Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Bobied GuntoroNPM : 1506697012Program Studi : Pasca SarjanaJudul : Penawaran Participating Interest Oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kepada Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016. Tesis ini membahas tentang penawaran dan pengelolaan Participating Interest 10 oleh Kontraktor kepada BUMD ldquo;PI 10 rdquo; baik pengaturan mapun implementasinya sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 sepuluh persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ldquo;Permen ESDM 37/2016 rdquo; . Penawaran PI 10 sebelum diterbitkannya Permen ESDM 37/2016 belum memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan nasional atau daerah. Belum optimalnya penawaran PI 10 tersebut dikarenakan pendanaan yang dibutuhkan untuk pengambilan PI 10 cukup besar, sehingga pada akhirnya Pemerintah Daerah atau BUMD bermitra dengan Badan Usaha swasta dengan pola bagi hasil yang tidak menguntungkan bagi BUMD dan berpotensi menimbulkan moral hazard dalam pengelolaan PI 10 . Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Terbitnya Permen ESDM 37/2016 dapat menjadi terobosan tidak hanya untuk mengatasi permasalahan penawaran dan pengelolaan PI 10 kepada BUMD, yaitu bagi kemandirian kemampuan keuangan BUMD, kepastian hak Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan antar Pemerintah Provinsi, namun juga dapat mendukung solusi permasalahan perizinan daerah. Terobosan-terobosan yang dilakukan tersebut secara legalitas formal perlu diberikan landasan hukum yang sesuai di tingkat peraturan yang lebih tinggi sehingga memenuhi landasan yuridis dari keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan.Kata kunci: PI 10 , BUMD dan Kontraktor.

---

ABSTRACT
Name Bobied GuntoroStudent Number 1506697012Program Post GraduateTitle The Offering of Participating Interest by Contractor To The Local State Owned Company Under The Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 37 of 2016.This thesis discusses about the offering and management of Participating Interest 10 by Contractor to BUMD PI 10 either under regulation or implementation before and after Law Number 22 Year 2001 regarding Oil and Gas, especially since the issuance of Regulation of Minister of Energy and Resources Mineral Power Number 37 Year 2016 concerning Terms of Participating Interest of 10 ten percent of Oil and Gas Contract Area ESDM Regulation 37 2016 . The offering of 10 PI prior to the issuance of ESDM Regulation 37 2016 has not provided optimal benefits for national or regional interests. The non optimal PI 10 is due to the funding required for 10 PI is high enough, so in the end the Regional Government or BUMD partnered with Private Enterprise with a profit sharing pattern that is unprofitable for the BUMD and potentially generate moral hazard in the management of PI 10 . This thesis uses normative juridical research because it focuses on literature research that essentially examines the principles of law, systematic law, and legal synchronization by way of analyzing it. The publication of ESDM Minister 37 2016 can be a breakthrough not only to overcome the problems of offering and management of 10 PI to BUMD, that is for the independence of BUMD 39 s financial capability, certainty of the right of the District Government, Provincial Government and inter Provincial Government, however also to support solution for local license problem. Such breakthroughs in legal perspective need to be given appropriate legal basis at higher regulatory level so as to fulfill the juridical basis of the validity of a regulation. Key words PI 10 , Local State Owned Company, and Contractor.

Abstrak :
Tesis ini membahas Kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia yang berstatus sebagai BUMN berbentuk Persero berdasarkan ketentuan UU Kepailitan dan permasalahan terkait aset PT Dirgantara Indonesia, termasuk ke dalam aset Negara atau aset perusahaan tersebut serta diperlukannya tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) dalam kasus Kepailitan PT Dirgantara Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain perskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah mengubah ketentuan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dengan menghilangkan kata-kata “terbagi atas saham”; MA Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi harus konsisten dengan putusannya, khususnya mengenai putusan MA dalam memandang status aset BUMN; UU Kepailitan harus segera direvisi dengan mencantumkan tes kemampuan untuk membayar utang dan kesehatan keuangan (solvency test) sebagai salah satu syarat mengajukan Kepailitan. ......The focus of this study is discusses the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia, which are shaped as the state-owned company based on the Bankruptcy Law and problems related with assets of PT Dirgantara Indonesia, including assets of the State or assets of the company and the needs of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) in the Bankruptcy case of PT Dirgantara Indonesia. This research is qualitative research with perskriptif design. Research results suggest that the best step that can be done is to change the provisions of the Explanation of Article 2, paragraph (5) of Bankruptcy Law with erase the words “divided into shares”; Mahkamah Agung as a State Supreme Court must be consistent with the decision, especially about the decision of the Supreme Court considered the status of the state-owned company assets; Bankruptcy Law should be revised to include tests of test for the ability to pay debt and financial health (solvency test) as one of the requirements to Bankruptcy.

