Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pengelolaan keuangan, direksi pada BUMN di Indonesia bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk mengambil keputusan investasi. Salah satu jenis investasi yang paling umum di BUMN adalah pembelian saham perusahaan swasta. Melalui pembelian saham, BUMN dapat memperluas lini bisnisnya dan memproyeksikan keuntungan yang lebih besar. Namun seringkali ditemukan bahwa keputusan pembelian saham perusahaan swasta dilakukan oleh BUMN karena adanya benturan kepentingan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterlibatan benturan kepentingan dalam keputusan BUMN di Indonesia untuk berinvestasi dalam pembelian saham perusahaan swasta. Untuk mencapai tujuan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus eksplanatori karena keterbatasan data. Analisis tersebut menguji sampel 14 keputusan investasi BUMN Indonesia saat berinvestasi dalam pembelian saham di perusahaan swasta selama periode 2010-2022. Temuan menunjukkan adanya dugaan benturan kepentingan dalam beberapa keputusan investasi saham yang dilakukan oleh BUMN di Indonesia. Benturan kepentingan ini dapat terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan dengan pengurus perusahaan swasta. Selain itu, ada juga hubungan partai politik antara pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini dapat membantu beberapa pihak, termasuk BUMN dan Kementerian BUMN untuk lebih memahami batasan investasi yang dapat dilakukan. Dalam jangka panjang, Kementerian BUMN dalam tugasnya sebagai pengawas BUMN dapat memiliki early warning system untuk menilai layak tidaknya investasi yang dilakukan. ......In financial management, the Director of State-Owned Enterprise (SOEs) in Indonesia synergizes with the Ministry of SOE to make investment decisions. One of the most common types of investment in SOEs is the purchase of shares in private companies. However, it is often found that the decision to purchase private company shares is made by SOEs due to a conflict of interest. This paper aims to determine the level of involvement of conflicts of interest in the decisions of SOEs in Indonesia to invest in the purchase of shares of private companies. To achieve the research objectives, the authors used a qualitative approach with an explanatory case study due to data limitations. The analysis tested a sample of 14 Indonesian SOEs investment decisions when investing in the purchase of shares in private companies during the 2010-2022 period. This conflict of interest can occur because of a family relationship with the management of private companies. Also there is also a political party relationship between the parties involved. These findings can help several parties, including SOE and the Ministry of SOE to better understand the limits of investment that can be made. In the long term, the Ministry of SOE can have an early warning system to assess whether the investments made are appropriate or not.

Abstrak :
PT. IGLAS (Persero) mengalami kerugian selama beberapa tahun terakhir menjadikan kelangsungan hidup perusahaan ini terancam. Pemerintah merencanakan akan melakukan langkah penyehatan bagi perusahaan ini. Berdasarkan road map 2008-2009, Pemerintah memiliki lima (5) langkah penyehatan bagi BUMN yang tidak sehat. Tesis ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi perusahaan, analisis alternatif restrukturisasi yang akan diterapkan serta langkah pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebaiknya eksistensi perusahaan tetap dipertahankan dengan menggunalan restrukturisasi operasional dan finansial.

---

Losses that PT. IGLAS (Persero) suffers for the last five years threatened the company's going concern. Government will do several actions to improve the company's performance. According to the Government's 2008-2009 road map, government have five (5) actions to do it. This thesis will discuss about the problems that company's faced, analysis about the alternatives to restructure the company, also the action that need to be taken to execute the strategy. The study shows that the Government's decision to keep the company's existence is appropriate since the restructuring strategy will increase the value of the company.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang perusahaan negara sejak berdirinya RRC yang menerapkan sistem perekonomian terpusat sampai pada privatisasi diterapkan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan negara berkembang dari masa ke masa dan untuk mengetahui bagaimana privatisasi mempengaruhi perusahaan negara maupun perekonomian RRC. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menyusun data dan fakta yang telah dikumpulkan menjadi bentuk deskripsi lalu diakhiri dengan analisa penulis. Privatisasi merupakan suatu tindakan kapitalis yang dilakukan Barat, namun RRC sebagai negara sosialis turut melakukan privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi tidak saja memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, juga memberikan manfaat bagi negara dilihat dari berkembangnya sektor swasta dan meningkatnya pendapatan negara.

