Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kedudukan buruh dalam proses hubungan kerja akibat kepailitan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan juga ketenagakerjaan juga mengenal sejauh mana jaminan pembayaran upah atau uang pesangon bagi pekerja/buruh dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit dapat dijamin. Dengan demikian dapat mengetahui kemungkinan dapat didahulukannya hak buruh terhadap kedudukan hak-hak lain dalam kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Kepailitan, yang kemudian di analisa untuk menggambarkan secara tepat tentang kedudukan buruh dalam proses pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan.This legal writing is tended to observe bankruptcy legal impact to status of labour against the rights itself based on Law of 30/2004, Law of 13/2003 and other laws related. Research specification is Positive Law Inventory research that from point of view of approaching method is included in Normative Juridical Research. Data used is secondary. Data collecting technique is documentary research. Analytical technique used is Qualitative Normative analytical technique. Result of the research shows the possibility of how the rights could be the priority compare to other rights in creditor classification."

"Demosi merupakan sejenis sanksi/hukuman bagi pekerja/buruh yang prestasi kerjanya dinilai rendah oleh manajemen perusahaan, dimana dilakukan suatu pemindahan dalam suatu organisasi dari satu posisi ke posisi lainnya yang melibatkan penurunan kewenangan, tanggung jawab, status, fasilitas, bahkan gaji yang diperoleh oleh pekerja/buruh tersebut dari perusahaan. Adakalanya demosi dijatuhkan pada pekerja/buruh bukan karena prestasi kerjanya yang rendah, melainkan restrukturisasi departemen yang dilakukan perusahaan tempat pekerja/buruh bekerja. Apabila pekerja/buruh menolak penempatan barunya, perusahaan dapat melakukan suatu pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh tersebut.Penulis mencoba untuk menganalisa kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, agar diketahui pengaturan yang berlaku terkait pemutusan hubungan kerja akibat adanya demosi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yang diperoleh penulis adalah melalui penelitian kepustakaan dan wawancara dengan pejabat yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Penyelesaian Hubungan Industrial Secara Bipartit di Kementerian Tenaga Kerja. Penulis menemukan bahwa dalam kasus ini, perusahaan tidak mengatur mengenai demosi, sehingga keabsahan suatu demosi dalam putusan ini, tidak dapat dibenarkan. Suatu tindakan seperti demosi harus terdapat pengaturannya secara otonom, demi perlindungan pekerja/buruh.

---

A demotion is a compulsory reduction in an employee?s rank or job title within the organizational hierarchy of a company. Where usually involve a reduction of authority, responsibilities, status, facilities, and even payment. But, that usually not the case, a demotion could be imposed on a worker, whoses department within the company are going through a major restructuring. Because of that, a worker is demoted to a lower job title. If the worker refuse the demotion, the company could take action by terminating said worker.The author will try to analiyze such case based on the Indonesian labour act, to find regulation regarding termination of employment as a result of a demotion. The method use by the author is a normative juridical approach, in doing so the author use data from literature. The legal data are obtain through literary research and interviews with the Head of Bipartite Settlement of Industrial Relations in The Ministry of Manpower of Indonesia. The author found in this case, that the demotion is not regulated by the company?s regulation. In such case, the demotion that are imposed by the company are not allowed. Because such action, requiered to be regulated autonomously to protect workers interest."

"Skripsi ini membahas permasalahan mengenai penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pengunduran diri pekerja dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui tahapan perundingan tripartit, yakni melalui konsiliasi atau mediasi. Dalam hal proses konsiliasi atau mediasi tidak juga mencapai kesepakatan, maka salah satu atau para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dengan menyatakan putus hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan alasan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

---

This thesis discusses any problems about dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, and legal consideration of the Judges about resignation of worker in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg. This research used normative legal with descriptive analysis. In this research the author came to the conclusion that dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, shall be pursued in advance of bipartite negotiations by deliberation for consensus. If the negotiation does not reach an agreement, the parties can resolve by tripartite negotiation through conciliation or mediation. In the case of conciliation or mediation does not also reach an agreement, one of the parties can make efforts to settle to the Industrial Relations Court. Furthermore, that in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg the Judges had mistaken in giving legal consideration and apply the law by stating that the working relationship between the worker and the employer was broken off because the worker resigned of his own accord. Consideration of the Judges is contrary to the provisions of Article 162 of Act Number 13 of 2003 on Manpower."

