Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini ingin mengkaji tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan efeknya terhadap anak perusahaan dan hubungan antara anak perusahaan terhadap Induk perusahaan yang diakuisisi apabila PMA mengakuisisi PMDN beserta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Penanaman Modal Asing diartikan kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penanaman Modal Asing adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana diubah oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 yang isinya tentang ketentuan-ketentuan pihak asing yang ingin melakukan Penanaman Modal di Indonesia baik itu dilakukan oleh warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintahan asing. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT PMA) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ......This thesis intends to describe Foreign Investment in Indonesia and its effect on subsidiaries and its relationship with the parent company when foreign investors acquire a local company, along with the conditions that must be met. Foreign Investment is defined as investing activities in conducting business in the territory of the Republic of Indonesia, which foreign investors carry out, either using entirely foreign capital or joint ventures with domestic investors. The law that regulates foreign Investment is Law Number 25 of 2007, as amended by Law number 11 of 2020, which contains provisions for foreign parties wishing to make an Investment in Indonesia, whether a foreign citizen does it. , foreign business entity, and/or foreign government. Mandatory foreign Investment in the form of a Limited Liability Company (Foreign) based on Indonesian law and domiciled in the territory of the Republic of Indonesia unless otherwise stipulated by law

Abstrak :
ABSTRAK
Laporan magang ini bertujuan untuk membahas analisis perlakuan akuntansi atas investasi pada anak perusahaan dan afiliasi PT SPREAD Tbk, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri tambang. KAP MANUSAYA menganalisis perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 7, 15, dan 65 apakah telah sesuai dengan ketentuan tersebut atau tidak. Investasi yang dilakukan oleh PT SPREAD Tbk terdiri dari investasi pada anak dan entitas asosiasi. Terdapat perbedaan perhitungan nilai investasi pada anak perusahaan dan afiliasi PT SPREAD Tbk antara KAP MANUSAYA dengan PT SPREAD Tbk sehingga KAP MANUSAYA mengusulkan penyesuaian.

---

ABSTRACT
This internship report is aimed to explain about the analysis of the accounting treatment of investments in subsidiaries and affiliates of PT SPREAD Tbk, a company engaged in mining industry. KAP MANUSAYA analyzes the accounting treatment under PSAK 7, 15, and 65 whether it is consistent and complied with the standards. Investments made by PT SPREAD Tbk consist of investments in subsidiaries and associated entities. There is a difference in the calculation of the investment value of subsidiaries and affiliates of PT SPREAD Tbk between KAP MANUSAYA and PT SPREAD Tbk so that KAP MANUSAYA proposes the adjustment.

Abstrak :
Tesis ini membahas stasus kekayaan dan kerugian anak perusahaan berdasarkan Putusan No. 121k/Pid.Sus/2020 dan Putusan No. 350 K/Pid.Sus/2020. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan kekayaan negara yang dimasukan penyertaan modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas, bertransformasi menjadi saham/modal negara pada BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut. Kekayaan negara yang bertransformasi menjadi kekayaan BUMN Persero atau Perseroan Terbatas tersebut, sehingga tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Hakim mengenai kerugian Anak Perusahaan Persero. Dalam kasus PT. Pertamina Hulu Energi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menilai kerugian anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) bukan merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif). Namun dalam kasus PT. PLN Persero melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 350 K/Pid.Sus/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3318 K/Pid.Sus/2019 masih menganggap kekayaan dan kerugian PT. PLN Batubara sebagai Anak Perusahaan PT. PLN (Persero) merupakan kekayaan dan kerugian negara. ......This thesis discusses the legal Status of the Assets and losses of Public Company Subsidiaries based on Decision No. 121k/Pid.Sus/2020 and Decision No. 350 K/Pid.Sus/2020. This research is a normative juridical research, which refers to the legal norms contained in the legislation and court decisions. The results of the study show that state assets included in state equity participation in Public Company or Limited Liability Companies, are transformed into shares/state capital in the Public Company or Limited Liability Companies. State assets that are transformed into the assets of Public Company or Limited Liability Companies, so that they are subject to Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies. However, there are differences of opinion among Judges regarding the losses of Public Company Subsidiaries. In the case of PT. Pertamina Hulu Energi through Supreme Court Decision Number 121K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3849 K/Pid.Sus/2019, the Supreme Court assessed that the loss of a subsidiary of PT Pertamina (Public Company) was not a real state financial loss (only is a fluctuating decline in value). However, in the case of PT. PLN Persero through Supreme Court Decision Number 350 K/Pid.Sus/2020 and Supreme Court Decision Number 3318 K/Pid.Sus/2019 still considers the wealth and losses of PT. PLN Coal as a Subsidiary of PT. PLN (Public Company) is the state's wealth and losses.

