Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Shahnas Ayu Swaradheka
Kepastian hukum atas pelaksanaan debt to equity swap tehadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang = The legal certainty on the implementation of debt to equity swap on bonds conversion into shares in the event of suspension of debt payment obligation
" Tesis ini membahas tentang kepastian hukum atas pelaksanaan Debt to Equity Swap terhadap obligasi yang dikonversi menjadi saham dalam rangka penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, obligasi sebagai surat berharga yakni efek atau merupakan bentuk surat bukti utang emiten kepada kreditor pemegang obligasi yang memiliki jangka waktu jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan. Dalam jangka waktunya, dapat dimungkinkan terjadinya keadaan dimana Emiten tidak mampu atau gagal bayar atas utang lain yang dimiliki. Untuk ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54689
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dariyah
PKPU sebagai alternatif penyelesaian sengketa Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara konsumen dengan pengembang yang wanprestasi (studi kasus serah terima apartemen terlambat, konsumen ajukan PKPU) = PKPU as an alternative of dispute settlement of condiditonal sale and purchase agreement (PPJB) between consumer and developer who default (A case study of late apartment handover, consumer files request for PKPU)
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T51783
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radinka Gabriella
Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021) = Juridicial Analysis Of Cassation Legal Remedies For Decisions On Suspension Of Debt Payment Obligation (Study Of MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021)
" Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library