Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada skripsi ini dirancang sistem lampu jalan pintar nirkabel berbasis ZigBee (Smart Wireless Street Lighting, SWSL) yang menggunakan sumber tenaga surya dan jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara sebagai sumber daya cadangan. SWSL menggunakan sistem embedded dengan kontroler yang dilengkapi sensor cahaya dan sensor gerak untuk mengaktifkan lampu sesuai kondisi lingkungan. SWSL beroperasi secara otomatis sehingga memerlukan sistem monitoring agar diketahui kondisi dan kerusakan lampu berdasarkan data sensor arus dan tegangan. Untuk memudahkan pengawas, terdapat fitur pengendalian jarak jauh dan penghitungan konsumsi energi SWSL. ZigBee merupakan protokol teknologi nirkabel IEEE 802.15.4 yang bersifat terbuka pada frekuensi 2.4 GHz. Aplikasinya memungkinkan untuk proses monitoring dan kontrol, sehingga dapat dikombinasikan dengan sensor dan kontroler. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa ZigBee dapat terintegrasi dengan SWSL dan aplikasi monitoring sehingga data dapat dikirimkan sejauh 60 m dengan persentase paket terkirim utuh sebesar 21.4% pada kondisi lingkungan LOS pada RSSI sebesar -89 dBm. Ukuran maksimum paket data untuk sekali transmisi adalah 150 karakter atau 9.6 kilo byte. Pada kondisi NLOS jarak maksimum pengiriman hanya sampai pada 10 meter dengan maksimum RSSI -89 dBm. Kapasitas baterai memiliki daya tahan hingga 3 hari dan kesalahan pada sistem dapat terdeteksi dengan parameter terkirimnya email otomatis dan berubahnya indikator pada aplikasi.

---

This paper designed a wireless smart street lighting system based on ZigBee (Smart Wireless Street Lighting, SWSL) which uses solar power source and the power grid state electricity company as a backup power. SWSL used embedded system controller with a light sensor and motion sensor to activate the lights in accordance with the different occasions. SWSL is operates automatically so , SWSL expected to have monitoring system in order to know the conditions and failure based on data current and voltage sensors. To facilitate supervisors, there is a remote control features and energy consumption calculation. ZigBee is an IEEE 802.15.4 wireless protocol technology that is open at a frequency of 2.4 GHz. Its application allows for process monitoring and control, so it can be combined with sensors and controllers. From the test results showed that ZigBee can be integrated with SWSL and monitoring applications so the data can be transmitted as far as 60 m with the percentage of packets sent intact by 21.4% in the LOS environment on the RSSI of -89 dBm. The maximum size for a single data packet transmission is 150 characters or 9.6 kilo bytes. In NLOS conditions of delivery are only up to a maximum distance of 10 meters with a maximum at -89 dBm RSSI. The capacity of the battery has a durability of up to 3 days and errors in the system parameters can be detected by automatic email deliveries and changes in indicators on the application.

Abstrak :
Penelitian tentang formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan di Kabupaten Bogor bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah untuk melakukan formulasi kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan dan mendeskripsikan proses formulasi kebijakan ini. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan tarif progresif pada pajak penerangan jalan adalah penyesuaian UU Nomor 28 Tahun 2009, meningkatkan pendapatan asli daerah, prinsip keadilan dan pengendalian penggunaan tenaga listrik. Sedangkan proses formulasi kebijakan yang dilakukan melalui tahap identifikasi masalah, penyusunan agenda, formulasi kebijakan publik dan mendesain kebijakan. ......This research regarding formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax in Bogor Regency has a purpose to describe the underlying local government to do the formulation of progressive tarrif policy on street lighting tax and to describe formulation process of this policy. This research using descriptive study with qualitative methods. This research concluded that the policy background of street lighting tax rate is Law No.28 of 2009, to increase revenue, principles of justice and control of electricity usage. While the policy formulation process is done through the identification stage, agenda setting, public policy formulation and policy design.

