Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan pemerintah-swasta mengatur dan menyediakan layanan universal telekomunikasi di perdesaan selalu mendapat tantangan, bahkan mengalami kegagalan. Penelitian ini tertarik menjelaskan governabilitydengan perspektif alternatif tata-kelola sebagai implikasi teori aktor-jaringan, yang kemudian memberikan alternatif perbaikan di masa akan datang. Penelitian ini dilakukan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam layanan telekomunikasi suara dan pesan pendek di desa-desa Lebak Banten Indonesia. Dengan studi asosiasi, strategi follow the actordan examine inscriptiondapat mengidentifikasi dan menginvestigasi aktor-aktor terlibat maupun aktor-aktor yang seharusnya terlibat, serta relasi antar mereka. Informan dipilih terdiri dari aktor-aktor yang pernah terlibat, ditambah dengan informan yang memahami keberlangsungan dan seluk beluk layanan tersebut. Penelitian ini menemukan governabilitytidak berlangsung terus-menerus, berhenti di tengah jalan dan tidak membawa evolusi layanan universal telekomunikasi kepada mekanisme pasar, disebabkan semua aktor memberi dampak pelemahan governability. Penelitian ini membangun perspektif alternatif lebih komprehensif melihat governability. Teknologi layanan sebagai aktor, meletakkan governabilitysebagai rakitan socio-techno. Aktor-aktor saling terikat dari hulu mengalir ke hilir, meletakkan governabilitysebagai aktor-jaringan hulu-hilir. Kehadiran aktor tengah dalam konteks pemerintahan multilevel, meletakkan governabilitysebagai aktor-jaringan N-level. Aktor-aktor bergerak dinamis dengan latar kepentingan mereka, meletakkan governabilitymelakukan proses translasi. Dengan perspektif alternatif dan pelajaran praktis governability maka alternatif perbaikan dilakukan dengan rekayasa formasi aktor-aktor dan penguatan regulasi dan inskripsi lainnya. Ke depan, governabilitydan perspektif alternatif ini dapat dikembangkan kembali dalam studi tata-kelola publik, dan pengembangan solusi praktis pada sektor publik lain.

---

Public-Private Partnerships PPPs in the provision of universal telecommunication services in rural areas are always getting a challenge and even failures. This study is explaining governability in an alternative perspective of governance as an implication of Actor-Network Theory which can provide an alternative solution for improvements in the future. In addition, the study was conducted for the actors involved in telecommunication service as voice and short messages in villages, Lebak Banten, West Java, Indonesia. With an association study; strategies for following the actor and examine inscription could identify and investigated the actors involved and who should be involved, as well as the relationships among them. The informants were selected consisting of the actors who had been involved and the informants who understood the continuity and details of the service. The study found that governability did not operate continuously, stopped in the middle of the project and did not offer any evolution of universal telecommunication service to the market mechanism. This is because of all actors contributed to weakening the governability. The research builds an alternative perspective of seeing the governability more comprehensive. The technology as an actor has placed the governability as a socio-techno assembly. Actors are tied together from upstream to downstream, position the governability as a downstream-downstream actor. The presence of middle actors in the context of multilevel governance has put the governability as an N-level actor-network. Actors move dynamically with their background of interest, establishing governability into the translation process. With alternative perspectives and practical governability lessons, then alternative improvements are made by engineering the formation of actors and the strengthening of regulation and other inscriptions. In the future, the governability and alternative perspectives can be expanded in the study of public governance, and the development of practical solutions in other public sectors."

"Pembangunan jaringan telekomunikasi di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah menampakkan hasil yang cukup menggembirakan, keberhasilan ini di lain pihak menuntut usaha guna mempertahankan tingkat pertumbuhan serta pemerataan jaringan telekomunikasi itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan masih memiliki banyak tempat yang belum terjangkau oleh sistem telekomunikasi, bahkan saat ini komunikasi baru dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Masyarakat di daerah pedesaan, perbatasan atau bahkan yang tinggal di pedalaman masih sangat sulit untuk menikmati fasilitas telekomunikasi seperti yang telah ada sekarang ini.Melalui program Universal Service Obligation (USO) pemerintah berharap mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pemerataan akses telekomunikasi antara masyarakat kota dan masyarakat pedesaan.Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang menjadi objek pelaksanaan program USO pada tahun 2004, telah menggelar program ini pada 45 lokasi. Program USO yang telah dilaksanakan dalam perjalanannya menghadapi beberapa permasalahan terutama dari aspek pengadaan perangkat, pemilihan teknologi, operasional, pembiayaan serta pemeliharaan yang kurang maksimal. Melalui penelitian ini diharapkan dapat dicari solusi guna membantu pemecahan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan program USO tahun 2004 di Provinsi Jawa Tengah, sehingga program USO yang akan digelar di waktu yang akan datang dapat lebih optimal dan berdaya guna.

---

The construction of telecommunication in Indonesia within the latest decade has shown enough satisfying results in the other side this successful require efforts so that it can maintain the level of growth as well as the distribution of this telecommunication network. Indonesia as an archipelago country still has many unreachable places by telecommunication system, even in this current time communication only can be used by small part of Indonesia people. People in rural area, border or even in remote area are still difficult to enjoy telecommunication facility like already exist in this recent time.

Through Universal Service Obligation (USO) program the government hope that he can handle the problems happened in the distribution of telecommunication access between rural and urban community.

Central Java Province as one of provinces becoming the implementation of USO program in 2004, has conducted this program in 45 locations. USO program which has been conducted in its journey experienced some problems specially from equipment procurement, technology selection, operational, lack maximal finance as well as maintenance. Through this research is expected can produce solution so that it can help to find the solution of problem happened in the implementation of USO program 2004 in Central Java Province, so that USO program can be executed more optimal and benefit in the future."

