Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Artikel ini mengulas tentang upaya dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk meningkatkan kualitas produksi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional pada tahun 1986 hingga 1997. Sebelum era orde baru, industri TPT nasional dihadapkan berbagai tantangan yaitu, ketergantungan impor bahan baku tekstil, investasi pada industri yang lemah, kurangnya sinergi antarpengusaha, serta target orde pembangunan menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir (termasuk ekspor produksi TPT). Tantangan tersebut dijawab oleh API yang melangkah bersama Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan untuk mencapai visi menjadi salah satu industri manufaktur nonmigas penghasil devisa. Geliat dari API yang giat berkongres untuk mengangkat isu industri tekstil hingga ke telinga Pemerintah menghasilkan kebijakan proteksi industri yang dikenal sebagai “Paket Kebijaksanaan Mei 1986”. Upaya tersebut kemudian berhasil membawa dampak yang signifikan, seperti masuknya Indonesia menjadi lima belas negara eksportir TPT terbesar dunia, meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga dua kali lipat, serta terpenuhinya kebutuhan sandang nasional. Metode sejarah digunakan sebagai dasar bagi peneliti mengumpulkan dan menganalisis sumber arsip, koran sezaman, artikel ilmiah yang diperoleh melalui Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional, API, serta daring. Kebaruan artikel ini terletak pada fokus penelitiannya untuk menambah pemahaman bahwa kekuatan perekonomian di Indonesia, bukan hanya didukung oleh pemerintah maupun kesepakatan bilateral, tetapi juga terdapat peran pengusaha layaknya API. ......This article discusses the efforts of the Indonesian Textile Association (API) to improve the production quality of the national textiles (TPT) industry during 1986 to 1997. Before the new order era, the national textile industry was faced with various challenges; dependence on imports of textile raw materials, weak investment in the industry, lack of synergy between entrepreneurs, and targetting Indonesia be an exporter country (including exports of textile products). These challenges were answered by API which stepped in with the Ministry of Industry and Trade to achieve the vision, becoming one of the non-oil and gas manufacturing industries that generate foreign exchange. The movement of API’s active congress to raise the issue of the textile industry to the Government resulted in an industrial protection policy known as the “Paket Kebijaksanaan Mei 1986”. These efforts have succeeded generate significant impacts; Indonesia came into the world’s fifteen largest textile exporters, increasing labor productivity by two times, as well as fulfilling national clothing needs. The historical method is used as the basis for the researcher to collect and analyze archival sources, contemporary newspapers, and scientific articles obtained through the National Archives, National Library, API, and online. The novelty of this article is about to increase understanding that the strength of the economy in Indonesia is not only supported by the government or bilateral agreements but also by the role of entrepreneurs like API.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai keterbatasan penerapan norma-norma internasional di Indonesia secara efektif dalam konteks standar keselamatan dan kesehatan kerja pada industri tekstil dan produk tekstil. Data yang diperoleh diproses dengan menggunakan metode process-tracing (penelusuran proses) untuk dapat menganalisis perkembangan norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja baik di tingkat internasional maupun nasional. Hasil penelitian menyarankan bahwa masih terdapat banyak permasalahan struktural dan teknis yang harus dibenahi oleh Pemerintah Indonesia dan para pemangku kebijakan lainnya secara menyeluruh. Selain itu, Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional 2020-2024 yang dicanangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan harus lebih berfokus kepada para pelaku usaha tekstil dan produk tekstil yang berasal dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keinginan politik Pemerintah Indonesia untuk mengubah dan memperbaharui status quo yang ada sangat penting dalam upaya untuk dapat memperbaiki kondisi keselamatan dan kesehatan kerja dalam menghadapi ekonomi dunia yang semakin terglobalisasi dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. ......This thesis discusses the limitations of applying international norms in Indonesia effectively in the context of occupational safety and health standards in the textile and textile products industry. The data obtained in this thesis is processed using the process-tracing method to be able to analyze the development of occupational safety and health norms both at international and national levels. The results of the study suggest that there are still many structural and technical problems that must be addressed by the Government of Indonesia and other stakeholders as a whole. Also, the National Occupational Safety and Health Program 2020-2024 that was initiated by the Ministry of Manpower must focus more on the entrepreneurs of textile and textile products that are originating from Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The political will of the Government of Indonesia to change and renew the status quo is very important in order to improve the conditions of occupational safety and health in the face of an increasingly globalized and interdependent world economy.

Abstrak :
Pada awal tahun 2021, PT. X dituntut untuk memasuki proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para krediturnya yang kemudia disetujui oleh Pengadilan Negeri. PT. X menyatakan bahwa akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan permintaan dan peningkatan persaingan sehingga menyebabkan pemberian diskon yang signifikan, dan bahwa gangguan rantai pasokan meningkatkan biaya logistik yang menyebabkan PT. X kesulitan dalam membayar utang. Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan analisis penyebab ketidakmampuan perusahaan dalam pembayaran utang. Hasil analisis menunjukan bahwa adanya masalah pada manajemen modal kerja yaitu pada arus persediaan, piutang, dan utang yang menyebabkan hambatan pada kegiatan operasional dan penjualan PT. X. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri penulis selama menjalani kegiatan magang di Deloitte. ...... Early in 2021, PT. X was sued by its creditors to enter the process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) which later was approved by the District Court. PT. X stated that due to the Covid-19 pandemic, there was a decrease in demand and increase in competition leading to significant discounts, and that supply disruptions increased logistics costs which caused PT. X to a difficulty of paying their paying debts. This internship report aims to analyze the causes of the company's inability to pay its debts. The results of the analysis show that there are problems in working capital management, namely in inventory days, receivables days, and payable days which cause obstacles to the operation and sales activities of PT. X. This internship report also discusses the author's self-reflection during his internship at Deloitte.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis respons kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Bangladesh dalam menanggulangi dampak dari liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan pada tahun 2010 hingga 2015. Penelitian ini menggunakan perspektif gendered political economy oleh Mengesha 2008 . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dua negara memiliki respons kebijakan yang berbeda dalam menanggulangi dampak liberalisasi perdagangan tekstil terhadap pekerja perempuan. Pemerintah Indonesia cenderung memberikan respons kebijakan yang bertujuan untuk memberdayakan pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Sementara itu, Pemerintah Bangladesh memberikan respons kebijakan berupa ekspansi dan perluasan dari Kawasan Pengolahan Ekspor Export Processing Zone/EPZ .

---

ABSTRACT
This article examines the policy responses from the government of Indonesia and Bangladesh to address the impact of liberalization in textiles and clothing towards women workers from 2010 to 2015. Using the gendered political economy perspective by Mengesha 2008 , this article is aimed to answer the research question How the two countries deliver their policy responses to overcome the impact of trade liberalization in textiles and clothing on women workers between 2010 2015 This study used a qualitative method with secondary data. The findings of this study suggest that the two countries reacted differently to address the impact of trade liberalization. The Indonesian government tends to response the changes byempowering the women workers through Government Regulation No.78 Year 2015 on Remuneration. On the other hand, The Bangladesh government tends to respond the changes by expanding their industries using the Export Processing Zones EPZs .

Abstrak :
Pada masa sebelum krisis tahun 1997, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) rnerupakan industri yang diandalkan karena mampu memberikan lapangan kerja kepada sekitar 1,2 juta pekerja dan menjadi penghasil devisa utama bagi pemerintah. Namun semenjak krisis tahun 1997 industri TPT kehilangan kepercayaan diri. Ongkos produksi yang melambung tinggi menyebabkan industri TPT dalam negeri sulit bersaing dengan barang impor. Keadaan menjadi semakin buruk setelah pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon secara serentak. Namun demikian, industri ini masih mencoba bertahan dengan melakukan berbagai efisiensi. Untuk memberikan informasi yang lebih jelas seberapa jauh efisiensi yang telah diraih oleh industri TPT dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya maka studi mengenai efisiensi dan produktivitas industri TPT diperlukan. Studi ini meneliti mengenai efisiensi dan produktivitas industri TPT periode 2002-2004. Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan produktivitas dalam hal ini adalah Total Faktor Produktivitas (TFP) adalah metode nonparametrik dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). Sementara itu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan TFP dilakukan analisa regresi berganda. Data tahun 2002-2004 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi teknis industri TPT masih tergolong rendah. Untuk industri tekstil (kode 17) rata-rata efisiensi teknis periode 2002-2004 adalah sebesar 0,432 dan untuk industri produk tekstil (kode 18) rata-rata efisiensi teknis periode 2002-2004 adalah sebesar 0,422. Hasil perhitungan ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Margono (2004) bahwa tingkat efisiensi industri tekstil periode 1993-2000 rata-rata sebesar 0,479. Dari hasil analisis regresi berganda ditemukan bahwa faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya efisiensi untuk industri tekstil adalah status permodalan dan lokasi perusahaan sementara untuk produk tekstil adalah skala usaha, umur perusahaan dan status permodalan. Sementara itu, yang secara signifikan mempengaruhi TFP pada industri tekstil adalah skala usaha dan untuk produk tekstil adalah skala usaha dan status permodalan.

Abstrak :
Pada awal tahun 2021, PT. X dituntut untuk memasuki proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para krediturnya yang kemudia disetujui oleh Pengadilan Negeri. PT. X menyatakan bahwa akibat pandemi Covid-19, terjadi penurunan permintaan dan peningkatan persaingan sehingga menyebabkan pemberian diskon yang signifikan, dan bahwa gangguan rantai pasokan meningkatkan biaya logistik yang menyebabkan PT. X kesulitan dalam membayar utang. Laporan magang ini bertujuan untuk melakukan analisis penyebab ketidakmampuan perusahaan dalam pembayaran utang. Hasil analisis menunjukan bahwa adanya masalah pada manajemen modal kerja yaitu pada arus persediaan, piutang, dan utang yang menyebabkan hambatan pada kegiatan operasional dan penjualan PT. X. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri penulis selama menjalani kegiatan magang di Deloitte. ......Early in 2021, PT. X was sued by its creditors to enter the process of Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) which later was approved by the District Court. PT. X stated that due to the Covid-19 pandemic, there was a decrease in demand and increase in competition leading to significant discounts, and that supply disruptions increased logistics costs which caused PT. X to a difficulty of paying their paying debts. This internship report aims to analyze the causes of the company's inability to pay its debts. The results of the analysis show that there are problems in working capital management, namely in inventory days, receivables days, and payable days which cause obstacles to the operation and sales activities of PT. X. This internship report also discusses the author's self-reflection during his internship at Deloitte.