Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian, terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan. Pemerintah hendaknya segera mengesahkan Peraturan Pemerintah mengenai Tanda Tangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah mengenai Sertifikasi Elektronik, sehingga ada aturan hukum lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai kekuatan pembuktian dibawahtangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang.

---

The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message, which uses a public network, because an electronic signature based on asymmetric cryptography technology. From research, there is a difference of opinion regarding the strength of proof electronic documents, signed by electronic signature that is used as evidence dipersidangan. The government should immediately ratify the Government Regulation on Electronic Signatures and Certification Regulations on Electronic Government, so there is further legal rules of Law Number 11 Year 2008. Electronic documents signed with electronic signatures, have the same evidentiary power of the authentic deed made by the competent authority, having issued Law Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction, whereas the electronic document notary public opinion that was signed with the sign electronic hand, only has the power of proof , because it does not qualify as an authentic deed, that is not facing to the authorities."

"Penelitian ini membandingkan dampak implementasi tanda tangan elektronik di daerah dengan rata lama sekolah orang tua rendah dan tinggi dalam penerbitan akte kelahiran. Menggunakan data Susenas di Indonesia pada tahun 2010-2021 dan metode difference in difference, studi ini menemukan bahwa implementasi tanda tangan elektronik dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran sejumlah 291 dokumen. Namun dengan membandingkan peningkatan jumlah akte kelahiran terhadap total jumlah akte kelahiran dan jumlah kelahiran, studi ini menemukan bahwa dampak implementasi tanda tangan elektronik relatif rendah, hanya sekitar 7,02% dan 3,73% dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Studi ini juga menemukan manfaat ekonomi dimana setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan 1.029 rupiah manfaat. Sehingga tanda tangan elektronik dapat menjawab problem sulitnya akses terhadap layanan catatan sipil sebelum adanya implementasi pada daerah dengan rata lama sekolah orang rendah namun memiliki pengaruh yang relatif rendah dalam meningkatkan cakupan jumlah akte kelahiran.

---

This study compares the impact of the policy on implementing electronic signatures in the issuance of birth certificates in areas with low and high means years of schooling parents. Using Indonesian Susenas data from 2010-2021 and DID methods, this study finds that implementing electronic signatures could increase the number of birth certificates of 291 documents. However, by comparing the increase in the number of birth certificates subject to the total number of birth certificates and also the number of births, this study found that the impact of implementing electronic signatures was relatively low, around 7,02% dan 3,73% in increasing the coverage of birth certificate ownership. This study also found economic benefits where every one rupiah of costs incurred generates 1,029 rupiahs in benefits. Electronic signatures can solve the difficulty of accessing civil registration services before implementation in areas with a low mean year of schooling parents but has a relatively low effect on increasing the coverage of birth certificate ownership."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kebijakan tanda tangan elektronik yang diimplementasikan sejak tahun 2019 terhadap migrasi penduduk di tingkat desa, menggunakan data sekunder periode 2017-2021 yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan pendekatan difference in difference, penelitian ini membandingkan efek dari kebijakan tersebut pada desa-desa non-industri sebagai treatment group dan desa-desa industri sebagai control group sebelum dan setelah adanya kebijakan. Penelitian ini menemukan bahwa secara rata-rata setelah adanya kebijakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) jumlah penduduk yang pindah keluar antar desa yang tercatat lebih besar pada desa-desa non-industri disbanding desa-desa industri di Kabupaten Bekasi sebanyak 12 orang. Hal Ini mengindikasikan bahwa efek dari TTE lebih besar dirasakan di desa-desa non-industri dibanding desa-desa industri, karena jumlah penduduk yang memanfaatkan TTE untuk mengurus baik surat kepindahan keluar dari desa non-industri, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih besar jumlahnya dibandingkan di desa-desa industri. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peluang pekerjaan baik di sektor formal dan non formal, pendidikan, tempat hiburan serta alasan penunjang lainnya di desa-desa industri yang relatif lebih besar, sehingga lebih sedikit penduduk yang ingin keluar dari desa-desa tersebut. Pengaruh dari TTE lebih besar dirasakan pada treatment group yang memiliki mobilitas penduduk paling tinggi, dalam hal ini data tentang rata-rata penduduk yang bermigrasi mengkonfirmasi hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana efek dari penerapan kebijakan tanda tangan elektronik dapat digunakan untuk mempengaruhi dinamika populasi di berbagai lingkungan.

---

This study aims to analyze the impact of the electronic signature policy implemented since 2019 on village-level population migration, using secondary data from the period 2017-2021 obtained from the Population and Civil Registration Office as well as the Department of Labor. By employing the difference-in-differences approach, this research compares the effects of the policy on non-industrial villages as the treatment group and industrial villages as the control group before and after the policy's implementation. The study found that, on average, after the implementation of the Electronic Signature (TTE) policy, the number of recorded inter-village migrations was greater in non-industrial villages than in industrial villages in Kabupaten Bekasi, by 12 individuals. This indicates that the effects of TTE are more pronounced in non-industrial villages compared to industrial villages, likely due to a larger number of individuals using TTE to handle various matters, such as change of residence from non-industrial villages, ID cards, and family cards, as compared to industrial villages. This may be attributed to greater employment opportunities in both the formal and informal sectors, education, entertainment, and other supporting factors in industrial villages, leading to fewer residents wishing to leave these areas. The influence of TTE is more significant in the treatment group, which has the highest population mobility. In this case, data on the average population migration confirms this. Therefore, this research makes a significant contribution to our understanding of how the effects of implementing electronic signature policies can be used to influence population dynamics in various environments.

"

"Tanda tangan elektronik merupakan salah satu alat bukti elektronik yang merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 164 HIR/284 RBg. Dasar hukum dari suatu tanda tangan elektronik ini yakni dengan keluarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 khususnya dalam Pasal 11 dan 12. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, tanda tangan elektronik merupakan suatu alat bukti yang sah dan dapat digunakan di Persidangan dalam menyelesaikan sengketa. Namun, dalam penerapannya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan karena masih banyaknya berbagai pihak yang merasa bahwa penggunaan tanda tangan elektronik ini dirasa kurang aman untuk menjamin keutuhan dan keautentikan suatu dokumen elektronik. Selain itu, dalam penggunaanya para pihak juga dikenakan biaya yang mana hal ini juga menjadi salah satu faktor lain dari hambatan-hambatan tersebut. Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tersebut dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa elektronik langkah pertama yakni diselesaikan dengan metode non-litigasi atau diluar peradilan. Salah satu contoh kasus yang menggunakan bukti tanda tangan elektronik berupa kode one time password yang merupakan suatu kode rahasia dan hanya akan dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan saja dan dapat digunakan sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas suatu informasi elektronik. Kode one time password merupakan salah satu jenis tanda tangan elektronik yang dibuat tanpa adanya sertifikat elektronik, namun meskipun demikian tetap memiliki nilai pembuktian yang kuat apalagi jika diakui oleh para pihak ataupun menghadirkan ahli dibidangnya.

---

Electronic signature is one of the electronic evidence that is an extension of the evidence as mentioned in article 164 HIR / 284 RBg. The legal basis of an electronic signature is that with the issuance of the Electronic Information and Transaction Law Number 11 of 2008, especially in Articles 11 and 12. Based on these Laws, the electronic signature is a valid evidence and can be used in the Conference in resolve disputes. However, in its implementation it is not an easy thing to do because there are still many parties who feel that the use of electronic signatures is felt to be insecure to guarantee the integrity and authenticity of an electronic document. In addition, in the use of the parties are also charged fees which is also one of the other factors of these barriers. In the Electronic Information and Transaction Law it is explained that the settlement of electronic disputes is the first step that is resolved by non-litigation method or out of court. One example of a case that uses electronic signature proof is acode one time password which is a secret code and will only be sent to the relevant parties and can be used as an authentication and verification tool for an electronic information.code One time password is one type of electronic signature made in the absence of an electronic certificate, but even so still have evidentiary value if moreover recognized by the parties or bring skilled in the art."

"Tanda tangan elektronik merupakan inovasi untuk menjawab tantangan keamanan dan keabsahan dokumen di dunia digital. Tanda tangan elektronik merupakan metode persandian menggunakan algoritma kriptografi Infrastruktur Kunci Publik. Penerapan tanda tangan elektronik pada dokumen akan membantu mempercepat, mempermudah, memberi fleksibilitas kepada pengguna untuk mengesahkan dokumen - dokumen strategis berbagai sektor. Tanda tangan elektronik tersertifikasi menggunakan metode algoritma kriptografi mampu menjamin keamanan dokumen dan validasi data yang ditransaksikan. Saat ini tanda tangan elektronik menjadi salah satu kunci dalam menjalankan inovasi pelayanan publik pada sektor pemerintahan berbasis digital. Dengan menerapkan tanda tangan elektronik mampu meningkatkan efisiensi, performa layanan dan transparansi layanan publik. Implementasi tanda tangan elektronik yang lazim berjalan adalah model Client Signing. Metode ini menjamin privasi dokumen tetapi kurang memiliki aksesibilitas untuk melakukan tanda tangan elektronik dimanapun. Model selanjutnya adalah Cloud Signing. Metode ini memiliki aksesibilitas yang baik untuk tanda tangan elektronik dimanapun tetapi tidak cukup menjamin privasi dokumen yang dikirimkan ke server Cloud Signing. Oleh karena itu dipilihlah model tanda tangan elektronik Remote signature untuk mendapatkan keamanan privasi dan aksesibilitas tanda tangan elektronik yang dapat diimplementasikan pada perangkat mobile. Pada penelitian ini bertujuan mengembangkan implementasi tanda tangan elektronik pada perangkat mobile menggunakan proses rekayasa keinsinyuran profesional. Kemudahan dan aksesibilas tanda tangan elektronik secara langsung dirasakan melalui genggaman pengguna. Pendekatan implementasi yang digunakan, yaitu teknologi Remote signature untuk menjamin privasi dokumen pengguna, sehingga tanpa perlu mengirimkan dokumen secara utuh kepada pihak ketiga penyedia layanan tanda tangan elektronik. Dari pengembangan didapatkan hasil akhir berupa modul tanda tangan elektronik berbasis mobile dengan mengedepankan aspek profesionalisme, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan serta kode etik insinyur.

---

Digital signatures are an innovation to answer the challenges of document security and validity in the digital world. Digital signature is an encoding method using the Public Key Infrastructure cryptographic algorithm. Implementing digital signatures on documents will help speed up, simplify, and provide flexibility for users to ratify strategic documents in various sectors. Certified digital signatures using cryptographic algorithm methods can guarantee document security and validation of transacted data. Currently, digital signatures are one of the keys to implementing digital-based public service innovation in the government sector. By implementing digital signatures can improve the efficiency, service performance, and transparency of public services. The most common implementation of digital signatures is the client-signing model. This method guarantees document privacy but lacks the accessibility to perform digital signatures anywhere. The next model is Cloud Signing, this method has good accessibility for digital signatures anywhere but does not sufficiently guarantee the privacy of documents sent to the Cloud Signing server. Therefore, the Remote signature model was chosen to obtain privacy security and digital signature accessibility that can be implemented on mobile devices. This research aims to develop the implementation of digital signatures on mobile devices using professional engineering processes. The convenience and accessibility of digital signatures can be felt directly in the user's hand. The implementation approach used is Remote signature technology to ensure the privacy of user documents. So, there is no need to send the complete document to a third-party digital signature service provider. From the development, the final result is a mobile-based electronic signature module that prioritizes aspects of professionalism, occupational safety, health and environment as well as the engineer's code of ethics."

"Tanda tangan yang dibuat secara elektronik seharusnya dapat diterapkan dalam pembuatan akta autentik oleh notaris di Indonesia. Karena pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah dapat diterapkan pembuatan dokumen secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Kewenangan dari notaris yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris tidak ada larangan untuk notaris apabila akta autentik dibuat dan ditanda tangani secara elektronik. Sementara di Perancis akta autentik elektronik sudah diterapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis Tahun 2016 dan tidak ada keraguan dari notaris untuk menerapkan akta autentik secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif. Hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan penerapan dalam pembuatan akta autentik secara elektronik dengan ditanda tangani secara elektronik baik di Indonesia maupun di Perancis dan Notaris Indonesia harus tetap berhati-hati dalam proses pengesahan dan pembukuan tanda tangan elektronik oleh para pihak agar tidak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

---

Signatures made electronically should be applied in making authentic deeds by notaries in Indonesia. Because the Law on Electronic Information and Transactions can already be applied to make documents electronically signed electronically. The authority of the notary specified by the Notary Public Office Law does not prohibit the notary from making and signing authentic deeds electronically. While in France electronic authentic deeds have been applied in the French Civil Code of 2016 and there is no hesitation from notaries to apply electronic authentic deeds with electronic signatures. This research uses a comparative study method. The result of the research is that there are differences in the application in making authentic deeds electronically signed electronically both in Indonesia and in France and Indonesian Notaries must remain careful in the process of authorizing and recording electronic signatures by the parties so as not to be considered unlawful and cause the agreement to be invalid."

"ABSTRAK

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh barang/jasa dan dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik tidak dapat terlepas dari penggunaan sistem elektronik sebagai sarana pelaksanaannya. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik tidak hanya mengacu pada peraturan yang terkait pengadaan barang/jasa pemerintah melainkan juga terkait dengan UU ITE yang mengatur hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dalam sistem pembuktian dari Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik. Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem elektronik.

---

ABSTRACT

Government procurement is an activity to acquire goods/services of the Ministry/Agency/SKPD/Institution. E-Procurement can’t be separated from electronic systems. E-Procurement is not only refers to the rules that related to EProcurement but also related to Act of ITE. Act ITE is related to the problem of power in the system of proof of Information, Documents, and Electronic Signatures. The use of electronic signatures on an electronic document, can guarantee the security of an electronic information message. The procurement of goods / services of electronic government make a legal liability for the parties involved in the implementation of the electronic system.

"

"Reformasi birokrasi yang mewarnai pendayagunaan aparatur negara diarahkan untuk melaksanakan administrasi negara yang mampu mendukung laju integrasi atau keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan, pengaturan pemerintahan negara dan pembangunan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu dalam era gobalisasi ini untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelayanan pemerintah yang bercirikan pelayanan melalui birokrasi yang lamban, prosedur yang berbelit, dan tidak ada kepastian berusaha diatasi melalui penerapan e-Government. Semangat e-Government adalah penggunaan Teknologi Informasi sebagai alat bantu dan pemanfaatannya menjadikan pelayanan pemerintahan berjalan lebih efisien. Adapun salah satu kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang diinginkan di Indonesia adalah tercapainya tujuan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien seperti yang dijabarkan sebelumnya. Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan sumber hukum materil atas penyelenggaraan pemerintahan. Tanggung jawab negara dan pemerintah untuk menjamin penyediaan Administrasi Pemerintahan yang cepat, nyaman dan murah. Undang- Undang Administrasi Pemerintahan dengan ini berisi kaidah-kaidah hubungan antara instansi pemerintah sebagai penyelenggara adrninistrasi publik dan individu atau masyarakat penerima layanan publik. Salah satu catatan penting, yakni Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah adanya suatu terobosan untuk memperkenankan administrasi Negara membuat keputusan yang berbentuk elektronik. Hal ini tercermin dalam pasal 1 angka 11 yang berbunyi: Keputusan Berbentuk Elektronis adalah Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.  Dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 1 Undang undang No.30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menyatakan bahwa Prosedur penggunaan Keputusan Berbentuk Elektronis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Hal ini berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempunyai peraturan turunan Undang-undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019  Pasal 60 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, bahwa ada 2 jenis tanda tangan elektronik meliputi; Tanda tangan elektronik tersertifikasi, yang harus memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum tanda tangan elektronik,  menggunakan  sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia, dan dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi. Sedangkan Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, yang dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Jenis Tanda tangan Elektronik yang tidak tersertifikasi akan sulit otentikasinya dikarenakan tidak adanya sertifikat elektronik pada tanda tangan tersebut yang meniadakan metode untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada dokumen elektronik setelah dokumen tersebut ditandatangani sehingga dapat menjadi celah terjadinya penyalahgunaan dalam kaitannya dengan dokumen administrasi pemerintahan.