"ABSTRAKNama:Kunto WibisonoNPM:1506780475Program Studi:Magister HukumJudul:Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Indonesia Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja di Kedutaan/Konsulat Asing di Wilayah Indonesia Studi Kasus Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 673 K/PDT.SUS/2012 Tesis ini membahas perlindungan terhadap pekerja Indonesia yang mengalami pemutusan hubungan kerja di Kedutaan/Konsulat asing yang berada di wilayah Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan ini dunia peradilan di Indonesia sudah mulai bersentuhan terhadap kekebalan diplomatik dari perwakilan diplomatik khususnya dalam perkara pemutusan hubungan kerja termasuk didalamnya adalah Putusan MA No. 673 K/PDT.SUS/2012. Timbul sebuah pertanyaan besar ketika menghadapi permasalahan tersebut, yurisdiksi negara manakah yang akan dipakai?. Terjadi perbedaan pendapat dalam menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa yurisdiksi kedutaan/konsulat asing lah yang berlaku dengan berlandaskan paham imunitas yang bersumber dari asas extrateritorialitas kemudian ada pendapat lain yang menyatakan yurisdiksi Indonesialah yang berlaku karena permasalahan ketenagakerjaan tidak termasuk hal ndash; hal yang dilindugi dalam imunitas perwakilan diplomatik asing. Pertanyaan lain yang kemudian timbul adalah apakah Pengadilan hubungan Industrial memiliki kewenangan dalam mengadili perkara yang melibatkan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat explanatoris dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja yang melibatkan pekerja Indonesia yang bekerja pada kedutaan/konsulat asing, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Tesis ini nantinya akan menguraikan dasar ndash; dasar hukum yang menyebabkan yurisdiksi Indonesia dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Tesis ini kemudian juga akan meguraikan bahwa terdapat sebuah celah dimana sebenarnya pengadilan hubungan industrial tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan pemutusan hubungan kerja antara pekerja Indonesia dengan perwakilan diplomatik asing. Kata Kunci :PHK, Kedutaan/Konsulat Asing, Yurisdiksi

---

ABSTRACTName Kunto WibisonoStudent Number 1506780475Program Magister of LawTittle Legal Protection for Indonesia Worker who Experiencing the Termination of Employment at the Foreign Embassy or Consulat in the territory of Indonesia Case Studies Supreme Court of Republic Indonesia Decision No. 673 K PDT.SUS 2012 This thesis discusses the protection of Indonesian workers who experiencing the termination of employment at the Embassy Consulate of foreigners residing in the territory of Indonesia. In recent years the court in Indonesia has begun to contact the diplomatic immunity of the diplomatic representation, especially in the case of termination of employment including the Supreme Court Decision No. 673 K PDT.SUS 2012. Arises a big question when faced with these problems, the jurisdiction of which country will be used . There is a difference of opinion in answering these questions. Some argue that the jurisdiction of the embassy consulate of foreigners who applies to understand the basis of the principle of immunity sourced extrateritorialitas theory. then there is another opinion that jurisdiction of Indonesia applicable because of employment issues are not included in the immunity of foreign diplomatic representatives. Another question which then arises is whether the Court of Industrial relations has the authority to prosecute cases involving foreign diplomatic missions. This thesis research method normative explanatoris with the intent to test the hypothesis that the jurisdiction of Indonesia can be used to resolve the case of termination of employment involving Indonesian workers who work at embassies consulates of foreign, this thesis uses data that is secondary legal materials that are primary , secondary and tertiary. This thesis will outline the basic basic legal cause Indonesian jurisdiction can be used to resolve the case of termination of employment between the worker Indonesia with foreign diplomatic representatives. This thesis then also be outline that there is a gap where the actual labor court has no authority to adjudicate disputes between the termination of employment of Indonesian workers with foreign diplomatic missions Keywords Termination of Employnment, Embassy Consulat, Yurisdiction "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yangmelakukan penolakan mutasi. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,khususnya Undang-Undang Ketenagakerjaan, tidak diatur mengenai penolakanmutasi sebagai salah satu alasan yang bisa digunakan pengusaha untuk melakukanpemutusan hubungan kerja dengan pekerja. Bahkan, perihal mutasi itu sendiri tidakdiatur di dalam peraturan perundang-undangan mana pun. Hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan haltersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pemberlakuanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi danalasan harus dijatuhkannya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yangmelakukan penolakan mutasi. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif yaitudengan cara menelaah norma hukum positif tertulis maupun tidak tertulis melaluipenelusuran kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diapatdisimpulkan bahwa terhadap pekerja yang melakukan penolakan mutasi, dapatdilakukan pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan pasal 161 ayat (1)Undang-Undang Ketenagakerjaan atau pasal 168 Undang-UndangKetenagakerjaan, tergantung dari pengaturan yang ada di dalam perjanjian kerja,perjanjian kerja bersama, atau peraturan perusahaan. Dapat disimpulkan juga,bahwa pemutusan hubungan kerja tersebut perlu dilakukan untuk menjaminkepastian hukum