---

This thesis discusses state-owned enterprises (SOE) since the PRC, which implemented centralized system, was founded until privatization came into power. The objective of this thesis is to study the development of SOE and how privatization affected SOE and the PRC. The descriptive-analysis method is used in this thesis by compiled data and facts which then were described and finally conducted. Privatization is a capitalist act implemented by the Western countries, but in contrary, PRC as a socialist country also implemented the same policy. The result of the study shows that privatization not only generating positive impacts to SOE but also to the country seeing how private sector flourished and national income increased.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan Sistem Informasi SDM SISDM di Kementerian BUMN. Dari penelitian sebelumnya didapatkan 22 faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan SISDM yang dikelompokkan dalam 4 dimensi, yaitu manusia, organisasi, teknologi dan lingkungan berdasarkan model kesuksesan sistem informasi DeLone McLean, model HOT human-organization-technology fit dan TOE technology-organization-environment . Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, analisis dokumen dan kuesioner. Metode analisis data menggunakan metode entropi untuk menghitung bobot faktor-faktor kesuksesan dan dimensi dan pemeringkatan faktor dan dimensi tersebut. Data penelitian didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada pengguna SISDM sebanyak 99 responden. Penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi yang mempengaruhi kesuksesan penerapan SISDM di Kementerian BUMN dalam ururtan prioritas adalah teknologi, manusia, lingkungan dan organisasi. Sedangkan hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa dari 22 faktor yang mempengaruhi kesuksesan penerapan SISDM di Kementerian BUMN, terpilih 5 faktor dengan bobot paling tinggi yaitu information quality, service quality, top management support, system quality dan social influence.

---

ABSTRACT
This study aims to analyze factors that influence the successful application of HR Information System HRIS in the Ministry of State-Owned Enterprise SOE . From the previous research, there are 22 factors that influence the success of HRIS implementation which is categorized into 4 dimensions, namely human, organization, technology and environment based on DeLone McLean information system success model, HOT human-organization-technology fit model and TOE technology-organization-environment . This research approach using quantitative method. Data collection was done by interview, document analysis and questionnaire. Methods of data analysis using entropy methods to calculate the weight of success factors and dimensions and rank factors and dimensions. The data obtained from the questionnaires distributed to HRIS users as much as 99 respondents. This study shows that the dimensions that influence the success of HRIS implementation in the Ministry of SOE in order of priority are technology, human, environment and organization. While the result of this research shows that from 22 factors that influence the success of HRIS implementation in the Ministry of SOE, 5 factors are selected with the highest weights are information quality, service quality, top management support, system quality and social influence.

Abstrak :
Tulisan ini membahas mengenai Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal ini PT. Indonesia Power (Persero) dalam hukum kepailitan. Analisis didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adanya penerapan yang tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dalam Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. Antara Konsorsium Kinarya Liman Margaseta sebagai Pemohon Pailit VS PT. Indonesia Power sebagai Termohon Pailit. Penerapan Pasal 2 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 oleh Majelis Hakim belum dapat dikatakan diterapkan secara sempurna. Hasil penelitian menyarakan diperlukannya pedoman akan kepailitan Anak Perushaan BUMN. Kemudian perlu adanya peraturan yang mengatur khusus tentang kepailitan Anak Perusahaan BUMN dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar terjadi kepastian hukum. ......This Paper discusses the Subsidiary of State-Owned Enterprises (BUMN) in this case PT. Indonesia Power (Persero) from the perspective of Bankrupcy Law. The analysis is based on the current laws and regulations in Indonesia such as Government Regulation No. 72 of 2016, Law No. 40 of 2007, Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and other related regulations. The research method used in this paper is a normative judicial approach, while the data analysis method is a qualitative method. The conclusion of this research is that the application of Artice 2 paragraph (5) of Law Number 40 of 2007 in Putusan Pengadilan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit /2021/Pn. Niaga. Jkt. Pst. is not properly applied. The application of article 2 paragraph (5) of Law No. 40 of 2007 by the Judges cannot be said to be implemented perfectly. The results from this paper suggest the need for Bankruptcy guidance for subsidiaries of State-Owned Enterprise. Also there is a need for a specific regulations regarding the Bankruptcy of subsidiaries of State-Owned Enterprise in Law No. 40 of 2007 to ensure legal certainty.

