Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bagaimana membangun merek global adalah hal penting bagi perusahaan multinasional. Merek global membutuhkan konsistensi di level global dan adaptasi dengan lingkungan lokal secara bersamaan. Sehingga bagaimana headquarter mengintegrasikan aktivitas yang dilakukan subsidiary di pasar domestik penting dalam proses pembangunan merek global. Membiarkan subsidiary untuk beradaptasi dengan lingkungan domestik akan beresiko munculnya ketidaksesuaian dengan konstruksimerekglobal. Sementara kontrol yang terlalu ketat akan juga mengurangi kemempuan untuk beradaptasi. Sehingga integrasi yang dilakukan headquarter perlu menggunakan proses kontrol dan koordinasi secara simultan dalam proses pembangunan merek global."

"Subsidiary merupakan unit, dalam perusahaan multinasional, yang melakukan fungsi penghubung (Boundary spanner) antara kantor pusat dengan lingkungan domestik. Posisi ini sangat rentan terhadap stres peran (role stress). Kpnflik dan ambiguitas peran seringkali muncul dalam posisi ini, dimana kedua hal ini berdam-pak negatif terhadap kinerja manajer di subsidiary. Komunikasi interaktif, antara subsidiary dengan kantor pusat, diajukan sebagai salah satu mekanisme untuk mengurangi kemungkinan muncul-nya stres peran. Komunikasi jenis ini memungkinkan untuk saling membangunpemahaman, Consensus dan penyesuaianatastugas dan pekerjaan baik di subsidiary maupun di kantor pusat. Sehingga baik antara subsidiary dengan kantor pusat akan mendapatkan kejelasan peran yang harus dilakukan. Selain itu juga, komunikasi interaktif meningkatkan kesesuaian harapan dan tuntutan yang diberikan kepada subsidiary terhadap lingkungan domestik dimana subsidiary beroperasi."

"Information is an important resource for new product development (NPD) process in subsidiary. However, we still lack of research to analyze NPD process from information perspective in subsidiary context. This research is an exploratory research and it exploited 8 cases of NPD process in consumer goods subsidiaries operating in Indonesian market. Three types of information have been identified and analyzed NPD process; global, regional and local information.

The result of this research reveals that new product will be resulted is determined by the type of information used. This research reveals four new product typology using information types. The semi-structured interview and archive studies generate global, regional, integrated and local NPD process. Each process has its own characteristics such as type of information used and interaction pattern among subsidiary-regional office-headquarter."

"Terdapat beberapa model bisnis yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha dalam membangun bisnisnya. Salah satunya adalah menggunakan jenis Induk-Anak Perusahaan (Perusahaan Grup). Menggunakan model bisnis apa pun, sering kali kegagalan tidak dapat dihindari. Kesulitan finansial dengan berbagai faktor, menjadi alasan dari gagalnya suatu bisnis. Kepailitan hadir sebagai solusi bagi seorang pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi kehidupan ekonomi di Indonesia masih banyak ditemukan kekurangan. Kosongnya pengaturan mengenai Induk-Anak Perusahaan menjadi salah satunya. Padahal praktik Induk-Anak Perusahaan bukan hanya satu atau dua entitas di Indonesia, tetapi banyak sekali digunakan bagi pengusaha. Selain itu juga dalam hukum kepailitan di Indonesia tidak luput dari segala kekurangannya. Tidak hadirnya tes insolvensi, membuat suatu perusahaan dapat dengan mudah pailit selama memenuhi persyaratan pailit yang diatur dalam UUKPKPU, padahal perusahaan tersebut masih mampu untuk membayar utang-utangnya. Tulisan ini hadir membahas masalah-masalah tersebut, mulai dari urgensi tes insolvensi di Indonesia, studi kasus penerapan insolvensi tes dalam kasus kepailitan PT Hanson International Tbk yang menjadi contoh semrawutnya hukum ekonomi di Indonesia, serta eksekusi kepailitan yang dalam hal terjadinya kepailitan Induk-Anak Perusahaan di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa PT Hanson International Tbk belum dalam keadaan insolven, serta menyimpulkan eksekusi harta pailit dalam bentuk saham yang dimiliki Induk Perusahaan terhadap Anak Perusahaannya.

---

There are several business models that can be used by an entrepreneur in building his business. One of them is using the Parent-Subsidiary type (Group Company). Using any business model, failure is often inevitable. Financial difficulties with various factors become the reason for the failure of a business. Bankruptcy comes as a solution for an entrepreneur to be able to solve these problems. However, economic life in Indonesia still has many shortcomings. The absence of regulations regarding the Parent-Subsidiary Company is one of them. Whereas the practice of Parent-Subsidiary Company is not only one or two entities in Indonesia but is widely used for entrepreneurs. In addition, Indonesian bankruptcy law is not free from shortcomings. The absence of an insolvency test means that a company can easily go bankrupt as long as it meets the bankruptcy requirements stipulated in the UUKPKPU, even though the company is still able to pay its debts. This paper discusses these issues, starting from the urgency of the insolvency test in Indonesia, a case study of the application of the insolvency test in the bankruptcy case of PT Hanson International Tbk, which is an example of the chaos of economic law in Indonesia, as well as the execution of bankruptcy in the event of Parent-Subsidiary bankruptcy in Indonesia. This paper uses a qualitative approach, which then concludes that PT Hanson International Tbk is not yet insolvent and concludes the execution of bankruptcy assets in the form of shares owned by the Parent Company against its Subsidiaries."

"This volume of Research in Global Strategic Management, the first under the new editorship of William Newburry, provides new perspectives on headquarters-subsidiary relationships in the context of the contemporary multinational corporation."

"ABSTRAKTulisan ini membahas mengenai Pertanggungjawaban Perusahaan Induk kepada Bank selaku pemberi pinjaman kepada anak perusahannya dalam memenuhi kewajibannya sesuai aturan hukum pertanggungjawaban perdata yang berlaku. Pertanggungjawaban perusahaan induk ini timbul akibat adanya penerbitan Letter of Undertaking yang dilakukan oleh perusahaan induk guna menjamin pinjaman tersebut. Dalam hal perolehan kredit yang diterima oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan modal baik untuk tujuan pembiayaan modal kerja ataupun untuk anak perusahaan seringkali dalam prakteknya Bank meminta jaminan tambahan dari Perusahaan Induk dimana jaminan ini bersifat accessoir dan didasari pada asas-asas dalam hukum perjanjian, baik dalam bentuk Corporate Guarantee untuk selanjutnya disebut sebagai ldquo;CG rdquo; ataupun Letter of Undertaking untuk selanjutnya disebut sebagai ldquo;LoU rdquo; ataupun jaminan lainnya. Pemberian LoU oleh perusahaan induk kepada anak perusahaannya sampai saat ini dinilai efektif oleh para kreditur, hal ini disebabkan karena ketika sebuah perusahaan induk memberikan jaminan personal LoU kepada kreditur maka secara sah dan secara moral perusahaan induk tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam LoU tersebut. Yang mana hal ini berkaitan dengan Liability perusahaan induk yang tertuang dalam LoU tersebut dan Responsibility perusahaan induk untuk menjamin pelunasan hutang anak perusahaannya.

---

ABSTRACTThis writing discusses the Responsibility of the Parent Company to the Bank as a lender to its subsidiary in fulfilling its obligations under the applicable civil liability law. This parent company 39 s liability arises from the issuance of a Letter of Undertaking by the parent company to secure the loan. In the case of the acquisition of credits received by companies that require capital either for the purpose of working capital financing or for subsidiaries often in practice the Bank requests additional assurance from the Parent Company where this guarantee is an accessoir and is based on the principles of the treaty law, both in form of Corporate Guarantee hereinafter referred as CG or Letter of Undertaking hereinafter referred as LoU or other guarantees. Loan granting by the parent company to its subsidiaries is currently considered effective by the creditors, this is because when a parent company provides personal LoU guarantee to the creditor then legally and morally the parent company has an obligation to implement what has been agreed in LoU. Which is related to the Liability of the parent company contained in the LoU and the Responsibility of the parent company to ensure the repayment of its subsidiary debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti mengenai efek dari dilakukannya akuisisi yang dijalankan PT. Hakaaston terhadap 3 anak perusahaan yaitu terhadap PT. Bhirawa Steel, PT. Semen Indogreen Sentosa dan PT. Catur Armindo Putra yang dimulai pada tahun 2019. Akuisisi yang dijalankan umumnya memberikan ekspektasi keuntungan bagi perusahaan pengakuisisi, namun pasca 3 tahun dijalankannya akuisisi belum terjadi perubahan yang signifikan sehingga memunculkan pertanyaan apakah akuisisi yang dijalankan telah disusun berdasarkan strategi yang tepat serta pertimbangan yang matang. Peneliti melakukan analisis mendalam mengenai kondisi ini menggunakan metode campuran (mix method) untuk mengetahui akuisisi yang dijalankan apakah  dapat menimbulkan Financial synergies atau Operational Synergies. Temuan empiris berdasarkan data laporan keuangan perusahaan pasca akuisisi menemukan bahwa 2 dari 3 anak perusahaan mengalami peningkatan dari segi keuangan perusahaan namun perusahaan induk selaku pengakuisisi mengalami penurunan pasca akuisisi perusahaan. Analisis atas hasil wawancara dari narasumber menjelaskan bahwa akuisisi yang dijalankan tidak hanya mengacu kepada Financial Synergies, namun juga terhadap Operational synergies dimana perusahaan memiliki peranan untuk membantu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Hasil temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai kebijakan dalam Merger & Akuisisi (M&A) yang tidak hanya bersifat menguntungkan bagi satu pihak namun lebih kepada manfaat ekonomi.