Abstrak :
Banyaknya proyek konstruksi memunculkan potensi meningkatnya masalah keselamatan pekerja. Kecelakaan kerja di sektor konstruksi yang melibatkan banyak tenaga kerja memiliki risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi. Namun, perlindungan terhadap para pekerja pada sektor jasa konstruksi dinilai belum maksimal, ditandai dengan banyaknya kecelakaan kerja dan belum terpenuhinya standar keselamatan kerja. Peningkatan budaya keselamatan kerja menjadi salah satu kunci pengendalian kecelakaan kerja. Integrasi budaya keselamatan kerja di perusahaan dapat dilakukan melalui pendekatan prinsip-prinsip manajemen, salah satunya adalah pendekatan sistem kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat, efektif, dan visible merupakan faktor penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi sistem kepemimpinan keselamatan yang diperlukan terhadap budaya keselamatan kerja, serta mengetahui hubungan budaya keselamatan kerja dan sistem kepemimpinan keselamatan melalui indikator-indikatornya. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan instrumen penelitian berupa kuesioner untuk mengumpulkan data selama proses penelitian dan diolah menggunakan program SPSS data univariate dianalisis secara deskriptif menggunakan metode analisis faktor. Melalui analisis data yang dikumpulkan diperoleh keterkaitan antara dimensi sistem kepemimpinan keselamatan dan budaya keselamatan pada objek penelitian Perusahaan Konstruksi BUMN. ...... The number of construction projects shows the potential for increased safety issues for workers. Work accidents in the construction sector involving many workers have a higher risk of work injury. However, the protection of workers in the construction services sector is considered not maximal, marked by amount of workplace accidents and not yet fulfillment of safety standards. Increasing occupational safety culture is one of the keys to work accident control. Integration of work safety culture in company can be done by approach of management principles, one of them is the approach of leadership system. Strong, effective, and visible leadership is an important factor in creating a safety healthy environment. This study aims to analyze the dimensions of the safety leadership system required for safety culture, as well as to know the safety culture relationship and the safety leadership system through its indicators. This research was conducted by using research instruments in the form of questionnaires to collect data during the research process and processed using SPSS data univariate program, analyzed descriptively using factor analysis method. Through analysis of collected data obtained the relationship between the dimensions of safety leadership system and safety culture on the object of research of BUMN Construction Company.

Abstrak :
Pelaksanaan IPO memberikan risiko bagi masing-masing pihak yang terlibat, utamanya terhadap Emiten, Penjamin Emisi Efek, dan investor. Dari beberapa IPO, terdapat nuansa harga saham yang kemahalan, kemurahan, ataupun menyangkut distribusi saham yang dipandang tidak adil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan secara sosio-legal. Hasil penelitian adalah pertama, tidak terdapat perbedaan perlakuan antara penetapan harga saham dan penjatahan saham dalam IPO yang dilakukan oleh BUMN dan perusahaan swasta. Kedua, Manajer Penjatahan mengutamakan memberikan jatah saham kepada investor institusi daripada kepada investor ritel. Pelaksanaan penjatahan yang selama ini dilakukan membuat tujuan utama dari pelaksanaan IPO yaitu menjual saham kepada investor ritel menjadi tidak tercapai. Disarankan untuk memberikan kuota yang lebih besar terhadap porsi Penjatahan Terpusat dengan mencantumkan jumlah presentase tertentu dalam peraturan penjatahan yang diterbitkan oleh OJK.

---

There is a risk in Initial Public Offering for the parties involved, particularly for the Issuer, Underwriters, and investor. From the previous IPO, there are some nuance that the price is too high, too low, or regarding share distribution which is consider unfair. The research methode is a normative yuridisch with a sosio-legal approach. The research result are, first, there is no differentiation regarding how to set the price and share allotment in IPO which is done by State Owned Company and private company. Secondly, Allotment Manager prefers to give more allotment to institution investors than to retail investors. The share allotment which has been done lately make the purpose of IPO, which is make the public own the share cannot be accomplished. It is suggested to give bigger quota to Pooling Allotment portion with setting a certain percentage in OJK regulation.

Abstrak :
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Direksi PT Pertamina untuk membeli blok migas Basker Manta Gummy di Australia yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengadili Direksi PT Pertamina adalah kerugian negara akibat blok migas Basker Manta Gummy Australia berhenti beroperasi karena dinilai sudah tidak ekonomis lagi. Namun pada tingkat kasasi, keputusan Direksi PT Pertamina dinilai merupakan implementasi dari doktrin business judgment rule sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Direksi PT Pertamina dari tuntutan hukum. Ada tiga pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Pertama, doktrin business judgment rule dan penerapanannya dalam hukum perseroan di Indonesia. Kedua, implementasi doktrin business judgment rule pada perkara nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Ketiga, analisis ketepatan pertimbangan dan putusan majelis hakim mengenai kasus investasi PT Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy Australia pada peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta pertanggungjawaban hukum Direksi PT Pertamina. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Direksi PT Pertamina melanggar doktrin business judgment rule namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya mens rea. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Direksi PT Pertamina adalah secara perdata karena tidak berlakunya acquit et de charge dan terpenuhinya perbuatan melawan hukum secara perdata. Sarannya adalah pembentukan produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai doktrin business judgment rule dan acquit et de charge supaya kepastian hukum dapat tercipta bagi dunia bisnis dan penegakan hukum.

---

This thesis background is PT Pertamina Directors have made decision to invest in oil and gas block called Basker Manta Gummy in Australia which based on Central Jakarta Disctrict Court and DKI Jakarta High Court’s sentence, the Director was stated guilty on committing corruption. The consideration is Director’s decision causes state losses since Basker Manta Gummy Block has stopped its operation as it is no longer economical. However Casation has released the Directors from any lawsuits due to the investment is part of business judgment rule doctrine implementation. There are tree points discussed in this thesis. First, business judgment rule doctrine and its implementation in Indonesia’s company law. Second, business judgment rule doctrine implementation in case number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Third, analysis of the accuracy of the jugdes’ considerations and decisions on three levels court and the Directors’ liability. Research method used in this thesis is normative research using three approaches as follows doctrinal, regulation and case. The conclusion is PT Pertamina Directors have violated business judgment rule doctrine however they can not be condemned guilty in criminal law area because bad faith is not proven in this judicial process. PT Pertamina Directors are considered to responsible in civil law scope because the Director's action is not protected by acquit et de charge and has fulfilled the unlawfull action in civil law persperctive. The recommendation is adressed to legislative to issue regulation specifically regulates business judgment rule doctrine therefore legal certainty for business world and law enforcement will put into effect.