---

Bureaucratic reform that characterizes the empowerment of the state apparatus is directed at implementing state administration that is capable of supporting the pace of integration or the integration of the implementation of management tasks and functions, state governance arrangements and development to face the challenges of globalization. Therefore, in this globalization era, to achieve good governance, one of the efforts is to use information and communication technology or what is popularly called e-Government. Government services that are characterized by services through slow bureaucracy, complicated procedures, and no certainty are trying to be overcome through the application of e-government. The spirit of e-Government is the use of Information Technology as a tool and its utilization to make government services run more efficiently. One of the qualities of good governance that is desired in Indonesia is the achievement of the objectives of effective and efficient government administration as previously described. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration is a source of material law on government administration. It is the responsibility of the state and government to ensure the provision of a Government Administration that is fast, convenient and inexpensive. The Government Administration Law hereby contains rules for the relationship between government agencies as administrators of public administration and individuals or communities receiving public services. One important note, namely Law No.30 of 2014 concerning Government Administration, is that there is a breakthrough to allow the State administration to make decisions in electronic form. This is reflected in article 1 point 11 which reads: Decisions in Electronic Form are decisions made or delivered using or utilizing electronic media. In the elucidation of Article 38 paragraph 1 of Law No.30 of 2014 concerning government administration, it states that the procedure for using decisions in electronic form is guided by the provisions of laws and regulations governing electronic information and transactions. This is related to Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which have derivative regulations, namely Government Regulation Number 71 of 2019 Article 60 paragraph (2) letter a and paragraph (3) Electronic Transaction System Operator, that there are 2 types of electronic signatures, including; A certified electronic signature, which must meet the legality of legal force and legal consequences of an electronic signature, uses an electronic certificate made by an Indonesian electronic certification provider, and is made using a certified electronic signature maker. Meanwhile, the electronic signature is not certified, which is made without using the services of an Indonesian electronic certification operator. Types of Electronic Signatures that are not certified will be difficult to authenticate due to the absence of an electronic certificate in the signature which negates the method for detecting changes that occur in electronic documents after the document is signed so that it can become an opportunity for misuse in relation to government administrative documents."

"Dewasa ini, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai macam mesin atau perangkat teknologi yang semakin canggih hingga kini telah mencapai suatu kemampuan otomatisasi yang dapat dilakukan oleh sistem komputer untuk melakukan berbagai macam pekerjaan manusia Salah satunya dalam proses identifikasi dan autentikasi pada sistem elektronik yang bertujuan untuk menunjukkan darimana suatu data atau informasi elektronik berasal terkait identitas subjek hukum dan kewenangannya. Dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik, saat ini terdapat model bisnis terintegrasi yaitu online-to-offline (O2O) e-commerce atau disebut juga new retail yang menggunakan perangkat teknologi kecerdasan artifisial dalam proses transaksinya untuk otomatisasi agar pembeli dapat bertransaksi secara mandiri. Hasil analisis penelitian yuridis – normatif ini menunjukkan pengaturan hukum di Indonesia mengenai transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce) pada toko ritel tanpa kasir dengan model online to offline (O2O) secara spesifik dalam kasus ini yaitu JD.ID X yang menggunakan kontrak elektronik beserta sistem identifikasi dan autentikasi secara elektronik, belum adanya pengaturan mengenai penerapan teknologi kecerdasan artifisial, serta menjelaskan bahwa mekanisme transaksi dan kontrak berupa syarat dan ketentuan tersebut telah memenuhi keabsahan kontrak dari aspek kelayakan dan akuntabilitas sistem elektronik maupun aspek hukum perjanjian dan secara spesifik dalam konteks kontrak antara pelaku usaha dan konsumen yaitu terkait pencantuman klausula baku yang diatur dalam hukum perlindungan konsumen.

---

Nowadays, the rapid development of information and communication technology has given rise to various kinds of machines or technological devices that are increasingly sophisticated and have achieved automation capabilities that may be operated by computer systems to perform various kinds of human jobs. One of them is regarding the electronic system's identification and authentication process which aims to show and confirm how an electronic data or information comes from the identity of a legal subject and its authority. In terms of e – commerce nowadays, there is an integrated business model namely online-to-offline (O2O) e-commerce (also known as new retail), which uses artificial intelligence technology devices for automation during the transaction process with the purpose of making the buyers able to transact independently. The result of this juridical-normative research analysis explains about laws and regulations in Indonesia regarding trading through electronic systems (e-commerce) at an online-to-offline (O2O) cashierless retail store specifically in this case JD.ID X which uses electronic contract and electronic identification and authentication systems, the application of artificial intelligence technology, and explains how the transaction mechanism and contract in a form of terms & conditions has fulfilled the validity of electronic contracts from the aspect of feasibility and accountability of the electronic system along with the legal aspect of the agreement and specifically in the context of the contract between business actor and consumer related to the inclusion of standard clause stipulated in the consumer protection law. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi danbagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentangDokumen Perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatanyuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Tulisan ini bertujuan untuk memahami prosedur pembuatan akta otentik dalamRisalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secaratelekonferensi serta bagaimana legalitas dan kekuatan pembuktian Risalah RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) telekonferensi beserta tandatanganelektroniknya di persidangan Pengadilan. Kesimpulan dari penelitian adalahmekanisme pembuatan akta otentik hasil RUPS telekonferensi meliputipembuatan akta, pembacaan isi akta secara telekonferensi, penandatanganan aktamelalui 1) digital signature, atau 2) tanda tangan konvensional, kemudiandinyatakan di hadapan Notaris dan data digital yang dihasilkan dari RUPStelekonferensi mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta RUPSkonvensional serta dapat menjadi alat bukti dalam proses persidangan dipengadilan. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dibuat ketentuan hukumyang mengatur secara rinci mengenai keabsahan hasil RUPS telekonferensi, sertaperlu adanya perubahan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar memberikanpengertian yang lebih luas mengenai ”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”sehingga yang dimaksud dengan”bertatap muka” dan ”dibacakan di hadapan”dapat dilakukan secara telekonferensi agar tidak ada keraguan lagi mengenaiautentikasi suatu akta hasil RUPS telekonferensi.

---

ABSTRACTThe following thesis is examining procedure of making an autentic deed inGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference and the legality of the authentic act with elektronic signature inminutes of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company heldin teleconference in accordance with Laws of Limited company, Laws ofInformation and Electronic Transactions, Laws of Notary, and Laws of CorporateDocument. The thesis uses judicial norms approach os research implementationmethod and also assessment of several qualitative data. The following thesis aimsto understand the procedure of making an authentic deed in the Minutes of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company conductedteleconferences and understand how the legal and evidentiary strength of theminutes of the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Companyconducted a teleconference along with electronic signatures in the trial court. Theconclusion of this thesis is the mechanism of making authentic act of the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferenceincludes making of the deed, reading the contents of the deed by teleconference,signing the deed by 1) digital signatures, or 2) conventional signature, and thendeclared the deed in presence the notary, the digital data from the GeneralMeeting of Shareholders of Limited Liability Company held in teleconferencehave the same legal force to the deed of General Meeting of Shareholders ofLimited Liability Company is done conventionally and can become evidence incourt proceedings. The results of this thesis suggest that legal provisions be madeclearly and really detailed about the validity of the General Meeting ofShareholders of Limited Liability Company held in teleconference, as well as theneed for a change in the Laws of Notary in order to give a broader sense of "faceto face" and "read in presence" that is a "face to face" and "read in presence" byteleconferencing so that there is no doubt about the authentication of a deed of theGeneral Meeting of Shareholders of Limited Liability Company held inteleconference."