Abstrak :
ABSTRAK
Sinergi menjadi suatu konsep penting dalam corporate strategy sejak puluhan tahun yang lalu, ketika banyak perusahaan memulai strategi diversifikasi. Pertamina adalah BUMN Energi terbesar dinegeri ini dan mempunyai lebih dari 25 Anak Perusahaan, oleh sebab itu sinergi merupakan strategi dari korporat yang sangat diperlukan untuk kemajuan perusahaan ini. Penelitian ini berfokus padaproblem solving dan research interest dan mempunyai tujuan yaitu : 1)Merumuskan strategi kebijakan dan HRM Process agar terciptanya Sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan Anak Perusahaan Hulu. 2)Merumuskan strategi untuk internalisasi tata nilai (values) perusahaan agar tercipta sinergi antara PT. Pertamina (Persero) dengan Anak Perusahaan Hulu. Dalam penelitian ini menggunakan desain studi kasus (case study) pada Anak Perusahaan Hulu dan PT.Pertamina (Persero). Data dikumpulkan yang digunakan untuk analisis dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan melalui berbagai sumber yang ada pada persero dan anak perusahaan, yaitu : dokumen, catatan arsip, wawancara mendalam, observasi dan juga Focus Group Discussion (FGD). Untuk teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :Corporate strategy, Sinergi, HRM Process dan ValuesPerusahaan. Hasil penelitian ini adalah mendapatkan rumusan strategi terhadap HRM proses yang mendukung sinergi yang dapat diterapkan pada Induk Perusahaan dan Anak Perusahaannya dan juga strategi terhadap internalisasi values (6C) terhadap seluruh APH. Juga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya dalam bidang administrasi bisnis dan SDM. Strategi ini perlu didukung oleh kebijakan Direksi baik ditingkat Persero maupun AP yang terintegrasi dan saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan SDM tersebut

---

ABSTRACT
Synergyhas been one of the most important concept in Corporate Strategy since the last decade , when many companies embarked on a strategy of diversification. Pertamina is the largest State-Owned-Enterprises (SOE) engaged in oil & gas in Indonesia and has more than 25 subsidiaries , hence synergy is one the most sought after strategy which will play a vital role for the enterprise growth and progress. This researchfocused onproblem solving and research interest,and it has following set of objectives : 1) to formulate a policy strategy and HRM Process in order to create synergy between PT Pertamina ( Persero ) and Upstream?s Subsidiaries. 2) to formulate a strategy for the internalization of valuesof theCompany in order to create synergy between PT Pertamina (Persero) and Upstream Subsidiaries (APH) .This study used a case study in Upstream subsidiaries and Pertamina (Persero). The data collected is used for analysis in this research is data collected through various sources that exist in limited company and its subsidiaries, namely :Corporate and public documents, interviews, observation and focus group discussion. Meanwhile the theories concept used in this research are : Corporate Strategy, Synergy , HRM Process and Corporate. The outcomes of this researchare strategy formulation of Human ResourcesManagement (HRM) process which support applicable synergy for Upstream Subsidiary, and strategy formulation of values internalization (6C) for all Upstream Subsidiaries. The outcomes of this research also benefit the scientific progress nowadays. Especially in Business Administration and Human Resources discipline. The strategy requires a set of supports not only from Board of Directors? subsidiary level who are well-integrated and supportive for Human Resources policy implementation.

Abstrak :
Perkembangan perdagangan dan pasar modal internasional mengarah pada ekspansi bisnis ke luar negeri, seiring dengan ekskalasi pertumbuhan dan internasionalisasi perdagangan dan pasar modal tersebut. Ekspansi bisnis dengan perluasan kapasitas, operas!, dan pasar menimbulkan banyak perusahaan multinasional (multinational corporation atau MNC), dengan alasan kebijakan perdagangan, pertimbangan politis, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, seperti pengupahan, insentif, dan sebagainya. Laporan keuangan MNC harus mengkonsolidasikan operas! anak perusahaan asing (foreign subsidiary) dan perusahaan induk (parent company), yang didasarkan pada perbedaan prinsip-prinsip akuntansi dan satuan mata uang. Mata uang asing (foreign currency) - yang merupakan denominasi laporan keuangan (financial statements) dari foreign subsidiary harus ditranslasikan dalam mata uang parent company. Penerapan translation process sangat rumit, terutama dalam penentuan penggunaan kurs yang berlaku, karena fakta bahwa besaran kurs antara dua atau lebih mata uang sangat fluktuatif. Kesulitan lainnya adalah bagaimana melaporkan translation adjustment pada akun-akun (accounts) neraca ketika terjadi perubahan kurs valas. Translation adjustment merupakan hasil yang inheren (inherent results) dari translation process dari laporan keuangan entitas asing (foreign entity's financial statements') dari functional currency (Rupiah) ke dalam reporting currency (US Dollar), yang diakumulasikan sebagai consolidated stockholder's equity. Besaran atau jumlah translation adjustment dipengaruhi oleh oleh paparan entitas akuntansi (entity's accounting exposure). Berdasarkan penelitian pada PT Goodyear Indonesia Tbk., PT Procter & Gamble Indonesia Tbk. dan PT Sobering Plough Indonesia Tbk., yang merupakan kelompok industri barang konsumsi, dalam rentang waktu 1995 - 1999, perubahan kurs pada laba rugi penjabaran dengan menggunakan translation process akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan akan meningkat seiring dengan penguatan perubahan kurs tukar US Dollar terhadap Rupiah, Jika tidak dipengaruhi oleh perubahan kurs, hubungan antara beberapa akun (accounts), seperti Current Ratio, Quick or Acid Test Ratio, Debt to Total Capital, Times Interest Earned, dan Profit Margin, akan sama besamya sebelum dan sesudah translation process. Jika dipengaruhi oleh perubahan kurs, hubungan antara beberapa akun (accounts) akan berbeda, yang menunjukkan pengaruh ekonomi dari perubahan kurs (economic effect of rate changes), seperti yang ditunjukkan oleh rasio Inventory Turnover, Receivables Turnover, Fixed Turnover, Total Assets Turnover, Debt to Equity, Return on Assets (ROA\ dan Return on Equity (ROE), yang besamya berbeda sebelum dan sesudah translation process, meskipun perbedaannya tidak begitu besar. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi antara anak perusahaan (foreign subsidiary) dan perusahaan induk (parent company) memerlukan pengembangan harmonization of worldwide accounting standards : prinsip-prinsip umum akuntansi dan standar internasional, yang menjadi referensi peraturan akuntansi yang berlaku di semua negara, untuk mengurangi atau mempersempit perbedaan (regulasi akuntansi, kebiasaan bisnis, peraturan perpajakan, tradisi hukum, perbedaan mata uang dan kurs, dan faktor-faktor infiasi) antara prosedur akuntansi umum di berbagai negara. Penggunaan reciprocal accounts dalam bentuk restated bukan translated akan sangat membantu dalam menyusun prosedur akuntansi dan memberikan informasi yang berkaitan dengan perabahan mata uang (currency changes) dari anak perusahaan (foreign subsidiary) atau functional currency ke perusahaan induk (parent company) atau reporting currency, yang akan menghindarkan disparitas pada kesalahan pencatatan transaksi (transaction recording).

Abstrak :
Perluasan lingkup keuangan negara berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara, dalam hal ini terdapat inkonsistensi penerapan regulasi terhadap status hukum dari Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (AP BUMN), dimana terdapat perlakuan hukum yang menjadikan Anak Perusahaan BUMN sebagai bagian dari keuangan negara. Secara hukum keuangan publik, AP BUMN merupakan badan hukum perdata tersendiri yang berbeda karakter hukumnya dengan BUMN dan keuangan negara. Dari segi pendirian, tata kelola, regulasi, dan risiko tidak ada kesamaan antara AP BUMN dan BUMN serta keuangan negara. Ketika Anak Perusahaan BUMN menjadi bagian dari keuangan negara tentu hal ini juga berimplikasi pada sektor pemeriksaan keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara.Tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer dan kepustakaan sebagai bahan sekunder. Hasil dari tesis ini menunjukan dua temuan pertama, Badan Pemeriksa Keuangan tidak berwenang dalam memeriksa APdiata BUMN yang merupakan badan hukum perdata, hal ini dilihat dari peraturan perundangan dan konsep badan hukum. Adapun terhadap frasa “lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara” menimbulkan multitafsir, sehingga pemeriksaan yang dilakukan BPK tanpa adanya kepastian hukum merupakan tindakan melampaui wewenang sehingga pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK telah melampaui kewenangannya. Kedua, terkait standar pedoman pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dimuat dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tidak memuat terkait pemeriksaan terhadap AP BUMN ......The expansion of the scope of state finances has implications for the state financial audit sector, in this case there is an inconsistency in the application of regulations to the legal status of State-Owned Enterprises (BUMN) Subsidiaries, where there is legal treatment that makes BUMN Subsidiaries part of state finances. In public finance law, BUMN Subsidiaries is a separate civil legal entity that differs in its legal character from BUMN and state finances. In terms of establishment, governance, regulation, and risk, there are no similarities between BUMN Subsidiaries and BUMN as well as state finances. When a BUMN subsidiary becomes part of the state finances, of course, this also has implications for the state financial audit sector. The Supreme Audit Agency (BPK) is the only institution authorized to determine whether or not there is a state financial loss. This thesis is prepared based on normative juridical research that uses laws and regulations as the primary source of law and literature as secondary material. The results of this thesis show the first two findings, the Supreme Audit Agency is not authorized to examine the BUMN Subsidiaries which is a civil legal entity, this can be seen from the laws and regulations and the concept of a legal entity. As for the phrase "another institution or agency that manages state finances" gives rise to multiple interpretations, so that the examination carried out by the BPK without legal certainty is an act beyond its authority so that the examination carried out by the BPK has exceeded its authority. Second, related to the standard of audit guidelines carried out by BPK, contained in the Regulation of the Indonesian Supreme Audit Agency Number 1 of 2017 does not contain related to the examination of BUMN Subsidiaries.

Abstrak :
Penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai salah satu fokus utama pemerintah untuk mewujudkan good and clean government memiliki problematika hukum terkait dengan penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN khususnya pada Anak Perusahaan BUMN. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan penerapan hukum yang sesuai dengan teori dan asas-asas yang berlaku di dalam hukum, perlu dilakukan penelitian yuridis terhadap status hukum dan aspek hukum keuangan Anak Perusahaan BUMN. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (legal research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan teori hukum (rechts teorie). Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah keuangan Anak Perusahaan BUMN merupakan keuangan publik dan masuk dalam lingkup keuangan publik dan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau sebaliknya keuangan Anak Perusahaan BUMN sebagai badan hukum privat tunduk pada hukum perdata, sehingga segala problematika hukum terkait Anak Perusahaan BUMN harus dilakukan dalam koridor hukum perdata termasuk di dalamnya peraturan mengenai perseroan terbatas. ......Anti Corruption Law enforcement, as one of the main focuses of the government in realizing good and clean government, has legal problems related to anti corruption criminal act enforcement to state financial that are separated from state owned company, especially its subsidiaries. In order to ensure legal certainty and legal application in accordance with the theory and principles applicable in law, it is necessary to conduct juridical research on the legal status and financial legal aspects of the state owned company’s subsidiaries. The method used in this research is the normative juridical method (legal research) through the statute approach and legal theory (rechts theory). This study aims to answer the question whether the finance of the state owned company’s subsidiaries is a subject of public finance and is included in the scope of public finance and state finances as referred to in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Action Corruption, or vice versa, the finance of the state owned company’s subsidiaries as private legal entities is subject to civil law, so all legal problems related to the state owned company’s subsidiaries must be carried out in the corridor of civil law, including regulations regarding limited liability companies

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara kecepatan internasionalisasi dan kinerja keuangan perusahaan manufaktur multinasional di Indonesia yang mengembangkan operasinya ke luar negeri. Sebanyak 45 perusahaan manufaktur Indonesia yang memperluas bisnisnya ke luar negeri menjadi subjek penelitian ini. Data keuangan yang digunakan dikumpulkan dalam rentang tahun 2014 hingga 2019. Kinerja keuangan perusahaan dievaluasi menggunakan indikator return on sales (ROS). Kecepatan ekspansi internasional dijadikan sebagai variabel independen, sedangkan tingkat internasionalisasi diukur melalui rasio penjualan luar negeri terhadap total penjualan (FSTS) dan jumlah anak perusahaan di luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kecepatan ekspansi internasional berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan, namun hal ini berdampak negatif terhadap tingkat internasionalisasi perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan multinasional Indonesia mungkin menghadapi tantangan dalam menjalankan bisnis di luar negeri dan cenderung lebih fokus pada operasi domestik. ......The purpose of this study is to look into the relationship between the speed of internationalization and the financial performance of Indonesian multinational corporations that are expanding their operations in other countries. This research observed 45 Indonesian manufacturing companies that expanded their business overseas. Financial data were collected between 2014 and 2019. The financial performance is determined by the return on sales (ROS). The financial performance of Indonesian multinationals was evaluated in this study using the return on sales (ROS). The speed of international expansion was the independent variable, and the degree of internationalization was measured by the ratio of foreign sales to total sales (FSTS) and the number of foreign subsidiaries. The findings revealed that, while a faster rate of international expansion improved the company's financial performance, it had a negative impact on the degree of internationalization.  This suggests that Indonesian multinationals may be less effective at conducting business abroad and are more focused on their domestic operations.

Abstrak :
Perusahaan-perusahaan multinasional banyak menggunakan berbagai tehnik untuk mengalihkan penghasilannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Banyak negara mengenakan pajak kepada wajib pajak dalam negerinya (WPDN) atas penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu banyak negara-negara tersebut memberlakukan pihak bukan penduduk atau perusahaan di luar negeri tertentu misalnya anak perusahaan sebagai entitas yang terpisah. Sebagai hasilnya, WPDN tersebut dapat menahan atau menunda pemajakan atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri melalui entitas tersebut. Penundaan oleh WPDN atas pengenaan pajak dari penghasilan yang diperoleh perusahaan di luar negeri yang dimiliki WPDN tersebut sulit untuk dibenarkan. Penundaan akan mendorong WPDN untuk mengalihkan penghasilannya ke perusahaan di luar negeri yang dikendalikannya (CFC) yang didirikan di negara dengan tarif pajak rendah dan mengakumulasikannya tanpa mendistribusikan ke induk perusahaan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip equity dan capital export neutrality. Banyak negara memiliki ketentuan tertentu untuk memerangi berbagai bentuk penghindaran pajak. Penggunaan ketentuan tersebut, paling tidak, dapat mencegah penggunaan tax haven oleh perusahaan multinasional seperti CFC rule. Ketentuan ini ditujukan untuk mencegah atau membatasi keinginan WPDN menggunakan perusahaan di luar negeri, biasanya di negara tax haven, untuk menghindari atau menahan pengenaan pajak dalam negeri. CFC rule juga dapat digunakan untuk mencegah mengikisan dasar pengenaan pajak dalam negeri melalui transfer pricing. Pasal 18 (2) UU PPh menyebutkan Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek. Ketentuan ini secara implisit merupakan CFC rule Indonesia. Konsekuensinya, WPDN yang memenuhi persyaratan memiliki CFC harus memasukkan penghasilan sesuai bagian kepemilikan saham atas penghasilan CFC yang belum didistribusikan dianggap sebagai dividen. Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara kritis ketentuan CFC rule Indonesia berdasarkan Teori Perpajakan Internasional yang banyak diterapkan oleh negara lain. Penulis menggunakan data perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2004 untuk memperoleh informasi mengenai jumlah CFC dan kemungkinan penerapan CFC rule secara statistik. Dari perbandingan dengan ketentuan dasar CFC rule, otoritas perpajakan di Indonesia diharapkan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan CFC rule-nya. Jika tidak maka WPDN akan dengan mudah menghindari ketentuan CFC rule, misalnya penempatan melalui perantara perusahaan holding company antara WPDN dengan penghasilan dari perusahaan di luar negeri, karena tidak adanya ketentuan kepemilikan atau penguasaan tidak langsung atau ketentuan constructive ownership.

---

Multinational enterprises have used a variety of techniques to shift income from high-tax countries to tax havens or to low-tax regimes. Most countries tax residents on their worldwide income. Similarly, most countries treat non-resident corporations and certain other foreign entities like subsidiaries as taxable entities separate from their resident. As a result, residents can defer or postpone residence country taxation of foreign source income by establishing a non-resident corporation or other entity to earn such income. The unlimited deferral of residence country tax on the income of foreign corporations owned by residents is difficult to justify. Deferral encourages residents to divert income to Controlled Foreign Companies or Controlled Foreign Corporations (CFC) in low-tax countries and to accumulate such income in those CFCs rather than repatriate the funds to the parent corporation. It violates the fundamental principles of equity and capital export neutrality on which worldwide taxation are based. Many countries have general rules to combat various forms of tax avoidance. Some of these rules apply, at least potentially, to restrict the use of tax havens and lowtax regimes by multinational enterprises, such as CFC rules. CFC rules are intended to prevent or limit the ability of residents of a country to use foreign corporations, especially those established in tax havens, to avoid or defer domestic tax. CFC rules are also necessary to prevent the erosion of the domestic tax base by transfer pricing. Article 18 (2) Undang-Undang No. 17 Year 2000 on The Third Amendment to Law Number 7 Year 1983 On Income Tax (UU PPh) stated that The Minister of Finance shall be authorized to stipulated the moment of acquisition of dividends by resident taxpayers from capital participation in business entities abroad than business entities selling on the stock exchange. This rule is implicitly known as Indonesia?s CFC rule. Consequently the resident shareholders of certain CFCs must include in their income their pro rata share of some or all of the undistributed income of the CFCs as deemed dividend. This paper analyzes and critically examines the Indonesia?s CFC rule based on International Tax Theory that most countries adopted. The writer used publicly listed companies on Jakarta Stock Exchange (BEJ) that reported annual financial statement in 2004, to obtain information about CFC and possibility adaptation of CFC rule statistically. From comparability with basic CFC rule, the tax authorities of Indonesia can identify the weaknesses of our CFC rule. Otherwise the resident taxpayers would be easy to avoid the consequences of the application of CFC rules by interposing an intermediary holding company between the resident taxpayer and the income-earning foreign entity, for example, because of the absence of indirect ownership or control rules or constructive ownership rules.