Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi Wajib Pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan .Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan Wajib Pajak yang didasarkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yang di anut Indonesia, dan apakah perbedaan antara ketentuan pajak dan standar akuntansi keuangan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dapat dikurangi atau diperkecil. Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah tipe deskriptif analitis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, laporan penelitian, informasi ilmiah, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulkan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar perpajakan, dan akuntan publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan akuntansi keuangan dan akuntansi pajak yang dianut di Indonesia adalah ketentuan pajak dan ketentuan akuntansi berjalan secara independen dan pada prinsipnya tidak saling mempengaruhi. Akuntansi pajak tidak berdiri sendiri dan terlepas dari akuntansi keuangan tetapi merupakan suatu kesatuan. Apabila ketentuan pajak berbeda dengan standar akuntansi maka Wajib Pajak melakukan pencatatan dalam pembukuannya atas perbedaan tersebut dan membuat rekonsiliasi antara penghasilan kena pajak menurut akuntansi pajak dan penghasilan akuntansi menurut akuntansi keuangan meskipun hal tersebut tidak diwajibkan dalam ketentuan perpajakan. Berdasarkan pengalaman Amerika Serikat, maka usaha untuk meningkatkan kesesuaian antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan tidak membawa hasil, karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara tujuan pajak dan tujuan akuntansi. Untuk tercapainya konsistensi ketentuan maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh pcraturan perundang-undang yang tingkatannya lebih tinggi.

Abstrak :
Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini. ......In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Sidang Banding Pajak Penghasilan Badan yang berfokus pada proses banding pajak PT BAG, produsen bahan kimia dan bahan industri, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun dokumen pendukung banding Pajak Penghasilan Badan yang diwakili oleh kuasa hukum konsultan KAP AI. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan PT BAG dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan konsultan pajak PT BAG dan memeriksa dokumen yang relevan. Temuan penelitian BAG mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi yang relevan dari penyedia layanan pihak ketiga dan kebingungan seputar persyaratan khusus untuk setiap dokumen. Laporan ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengembangkan pedoman yang lebih tepat untuk kompilasi dokumen dan membangun hubungan kerja yang lebih dekat antara konsultan pajak dan penyedia layanan pihak ketiga. Pada akhirnya, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang proses banding pajak di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyusunan dokumen praktis dalam mencapai hasil banding yang sukses. ......This internship report aims to evaluate the Tax Appeal Hearings process of Corporate Income Tax, which focuses on the tax appeal process of PT BAG, a manufacturer of chemicals and industrial materials, and the challenges they faced in compiling supporting documents for their Corporate Income Tax appeal represented by attorneys for KAP AI consultants. By conducting qualitative research methods, the study aims to provide insights into PT BAG's difficulties and propose solutions to overcome them. The research involved interviews with PT BAG's tax consultants and examining relevant documents. The study findings BAG encountered difficulties obtaining relevant documentation from third-party service providers and confusion around the specific requirements for each document. The report proposes several solutions to address these challenges, such as developing more precise guidelines for document compilation and establishing closer working relationships between tax consultants and third-party service providers. Ultimately, the report provides valuable insights into the tax appeal process in Indonesia and highlights the importance of practical document compilation in achieving a successful appeal outcome.