---

This study aims to obtain evidence regarding the effect of the acquisition carried out by PT. Hakaaston towards 3 subsidiaries namely towards PT. Bhirawa Steel, PT. Cement Indogreen Sentosa and PT. Catur Armindo Putra which began in 2019. Acquisitions carried out generally provide expected profits for the acquiring company, but after 3 years of acquisitions there have been no significant changes, raising the question of whether the acquisitions carried out have been prepared based on the right strategy and careful consideration. Researchers conducted an in-depth analysis of this condition using a mixed method (mix method) to determine whether the acquisitions carried out could lead to Financial synergies or Operational Synergies. Empirical findings based on post-acquisition company financial statement data found that 2 out of 3 subsidiary companies experienced an increase in the company's finances, but the parent company as the acquirer experienced a decline after the company's acquisition. Analysis of the results of interviews with informants explained that the acquisitions carried out did not only refer to Financial Synergies, but also to Operational synergies where the company has a role in helping the construction of the Trans Sumatra Toll Road. The findings of this study can become the basis for further research regarding policies in Mergers & Acquisitions (M&A) which are not only beneficial for one party but more for economic benefits."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban perusahaan sertaperlindungan tenaga kerja sehubungan dengan pelaksanaan akusisi yang menggunakanskema sebagai upaya guna menghindari ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang-UndangPerseroan Terbatas dan Pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan caramembentuk suatu Special Purpose Vehicle (SPV) dengan mendirikan suatu perusahaanuntuk dijadikan suatu Holding Company sebagai pemegang saham dari perusahaan yangdijadikan Subsidiary Company dan pada dasarnya perusahaan – yang dijadikanSubsidiary Company – itulah yang merupakan perusahaan target, yang mana padanantinya secara “di atas kertas” saham dari SPV tersebutlah yang akan diakuisisi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai siapa yang dimaksuddengan tenaga kerja dan pengusaha sehubungan dengan eksistensi dari HoldingCompany dan Subsidiary Company di dalam suatu kelompok (grup) usaha sertabagaimana pertanggungjawaban ketenagakerjaan dari Holding Company terhadaptenaga kerja dari Subsidiary Company-nya, khususnya dalam hal dilaksanakannya suatutransaksi akuisisi yang mempergunakan skema sebagaimana disebutkan di atas. Jenispenelitian ini adalah Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitianhukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan menjalankantahapan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan/atau didampingi dengan penelitianlapangan. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terpisahsebagai badan hukum yang berbeda dan terdapat pembatasan pertanggungjawabanhukum di antara Holding Company dan Subsidiary Company, namun di dalam halpertanggungjawaban ketenagakerajan, terdapat pandangan akan adanya satu kesatuansosial dan ekonomi di antara Holding Company dan Subsidiary Company, dimanapembentukan suatu Holding Company maupun Subsidiary Company tidak lah dapatdilaksanakan guna mengesampingkan maupun mencurangi perlindungan hak dankepentingan hukum para tenaga kerja, sehingga dalam hal ini Holding Company tetapmemiliki pertanggungjawaban ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja SubsidiaryCompany-nya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the company liability and labor protection in connectionwith the implemenation of the acquisition that uses a scheme as an attempt to evade theprovisions of Article 126 paragraph ( 1 ) Limited Liability Company Law and Article163 of the Labor Law by forming a Special Purpose Vehicle ( SPV ) by setting up acompany to be used as a Holding Company as a shareholder of the company that to beused as a Subsidiary Company and basically the company - that to be used as theSubsidiary Company - is the target company, which in later "on paper" shares of theSPV is exactly what will be acquired. The purpose of this study is to analyze as to whois a employee and employers in relation to the existence of the Holding Company andSubsidiary Company in a group company as well as how the labor liability of theHolding Company to the employee of its Subsidiary Company, particularly in terms ofthe implementation of the acquisition trasaction that uses the scheme as mentionedabove. This research is a Juridical Normative that a tend of descriptive analytical, i.e.the legal research that is carried by researching the material literature by running thestages of research, the research literature and/or assisted with field research . Inconclusion , this study found that although as a separate legal entity and there are anlimited liability of the Holding Company and Subsidiary Company, but in terms of laborliability, there is a perspective that there is a social and economic unity between theHolding Company and Subsidiary Company, the formation of a Holding Company andSubsidiary Company was not able to be implemented in order to rule out or rigging thelegal protection of the rights and interests of the employees, so in this case the HoldingCompany retains the labor liability for its Subsidiary Company’s employee."

"ABSTRAKStudi ini mengaplikasikan model resource orchestration untuk mengamati pembangunan kompetensi manajer subsidiari, dan pengaruhnya terhadap kinerja subsidiari. Model diuji dengan data subsidiari Indonesia yang beroperasi di Nigeria, yang diolah memakai structural equation model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kompetensi manajer subsidiari lebih dominan dipengaruhi oleh absorptive capacity subsidiari daripada sekedar mengakumulasi pengalaman mengelola sumber daya headquarter dan mitra lokal. Namun kompetensi manajer tersebut harus dimediasi oleh proses akumulasi asset dan pengembangan kapabilitas pada unit-unit bisnis di bawahnya agar mempengaruhi kinerja.Studi ini juga membuktikan bahwa dalam organisasi subsidiari yang kecil, perbedaan persepsi antar manajer dengan latar belakang budaya berbeda terhadap aktifitas rutin sehari-hari seperti aktifitas dalam resource orchestration masih tetap ada. Satu satu kontribusi penting dari studi ini adalah menjelaskan secara detail bagaimana sumber daya yang diinvestasikan headquarter menjadi kinerja di negara tujuan.

---

ABSTRACTThis study applies resource orchestration model to investigate the building of country manager rsquo s competence, and its influence to subsidiary performance. Model was tested using data of Indonesian subsidiaries operated in Nigeria, which were proceeded using structural equation model. The results show that the building of country manager rsquo s competence is more dominantly influenced by subsidiary rsquo s absorptive capacity than managing headquarter or local partner resources that result the accumulation of experience. However, this manager competence must be mediated by asset accumulation and capability development in the business unit level in order to influence subsidiary rsquo s performance.Furthermore, this study finds that even in a small subsidiary organization, perceptual gap between managers from dissimilar cultures toward common daily activities such as resource orchestration activities still exists. One important contribution of this study is to provide the explanation of how headquarter resources invested abroad are transformed into performance in the host country."

"Tulisan ini membahas mengenai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Indonesia Power (Persero) dalam hukum kepailitan. Analisis didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adanya penerapan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Antara Konsorsium Kinarya Liman Margaseta sebagai Pemohon Pailit VS PT. Indonesia Power sebagai Termohon Pailit. Penerapan Pasal 2 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 oleh Majelis Hakim belum dapat dikatakan diterapkan secara sempurna. Hasil penelitian menyarakan diperlukannya pedoman akan kepailitan Anak Perushaan BUMN. Kemudian perlu adanya peraturan yang mengatur khusus tentang kepailitan Anak Perusahaan BUMN dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terjadi kepastian hukum.

---

This Paper discusses the Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) in this case PT. Indonesia Power (Persero) from the perspective of Bankrupcy Law. The analysis is based on the current laws and regulations in Indonesia such as Government Regulation No. 72 of 2016, Law No. 40 of 2007, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and other related regulations. The research method used in this paper is a normative judicial approach, while the data analysis method is a qualitative method. The conclusion of this research is that the application of Artice 2 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 in Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. is not properly applied. The application of article 2 paragraph (5) of Law No. 40 of 2007 by the Judges cannot be said to be implemented perfectly. The results from this paper suggest the need for Bankruptcy guidance for subsidiaries of State-Owned Enterprise. Also there is a need for a specific regulations regarding the Bankruptcy of subsidiaries of State-Owned Enterprise in Law No. 40 of 2007 to ensure legal certainty."