Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tax Planning is often interpreted as tax evasion. This misperception is rooted in the tax planning conducted often fall in the area of tax evasion, whereas utilizing all means to meet end regardless of the existing tax law and provisions of tax regulation such as reducing sales revenue and increasing cost of goods sold. A good tax planning is always based on the concept of compliance by utilizing tax planning techniques allowed by existing tax law and tax regulations, which is referred to as tax avoidance. The objective of this research is to analyze how process of preparation and the implementation of tax planning conducted by the PT. X in achieving company's goal, especially in improving cash flow of company. The scope of research is limited the tax planning practice at PT, X. This research employed a descriptive analytic methodology, with data collecting technique in form of bibliographical study and field study. The analysis performed is qualitative in nature. From the analysis results, it is found that the tax planning at PT. X especially in the area of value added tax, income tax of raw material importation, the income tax withholding for services conducted by offshore service providers and the income tax on employment still need to be improved in order to save the cash flow and ensuring the going concern of the PT. X. A conclusion drawn from this survey is that the tax planning of PT. X can improve the company's cash flow. A recommendation given by this research is that it is necessary to improve the understanding of the nature of company's operation, improve the coordination between finance/tax section with operation/maintenance section, and improve the administrative work flows in the company.

Abstrak :
Rendahnya motivasi patuh membayar pajak sudah menjadi fenomena umum di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sehingga sering menyebabkan penerimaan pajak tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rendahnya motivasi membayar pajak antara lain didorong oleh rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan administrasi perpajakan yang kurang memadai sehingga menimbulkan citra buruk di masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang peraturan perpajakan dan citra administrasi pajak dengan motivasi patuh membayar pajak pada pedagang PD Pasar Jaya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dan korelasional dengan melibatkan 154 sampel (responden) yang diambil secara acak sederhana dari 255 populasi. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan tes yang sebelumnya telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan rnenggunakan korelasi Spearman Rank dan t-test yang pengolahannya dilakukan dengan program SPSS versi 13.0. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa scara umum wajib pajak PD Pasar Jaya mempersepsi baik mengenai citra administrasi pajak dan memiliki pengetahuan yang rendah tentang peraturan perpajakan, sementara mengenai motivasi patuh membayar pajak secara umum tergolong tinggi balk motivasi untuk melaporkan maupun menyeto: kan. Sementara itu, dari hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Demikian pula dengan citra administrasi pajak juga memiliki hubungan positif dan signifikan dengan motivasi patuh membayar pajak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan semakin baik citra administrasi pajak, maka semakin tinggi motivasi patuh membayar pajak. Dengan kondisi seperti itu, maka pengetahuan tentang peraturan perpajakan wajib pajak dan citra administrasi perpajakan perlu diperbaiki sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi patuh membayar pajak. Upaya peningkatan pengetahuan antara lain dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada para pedagang secara rutin sesuai perkembangan atau perubahan peraturan perpajakan, sedangkan untuk perbaikan citra administrasi pajak harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan atas segenap aspek administrasi pajak.

---

The lack of motivation in paying tax has been universal phenomenon in developing countries like Indonesia, so that it makes target cannot be achieved. The lack of motivation in paying tax is caused by-several among others-the lack of knowledge in tax regulation among taxpayers and improper tax administration so that it creates bad image in society. Based on the argument, this research was aimed to examine the relationship between knowledge of tax regulation and tax administration image with motivation in taxpaying obedience among merchants at PD Pasar Jaya. Descriptive and correlation method was used in this study. 154 respondents acquired by implementing simple random sampling technique were participated. Valid and reliable questionnaires then were examined using Spearman Rank and t -test assisted with SPPS ver. 13.G. Descriptive analysis showed that generally, taxpayers at PD Pasar Jaya had good perception toward tax administration image and had low knowledge of tax regulations, whereas the motivation in taxpaying obedience generally high, both in motivation to report and pay. Moreover, hypotheses testing showed that the knowledge of tax regulations had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. Tax administration image also had a positive and significant relationship with motivation in taxpaying obedience. So that it can be concluded that the higher taxpayers knowledge in tax regulation and the better tax administration image, the higher motivation in taxpaying obedience. Based on the findings, knowledge of tax regulations and tax administration image should be improved to increase motivation in paying tax. The improvement can be done by giving information to merchants continuously in accordance with the development and changes of tax regulation. To increase tax administration image should be done as an integrated and sustainable toward tax administration aspects.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut. Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

ABSTRACT
This study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders rsquo involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue. The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders rsquo involvement in every stages of formulation environmental tax process. Based on the result of this research I conclude that the process of Law ndash Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax rsquo s Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process.