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the termination of employment towards workers whorefuse to transfer. In valid legislation, especially the Manpower Act (Act Number13 Year 2003), refusal to be transferred is not stated as one of the reasons that canbe used by employers to terminate the employment of the workers. In fact,regarding the transfer itself is not regulated in any legislation. This raises legaluncertainty in its implementation. In this regard, the issues discussed in this thesisare the enforcement of the termination of employment towards workers who refuseto transfer and the reasons to terminate the employment of workers who refuse totransfer. The forms of this research is normative juridical, which examines thepositive legal norms, written or unwritten, through literature study and interviews.Based on the research results, it can be concluded that the workers who refuse to betransferred, his or her employment can be terminated by using article 161 paragraph(1) of the Manpower Act or article 168 paragrapgh (1) of the Manpower Act,depends on the existing regulation in the work agreement, the collective workagreement, or the enterprise rules and regulations. Also, it can be concluded thatthe termination of employment needs to be done to ensure legal certainty;;"

"Tulisan ini menganalisis bagaimana terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur, ketentuan penetapan Covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa terjadinya PHK dengan alasan Covid-19 sebagai force majeur dilakukan oleh Ramayana City Plaza terhadap 87 pekerjanya akibat pandemi virus corona. Ketentuan penetapan covid-19 dengan dalih force majeur sebagai faktor PHK dalam peraturan perundang-undangan tidak dijelaskan secara detail mengenai ketentuan maupun kategori suatu keadaan dikatakan sebagai force majeur, namun berdasarkan unsur dan karakteristik force majeur pandemi covid-19 merupakan suatu peristiwa yang dapat digolongkan dan termasuk dalam literasi force majeur yang bersifat temporer. Kondisi force majeur dapat menjadi pertimbangan dilakukannya PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 154A ayat (1) huruf D UU No. 6 Tahun 2023. Perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi covid-19 dengan alasan force majeur diatur dalam Pasal 156 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan dan Pasal 45 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 yang mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja. lebih lanjut perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak diatur dalam Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dan Pasal 17 PP 35 Tahun 2021 bahwa perusahaan wajib membayar ganti kerugian dan uang kompensasi kepada pekerja.

---

This paper analyzes how layoffs occur on the grounds of covid-19 as force majeur, provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations, and legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur. This paper is prepared using doctrinal research methods using a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study concluded that the occurrence of layoffs due to Covid-19 as a force majeur was carried out by Ramayana City Plaza on 87 workers due to the coronavirus pandemic. The provisions for determining covid-19 under the pretext of force majeur as a layoff factor in laws and regulations are not explained in detail about the provisions or categories of a situation said to be force majeur, but based on the elements and characteristics of force majeur, the covid-19 pandemic is an event that can be classified and included in force majeur literacy which is temporary. Force Majeure conditions can be a consideration for layoffs as stipulated in Article 154A paragraph (1) letter D of Law No. 6 of 2023. Legal protection of the rights of workers who experience layoffs due to the covid-19 pandemic for reasons of force majeur is regulated in Article 156 paragraph (1) of the Manpower Law and Article 45 paragraph (1) of PP 35 of 2021 which requires employers to pay severance pay and/or service period appreciation money and compensation money that workers should receive. Furthermore, legal protection for contract workers is regulated in Article 62 of the Manpower Law and Article 17 PP 35 of 2021 that companies are obliged to pay compensation and compensation money to workers."

