Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO).

---

This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO).