Beberapa penelitian telah mempelajari bahwa pelanggaran dari leading brand dan manajemen subkontraktor menyebabkan pelemahan hak-hak pekerja garmen dalam Global Value Chain. Sayangnya, sedikit penelitian yang meneliti bagaimana pemerintah daerah juga berperan mengurangi hak perlindungan pekerja garmen dalam rantai nilai global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji resistansi buruh garmen PT GSS terhadap pemerintah daerah dan manajemen ketika menuntut penegakan hak-hak pekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Kombinasi tindakan pemerintah daerah dan pengusaha telah mengembangkan rezim produksi di PT GSS, serupa dengan konsep global fragmented despotism. Penelitian ini telah menemukan bahwa negara melalui pemerintah daerah memfasilitasi despotisme dalam rezim produksi dengan peraturan yang mengakomodasi PHK sepihak, menghapus kenaikan upah minimum, dan kurang berjalannya fungsi pengawasan. Konsekuensi dari peran negara tersebut menyebabkan perusahaan melemahkan resistansi pekerja dengan membentuk serikat tandingan, sistem kejar target, watak keras manajemen, dan sistem No Work No Pay. Para buruh melawan despotisme yang terfragmentasi ini dengan berbagai aksi protes di tempat kerja dan kampanye internasional.

---

Some studies have studied that violations of the leading brands and subcontractor management cause the weakening of garment workers' rights in the Global Value Chain. Unfortunately, little research examines how local governments also play role in reducing the protection rights of garment workers of global value chain. This study aims to examine the resistance of PT GSS garment workers to the local government and their employers when demanding the enforcement of their labor rights. This research uses a qualitative method with a case study approach, collecting data through interviews and observation. A combination of local government and employer actions has developed a production regime at PT GSS, similar to a globally fragmented despotism concept. This research has found that state through local governments facilitate despotism in the production regime by regulations that accommodate arbitrary layoffs, eliminate minimum wages’ increase, and lack of functioning of a supervisory function. The consequences of the state’s role caused company weakens workers' resistance by forming counter-unions, target-chasing systems, management's intransigence, and No Work No Pay system. The workers resisted this fragmented despotism with various kind of protest actions at the workplace and international campaigns.