Abstrak :
Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban kenegaraan. Disini pengusaha bisa memandang pajak merupakan bagian dari biaya, pembagian laba, bahkan secara ideal sebagai bentuk perwujudan partisipasi dalam pembangunan nasional. Dalam rangka menekan beban pajak (tax burden), maka bagaimana PT "XYZ" tbk menyusun suatu tax planning yang baik sebagai salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan kinerja perusahaan?. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa dengan tax planning yang memenuhi kriteria baiknya suatu tax planning, dapat meminimalkan besarnya beban pajak. Pelaksanaan tax planning hendaknya memperliatikan 3 prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu tidak melangganr ketentuan Undang-Undang Perpajakan, secara bisnis masuk akal, dan harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Untuk melakukan analisis, maka dilakukan pengumpulan data sekundair dari pejabat perusahaan PT "XYZ" tbk. yang bersangkutan dengan bidang tugasnya. Berdasarkan analisis data secara akuntansi ditemukan adanya ketidaklengkapan data pendukung yang memadai berupa perjanjian. Tax Planning yang dijalankan oleh PT "XYZ" tbk mutlak diperlukan karena ternyata dengan didukung sistem administrasi yang rapi, teratur dan tertib tax planning berjalan baik dan dapat meminimalkan beban pajak. Namun disarankan hendaknya dalam melaksanakan tax planning agar supaya jangan menggunakan ketentuan perpajakan yang rawan terhadap perubahan, agar tidak kecewa di kemudian hari.

Abstrak :
Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada pertengahan 1997 menegaskan dan menyadarkan pengelola negara akan bahayanya ketergantunaan kepada utang luar negeri. Secara historis sesungguhnya semenjak Orde Baru sisi penerimaan pemerintah lebih didominasi oleh bantuan luar negeri. Ketergantungan ini hanya menurun pada saat terjadi oil boom, yaitu melonjaknya harga minyak dunia di tahun 1973 dan 1982 saja. Setelah berakhirnya oil boom kedua, pemerintah baru menyadari pentingnya penerimaan dalam negeri, khususnya dari pajak. Karena untuk mewujudkan kemandirian fiskal, penerimaan inilah yang seharusnya mendominasi sisi penerimaan anggaran belanja suatu negara. Maka di tahun 1984 dilakukan reformasi perpajakan yang intinya penyederhanaan sistem dan administrasi terutama tarif pajak dan perubahan penilaian pajak dari official assessment menjadi self assessment. Hasilnya cukup menggembirakan, terjadi peningkatan proporsi pajak dalam penerimaan negara. Namun demikian reformasi perpajakan ini dirasakan belum memadai terutama bila dibandingkan dengan rata-rata ASEAN, tax ratio Indonesia masih dibawahnya. Oleh karenanya dilakukanlah perubahan kebijakan pajak kedua yaitu dengan berlakunya UU pajak tahun 2000. Secara lebih konkret lewat uji regresi terhadap APBN dari tahun 1969-2002 ditemukan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penerimaan pajak dan penerimaan dalam negeri. Artinya peningkatan penerimaan pajak akan secara signifikan mengangkat jumlah angka penerimaan dalam negeri, sehingga dengan tes regresi lainnya akan mengurangi defisit anggaran belanja. Dengan kata. lain ditemukan hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan pajak dengan besarnya defisit anggaran. Fakta - fakta di atas menegaskan bahwa reformasi perpajakan harus menjadi strategi utama dalam mengurangi defisit anggaran belanja sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bantuan luar negeri. Namun apabila dalam jangka pendek target tax ratio tidak terpenuhi maka pilihan menambah hutang tidak dapat di.hindari, namun tetap dengan tingkat yang menurun karena Debt Service Ratio (DSR) Indonesia sudah mencapai 32,2% di tahun 2002 jauh di atas standar Bank Dunia 20%. Oleh karenanya strategi lain perlu dikedepankan, yaitu mengurangi pengeluaran pemerintah lewat pengurangan subsidi, salah satunya adalah subsidi BBM, yang banyak dinikmati justru oleh sebagian kecil masyarakat kita. Langkah ini juga harus diambil berbarengan dengan langkah lain seperti percepatan asset recovery dari PPA dan penuntasan kasus-kasus korupsi serta pengembalian uang negara yang diselewengkan. Sementara itu dukungan dari sektor moneter juga diperlukan dalam menunjang keberhasilan kebijakan fiskal dan perpajakan, dimana kebijakan sektor moneter yang kondusif, diantaranya suku bunga yang rendah dapat menetralisir efek kontraktif dari peningkatan tax ratio, sehingga momentum pemulihan perekonomian nasional tetap terjaga.

