pemegang Hak Pengelola. Selain itu, pengembangan Rusunami Klender juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari izin prinsip yang dikeluarkan oleh Gubernur Anies Baswedan. Meskipun persyaratan administratif pengembangan Rusunami Klender belum diselesaikan oleh Perum Perumnas, seperti audit bangunan, persetujuan penghuni minimal 60 persen, serta penyelesaian Hak Guna Bangunan penghuni. Di samping itu, penelitian ini juga mengajukan satu pertanyaan penelitian, yakni Bagaimana relasi kuasa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan Rusunami Klender tahun 2019? Sebagai unit analisis, penelitian ini menggunakan teori urban regime yang dikembangkan oleh Clarence N. Stone pada tahun 1993. Hasil temuan dari skripsi ini adalah Perum Perumnas dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun relasi kuasa untuk mempermudah rencana pengembangan Rusunami Klender. Relasi kuasa yang dibangun bertujuan untuk menyelesaikan masalah administratif terkait dengan persetujuan warga penghuni Runami Klender.

Abstrak :
Konflik lahan merupakan salah satu hal yang sering terjadi pada kebijakan pembangunan perkotaan. Atas hal itulah skripsi ini mengangkat tema kebijakan politik kota dan kaitannya dengan urban regime dan partisipasi warga. Skripsi ini melihat konflik lahan yang terjadi dalam kebijakan pembangunan Rumah Deret Tamansari pada masa pemerintahan Ridwan Kamil periode 2013-2018. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori urban regime dan konsep citizen participation. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan politik kota, pembangunan rumah deret Tamansari sebagai akar dari konflik lahan antara pemerintah kota Bandung dengan warga RW 11 Tamansari. Ketidakterbukaan pemerintah ktoa Bandung terhadap kebijakan ini menjadi dorongan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui resistensi untuk menjadi “partner” yang setara dengan Pemerintah Kota Bandung. Sehingga dapat melihat tipe urban regime yang terjadi di kota Bandung. ......Land conflict is one of the things that often happens in urban development. This thesis raises the theme of urban politics and its relation to urban regimes and citizen participation. This thesis studies land conflicts that have occurred in the policy of building Tamansari’s Housing Constructions in the period of Ridwan Kamil (2013- 2018). The theory used in this study is the urban regime theory and the concept of citizen participation. The findings of this study are the city's political policy, the construction of Tamansari’s housing as the root of land conflicts between the Bandung city government and residents of Tamansari. The lack of openness of the Bandung government become an encouragement for citizens to participate in policy making through resistance to become a "partner" that is equivalent to the Bandung City Government. So we can identify the type of urban regime that occurred in Bandung.

Abstrak :