Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah melahirkan Majelis Pengawas Notaris, dalam pemebentukannya dilakukan oleh Menteri. Majelis Pengawas Notaris menjalankan fungsi semi yudisial (semi peradilan) sebagai peradilan profesi notaris yaitu menyelenggarakan sidang, memeriksa dan menjatuhkan sanksi atas dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris, Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang dibentuk ditingkat Kota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris yang dibentuk ditingkat Propinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris yang dibentuk ditngkat Pusat atau Ibu Kota Negara. Pembentukan secara berjenjang ini dimaksudkan agar adanya suatu pemeriksaan adanya dugaan pelanggaran kode etik atau UUJN dimulai dari tingkat bawah atau daerah, bagi para pihak yang keberatan dengan keputusan Majelis Pengawas tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas yang lebih tinggi. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian untuk mendapatkan gambaran atau data teliti tentang Kewenangan Majelis Pengawas Pusat Notaris dalam mengadili sendiri. dari pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tata Cara Pemeriksaan diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 dan hukum Acara Perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum. selanjutnya Putusan Nomor Nomor 04/B/Mj.PPN /2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013 terhadap upaya hukum banding atas 1 (satu) putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 03/Pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 tanggal 20 Januari 2012. Kedua Putusan yang diambil oleh Majelis Pemeriksa Pusat dengan susunan Majelis yang berbeda mengandung cacat prosedur atau cacat formil.

---

ABSTRACT
Law No. 30 of 2004 concerning Notary, Notary Supervisory Council has established, the formation was made by the Minister. Notary Supervisory execute Council semi- judicial function ( semi- judicial ) as a court notary profession is conducting the trial, check and impose sanctions for alleged violations of the notary office and the implementation of a code of ethics or a notary, Notary Supervisory Council were composed by the Regional Supervisory Council (MPD) that established by Notary the City/District, Regional Supervisory Council (MPW) that established by Notary Provincial and Central Supervisory Council (MPP) that established in the State Capital Notary. Staging development were intended that the existence of an examination of the alleged violations of the code or UUJN starting from the bottom or regional level, for the parties objected to the decision of the Supervisory Council may be appealed to a higher Supervisory Council. In accordance with the problems and research objectives, the purpose of this research is descriptive analyzed, which mean this research were conducted to get the data overview from these research or detailed data about the authority of the Supervisory Council meticulous Notary Center in prosecuting its own. These research were approached by normative juridical method approach. The Inspection Procedures is set in Notary Law and Regulation of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 year 2004 and civil law that applicable in general of court. Furthermore, from the decree number 04/B/Mj.PPN/2012 and decree number 07/B/Mj.PPN/V/2013 concerning about legal appeal upon 1 (one) supervisory council in Notary region on west java decree number 03/pts/MPWN.Prov.Jabar/2012 on date January 20th 2012. Both decrees that already been taken by state supervisory council is not according to the procedure because the composition of the council is different.