Dengan tingginya perolehan Pajak Penerangan Jalan pada Tahun 2014 serta adanya kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan pajak daerah tersebut, daerah dalam hal ini Kota Surakarta terkait penyediaan Penerangan Jalan Umum seharusnya bisa mengatasi pelayanan dasar tersebut dengan baik dan optimal. Penelitian ini akan memfokuskan kepada kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan di Kota Surakarta dan melakukan analisis evaluasi kebijakan tersebut, apakah sudah memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya adalah kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Surakarta Tahun 2014 belum memenuhi kriteria evaluasi ketepatan dan kecukupan. Melalui kebijakan earmarking Pajak Penerangan Jalan ini seharusnya dapat menjadi stimulus untuk permasalahan penyediaan Penerangan Jalan Umum di setiap daerah di Indonesia.

---

With the high cost earned from street lighting tax in 2014 and street lighting earmarking policy which purpose to increase the earning of accountability of local tax in Surakarta related to the availability of general street lighting should have overcome the general service well. This study focused on the earmarking street lighting tax policy in Surakarta and to analyze the evaluation of policy, and if the evaluation of adequacy and exactitude is fully fulfilled. The study used a quantitative method. As result, this policy has not fulfilled the evaluation criteria. Through the earmarking policy, the policy should stimulate the problematic solution of street lighting in Surakarta.