"Penyelenggaraan layanan telekomunikasi di pedesaan (Universal Service Obligation) oleh pemerintah Indonesia telah berlangsung pada tahun 2003 dengan pendirian 3.010 SST (satuan sambungan telepon) di 3.010 desa dan pada tahun 2004 dengan pendirian 2.620 SST di 2.341 desa. Angka ini menunjukkan bahwa 43.000 desa yang menjadi target belum seluruhnya terlayani akses jasa telepon dasar. Oleh karena itu, dibentuklah BTIP - unit pelaksana pelayanan telekomunikasi pedesaan yang berada dibawah Ditjen Postel - sebagai tanda bahwa pemerintah kembali bersiap untuk menyelenggarakan USO guna pemerataan pembangunan diseluruh daerah yang masih tertinggal. Perbedaan kondisi desa tentunya akan mempengaruhi besar biaya layanan yang akan ditawarkan operator kepada pemerintah. Selain itu, dalam kelanjutannya, perlu dikembangkan aspek potensi desa yang dapat memacu arus tukar informasi. Dengan demikian, diperlukan analisis potensi desa. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh klasifikasi desa berdasarkan potensi yang dimiliki dan mengetahui karakteristikkarakteristik desa yang terpilih sebagai indikator tidak langsung terhadap trafik penggunaan telepon. Dari factor analysis yang dilakukan, dihasilkan 4 faktor yaitu: Karakteristik dan Fasilitas Kebutuhan Dasar, Ekonomi dan Kesehatan, Aksesibilitas dan Kependudukan dan Bisnis dan Fasilitas Penunjangnya. Dan berdasarkan keempat faktor tersebut dilakukan cluster analysis yang menghasilkan 4 cluster optimal yaitu desa paling tertinggal, mencakup 190 desa; desa tertinggal, mencakup 533 desa; desa maju, mencakup 3 desa; dan desa paling maju, mencakup 63 desa. Selain itu, dengan multiple regression analysis dihasilkan pula fungsi regresi yang memuat 8 variabel karakteristik desa sebagai indikator tidak langsung tingkat penggunaan telepon oleh masyarakat. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi berbagai pihak yang bergelut dalam pelaksanaan program USO tersebut. Sehingga realisasi rencana program kedepannya dapat melibatkan pertimbanganpertimbangan yang diharapkan dapat mencapai hasil yang tepat guna dan tepat sasaran.

---

Undertaking telecommunication service in rural area (Universal Service Obligation) by Indonesian governments had been taken place in 2003 through installation 3.010 telephone connection units in 3.010 villages and in 2004 through installation 2.620 telephone connection units in 2.341 villages. This number shows that 43.000 targeted villages have not been served by basic telephone service on the whole. Therefore, establishment of BTIP'organizer of rural telecommunication service which is supervised by Directorate General of Post and Telecommunication'signifies that government reverts to get prepared in implementing USO in order to realize development spreading throughout rural areas entirely. The different condition of villages will definitely influence the amount of cost services offered by operators to government. Besides that, in continuation of this program, developing aspect of rural potency is needed which could push flow of information exchange. Thus, analyzing rural potency is required. According to this case, the objectives of this research are getting classification of villages according to their potency and discovering selected village characteristics as indirect indicators toward call traffic. By implementing factor analysis, there are four factors resulted: Characteristic and Facility of Basic Need, Economy and Health, Accessibility and Civilization, and Business with Its Supporting Facility. Then, base on these factors, executing cluster analysis gives 4 optimal clusters, they are: immature village consists of 190 villages; semi mature village consists of 533 villages; mature village consists of 3 villages; and urbanized village consists of 63 villages. Besides that, multiple regression analysis formulates regression function involving 8 variables as indirect indicators of telephone utilization level. Hopefully, the result of this research will give some information for them who are in charge in USO. So, realization of following program planning will be involving some considerations which are expectedly going to attain effective and efficient result."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu perkembangan kebijakan PNBP USO hingga rezim UU No. 36 Tahun 1999 dan implementasi kebijakan PNBP USO dalam rangka mewujudkan Indonesia Digital. Pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan pemerintah menerapkan kebijakan kontribusi USO adalah karena amanat dari undang-undang untuk mengurangi digital divide yang semakin bertambah ketika komersialisasi telekomunikasi terjadi dan. proses implementasi kebijakan USO mengikuti Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2009 yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A. Kemudian, implementasi kebijakan PNBP USO tersebut tidak memiliki grand design sebagai standar dan sasaran kebijakan dan kurang berkoordinasi dengan pihak operator penyelenggara, kementerian lain dan pemerintah daerah dimana untuk mewujudkan Indonesia Digital perlu kerja sama multi sektor dan terjadi realisasi anggaran yang kecil karena DPR menggunakan hak budget terhadap DIPA, sehingga Balai Penyedia Dan Pengelola PembiayaanTelekomunikasi Dan Informatika selaku lembaga yang melaksanakan program USO tidak dapat menggunakan anggaran.

---

The issues of this underthesis are the policy development of Universal Service Obligation until the UU No. 36 1999 and the implementation policy of USO to reach the ICT Roadmap of Indonesia, Indonesia Digital. The results show that the reason goverment apply the policy of non-tax state revenue, called USO because of the order of constitution of UUD 1945 to reduce digital divide caused by comersialization of telecommunication industry and the implementation process of USO must under the act of legislation. Then, the policy of USO doesn’t have a grand design for the parameter of the policy. Nevertheless, the policy doesnt involved the operators, the other minister, and the local government, which it need to get multisectoral engagement to reach the Indonesia Digital. Moreoever, the USO policy has a bad realization of budget because of the legislative forbid the use of budget."