Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis, bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, pemasok kebutuhan bahan bakar domestik dan bahan baku industri, namun diharapkan juga harus dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatkan kapasitas nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh industri minyak dan gas bumi dalam mendukung upaya tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot kriteria dan subkriteria kemudian menentukan peringkat strategi terhadap peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Kemudian untuk mendapatkan tujuan tersebut telah dilakukan wawancara terstruktur dengan pakar dibidang TKDN pada kegiatan usaha hulu migas. Penelitian ini menghasilkan dua belas kriteria yang terkait untuk menyukseskan peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di kegiatan usaha hulu migas. Terdapat enam belas strategi yang berpengaruh dan setelah dilakukan pemeringkatan strategi yang paling berpengaruh yaitu peran serta pemerintah dalam menetapkan fokus bidang keilmuan penduduknya ke ilmu terapan dan membangun SDM sesuai dengan kebutuhan terkini pasar global di level medium dan high skill. ......Oil and gas is a very strategic natural resource, not only as a source of state revenue, supplier of fuel needs of domestic and industrial raw materials, but it is also expected to be able to create a chain effect for enhancing national capacity. Therefore we need a strategy to exploit the opportunities created by the oil and gas industry to support this effort. Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to get the weights of criteria and sub-criteria and then rank the performance improvement strategy against Local Content Achievement by using Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). To get that goal, structured interviews with experts in the field of Local Content in the upstream oil and gas business activities has been conducted. This research resulted in twelve criteria relating to the success of the performance improvement of Local Content achevement in the upstream oil and gas business activities. There are sixteen strategies that affect and after the ranking of the most influential strategy is the role of government in setting the focus of scientific fields of applied sciences to the population and to develop human resources in accordance with the current needs of the global market in the medium and high skill level.

Abstrak :
Kemajuan industri ICT di Indonesia lebih berperan menjadi pendorong ekonomi konsumsi daripada ekonomi produksi, Perangkat ICT buatan Indonesia hanya mengisi pasar sebesar 0.8%. Melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), pemerintah berharap akan menggiatkan usaha lokal dan membentuk ekosistem industri manufaktur baru, yang diharapkan menjadi cikal bakal bangkitnya kembali industri nasional. Namun Sistem perhitungan TKDN yang ada belum memperhitungkan komponen brainware dan inovasi dengan prosentase yang proporsional sehingga kurang maksimal dalam mengembangkan industri dan menumbuhkan ekosistem seperti yang dicitakan pada tujuan kebijakan. Melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Gap Analysis untuk mengevaluasi regulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) diketahui bahwa kebijakan yang ada perlu diperbaiki kinerjanya dengan menambahkan unsur brainware dan melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi rumusan TKDN perangkat telekomunikasi dengan formula baru ditambahkan komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan pembobotan software sehingga mampu memberikan prosentase brainware yang proporsional. ......The ICT industry's progress in Indonesia tend to drive economic consumption than production, Indonesia-made ICT device simply fill market share only 0.8%. The Indonesian government hopes that the regulation of Domestic Content Level will encourage local businesses and will establish new manufacturing ecosystem, which is expected to be the forerunner of the revival of the national industry. However, the existing regulation of Domestic Content Level has not considered brainware aspect and innovation in a proportional percentage, then induce lower growth of industrial and the ecosystem support. Indepth interview and Gap Analysis method is used to evaluate government regulation of Domestic Content Level, and known that the existing policy needs to be improved by adding an element of brain-ware and monitoring policy implementation. Recommendations formulation of TKDN for telecommunications equipment added component of Intellectual Property Rights (IPR) and the weighting software, so as to provide a proportionate percentage of brainware factor.

Abstrak :
Untuk melindungi dan meningkatkan nilai sumber daya energi dan mineral, Indonesia mengeluarkan aturan local content requirement berupa persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM pada sektor minyak dan gas serta sektor mineral dan batubara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hukum WTO mengatur mengenai local content requirement sebagai hambatan perdagangan non-tarif dan apakah peraturan-peraturan local content requirement yang dikeluarkan oleh Indonesia bertentangan dengan prinsip national treatment ditinjau dari perjanjian-perjanjian multilateral WTO dan putusan-putusan panel Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, dapat disimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian WTO seperti GATT, TRIMS, SCM Agreement, dan GATS melarang tindakan yang mendiskriminasi barang dan/atau jasa luar negeri dibandingkan dengan barang dan/atau jasa dalam negeri, dan dikuatkan pula oleh putusan panel DSB pada kasus LCR seperti Turkey – Rice dan Canada – Autos. Dengan demikian, maka Permen ESDM yang mensyaratkan penggunaan kandungan lokal dan memberikan preferensi harga bagi produk yang mencapai persentase TKDN tertentu tidak sesuai dengan hukum WTO...... In order to protect and add value to its energy and mineral’s resources, Indonesia issued some regulations related to local content requirements (TKDN) through the Minister of Energy and Mineral Resources’ (MEMR) Regulations in oil and gas sector and minerals and coal sector. This research’s purpose is to analyze WTO rulings about local content requirements as a non-tariff barrier and to determine whether aforesaid Indonesian local content requirement is in violation with WTO national treatment principle in terms of WTO multilateral agreements and WTO Dispute Settlement Body (DSB) reports. Based on this normative legal research, it can be concluded that WTO Agreements such as GATT, TRIMS, SCM Agreement, and GATS prohibit any discriminative measures towards foreign content compared to local content, and DSB Panel upheld this within LCR cases such as Turkey – Rice and Canada – Autos. Therefore, MEMR Regulations about any requirements to use local contents and price preferences given to products containing specific percentage of local products are prohibited by WTO Laws.

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan teknologi 4G LTE menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memberlakukan kewajiban TKDN pada perangkat telekomunikasi 4G LTE. Pemerintah mewajibkan perangkat terminal pengguna 4G LTE untuk memenuhi persentase penggunaan komponen lokal sebesar 20 dan meningkat menjadi 30 mulai Januari 2017 untuk 4G FDD-LTE dan Januari 2019 untuk 4G TDD-LTE. Pada Juli 2016 Kementerian Perindustrian menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang tata cara penghitungan TKDN untuk telepon genggam, komputer tablet, dan komputer genggam dengan memasukkan komponen aplikasi dalam penghitungan TKDN dan memberlakukan skema TKDN hardware atau TKDN software, serta TKDN investasi. Dengan adanya perubahan tata cara penghitungan TKDN pada 3 komoditas, maka perlu dilakukan analisis terhadap implementasi TKDN untuk melihat kesiapan industri dalam memenuhi peningkatan persentase TKDN 4G LTE menjadi 30 pada Januari 2017 serta menentukan tindakan untuk mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan TKDN.Melalui indepth interview pada pemangku kepentingan dari pemerintah, industri, asesor, dan praktisi diperoleh informasi tentang implementasi TKDN 4G LTE dari sisi kebijakan, industri manufaktur, pengembangan, aplikasi, dan investasi, yang kemudian dianalisis menggunakan gap analysis untuk merumuskan tindakan korektif. Penelitian menganalisis tata cara penghitungan TKDN dengan Regulatory Impact Analysis dan menghasilkan usulan Solusi Alternatif dengan perubahan pada ketentuan komponen investasi, prasyarat dan penghitungan komponen aplikasi, serta penilaian melalui pre-assessment dan post-assessment untuk monitoring.

---

ABSTRACT
The development of 4G LTE has become a momentum for the Indonesian government to impose the obligation of Local Content Level LCL on 4G LTE equipments. The government requires that 4G LTE subscriber station to meet the percentage for local component usage by 20 and increases to 30 in January 2017 for 4G FDD LTE and January 2019 for TDD LTE 4G. In July 2016 the Ministry of Industry issued a Minister Decree No. 65 M IND PER 7 2016 regarding the LCL calculation method for mobile phone, tablet computer, and handheld by including application component in the calculation and introducing LCL scheme of hardware and software, as well as LCL based on investment. With the amendment of LCL calculation method on these three commodities, it is necessary to analyze the implementation of the LCL to see the readiness of the industry to meet the increasing percentage of 4G LTE LCL to 30 in January 2017 and to determine the actions to overcome the obstacles in reaching LCL rsquo s objectives.Through in depth interview on stakeholders from regulator, industry, assessor, and practitioner, information about the implementation of LCL 4G LTE rsquo s policy, manufacturing, design house, application, and investments were obtained, which were then analyzed using gap analysis to formulate corrective actions. This research analyzed the LCL calculation method with Regulatory Impact Analysis and developed the Alternative Solution as its result with amendment on the provisions of the investment component, prerequisite and calculation method for application component, as well as the assessment through the pre assessment and post assessment for monitoring.

Abstrak :
Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara. ......As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state.

Abstrak :
Penggunaan produk dalam negeri pada sektor Minyak dan Gas Bumi ditargetkan pemerintah terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan belanja di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, kemampuan dan daya saing industri dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri tercermin pada capaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada industri barang dan jasa penunjang minyak dan gas bumi. Pada penelitian ini dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian TKDN. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan capaian TKDN telah diidentifikasi. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar faktor. Telah dilakukan wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar dibidang TKDN. Penelitian ini menghasilkan sebelas hipotesa atas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan TKDN yaitu kebijakan, peran pemerintah, peran KKKS, kemampuan industri, infrastruktur pendukung dan peningkatan TKDN. ......The use of domestic products in the oil and gas sector targeted by the government continue to increase regarding oil and gas sector expenditure. It is intended to enhance the growth, capabilities and competitiveness of domestic industries. Increased use of domestic products is reflected on the achievements of local content in industrial goods and services supporting the oil and gas. In this research, performed the analysis of factors affecting the increasing of local content. Factors that could affect improvement of local content has been identified. Structural Equation Modelling (SEM) was used to analyze the relationship and influence between factors. Researchers have conducted structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) by local content experts in the oil & gas sector. This research resulted in eleven hypotheses on the factors affecting the increase in local content : policy, the role of government, the role of oil companies, the ability of the industry, supporting infrastructure and improvement of local content.

Abstrak :
Swab stick adalah alat pengambilan sampel virus melalui penyapuan jaringan lunak pada bagian hidung. Alat ini yang masih import, menjadi kristis saat kekurangan ketersediaan dalam negri Indonesia saat pandemik Covid-19 lalu. Oleh karena itu, Universitas Indonesia melalui Research Center for Biomedical Engineering, FTUI melakukan kolaborasi dengan empat industri lokal, dalam pengembangan dan produksi swab stick dalam negri, dengan mengacu ISO 13485:2016, peralatan kesehatan sistim manajemen kualitas – persyaratan untuk tujuan regulasi. Industri yang dilibatkan, telah memiliki pengalaman panjang dalam produksi bahan baku polimer, pemrosesan plastik, teknologi flocking dan pengemasan medis, untuk keyakinan pencapaian jaminan kualitas swab stick yang sesuai dengan produk yang ada. Laporan ini mendeskripsikan jaminan kualitas desain, purwarupa dan produksi swab stick. Rangkaian pengujian berupa uji geometri, tarik, kelekatan penyapu, permukaan, penyerapan sapuan dan residu paska produksi. Kerja pengembangan menghasilkan produk swab stick dengan kekakuan 400 MPa, lengkungan pada 15 N, kerapatan 1,5-2,5 Dtex, sudut kontak air 78 derajat dan penyerapan air 25-35 mikro Liter. Lebih lanjut, tidak ditemukan residu bahan beracun pada produk. Produk swab stick yang berkualitas tersebut diharapkan sebagai produk nasional yang mendekati 100% TKDN dalam rangka meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan, terutama menghadapi COVID-19 di Indonesia. Produk ini secara formal didaftarkan dengan nama dagang Sterilized Nasopharynx Swab Stick HS 19 ......Swab sticks are a means of sampling a person by swabbing the nasopharyngeal pathway. This tool is at a critical point, where domestic availability in Indonesia is lacking because it is purely dependent on foreign supplies during the coronavirus disease 2019 pandemic. Therefore, a collaboration of national companies and the Research Center for Biomedical Engineering, Universitas Indonesia, addressed this scarcity by producing a national swab stick. Since there was no swab stick manufacturer in Indonesia, the production referred to ISO 13485:2016. The companies contributing have strong experience in resin production, plastic processing, flocking technology, and medical packaging to ensure the product quality. We propose a series of measurements, and have conclude that the product has stiffness around 400 MPa, deflected at 15N, a density of 1.5–2.5 Dtex, water contact angle at 78 degrees, and adsorbsivity around 25–35L of liquid water. Moreover, there was no any residual toxic substance around the flocked swab. These qualities shall be developed further into a national product with nearly 100% local content in order to increase availability of the national medical device and fight COVID-19 in Indonesia. The product was formally registered under the trade name Sterilized Nasopharynx Swab Stick HS 19.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai Analisis Yuridis Penerapan Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) Terhadap Pelaksanaan Persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Dalam Sektor Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan dalam sektor Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari belanja Pemerintah Indonesia berdasarkan justifikasi cost recovery sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No.12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Jumlah Kontrak Bagi Hasil, sehingga ketentuan Pasal III GATT 1994 sebagai salah satu rujukan dalam Pasal 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) dapat dikesampingkan dan gugur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal III. 8 GATT 1994. Oleh sebab itu kebijakan TKDN dalam sektor minyak dan gas bumi dapat dimaksimalkan guna memajukan perekonomian dan menyejahterakan Bangsa Indonesia. ......This thesis discusses the Juridical Analysis of the Application of Article 2.1 Agreement On Trade-Related Investment Measures (TRIMS) on the Implementation of Domestic Component Level Requirements (TKDN) in the Oil and Gas Sector in Indonesia. This research is juridical normative. The results of this study conclude that the provisions of the Domestic Component Level (TKDN) required in the Oil and Gas sector as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 of 2013 concerning the Use of Domestic Products in Upstream Oil and Gas Business Activities is part of the Indonesian Government's expenditure based on cost recovery justification as stated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 12 of 2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 08 of 2017 concerning the Number of Production Sharing Contracts, so that the provisions of Article III of the GATT 1994 as one of the references in Article 2.1Agreement On Trade-Related Investment Measures(TRIMS) can be waived and invalidated based on the provisions stipulated in Article III. 8 GATT 1994. Therefore, the TKDN policy in the oil and gas sector can be maximized in order to advance the economy and prosper the Indonesian nation.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization. ......This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study. The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO). ......This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO).