Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan Dana Jaminan Sosial DJS . BPJS Ketenagakerjaan dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola DJS yang bersumber dari iuran masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode yang digunakan ialah kuesioner dan wawancara secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di BPJS Ketenagakerjaan. ......The purpose of this study is to determine whether the application of accountability and transparency principles applied by BPJS Ketenagakerjaan affects the level of public trust, especially those associated with the management of Social Security Fund DJS . BPJS Ketenagakerjaan is trusted by the Government to manage the fund sourced from community contributions. This research is a quantitative descriptive research. The methods used are questionnaires and in depth interviews. The results obtained that the application of the principle of accountability and transparency has possitive effect on the level of public trust in BPJS Ketenagakerjaan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui praktik akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh beberapa lembaga amil zakat di Jakarta dan sekitarnya (PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, dan LAZISMU) dan untuk mengetahui bagaimana persepsi pemberi dana terhadap praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat. Akuntabilitas dan transparansi dalam penelitian ini difokuskan pada administrasi, keuangan dan program. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan jika akuntabilitas dan tranparansi lembaga amil zakat dalam hal administrasi, keuangan, dan program sudah cukup baik. Namun dalam pengelolaannya masih banyak karyawan yang mempunyai tugas ganda, dan belum adanya sanksi/peraturan jelas akan tindak korupsi.Selain itu berdasarkan persepsi pemberi dana, praktik akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan lembaga amil zakat sangatlah penting.

---

This research aims to determine the accountability and transparency practices undertaken by some zakat institutions in Jakarta and surrounding areas and to find out how the perception of donors on the practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions. Object of the research are PKPU, Dompet Dhuafa, LAZISNU, and LAZISMU. Accountability and transparency in this research focus on administrative, financial and program. The method used in this research is descriptive qualitative data collection through interviews, observation and questionnaires. Results show if accountability and transparency zakat institutions in administration, finance, and the program is good enough. However, the management is still a lot of employees who have the dual task and the lack of sanctions / regulations would expressly corruption. Beside that based on the perception of donors, practice of accountability and transparency in the management of zakat institutions is essential.

Abstrak :
ABSTRAK
Australia salah satu negara demokrasi yang sudah menjadi panutan dan selalu bangga merayakan demokrasi mereka. Tetapi, diabad 21 ini pemikiran rakyat Australia akan demokrasinya sudah mulai kehilangan arah. Ini semua terjadi karena kurangnya pengenalan tentang demokrasi kepada warga negaranya terutama kaum muda. Pemerintah Queensland melihat masalah ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan kembali tentang demokrasi Australia kepada masyarakat Queensland. Proposal pun dibuat untuk memfasilitasi masyarakat Queensland dengan sebuah tempat dimana mereka dapat berkumpul dan merumuskan kembali visi demokrasi yang baru. Tempat ini akan dinamakan Hall Demokrasi atau Hall of Democracy. Hall Demokrasi ini terletak diantara Jalan William, Alice, George dan yang memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkumpul, merumuskan, mendebatkan, dan mendiskusikan tentang demokrasi di satu tempat. Hall demokrasi yang baru menyimbolkan keadilan, persatuan, perbedaan dan transparansi. Untuk mencapai tujuan demokrasi, hall ini akan mengimplementasikan luxfer prism yang baru diciptakan yang akan menjadi simbolisasi pemikiran akan cahaya and demokrasi. Hall ini akan dilihat sebagai tengkorak kristal yang indah kemilau, sebuah berlian yang muncul dari bumi.

---

ABSTRAK
Australia has been one of the role model of democratic country and the country always proudly celebrates their democracy. However, in 21st century Australia rsquo s idea of democracy is starting to lose its way. This happen because the lack of introduction of democracy to people of Australia especially young people. Queensland Government sees this problem as an opportunity to reintroduce Australian democracy to people of Queensland. A proposal is made to facilitate people of Queensland a place where everyone can come and reformulate a new vision of democracy, this place will be called Hall of Democracy. The Hall of Democracy is located between William, Alice, George and Margaret street and next to it stood government building and parliament house where it gives an opportunity for government and its people to gather, formulate, debate and discuss about democracy together in one place. The new Hall of Democracy will have the symbol equity, inclusion, diversity and transparency. To achieve the aims of democracy the hall will have to implement a reinvent of luxfer prism glass that will be a symbolization of an idea of light and democracy. This hall will be seen as a crystal skull, a beautiful sparkling and highly faceted diamond that appear as if it is erupted from the earth.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan yakni Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat transparansi Badan Publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi UU KIP telah dilakukan pada Diskominfotik DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini dikarenaka terdapat hambatan seperti penggunaan Sumber Daya Manusia SDM , kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

---

This thesis discusses about the implementation of Policy on Public Information Openness at Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik plays an important role in providing information services needed by the community. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method through in depth interview and literature study. Disclosure of information is an effort to see the transparency of Public Agency. The results of the study show that the implementation of UU KIP has been done on Diskominfotik DKI Jakarta has not completely run well so that need to do an improvement. This is because there are obstacles such as the use of Human Resources HR , socialization activities and inter agency coordination.

Abstrak :
Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan. ......From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company.

Abstrak :
Administrasi desa dalam dekade terakhir memiliki perkembangan yang relatif maju dalam berbagai aspeknya. Setidaknya apa yang kemudian disebut dengan alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu wujud dari kemajuan tersebut.

Abstrak :
Pelaksanaan kampanye komunikasi transparansi informasi berawal dari dorongan situasi internal dan eksternal yang menuntut keterbukaan informasi publik untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik. Fungsi PR Pemerintah dalam melaksanakan kampanye komunikasi tersebut dijalankan oleh Kemkominfo dengan menggunakan kekuatan dan potensinya sebagai lembaga yang kredibel, memiliki sumberdaya dan anggaran yang mendukung. Berdasarkan tahap perencanaan kampanye dari Gregory (2000), Kemkominfo telah melakukan perencanaan yang cukup baik. Perumusan panduan pesan, strategi, taktik dan analisis khalayak yang dilakukan sudah baik dan mampu diarahkan pada pencapaian tujuan yang efektif. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang dinilai masih kurang, diantaranya perumusan tujuan yang dilakukan terlalu melebar dan tidak fokus, tidak adanya tema kampanye sebagai dasar pembentukan variasi pesan, serta kurang detilnya perumusan waktu kampanye komunikasi. ...... Information Transparency Communication Campaign was started from the push of internal and external situation which demanding public information openness to support a good governance. Government PR function which is held by Ministry of Communication and Information Technology has shown strength and opportunity as a credible institution, with good human resources and sufficient budget. Based on campaign planning stages by Gregory (2000), Ministry of Communication and Informatics has made a good communication campaign plan. The message guideline, strategy, tactics and audience mapping were well-formulated, and could give strong impact to effectiveness of the campaign. But however, there are the things that should be improved. The goals formulation were too wide and unfocused, the campaign had no theme, and the time formulation were less-detailed.

Abstrak :
ABSTRAK
Anggaran yang sangat besar dan trend peningkatan pengadaan barang/jasa dengan Katalog Elektronik apakah menjadikan pelaksanaan e-Purchasing dengan Katalog Elektronik ini mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan efisiensi, efektifitas dan transparansi. Structural Equation Modelling SEM dipilih untuk analisis faktor dan analisis jalur. Dari angka loading factor yang dihasilkan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukan hubungan antara Efisiensi dengan Kinerja Pengadaan dengan Katalog Elektronik menunjukan hasil yang positif dan signifikan dengan nilai t-value sebesar 3,14. Sementara itu konstruk laten Efektifitas dan Transaparansi memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan. Nilai t-value dari konstruk efektifitas sebesar 1,35 dan t-value dari konstruk transparansi bernilai 1,43. Kata Kunci: Katalog Elektroni; Efisiensi; Efektifitas; Transparansi

---

ABSTRACT
The large budget in the procurement and the growth of the trend in procurement with Catalogue Electronic what made the implementation of e Purchasing by Electronic Catalogue has a positive and significant impact on the improvement of the efficiency, effectiveness and transparency. Structural Equation Modelling SEM is selected for the factor analysis and path analysis. Loading factor of the numbers generated are used to answer research questions. The results obtained with Performance Procurement Efficiency with Electronic Catalogue shows positive and significant with a t value of 3.14. Meanwhile latent constructs Effectiveness and Transparency have a positive relationship but not significant to the procurement performance. T value of the effectiveness construct is 1,35 and t value of transparency is 1,43. Key Word Electronic Catalogue Efficiency Effectiveness TransparencyJournal of Economic Literature JEL Classification H57