Abstrak :
Undang-Undang Dasar 1945 telah memuat landasan bagi tertib hukum nasional dan landasan sistem ekonomi nasional, khususnya dalam Pasal 33 ditetapkan mengenai prinsip-prinsip dasar dan bentuk pengelolaan sistem ekonomi nasional di mana dapat ditafsirkan bahwa bentuk - bentuk badan usaha sebagai pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi nasional terdiri Bari Koperasi, Swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BUMN memiliki tugas ganda yaitu sebagai perusahaan yang menjalankan program Pemerintah dan sebagai perusahaan pelaku ekonomi yang mencari laba sebagai sumber pemasukkan bagi negara. Hal ini menyebabkan Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada BUMN antara lain dalam bentuk proteksi dan intensif yang pads kenyataannya menimbulkan efek yang tidak baik bagi BUMN dimana terjadi iklim berusaha yang tidak what dan tidak profesional sehingga menjadikan BUMN sebagai perusahaan yang lemah dan tidak mampu bersaing di pasar domestik dan global. Kondisi BUMN ini makin terpuruk ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 di Asia dan khususnya di Indonesia. Salah satu faktor penyebabnya adalah rendahnya implementasi pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN. Ini terlihat dari rendahnya daya saing BUMN di pasar, balk domestik maupun global dan rendahnya kinerja BUMN secara keseluruhan. Upaya untuk merubah perilaku korporasi tersebut dapat dilakukan dengan membangun seperangkat proses, struktur dan sistem dalam perusahaan yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika sehingga akhirnya mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan para stakeholder lainnya. Dalam tesis ini, Penulis melakukan penelitian mengenai pelaksanaan GCG pada BUMN terkait dengan peraturan - peraturan yang berlaku seperti KEP-1171M-MBUI2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang "Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara", Undang-undang Nomor I Tahun 1995 tentang "Perseroan Terbatas" dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 'Badan Usaha Milik Negara". Akhirnya, dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BUMN, khususnya yang terkait dengan masalah tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dari pendirian suatu BUMN, maka perlu kiranya kebijakan yang mengatur kaedah, norma dan pedoman korporasi untuk menuju sistem pengelolaan BUMN yang sehat, dapat lebih disempurnakan.

Abstrak :
Krisis moneter yang melanda Indonesia telah berubah menjadi krisis ekonomi yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang gulung tikar dan tingkat pengangguran yang semakin besar. Krisis moneter ini terjadi, meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia. Dengan melihat adanya indikasi penurunan pendapatan perusahan BUMN mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai kemungkinan sualu perusahaan dikatakan layak usaha dengan menggunakan model Altman Z-Score. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah meningkatnya kemungkinan suatuperusahaan BUMN dikatakan layak usaha dapat diprediksi dengan Altman Z-Score. Dari 158 BUMN di Indonesia diambil 12 (duabelas) perusahaan BUMN yang terdiri dari 6 (enam) BUMN memiliki kriteria equity negatif dan mengalami penurunan pendapatan atau merugi dan 6 (enam) BUMN lain dengan kriteria equity positif dan mengalami penurunan pendapatan. Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kuantitatif, sehingga untuk mencapai basil penelitian perlu dilakukan analisis laporan keuangan dari obyek penelitian, Analisis laporan keuangan dilakukan dengan memanfaatkan model Altman Z-Score. Setelah melakukan perhitungan Z-Score, tahap berikutnya adalah meneari nilai Z proporsi untuk Z layak usaha dan Z bangkrut. Dari hasil analisis dengan menggunakan model Altman, dapat diketahui bahwa Z-Score untuk PT. A, PT. B, PT. C. PT. D. PT. E. PT. F dan PT. G pada tahun 2004 menunjukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut berada dalam kondisi tidak layak usaha atau bangkrut.Dari hasil analisis dengan menggunakan model Altman diperoleh bahwa untuk PT. H dan PT. I pada tahun 2004, Z-Score yang diperoleh menunjukan bahwa perusahaan berada dalam kondisi ambang. Dari hasil analisis dengan menggunakan model Altman diperoleh bahwa untuk PT. J, PT. K dan PT. L pada tahun 2004, Z-Score yang diperoleh menunjukan bahwa perusahaanperusahaan tersebut berada dalam kondisi Layak Usaha. Dari 12 (duabelas) BUMN yang menjadi obyek dalam penelitian ini. diketahui yang sering menjadi inasalah adalah X2 (terdapat 9 BUMN) dan X3 (terdapat 7 BUMN) yang merupakan casio rentabilitas/profitabilitas dengan nilai yang terlalu rendah bahkan negatif. Dengan menggunakan persamaan model Altman Z-Score diketahui beberapa BUMN berada dalam kriteria bangkrut. tetapi perusahaan-perusahaan BUMN tersebut masih terns menjalankan kegiatannva. Hal ini dapat dipahami karena dengan berbagai pertimbangan pihak pemerintah masih mengalokasikan dana untuk kelangsungan kegiatan usaha perusahaan-perusahaan tersebut.

---

Monetary crisis that happened in Indonesia brought many changed to our economy. Crisis causing many company became bangkrupted and a higher level of unemployment. It is happened, although our fundamental of economy in the past said to be strong and adored by the world bank. In spite of this there is some structurally weakness such as a stiff domestic trade regulation, monopoly of import that caused economy activity inefficiency and uncompetitive. This is happened in a flash and of course it had influenced much on private companies and the state owned enterprises (SOE). As we know that the SCE's is much more being a ridiculate company rather than flatered. Because of this long crisis the SOE's company should be brave to face the changed. Because of the SOE's indication of revenue decreased, giving the writer an idea to do a research about Implementation of Altman Z-score model to the SOE company in Indonesia. Moreover, writer doing an analysis to the result of this model and giving some recomendation to the manajer about what is going on in the company. It is true that the Altman Z-Score model can predict the bangkcrupty of the SOE's company. From 158 SOE's company, the writer select 12 (twelve) SOE's and the criteria will be 6 (six) companies that has a negative equity and has a revenue decreased problem. The other 6 (six) SOE's are companies that had a positive equity and a revenued decrease problem. This research is plan to be a quantitative research, so the analysis of the companies financial report are being done. From the Altman Z-Score model, it is find out that Z-Score for the company A, 13, C, D, E. F and G in the 2004 is in a bangkrupt condition. For company H and I the Z-Score result was in grey area. And for company 1, K and L the Z-Score result was in proper condition. From the analysis, the writer find also that X2 (9 SOE's) and X3 (7 SOE's) or the profitability ratio was score below and even negative. For the SCE's in Indonesia, although the resut was bangkrupt but those SOE's still running. It can be understand because with many kind of reason the government still alocate some extra money for those companies.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini menganalisis dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kedua, bagaimana solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan antara Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 dengan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan ketentuan tentang pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Selain itu, juga untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pemberhentian anggota Direksi yang rangkap jabatan pada Badan Usaha Milik Negara yang merupakan Perseroan Terbuka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 dan Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Solusi atas permasalahan dalam penerapan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/02/2015 yaitu memberhentikan dahulu anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebelum diangkat menjadi anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara yang lain atau menunggu lampaunya waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sejak pengajuan pengunduran diri.

---

ABSTRACT
This thesis analyses two main problems. The first problem regarding the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with the Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The second problem is concerning the solution of issues found in the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 with related regulations and legislation. This research is conducted through normative juridical method which aimed to know and comprehend the provision on the implementation of dismissal of member of board of directors who holds dual position in listed state owned company. Further to provide a solution to the issue found in the implementation of dismissal of member of board of directors who also holds a position in the listed state owned company. This research shows that the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is conflicting with the provision of Law on State Owned Enterprises Number 19 Year 2003 and Limited Liability Company Law Number 40 Year 2007. The solution offered concerning the issue on the implementation of Minister of State Owned Enterprises Regulation no. PER 03 MBU 02 2015 is to firstly dismiss the member of board of directors through The General Meeting of Shareholders before the person is being appointed as a member of the Board of Directors of other State Owned Company, otherwise to wait certain period of time as stipulated in the Articles of Association after the submission of the resignation.

Abstrak :
Konsekuensi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUUXIV/ 2016, yaitu bahwa kata dapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinilai tak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil. Sehingga yang semula tindak pidana korupsi dianggap tindak pidana formil, sehingga unsur merugikan keuangan negara bukanlah unsur esensial, menjadi sebaliknya, yaitu unsur merugikan negara menjadi esensial sehingga unsur kerugian negara harus dibuktikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Namun hal tersebut tidak tercermin di dalam perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr yang menjerat Terdakwa yang merupakan pejabat PT Bank Negara Indonesia (BNI), dimana majelis hakim menghukum terdakwa 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan subsider kurungan tambahan 2 (dua) bulan penjara sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab atas pemberian kredit yang berujung kredit macet (non performing loan) dan dianggap dapat berpotensi merugikan negara, padahal senyatanya: 1. Kerugian BUMN bukan otomatis menjadi kerugian negara, 2. belum pernah dilakukan appraisal oleh lembaga yang berwenang terhadap potensi kerugian negara atas kredit macet BNI Rengat dengan kata lain kerugian negara belum terbukti, serta berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan tidak terdapat kerugian yang ditimbulkan oleh kredit macet yang dimaksud dan 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi tidak terpenuhi karena pimpinan BNI Rengat sama sekali tidak menikmati uang dari hasil kredit macet tersebut. Dalam penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif ini didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Majelis Hakim sebagai pihak yang dianggap mengetahui hukum dalam perkara aquo tidak cermat dalam memutus perkara, karena tidak mempertimbangkan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Sehingga dengan diputusnya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi, maka upaya recovery kerugian yang semula menjadi tujuan pemulihan kredit macet, menjadi tidak tercapai dengan adanya kurungan badan bagi terdakwa.

---

The consequence of the issuance of Constitutional Court Number 25/PUUXIV/2016, which the word can in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption Crimes is deemed to have no legal binding legal force and contradicts with Article 28D Constitution regarding the fair legal certainty. Therefore, the corruption was considered as formal crime beforehand, so the element of state loss did not become essential element, while now the state loss element becomes essential therefore it should be proven in advance by the authorize body. But this is not reflected in the case number 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr which penalize the Defendant as official of one of the state owned enterprise bank (BUMN) of PT Bank Negara Indonesia (BNI), where panel of judges punished Defendant 1 (one) year 4 (four) months and imposed fine in the amount of Rp 50.000.000 (fifty million rupiah) with additional confinement subsidiary of 2(two) months in prison as the party which considered responsible towards the credit provide that leads to non-performing loan and considered potentially detrimental the state, while in fact: 1.The loss of State owned enterprise does not automatically become the state loss 2. It has not been conducted appraisal by the authorize body towards the potential state loss caused by the non performing loan of BNI Rengat, or in the other hand the potential state loss has not been proven, and based on the witness testimonial in the court there is no state loss caused by non performing loan and 3. The element of enriching himself or any corporation was not fulfilled because the Director of BNI Rengat at that time did not enjoy or receive money from the non performing loan. In this research which use juridical-normative method, was obtained the research result which shows that Panel of Judges as parties who know the law in the aquo case, did not take careful action in deciding the case because they did not consider the Decision of Constitutional Court Number 25/PUU-XIV/2016. Therefore, by the decision that the Defendant was considered conducting corruption, then the recovery attempt which basically becomes the recovery of the loss, will not be achieved due to the body confinement for Defendant.