Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan akan peti kemas yang terus meningkat disertai dengan ketiadaan industri dalam negeri yang memproduksi peti kemas, mengharuskan perusahaan pelayaran untuk mengimpor peti kemas dari luar negeri. Namun, proses impor tersebut dihadapkan dengan tantangan berupa pengenaan berbagai pajak, termasuk Bea Masuk. Meskipun terdapat peluang untuk memanfaatkan tarif preferensi yang ditentukan dalam perjanjian internasional, perusahaan pelayaran sering kali tidak mengoptimalkan fasilitas tersebut karena adanya perbedaan interpretasi hukum dan kendala administratif. Berdasarkan fakta tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan kebijakan tarif preferensi dan mengidentifikasi potensi pemberian fasilitas Pembebasan dan/atau Keringana Bea Masuk atas impor peti kemas bagi industri pelayaran di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivisme dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam memanfaatkan tarif preferensi berasal dari perbedaan pemahaman antara Petugas Bea Cukai dan perusahaan pelayaran terkait pemenuhan ketentuan prosedural. Tarif preferensi merupakan tarif Bea Masuk yang berlaku lebih rendah daripada tarif yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan pemahaman kedua pihak melalui sosialisasi khusus kepada industri pelayaran serta komunikasi intensif guna memperoleh penjelasan yang komprehensif terkait prosedur pemanfaatan tarif preferensi. Sebagai alternatif, perusahaan pelayaran dapat mengajukan skema penurunan tarif Most Favoured Nation (MFN) atas Bea Masuk. Untuk merealisasikan skema tersebut, perusahaan pelayaran perlu berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian yang memiliki kewenangan dalam kebijakan impor peti kemas. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hambatan dalam proses impor peti kemas dapat diminimalkan sehingga dapat mendukung efisiensi bagi industri pelayaran di Indonesia.

---

The increasing demand for containers, coupled with the absence of a domestic industry that produces containers, requires shipping companies to import containers from abroad. However, the import process is faced with challenges in the form of the imposition of various taxes, including import duties. Despite the opportunity to utilise preferential tariffs specified in international agreements, shipping companies often do not optimise these facilities due to differences in legal interpretation and administrative constraints. Based on these facts, this study aims to analyse the utilisation of preferential tariff policies and identify the potential for granting Import Duty Exemption and/or Relief facilities on container imports for the shipping industry in Indonesia. The approach used in this research is post-positivism with qualitative methods. Data was obtained through in-depth interviews and literature studies to analyse the issues at hand. The results show that the main obstacle in utilising preferential tariffs comes from differences in understanding between Customs Officers and shipping companies regarding the fulfilment of procedural requirements. The preferential tariff is a lower applicable import duty rate than the general applicable tariff. Therefore, efforts are needed to harmonise the understanding of both parties through special socialisation to the shipping industry as well as intensive communication to obtain a comprehensive explanation of the procedures for utilising preferential tariffs. As an alternative, shipping companies can apply for a Most Favoured Nation (MFN) tariff reduction scheme on import duties. To carry out the scheme, shipping companies need to coordinate with the Ministry of Industry, which has the authority in container import policy. With these steps, it is expected that barriers in the container import process can be minimised to support efficiency for the shipping industry in Indonesia. "

"Analisis kami mencoba untuk menggambarkan posisi Indonesia dalam berbagai persetujuan kerjasama/integrasi ekonomi, baik secara bilateral maupun regional, yaitu ASEAN Free Trade Area (ASEAN Trade in Goods Agreement), ASEAN-China Free Trade Area, ASEAN-IndiaFree Trade Area, ASEAN-Korea Free Trade Area, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement, ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, dan Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement, pengaturan tentang perdagangan barang pada masing-masingpersetujuan FTA, dan lebih lanjut membuat analisis atas pemberian tarif preferensial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur. Analisis kami menyimpulkan, pertama, Indonesia telah melaksanakan penurunan dan penghapusan tarif sesuai dengan modalitas yang disepakati di dalam setiap kesepakatan integrasi. Perlu dikaji lebih lanjut apakah komitmen yang sama juga diberikan oleh negara mitra. Kedua, terkait prosedur operasional sertifikasi barang, kajian merekomendasikan pengaturannya secara mandiri dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan, untuk memperkuat dasar hukum penelitian Surat Keterangan Asaloleh Pejabat Bea dan Cukai."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis efek trade agreement melalui tarif preferensi dan Non Tariff Measure (NTM) terhadap kinerja ekspor perusahaan palm oil dan produk turunannya. Objek penelitian terdiri dari empat negara China, India, Malaysia dan Pakistan pada periode 2012-2021. Metode estimasi menggunakan Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Hasil estimasi menunjukkan dampak dari penurunan tarif preferensi sebesar 1 poin persentase dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 2.07%, peningkatan jumlah kumulatif SPS (Sanitary and Phytosanitary) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.93%, dan peningkatan jumlah kumulatif TBT (Technical Barriers to Trade) di negara importir sebesar 1% dapat meningkatkan nilai ekspor perusahaan sebesar 1.82%.

---

This study aims to analyze the effects of trade agreements through preferential tariffs and Non Tariff Measure (NTM) on the export performance of palm oil companies and their derivative products. The research object consists of four countries China, India, Malaysia and Pakistan in the period 2012-2021. The estimation method uses Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The estimation results show that the impact of a decrease in preference tariffs by 1 percentage point can increase the company's export value by 2.07%, an increase in the cumulative number of SPS (Sanitary and Phytosanitary) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.93%, and an increase in the cumulative number of TBT (Technical Barriers to Trade) in importing countries by 1% can increase the company's export value by 1.82%."

"Pembentukan ACFTA untuk mengurangi hambatan tarif dalam perdagangan barang diikuti dengan pengaturan Rules of Origin dalam ACFTA yang sebagaimana juga diatur oleh WTO. Berdasarkan ROO ACFTA, penggunaan Third Party Invoice diperbolehkan untuk memperoleh tarif preferensi ACFTA, namun penggunaannya rentan terhadap ketidaksesuaian dalam penetapan tarif. Penelitian ini menganalisis apakah Third Party Invoice sah untuk digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA, dan menentukan apakah tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan Pengadilan Pajak No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus ini menyimpulkan dua hal. Pertama, Third Party Invoice sah digunakan dalam memperoleh tarif preferensi menurut AROO WTO dan OCP ACFTA. Hal ini karena menurut AROO WTO Third Party Invoice telah memenuhi kewajiban transparansi GATT X:1 melalui pengesahan Second Protocol TIG ACFTA yang mengatur Third Party Invoice, dan menurut OCP ACFTA Third Party Invoice sah karena kerentanan ketidaksesuaiannya terhadap penetapan tarif telah diakomodasi dalam OCP ACFTA. Kedua, penelitian ini menyimpulkan bahwa tarif preferensi ACFTA yang diperoleh CV Global Supply dengan menggunakan Third Party Invoice dalam Putusan PP No. 115377/2019 telah sesuai dengan OCP ACFTA, yakni Aturan 23 tentang Third Party Invoice dan Aturan 17 tentang Minor Discrepancies

---

The establishment of ACFTA to reduce tariff barriers in trade in goods is followed by the setting up of the Rules of Origin in ACFTA which is also regulated by the WTO. Pursuant to the ACFTA ROO, the use of Third Party Invoice is allowed to obtain ACFTA preferential tariffs, but its use is vulnerable to discrepancies in tariff determination. This research analyses whether Third Party Invoice is legal to use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP, and determines whether the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Tax Court Decision No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP. This research, which applies the normative juridical method with a statutory and case approach, concludes two things. Firstly, Third Party Invoice is legal for use in obtaining preferential tariffs according to the WTO AROO and ACFTA OCP. This is due to the reason that according to AROO WTO Third Party Invoice has complied with the transparency obligation of GATT X:1 through the ratification of Second Protocol TIG ACFTA which regulates Third Party Invoice, and according to OCP ACFTA Third Party Invoice is valid because the vulnerability of its discrepancy to tariff determination has been accommodated in OCP ACFTA. Secondly, this study convincingly concludes that the ACFTA preferential tariff obtained by CV Global Supply using Third Party Invoice in Decision PP No. 115377/2019 is in accordance with the ACFTA OCP, namely Rule 23 on Third Party Invoice and Rule 17 on Minor Discrepancies."