Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa penelitian telah mempelajari bahwa pelanggaran dari leading brand dan manajemen subkontraktor menyebabkan pelemahan hak-hak pekerja garmen dalam Global Value Chain. Sayangnya, sedikit penelitian yang meneliti bagaimana pemerintah daerah juga berperan mengurangi hak perlindungan pekerja garmen dalam rantai nilai global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistansi buruh garmen PT GSS terhadap pemerintah daerah dan manajemen ketika menuntut penegakan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kombinasi tindakan pemerintah daerah dan pengusaha telah mengembangkan rezim produksi di PT GSS, serupa dengan konsep global fragmented despotism. Penelitian ini telah menemukan bahwa negara melalui pemerintah daerah memfasilitasi despotisme dalam rezim produksi dengan peraturan yang mengakomodasi PHK sepihak, menghapus kenaikan upah minimum, dan kurang berjalannya fungsi pengawasan. Konsekuensi dari peran negara tersebut menyebabkan perusahaan melemahkan resistansi pekerja dengan membentuk serikat tandingan, sistem kejar target, watak keras manajemen, dan sistem No Work No Pay. Para buruh melawan despotisme yang terfragmentasi ini dengan berbagai aksi protes di tempat kerja dan kampanye internasional.

---

Some studies have studied that violations of the leading brands and subcontractor management cause the weakening of garment workers' rights in the Global Value Chain. Unfortunately, little research examines how local governments also play role in reducing the protection rights of garment workers of global value chain. This study aims to examine the resistance of PT GSS garment workers to the local government and their employers when demanding the enforcement of their labor rights. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through interviews and observation. A combination of local government and employer actions has developed a production regime at PT GSS, similar to a globally fragmented despotism concept. This research has found that state through local governments facilitate despotism in the production regime by regulations that accommodate arbitrary layoffs, eliminate minimum wages’ increase, and lack of functioning of a supervisory function. The consequences of the state’s role caused company weakens workers' resistance by forming counter-unions, target-chasing systems, management's intransigence, and No Work No Pay system. The workers resisted this fragmented despotism with various kind of protest actions at the workplace and international campaigns."

"Serikat buruh merupakan organisasi kelas buruh yang dalam sejarahnya sudah menjadi alat perjuangan untuk menuntut berbagai hak-nya. Namun, dengan semakin terlibatnya perempuan di dalam proses produksi di tempat kerja, sebuah serikat buruh harus semakin sadar akan permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh buruh perempuan yang secara khusus hanya akan bisa dirasakan oleh mereka. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sebuah serikat buruh yang sadar akan permasalahan perempuan dalam sebuah konflik hubungan industrial akan memiliki posisi yang berbeda dengan serikat buruh lainnya dalam melihat sebuah kasus konflik hubungan industrial yang sama. Sebagai contoh yang akan diangkat, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana serikat buruh SBGTS-GSBI dapat memiliki posisi terhadap PHK massal di PT Panarub Dwikarya yang berbeda dibanding rekan satu pabriknya seperti SPN dan SPI. Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Perspektif gender menjadi variabel dependen, dan konflik hubungan industrial menjadi variabel independen dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan dan dijabarkan adalah data primer dalam bentuk hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari rilis-rilis tuntutan serta posisi SBGTS-GSBI di laman-laman milik GSBI di internet. Perspektif gender menjadi aspek yang penting dalam melihat bagaimana SBGTS-GSBI dan serikat lainnya menjadi berbeda dalam posisi mereka terhadap kasus PHK massal di PT Panarub Dwikarya.

---

Trade union is an organization of the working class that had been the tools of struggle used by them throughout history, to demand the fulfilment of the workers’ rights and needs. But, with the increasing involvement of women in labor inside workplaces, unions have to be more aware and conscious of the problems revolving around women, which only them can specifically feel. This research was done to examine how a union which are aware of gender-based problems, would fare differently in response to industrial relations conflict compared to those who doesn’t have such awareness. For the purpose of this research, the researcher will be examining the case of mass lay off in PT Panarub Dwikarya and how a union called the SBGTS-GSBI was able to react differently in terms of their position to the termination of employment, or lay off, compared to their counterparts like the SPI and SPN. The methods used for this research is the qualitative research method. Gender perspective is the independent variable of this research, whereas industrial relations conflict is the dependent variable. The data gathered were the primary data consisting of interview results and secondary data gathered from various pages and websites containing the position of SBGTS-GSBI regarding the mass lay-off in PT Panarub Dwikarya"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan Upah terhadap fluktuasi aliran Foreign Direct Investment (FDI) pada sektor industri di Pulau Jawa dengan menggunakan metode regresi data panel pada kurun waktu tahun 2005-2014. Dari hasil penelitian terbukti bahwa variabel upah (minimum dan relative) tidak signifikan mempengaruhi aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa. Sedangkan variabel infrastruktur (panjang jalan dan distribusi listik), maupun ukuran pasar (infrastruktur perdagangan) berpengaruh signifikan terhadap aliran FDI pada sektor industri di Pulau Jawa.

---

This research aims to analyze the impact of policy related to setted the wage on fluctuation of Foreign Direct Investment (FDI)  inflow on Industry Sector in Java Island which used regression Panel Data as the method during period 2005-2014. As the result, wage is not significantly affecting, while infrastructure (length of road and electricity distribution), moreover market size (trade infrastructure) showing the reverse impact."