Abstrak :
ABSTRAK Dewasa ini perkembangan dunia usaha di Indonesia terasa makin mantap, keadaan perekonomiannya secara merata makin membaik dan jenis-jenis usaha banyak bermunculan, mulai dari usaha-usaha kecil sampai ke industri-industri besar. Jenis-jenis pendidikan dan keterampilan juga makin banyak dan diminati oleh segala lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan keterampilan sampai dengan pendidikan tinggi, dan peminat-peminatnya ini tidak terbatas pada jenis kelamin. Angin segar yang berembus dalam dunia usaha di Indonesia ini membawa dampaknya pula, yaitu pengusaha-'pengusaha dan jabatan-jabatan kunci tidak lagi didominasi oleh kaum pria, tetapi sudah mulai digeluti oleh wanita. Kini mulai banyak bermunculan istilah wanita pengusaha, wanita karir, majikan wanita dan lain sebagainya. Kedudukan hukum mereka sebagai wanita kawin di dalam dunia usaha memang dikecualikan seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 BW. Dalam hukum pajak setelah reformasi pajak (tax reformation) tahun 1983, kedudukan hukum wanita kawin mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Pasal-Pasal 105, 108, 109 dan 110 BW, yang menekankan ketidakmampuan seorang isteri untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tanpa izin dari suaminya. Akibatnya yang menjadi wajib pajak adalah suaminya, walaupun suaminya tidak berpenghasilan sama sekali, sedangkan isterinya adalah seorang pengusaha. Sebaliknya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kedudukan hukum isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan hukum suami dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974). Atas dasar inilah, maka akan diadakan penelitian terhadap reaksi-reaksi para wanita kawin yang memegang peranan penting dalam dunia usaha, yang berarti bahwa sebagai pengusaha mereka akan memperoleh penghasilan, atas penghasilan tersebut mereka akan dikenakan pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang disetor ke kas negara adalah atas nama "suaminya" sebagai wajib pajak. Dari hasil penelitian yang diperoleh, nantinya dapat diharapkan kegunaannya, baik secara teoretis maupun secara praktis. Dari segi teoretis dapat diharapkan akan menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang kedudukan hukum dan peranan wanita kawin dalam dunia usaha yang dibatasi oleh peraturan-peraturan perundangundangan, padahal potensinya cukup besar sebagai penyetor.

Abstrak :
This observation has objectives to acquire some opinions regarding understanding of tax payers against tax regulation, implementation of taxation criminal cases' observation to be used as shock therapy for the tax payers, and positive impact of the observation as an effort to uphold tax payers submission to the law. Theoretical background is based onto criminal law as a public law, and the tax law is also an integral part of the public law, therefore both laws are in one systematical union. Close relation between the criminal law and the tax law can be distinctly seen by existence of criminal rules in the tax law. Tax observation as a repressive approach, is the last effort to be implemented against the tax payers in order to uphold the tax law. If tax observation can be implemented properly, this will lead to submission increment of tax payers in fulfilling their tax obligations which in turn can increase state income from tax sector. From respondent answers can be known that, the tax payers still face difficulty in understanding the existing tax law and regulation, and this influences the tax payers' submission to fulfill their obligations properly. Respondents also have opinion that the shock therapy executed will serve as a deterrent, so that by executing such therapy it is expected the tax payers will become afraid to commit criminal action in taxation. To increase tax payers' understanding regarding the tax law and regulation, tax administrator must be proactive in giving consultation and education to the tax payers, because if tax payers can understand more, it is expected to increase their awareness and submission to pa' their taxes properly.