Abstrak :
Skripsi ini membahas proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan proses formulasi kebijakan pengalokasian anggaran (Earmarked) Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum di Kota Depok bersifat buttom-up. Tahapnya dimulai dari kegiatan Musrenbang Kelurahan yang turut melibatkan masyarakat hingga pembahasan dan pengesahan oleh instansi terkait di tingkat kota. Proses formulasi pengalokasian anggaran tersebut tidak memiliki perbedaan dengan sebelum adanya justifikasi earmarked di dalam Perda Kota Depok No.07 Tahun 2010. Dalam proses formulasi tersebut ditemui beberapa kendala baik yang berasal dari sektor anggaran maupun nonanggaran yang menghambat proses formulasi sehingga tidak berjalan optimal. ......This thesis discusses about the policy formulation process of budget allocation (earmarked) of street lighting tax for public street lighting in Depok Municipality. The research is a qualitative descriptive interpretive. The results showed that the policy formulation process of Street Lighting Earmarked Tax in Depok Municipality is buttom-up process through several stages starting from ?Musrenbang? which is involving the community to the city level agencies. The formulation process does not have a difference with before any earmarked justification in Depok Local Regulation No.07, 2010. In the process of formulating encountered some constraints both derived from the budgetary sector and non-budgetary sector that inhibit the process of formulation not running optimally.

Abstrak :
Skripsi ini menyelidiki dampak penting pencahayaan jalan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender dalam pengembangan berorientasi transit (TOD), dengan fokus khusus pada Blok M, Jakarta. Ketidaksetaraan antara gender diperburuk oleh kekerasan berbasis gender di lingkungan transit perkotaan, dan masalah keamanan, terutama di kalangan perempuan, sangat dipengaruhi oleh pencahayaan yang tidak memadai. Penelitian ini mengkaji pendekatan paling efektif dalam desain pencahayaan untuk meningkatkan keamanan dalam Pengembangan Berorientasi Transit (TOD). Penelitian ini mengevaluasi kondisi pencahayaan saat ini dan lingkungan terbangun, serta menilai dampaknya terhadap keamanan perempuan dan insiden kekerasan berbasis gender. Penilaian dilakukan dengan menggunakan pedoman yang berasal dari Pencegahan Kejahatan Melalui Desain Lingkungan (CPTED). Penelitian ini menekankan pentingnya pencahayaan yang direncanakan secara strategis dalam mengurangi ketakutan dan insiden kekerasan berbasis gender, melalui kombinasi studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara semi-terstruktur. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan pencahayaan strategis tidak hanya meningkatkan visibilitas tetapi juga memungkinkan perempuan bergerak dengan lebih leluasa, sehingga menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan inklusif serta meningkatkan kesetaraan gender di ruang publik. ......This undergraduate thesis investigates the important impact of street lighting in addressing gender-based violence in transit-oriented developments (TOD), specifically focusing on Blok M, Jakarta. Disparities between genders are made worse by gender-based violence in urban transit environment, and safety concerns, especially among women, are greatly affected by inadequate illumination. This research examines the most effective approaches in lighting design to enhance safety in Transit-Oriented Developments (TODs). It evaluates the current lighting conditions and built environments, and assesses their impact on women's safety and incidents of gender-based violence. The assessment is conducted using guidelines derived from Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED). The research emphasises the significance of strategically planned lighting in lowering fear and incidents of gender-based violence, through the combination of literature study, field observations, and semi-structured interviews. The findings suggest that the use of strategic lighting not only enhances visibility but also enables women to move with greater mobility, hence creating safer and more inclusive urban environments and improving gender equality in public spaces.

Abstrak :
Realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu tidak mencapai target yang ditetapkan sehingga dibutuhkan strategi optimalisasi penerimaan PPJ serta identifikasi faktor internal dan faktor eskternal dalam optimalisasi penerimaan PPJ berdasarkan analisis SWOT sehingga realisasi penerimaan PPJ di Kota Bengkulu dapat optimal. Pendekatan penelitian ini yakni post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini terdapat empat macam strategi yakni perluasan subjek PPJ baru dan peningkatan kapasitas PPJ, perkuatan proses pemungutan PPJ, peningkatan pengawasan PPJ, dan peningkatan efisiensi dari administrasi PPJ. Kemudian, terdapat faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan yakni kerja sama bapenda dengan instansi lain yang terkait, ketersediaan sumber daya manusia di bapenda, keterbatasan akses data mengenai subjek PPJ, penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungi, ketidaktersediaan alat ukur kapasitas listrik untuk objek pajak Non-PLN, pemberlakuan sistem pemotongan PPJ pelanggan pra-bayar melalui e-commerce, dan unequal treatment pada subjek PPJ dengan sistem pra-bayar dan pasca bayar. Faktor eksternal sebagai peluang dan ancaman adalah perjanjian kerjasama antara bapenda dengan PT PLN UP3 Kota Bengkulu, penggantian PJU LED oleh dishub, dan ketersediaan dasar hukum PPJ di Kota Bengkulu, pembayaran tagihan listrik oleh subjek PPJ pasca bayar, dan keterbatasan dana yang dimiliki oleh dishub. ......The realization of street lighting tax revenue in the city of Bengkulu did not reach the set target, thus requiring an optimization strategy for street lighting tax revenue as well as the identification of internal and external factors in optimizing street lighting tax revenue based on SWOT analysis so that the realization of street lighting tax revenue in Bengkulu city can be optimal. The research approach used in this study is post-positivist with the data collection techniques of in-depth interviews and literature review. The results of this study identified four types of strategies, namely expansion of new street lighting tax subjects and increasing the capacity of street lighting tax, strengthening the street lighting tax collection process, enhancing street lighting tax supervision, and improving the efficiency of street lighting tax administration. Furthermore, there are internal factors as strengths and weaknesses such as cooperation between the local revenue office (Bapenda) and other relevant agencies, availability of human resources in Bapenda, limitations in accessing data on street lighting tax subjects, misplacement of human resources not in accordance with their duties and functions, unavailability of electrical capacity measuring devices for Non-PLN tax objects, implementation of street lighting tax deduction system for prepaid customers through e-commerce, and unequal treatment of street lighting tax subjects with prepaid and postpaid systems. External factors as opportunities and threats include cooperation agreements between Bapenda and PT PLN UP3 Kota Bengkulu, replacement of LED public street lighting by the transportation agency, and availability of legal basis for street lighting tax in Bengkulu city, electricity bill payments by postpaid street lighting tax subjects, and limitations in funds owned by the transportation agency.

Abstrak :
Dengan tingginya perolehan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2014 serta adanya kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak daerah tersebut, daerah dalam hal ini Kota Surakarta terkait penyediaan Penerangan Jalan Umum seharusnya bisa mengatasi pelayanan dasar tersebut dengan baik dan optimal. Penelitian ini akan memfokuskan kepada kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta dan melakukan analisis evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Surakarta Tahun 2014 belum memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Melalui kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan ini seharusnya dapat menjadi stimulus untuk permasalahan penyediaan Penerangan Jalan Umum di setiap daerah di Indonesia. ......With the high cost earned from street lighting tax in 2014 and street lighting earmarking policy which purpose to increase the earning of accountability of local tax in Surakarta related to the availability of general street lighting should have overcome the general service well. This study focused on the earmarking street lighting tax policy in Surakarta and to analyze the evaluation of policy, and if the evaluation of adequacy and exactitude is fully fulfilled. The study used a quantitative method. As result, this policy has not fulfilled the evaluation criteria. Through the earmarking policy, the policy should stimulate the problematic solution of street lighting in Surakarta.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai kebijakan earmarking tax atas Pajak Penerangan Jalan. Permasalahan dalam skripsi ini difokuskan pada pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan oleh pemerintah DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan earmarking tax pengalokasian anggaran untuk penerangan jalan selama empat tahun terakhir telah mencapai lebih dari 50% sedangkan setelah dikeluarkannya kebijakan, pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan terkait dengan pengalokasian anggaran tersebut. Pemerintah belum ada suatu akun khusus untuk dana alokasi tersebut dan petunjuk pelaksanaan teknis Peraturan Daerah No.15 tahun 2010 masih dalam proses penyelesaian. Rekomendasi atas penelitian ini adalah perlu sosialisasi lebih intensif dari pemerintah, petunjuk teknis Perda No. 15 tahun 2010 segera diselesaikan, dan alokasi kegiatan masa lalu dapat dijadikan acuan dalam menetapkan porsi earmarking tax penerimaan pajak penerangan jalan di DKI Jakarta. ......This study discuss about earmarking tax policy in street lighting tax. Focus of this study's problems in budget allocation for street lighting by the government of Jakarta before and after the issuance of that policy. This study used a qualitative approach. The results of this study indicate that before issuance of earmarking tax policy, the budget allocation for street lighting, the last four years has reached over than 50% whereas after issuance of that policy, the government of Jakarta does not have preparation about that budget allocation. The government has not have special account for the allocation of funds and the technical implementation guidelines of The Local Regulation Number 15 Year 2010 still in the process of completion. The recommendations of this study are government needs to socialize that policy more intensively, local government technical guidance of The Local Regulation Number 15 Year 2010 needs to be resolved and the allocation of past activities can be used as a reference in determining the portion of earmarking tax for revenues of street lighting tax in Jakarta.

Abstrak :
Salah satu argumentasi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pemda harus mampu menyediakan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya, sesuai dengan tugas pokok Pemda itu sendiri, yaitu public service function, development function, dan protective function. Dinas PJU SJU adalah salah satu Unit dibawah Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang membuat tugas pokok melaksanakan penataan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengamanan, dan pengendalian di Bidang Penerangan Jalan Umum dan sarana jaringan utilitas. Budaya organisasi merupakan suatu pedoman perilaku bagi seluruh anggota organisasi Dinas PJU SJU, selain itu juga berperan sebagai perekat bagi seluruh karyawan Dinas PJU SJU, untuk dapat mencapai tujuan bersama dan memainkan peran sebagai penegak jati diri. Budaya organisasi yang dominan tertanam pada Dinas PJU SJU ditujukan untuk meningkatkan kinerja yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Pengukuran kinerja dilakukan dengan memakai metode Balance Scorecard (Norton dan Kapklan) dengan daerah studi Dinas PJU SJU yang merupakan organisasi publik. Maka itu penelitian hanya menggunakan satu perspectif saja yakni the learning and growth, realibility, responsibility, assurance dan emphaty. Dari kelima dimensi tersebut, melalui 100 responden (eselon 3-4 dan staf) ternyata hanya satu dimensi pelayanan yang bernilai baik, yaitu dimensi responsivess. Sedangkan keempat dimensi lainnya bernilai kurang baik walaupun nilainya tidak signifikan benar. Dari hasil penilaian ini, diharapkan Dinas PJU SJU dapat melakukan langkah-langkah perbaikan sehingga dapat memberikan pelayanan yang Iebih prima kepada masyarakatnya.

---

One of the statements in our local autonomy implementation is that the local government should be able to provide services equally as needed by local community, according to their own main tasks, which are public service function, development function, and protective function. Department of Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure of Jakarta Provincial Government (PJU SJU DKI Jakarta), is one of many units that related to Jakarta Provincial Government, which its main tasks are to conduct design, planning, construction, maintenance, safety, and regulating the Public Street Lighting and Utility Network Infrastructure. Organizational culture is a role-guide for directing all of PJU SJU DK1 Jakarta employee's behaviour, neither as a form to bind them one to the others, then enables them to achieve the organization's goals nor plays their role as an regulator. A better organizational culture planted to each member will improve his or her performance and the organization's achievements, which finally improves the quality of public service itself. This study uses Balance Scorecard (Norton and Kaplan) method as a measure of performance with PJU SJU DKI Jakarta as the base study which is a public organization. The research will only use only one perspective named as the learning and growth. Public service comprises of five service dimensions, which are tangibility, reliability, responsibility, assurance, and empathy. The questionnaire was distributed to 100 respondents (echelon 3-4, and staffs). Out of five service dimensions, only responsiveness dimension which shows good value and the other four produced insignificant results This valuation has shown that the organization should implement further improvement steps to achieve a better quality of service to the community.

Abstrak :
Sistem penerangan jalan utama Universitas Indonesia sudah menggunakan lampu hemat energi, yaitu lampu jenis LED. Tetapi, pemilihan lampu LED memiliki hasil tingkat pencahayaan di atas standar pencahayaan. Studi ini bertujuan membandingkan antara lampu LED eksisting dengan pencahayaan sesuai standar pencahayaan, hemat energi, dan menggunakan sistem pintar. Skenario penggantian adalah mengganti jenis lampu pada tiang lampu. Skenario penggantian meliputi lampu dengan arus cahaya rendah, sistem pintar, dan menggunakan panel surya. Standar pencahayaan yang digunakan adalah SNI 7391:2008. Studi ini menggunakan metode perhitungan lumen untuk menentukan arus cahaya dari lampu yang akan digunakan. Hipotesis dari studi ini adalah adanya penghematan energi dari kondisi eksisting dengan menggunakan lampu hemat energi yang dilengkapi sistem pintar penerangan. Selain itu, biaya operasional akan lebih kecil dibandingkan dengan sistem pencahayaan eksisting. Hal ini dikarenakan sistem pencahayaan dilengkapi dengan teknologi peredupan dan salah satu skenario penggantian menggunakan lampu dengan sumber kelistrikan dari panel surya. Hasil analisis arus cahaya menunjukkan bahwa pada skenario penggantian dapat menggunakan lampu dengan arus cahaya terendah sebesar 3000 lumen pada kondisi normal dan 900 lumen pada kondisi peredupan. Hasil konsumsi daya dan energi terendah dari skenario penggantian adalah menggunakan skenario penggantian tipe 3 yaitu 4,456.5 watt dan 10,408.62 kWh/tahun. Biaya operasional terendah adalah kondisi skenario penggantian tipe 3 dengan tidak mengeluarkan biaya karena menggunakan panel surya. Akan tetapi, skenario penggantian tipe 3 memiliki biaya investasi mahal. Hasil analisis nilai saat ini, laju pengembalian, dan nilai masa depan, skenario penggantian tipe 1 memiliki keuntungan yang besar dengan laju pengembalian sebesar 14.73%. ......The main street lighting system of the University of Indonesia already uses energy-saving lamps, namely LED lamps. However, the selection of LED lamps has resulted in a level of illumination above the lighting standard. This study aims to compare existing LED lamps with lighting according to lighting standards, save energy, and use smart systems. The replacement scenario is to change the type of lamp on the lamp post. Replacement scenarios include low lumen lamps, smart systems, and using solar panels. The lighting standard used is SNI 7391:2008. This study uses the lumen calculation method to determine the lumen from the lamp to be used. The hypothesis of this study is the existence of energy savings from existing conditions by using energy-saving lamps equipped with smart lighting systems. In addition, operating costs will be smaller than the existing lighting system. This is because the lighting system is equipped with dimming technology and one of the replacement scenarios is using lamps with electricity from solar panels. The results of the light current analysis show that in the replacement scenario you can use a lamp with the lowest lumen of 3000 lumens under normal conditions and 900 lumens under dimmed conditions. The results of the lowest power and energy consumption from the replacement scenario are using a type 3 replacement scenario, namely 4,456.5 watts and 10,408.62 kWh/year. The lowest operational cost is the condition of the type 3 replacement scenario by not incurring costs for using solar panels. However, the type 3 replacement scenario has a high investment cost. The results of the analysis of lumen, rate of return, and future value, the type 1 replacement scenario has a large advantage with a minimum rate of return is 14.73%.

Abstrak :
Semangat otonoml daerah dan desentralisasl pemerintahan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagalmana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan menghasllkan dua manfaat nyata, yaltu: pertama mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatlvltas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumberdaya produktif melalui pergeseran peran pengambllan keputusan publik di tingkat pemerlntah yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, peranan pemerintah daerah semakin meningkat sesuai dengan kewenangan daerah yang diberikan akibat adanya pengalihan urusan pemerintahan dari pemerlntah pusat kepada pemerintah daerah yang disertai dengan pengalihan sumber-sumber dana untuk pembiayaan urusan tersebut. Sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah sebagalmana diatur dalam perundangan diatas terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) Dana Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah.