Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini mencoba menganalisa pelaksanaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan cara melakukan audit terhadap penerapan kedua prinsip tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi adalah belum adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, belum adanya unit pengawasan internal yang tetap disertai dengan mekanismenya, serta belum adanya mekanisme reward and punishment. Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi saat ini belum menjadi sistem yang utuh dan tetap, tetapi bersifat sporadis yang didorong oleh faktor kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu akan menimbulkan permasalahan karena bergantung kepada figur yang suatu saat tentu akan mengalami pergantian. Maka kami menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agenda yang harus segera diselesaikan adalah finalisasi SOP dan perubahan organisasi dan tatalaksana. Hal itu harus dilakukan sejalan dengan penyusunan mekanisme pengawasan, mekanisme penanganan pengaduan, serta mekanisme reward and punishment.

---

This thesis tries to analyze the implementation of transparency and public accountability values in the General Secretary and Registrar of Constitutional Court of Republic of Indonesia by performing audit to the application in those two principles. The results of this research shows that the main problems faced in implementation of transparency and accountability in the Constitutional Court because of unavailability of Standard Operating Procedure (SOP) for task and activity implementation, unavailability of fixed internal supervision unit with its mechanism, and unavailability of reward and punishment mechanism. These problems currently indicate that implementation of transparency and accountability in the Constitutional Court have not become an integral and fixed system but sporadic derived by leadership factor in the Constitutional Court itself. This condition will result a problem because of the dependence with one figure that will be replaced someday. In conclusion, we suggest to the organization to increase the implementation of transparency and accountability, some agendas that have to be finished are the finalization of SOP and the change of organization and procedure. These agendas should be performed in accordance with arrangement for supervision mechanism, handing complaint mechanism, and reward and punishment mechanism.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena selama ini nasabah belum mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai karakteristik produk bank secara utuh dan menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan Transparansi informasi produk bank berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan maksimal terlihat masih adanya prinsip-prinsip prudensial dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku yang belum terlaksana. Masih terdapat kesenjangan informasi antara manfaat dan resiko produk bank yang diberikan pihak bank. Pelaksanaan transparansi informasi produk bank ini belum dapat terlaksana secara maksimal karena masih terdapat kendala-kendala baik dari pihak bank maupun nasabah, untuk itu perlu dilakukan upayaupaya untuk mengatasi kendala tersebut agar nasabah sebagai konsumen perbankan dapat terlindungi dan bank dapat terus mengembangkan usahanya.

---

This Thesis discusses about the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation, because so far the customer has not get correct information about bank's product characteristic maximally. This research is a normative juridical research. Result of the research conclude that the implementation of bank's product information transparency based on the applicable legislation can not implemented full and maximally it's sound by the existence of the prudential principle in applicable legislation which is not implemented yet. Still there is lack information between the benefit and the risk of bank's product. This implementation of bank's product information transparency has not implemented yet because still there is obstacles which is from the bank or the customer, so that it is needed to do some effort to solve the obstacles, so that the customer as a bank consumer can be protected and the bank can increase their work.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan laporan ini adalah bagian dari penyelesaian Program Internasional Sarjana. Laporan ini didasarkan pada proyek pengembangan desain skematik yang menanggapi arahan klien yang diberikan oleh universitas terkait. Proyek ini berkaitan dengan mendefinisikan kembali konsep demokrasi, melambangkan makna dan menerjemahkan ke dalam karya arsitektur. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang mengundang publik untuk merasa nyaman berada di tengah masyarakat yang demokratis. Pemberian proyek ini juga ditugaskan untuk merancang desain kaca yang memperkuat konsep transparansi, sebagaimana identitas demokrasi ideal. Tantangan proyek ini adalah menciptakan penggunaan kaca yang sangat dominan di area subtropis di Brisbane, Australia. Pertimbangan kontekstual lainnya juga melibatkan mengintegrasikan ke dalam pengembangan besar yang sedang berlangsung di situs. Metode dalam pengembangan adalah melalui studi situs dan konteks, analisis klien singkat, mendefinisikan kembali demokrasi yang ideal, dan studi sebelumnya diperoleh melalui jurnal, artikel, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Hasilnya mewakili bagaimana arsitektur dapat digunakan untuk mewujudkan ambisi politik melalui pemahaman mendalam mengenai latar belakang sejarah, budaya dan sosial.

---

ABSTRACT
The writing of this report is a part of the completion of the Bachelor Degrees International Program. The report is based on a project of developing a schematic design responding a client brief given by the corresponding university. The project deals with redefining the concept of democracy, symbolising the meaning and translating into an architectural entity. This project dreams to create an inviting thoroughfare for the public to be comfortable in being within a democratic society. The brief also commissioned to design a glazing system that amplifies the very concept of transparency, an identity of ideal democracy. The challenge of the project is to create a very dominant use of glass into a subtropical area in Brisbane, Australia. Other contextual considerations also involve integrating into the ongoing mega development in the site. The method in the development was through site and context studies, client brief analysis, redefining the ideal democracy, and precedent studies obtained through journals, articles, and other credible sources. The result represents how architecture can be used to embody a political ambition through an extensive study of historical, cultural and social backgrounds.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires. Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential.

Abstrak :
ABSTRAK

Skripsi ini membahas pengaruh indeks transparansi dan pengungkapan terhadap nilai perusahaan. Indeks yang digunakan dalam penelitian ini adalah OECD dan GRI. Indeks OECD akan dibagi menjadi dua indeks yaitu MDI dan VDI untuk melihat pengaruh pengungkapan yang bersifat wajib dan sukarela terhadap nilai perusahaan. Metode penelitian ini adalah penilaian berdasarkan indeks transparansi dan pengungkapan pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan indeks Kompas-100 tahun 2010 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan signifikansi yang bervariasi, namun sebagian besar model menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan pada transparansi dan pengungkapan yang diukur menggunakan indeks OECD, MDI, VDI, dan GRI terhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the effect of transparency disclosure index on firm value. The indices used in this study are OECD and GRI. OECD index will be divided into two indices, MDI and VDI to analyze the effect of mandatory and voluntary disclosure on firm value. This research analizes the companies that are listed on Indonesia Stock Exchange and Kompas-100 in the year 2010 to 2012 based on transparency and disclosure index used. The results are vary, but most of the results reveal that there are negative and significant relation between transparency and disclosure measured by OECD, MDI, VDI, and GRI indices on the firm value.

Abstrak :
One of the best ways to reach effectivity in the workplace was an appropriate communication ability assesing toward meaning shifting. Which comprises: (1) sender;(2) message;(3) media;(4) receiver(5)given interpretation toward message. Prior research was done in government area of Bandung Regency, showed that government performance as follows: (1) the lacknes of communication effectiveness, (2) less work skill and knowledge,(3) unappropiate interpretation about the assigment of bereaucrate role and fucntion, (4)unappropriate work motif as a bereaucrate , (5) different perseption on "should be followed" rule, (6) different perception on ongoing rule enforcement, (7) unusually initiative taking, (8) get used to with instruction communication form, (9) less communication transparency moreover tend to be closed communication, (10) unsupported work culture to create initiative and creative, (11) less responsibility, (12) less responsivity towrad those overall components was surprisingly government performance. The research conclusion indicated that bereaucrate behavior and communication situation positively influence regional government performance. It meant if the researcher wanted to increase government performance, we should paid more attention to developing bereacrete behavior and communication situation in the government site. sggested ...

Abstrak :
Transparansi telah menjadi suatu instrumen desain yang telah digunakan oleh beberapa arsitek seperti Le Corbusier dan IM Pei. Phenomenal Transparency adalah salah satu cara untuk memberikan efek multiplikasi dari sebuah makna di dalam fasad bangunan untuk menciptakan dialog antara bangunan dan pengamat. Studi dari Phenomenal Transparency tidak dapat dipisahkan oleh pengertian tentang sebuah fasad, baik yang kontekstual maupun fasad yang tidak kontekstual. Sebuah fasad, dengan unsur Phenomenal Transparency di dalamnya, akan menjadi sebuah stimulasi visual dengan figur yang bersinggungan serta elemen yang saling berinteraksi. Proses mengidentifikasi dimulai dengan menganalisis tentang transparansi, kedalaman visual, dan garis garis yang meregulasi sebuah fasad bangunan dalam bentuk Formal Analysis. Formal Analysis ini diformulasikan dari Villa Garches karya Le Corbusier, baik secara subjektif dan objektif. Formal Analysis ini akan menjadi dasar dari desain yang berhubungan dengan proporsi, ritme, kedalaman, dan motif arstiektural yang nantinya akan mengedepankan artistry dan keorisinalitas matematikal dari sebuah karya fasad. ...... Transparency has been used as an instrument of design by several architects in the past by the likes of Le Corbusier and IM Pei. Phenomenal Transparency is a way to convey multiplication of meaning in the façade to create a dialogue between the observer and the building. The study of phenomenal transparency is inseparable from the understanding of façade, whether a contextual or autonomous façade. A façade, along perception with Phenomenal Transparency embedded, is expected to stimulate visually with its overlapping figures and interpenetrating elements. The process of dissection begins with identifying transparency, visual depth, and regulating lines of a project in the form of formal analysis. Formal analyses are drawn from Le Corbusier's Villa Garches, both subjectively and objectively. The formal analyses, later on the process, set the ground rules regarding the proportion, rhythm, depth, and architectural pattern that later will define the artistry and mathematical ingenuity of the façade produced for an architectural mixed use building in Perth, Australia.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis Good Corporate Governance, khususnya perihal informasi dan transparansi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Seiring dengan meningkatnya penyampaian informasi serta transparansi, maka suatu institusi telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa acuan utama PT. PLN (Persero) dalam menjamin pengungkapan informasi serta transparansi yaitu melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 501.K/DIR/2012, sehingga seluruh jajarannya akan dijamin dalam keterbukaan informasi maupun transparansinya, dan sedikit kekurangan yang dilakukan yaitu terletak pada kebijakan pengelolaan website dan penyebaran informasi Job Posting. ......This thesis discusses the analysis of Good Corporate Governance, especially regarding information and transparency carried out by Pt. PLN (Persero). Along with the increasing delivery of information and transparency, an institution has implemented Good Corporate Governance well. The results of this study indicate that the main reference Pt. PLN (Persero) in ensuring the disclosure of information and transparency, namely through the Decree of the Board of Directors of PT PLN (Persero) Number 501.K/DIR/2012, so that all staff will be guaranteed information disclosure and transparency, and a slight deficiency that is carried out lies in the website management policy and dissemination of Job Posting information.

Abstrak :
Tesis ini membahas implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan program Jamkesmas di dinas kesehatan dan KB Kabupaten Tapanuli Selatan selama Tahun 2008. Implementasi prinsip-prinsip good governance merupakan cara untuk mewujudkan pengelolaan Jamkesmas dan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa para stakeholder seharusnya melaksanakan Jamkesmas dengan lebih bertanggungjawab secara moril karena menyangkut hak pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sebaliknya masyarakat miskin itu juga diharapkan lebih partisipatif lagi atau tidak apatis sehingga ada keijasama yang baik antar pemerintah dan masyarakat......This thesis discusses the implementation of good governance principles in the implementation of the Jamkesmas program in the health and family planning offices of South Tapanuli Regency during 2008. The implementation of good governance principles is a way to realize good Jamkesmas management and health services for the poor. This research is a qualitative research with the type of descriptive research. The results of the study suggest that stakeholders should implement Jamkesmas with more moral responsibility because it involves the right to health services for the poor, on the other hand the poor are also expected to be more participative or not apathetic so that there is good cooperation between the government and the community.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kehidupan seluruh masyarkat di seluruh dunia juga mempengaruhi Ibukota Indonesia, DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa mengatur seluruh masyarakatnya agar bisa hidup sesuai dengan protokol kesehatan dan mengurangi penyebaran infeksi Covid-19 yang sangat cepat. Dalam hal ini, informasi protokol kesehatan menjadi sangat penting agar bisa diterapkan oleh seluruh masyarakat. Penyebaran informasi yang dilakukan oleh media sosial milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa dilakukan dengan baik agar masyarakat dapat paham dan menjalankan peraturan atau kebijakan yang dibuat. Penelitian ini mengambil kasus Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 dengan menganalisa 3 variabel, Kepuasan, Transparansi dan Interaktivitas. Metode kualitatif dilakukan dengan penyebaran kuesioner untuk menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penting dalam penelitian ini adalah interaktivitas merupakan variabel dominan yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ......The Covid-19 pandemic which has affected the lives of all people around the world has also affected Indonesia's capital city, DKI Jakarta. The DKI Jakarta Provincial Government must be able to regulate all of its people so that they can live according to health protocols and reduce the very fast spread of Covid-19 infections. In this case, information concerning health protocol becomes very important so that it can be applied by all communities. The spread of information carried out in social media belonging to the DKI Jakarta Provincial Government must be done well so that the public can understand and implement the regulations or policies that has been made. This research takes the case of public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta in tackling Covid-19 by analyzing 3 variables, Satisfaction, Transparency and Interactivity. Qualitative methods are carried out by distributing questionnaires to answer research questions. An important finding in this study is that interactivity is the dominant variable affecting public trust in the Provincial Government of DKI Jakarta.