Abstrak :
Pada tahun 2009 pemerintah menurunkan tarif pajak dividen. Sejak dikeluarkan pengumuman dividen sampai dibayarkan ada jeda waktu, yang pada waktu tertentu pembelian saham pada waktu tersebut tidak mendapatkan hak dividen yaitu ex dividend date dan satu hari sebelumnya waktu perdagangan aktif merupakan cum dividend date yaitu hari terakhir investor memiliki hak atas dividen sebelum dibagikan. Dengan adanya hal tersebut maka peneliti mencoba meneliti perbandingan reaksi pasar dalam event window sebelum dan setelah kebijakan tarif pajak yang baru dari beberapa hari menjelang cum dividend date sampai beberapa setelah ex dividend date. Dari hasil uji beda yang dilakukan ditemukan tidak ada beda yang signifikan dalam event window sebelum dan setelah adanya kebijakan perpajakan yang baru namun pada hari terakhir event window didapati ada perbedaan yang signifikan atas abnormal return pada hari terakhir menjelang akhir ex dividend date. Dari penelitian juga ditemukan adanya pengaruh pengumuman dividen terhadap cumulative abnormal return dalam event window yang membuat pasar bereaksi baik sebelum kebijakan perpajakan yang baru maupun setelahnya namun tidak adanya reaksi pasar yang berlebihan dengan adanya kebijakan perpajakan yang baru kecuali menjelang akhir ex dividend date setelah adanya kebijakan perpajakan yang baru tersebut. Dan kegiatan pembayaran dividen juga meningkat setelah adanya kebijakan perpajakan yang baru. ...... In 2009 the government issued a policy dividend tax rate reduction. Since there is a lag between dividend announcement until dividend payment, there are a certain time which investor has no right to receive dividend that’s call ex dividend date and one active transaction day before ex dividend date is cum dividend date is the last day that the investor has the right for dividends before distribution . Given these conditions, the authors attempt to do a comparative study of market reaction in the event window before and after the introduction of the new tax rate policies on the days leading up to cum dividend date and the days after the ex dividend date . The results show there is no significant difference in event window before and after the introduction of the new tax policy but on the last day of the event window found significant differences over the abnormal return on the last day before the end of the ex- dividend date . The study also found the effect of dividend announcement on cumulative abnormal return in the event window which makes the market reacts well before the new tax policy or thereafter but not excessive market reaction to the new tax policy except towards the end of the exdividend date after the new tax policy. And dividend payment policy also rise after the new dividend tax policy.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis apakah pengaturan pajak rokok telah memenuhi fungsi reguleren dan budgeter secara optimal, serta bagaimana dampak pajak rokok terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian ini juga disusun dengan menggunakan metode penelitian doctrinal. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pemerintahan umum yang harus tercantum dalam anggaran pendapatan negara (APBN). Pajak memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter (menghimpun dana dari Masyarakat) dan fungsi regulerend (mengatur). Pajak rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan pengaturan pajak rokok terhadap optimalisasi fungsi reguleren dan fungsi budgeter dapat dipahami berdasarkan perkembangan pengaturan tentang pajak rokok sebagai pajak daerah. Berkaitan dengan fungsi reguleren untuk mengendalikan konsumsi tembakau melalui kenaikan harga rokok yang kemudian secara eksplisit alokasinya dapat ditemukan dalam Pasal 31 UU 28/2009. Kemudian berkaitan dengan pemenuhan fungsi budgeter pajak rokok tidak lepas dari pengenaan cukai hasil tembakau sebagaimana objek cukai hasil tembakau diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan jenis dan golongannya untuk menetukan batas Harga Jual Eceran (HJE). Pada tahun 2021 melalui UU 7/2021, pemerintah memperluas jenis cukai tembakau dengan penambahan rokok elektrik. Selanjutnya pengesahan UU 1/2022 diharapkan berdampak terhadap Pembangunan ekonomi nasional karena bertujuan untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Disamping itu kenaikan tarif cukai juga sangat berpengaruh terhadap industri hasil tembakau karena ketidakmampuan produsen untuk memenuhi target cukai. ......This research explains whether cigarette tax regulations have fulfilled regular and budgetary functions