"Tesis ini membahas mengenai perkara yang terjadi antara seorang Pekerja, yang merupakan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan sebuah Perusahaan Indonesia yang menyalurkan Pekerja pada sebuah perusahaan yang berkedudukan di Singapura dengan suatu Perjanjian Kerja, yang kemudian menempatkan Pekerja pada perusahaan lain di mana Pekerja pada akhirnya bekerja di Republik Pantai Gading, Afrika. Dalam kasus ini terhadap Pekerja pada akhirnya terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.Tesis ini memperlihatkan mengenai hubungan kerja, hubungan antara pihak ? pihak, pemutusan hubungan dan segala prosedurnya dikaitkan dengan kasus serta pelaksanaan penempatan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia, di mana terlihat perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dalam hal ini masih sangat lemah, sehingga diperlukan perhatian lebih terhadap perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, salah satunya adalah dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar pada perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang hingga saat ini dirasakan masih kurang bertanggung jawab.This thesis discusses the cases that occurred between a worker, who is Indonesian Workers who work abroad distributed by Indonesia Company to the Singapore?s Company by a Labor Agreement, which then puts workers at other companies where workers eventually work in the Republic of Ivory Coast, Africa. In this case against the Worker eventually happen Termination.

This thesis shows the Employment Relationship, the relationship between the parties, Termination of Employment and all the procedures associated with the case and the implementation of the placement and protection of Indonesia Migrant Workers, where the visible protection of Indonesian Migrant Workers in this regard is still very weak, so that needed attention more towards the protection of Indonesian Migrant Workers who working abroad, one of which is to be done by giving greater responsibilities Indonesian Migrant Workers Supplier Company, which until now still felt less responsible."

"Praktik pengangkatan anak terus dikenal dan berkembang dari masa ke masa, diawali dengan motif untuk meneruskan nama keluarga hingga akhirnya mengalami perubahan menjadi membantu dan memenuhi kebutuhan anak-anak yang kurang beruntung. Perihal pengangkatan anak di Indonesia yang termuat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga telah menekankan bahwa pengangkatan anak harus dengan kepentingan anak, namun peraturan yang ada masih belum cukup untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak, terutama anak. Bertolak dari hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang salah satunya dapat dilakukan dengan dengan menggunakan pendekatan perbandingan ketentuan hukum dari dua negara yang berbeda, yang mana dalam hal ini dilakukan antara Indonesia dan Thailand. Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dan disusun dengan menjelaskan beberapa aspek terkait pengangkatan anak yang meliputi penertian, jenis, syarat, tata cara, akibat hukum, bimbingan dan pengawasan, serta pembatalan pengangkatan anak. Adapun tulisan ini diharapkan dapat melengkapi pengaturan pengangkatan anak di Indonesia terutama dalam hal pembatalan pengangkatan anak dan mendorong pembentukan undang-undang khusus pengangkatan anak di Indonesia.

---

The adopting children practice continues to be known and developed from time to time, starting with the motive to carry on the family name until finally switching to help and meet the needs of less fortunate children. Regarding child adoption in Indonesia, which is contained in several laws and regulations, it has also been emphasized that child adoption must accentuate the child's interests. However, the existing regulations are still insufficient to provide legal certainty and legal protection for the parties, especially the child in question. Accordingly, it is necessary to conduct further research that can be done by using a comparative approach to the legal provisions of two different countries, which in this case is carried out between Indonesia and Thailand. This research uses the normative-judicial method and is structured by explaining several aspects related to child adoption that include the definition, types, requirements, procedures, legal consequences, guidance, and supervision, as well as the termination of child adoption. This paper is expected to complement the regulation of child adoption in Indonesia, particularly in regard to the termination of child adoption, and to encourage the formation of a Child Adoption Act in Indonesia."