optimally and the impact of cigarette taxes on national economic development. This research was also prepared using doctrinal research methods. Taxes are a source of state revenue for general government financing, which must be included in the state revenue budget (APBN). Taxes have two main functions: the budgetary function (collecting funds from the public) and the regular function (regulating). Cigarette tax is a levy on cigarette excise carried out by the government. The implementation of cigarette regulations towards optimizing normal function and budgetary functions can be understood based on developments in regulations regarding cigarette tax as a regional tax. The explicit allocation for controlling tobacco consumption through increasing cigarette prices can be found in Article 31 of Law 28/2009. Then, regarding including the budgeting function for the cigarette tax, it cannot be separated from the imposition of excise on tobacco products as the object of excise on tobacco products is regulated based on the Minister of Finance Regulation based on type and class to determine the Retail Selling Price (HJE) limit. In 2021, through Law 7/2021, the government expanded the kinds of tobacco excise by adding electronic cigarettes. Furthermore, the ratification of Law 1/2022 impacts national economic development because it aims to sharpen fiscal implementation. Apart from that, the increase in import duties also significantly affects the tobacco industry's results due to the inability of producers to meet customs targets.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama penelitian ini adalah meninjau aspek-aspek dalam BEPS Action Plan 4 yang direkomendasikan oleh OECD dan G20 terhadap peraturan perpajakan terkait pembatasan interest deductions and other financial payments yang berlaku di Indonesia. Tujuan berikutnya adalah membandingkan aspek-aspek tersebut yang berlaku di Indonesia dengan negara-negara OECD dan G20, serta best practice yang direkomendasikan oleh OECD dan G20. Tujuan terakhir dari penelitian ini adalah mengidentifikasi potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dalam mengatasi base erosion and profit shifting di Indonesia. Penelitian bersifat analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan melalui wawancara, tinjauan literatur, dan simulasi perhitungan potensi penerapan BEPS Action Plan 4 dengan menggunakan data wajib pajak tahun pajak 2015. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan pembatasan interest deductions and other financial payments yang berlaku di Indonesia sudah memenuhi 6 dari 7 aspek yang ditinjau, tetapi dalam bentuk pendekatan yang berbeda. Kemudian, peraturan perpajakan negara-negara yang ditinjau telah memenuhi aspek-aspek tersebut dengan penyesuaian berdasarkan karakteristik negaranya. Kombinasi antara fixed ratio melalui DER dan BEPS Action Plan 4 dapat mengatasi praktik BEPS dengan lebih baik karena saling menutupi kelemahan masing-masing pendekatan. Komitmen untuk mengadopsi rekomendasi best practice diperlukan demi terwujudnya kesamaan perlakuan perpajakan melalui harmonisasi peraturan perpajakan di Indonesia dan negara-negara lainnya.

---

ABSTRACT
This study has 3 objectives. First, is to review all aspects of the BEPS Action Plan 4 recommended by The OECD and The G20 on tax regulation for limiting interest deductions and other financial payments rules in Indonesia. Next, is to compare those aspects applied in Indonesian tax regulation with The OECD rsquo s and The G20 Countries rsquo , also best practices recommended by the OECD and G20. Third, is to identify the potency of applying BEPS Action Plan 4 in addressing base erosion and profit shifting in Indonesia. The research uses descriptive qualitative analysis method, conducted through interviews, literature reviews and simulation of applying BEPS Action Plan 4 using taxpayer data in the year 2015. The research concludes that the tax regulation for limiting interest deductions and other financial payments in Indonesia has already met six of the seven reviewed aspects, but is applied in a different approach. Furthermore, the tax regulation in reviewed countries have already met those aspects, although adjusted to each country rsquo s characteristics. The combination of fixed ratio through DER and BEPS Action Plan 4 can better address BEPS practice since it offsets each other rsquo s weaknesses. A commitment to adopt best practice recommendation is required to attain an equal tax treatment through the harmonization of tax regulation in Indonesia and other countries