Abstrak :
Kota Jakarta Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik wilayah yang khas sebagai wilayah pesisir dengan fungsi penggunaan lahan yang bervariatif. Perkembangan kota yang terjadi beriringan dengan pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan meningkatkan permintaan terhadap lahan. Padahal kota dirancang secara planologis sesuai dengan jenis peruntukan dan penggunaan lahan yang telah ditentukan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Jakarta Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan (spasial dan temporal), besaran penyimpangan ketidaksesuaian, implikasi ketidaksesuaian dan bagaimana pendekatan untuk mengatasinya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis peta dengan overlay (tumpang susun) menggunakan Sistem Informasi Geografis, pengumpulan data kualitatif, serta deskriptif kuantitatif dengan mengidentifikasi serta melakukan observasi survei lapangan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan pola pemanfaatan ruang tahun 2008 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil analisis ditemukan besaran persentase kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR, ketidaksesuaian, mendukung rencana tata ruang dan rencana yang belum disahkan. Selain itu didapatkan hasil berupa dampak dan faktor serta pendekatan dalam mengatasi permasalahan tersebut. ......North Jakarta City as part of the Special Capital Region of Jakarta Province has a region characteristic typically of coastal areas with varied land use functions. Urban development that occurs along with population growth and development activities increases the demand for land, though the city is designed in a planological manner according to the type of designation and land use that has been previously determined. This condition leads to the occurrence of land use deviation from the North Jakarta Regional Spatial Plan (RTRW) and Detailed Spatial Plan (RDTR). This study aims to determine the pattern of changes in land use and utilization (spatial and temporal), the magnitude of nonconformity deviation, to know the implications of the nonconformity of spatial use and what approach to manage it. The method used in this study was map analysis with overlay using Geographic Information System, qualitative data collection, and quantitative descriptive method by identifying and conducting field survey observations. The results showed a change in the pattern of spatial utilization in 2008 until 2018. Based on the results of the analysis, it was found the percentage of land use that had conformity with the Spatial Plan, supported the Spatial Plan, had no conformity with the Spatial Plan and had not approved yet. In addition, the results obtained in the form of impacts and factors approaches in overcoming these problems.

Abstrak :

ABSTRAK

 

 

Nama	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Program Studi	:	KajianPengembanganPerkotaan
Judul	:	Peran Aktor Dalam Produksi Dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Di Kota Padang
Pembimbing	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

Penelitian ini menganalisis peran aktor dalam produksi dan pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintah provinsi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan konsep konteks ruang dalam studi perkotaan, peran aktor dalam produksi ruang, dan konflik ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya: Pertama, pola pemanfaatan ruang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang, investor, dan masyarakat sekitar dalam memproduksi ruang sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan regulasi penataan ruang yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Ketiga, menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah provinsi yang ditinjau melalui teori produksi ruang.

Kata Kunci: Aktor, Pemanfaatan Ruang, Produksi Ruang, Kawasan Perkantoran Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kota Padang

 

---

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Study Programme	:	Urban Studies
Title	:	The Role of Actors in the Production and Use of Provincial Government Office Space in Padang City
Consellor	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

This study analyzes the role of actors in the production and use of provincial government office space in Padang City. This study uses the concept of spatial context in urban studies, the role of actors in spatial production, and spatial conflict. This research uses qualitative methods and case studies by collecting data through in-depth interviews and secondary data analysis such as laws and regulations, regional regulations, and online publication media. This study found several results, including: First, the pattern of spatial use carried out by interested actors namely the Padang City Government, investors, and surrounding communities in producing space as a political, social and economic product. Second, the direct and indirect causes of non-conformity of spatial use with spatial planning regulations listed in Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Spatial Planning and Padang City Region in 2010 - 2030. Third, analyzing spatial incompatibility in space in provincial government offices which is reviewed through the theory of space production.

Keywords: Actor, Spatial Use, Production of Space, Provincial Government Office Area, Padang City

 

Abstrak :
Secara yuridis, terdapat permasalahan hukum dimana Situ Kayu Antap yang berlokasi di kota Tangerang Selatan memiliki ketidaksesuaian pada pemanfaatan ruangnya yaitu terjadi penerbitan hak atas tanah tanpa disertai hasil analisis atau kajian atas data fisik dan data yuridis yang relevan, sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang pada kawasan situ di wilayah kota Tangerang Selatan tersebut dalam perspektif hukum tanah nasional. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas hukum, teori hukum, konsep hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teori, asas dan konsep hukum tersebut digunakan untuk menentukan bahwa lokasi Situ Kayu Antap merupakan sumber air pedalaman di wilayah kota Tangerang Selatan yang ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dan merupakan kawasan lindung yang harus dilestarikan keberadaannya demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap Situ Kayu Antap harus diperhatikan agar mampu dikembalikan pada fungsi yang sebenarnya. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuan penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan lindung situ sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian penulis, PT. Hana Kreasi Persada yang saat ini memiliki Hak Guna Bangunan atas kawasan Situ Kayu Antap dapat dicabut hak atas tanahnya atas dasar kepentingan umum dan dapat diberikan ganti rugi oleh pemerintah kota Tangerang Selatan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ......Juridically, there is a legal problem in the Situ Kayu Antap, located in the South Tangerang City, that has a mismatch within the use of its space. These kind of mismatch has supported by the establishment of the land right without the result of analysis or review of relevant physical and juridical data. So it is necessary to controlling the use of the Situ Area in the South Tangerang City and to examining its method by using the perspective of national land law. The type of the juridical research method used by the author is normative legal research. This juridical research uses the legal principle, legal theory, legal concept and statutory regulations related to this research. These legal theories, principle and concept are used to determine that the Situ Kayu Antap’s location is the one of water resources in the interior of South Tangerang City which is designated as one of the National Strategic Areas wherein its existence must be preserved for the people welfare. Therefore, spatial planning and the control of spatial utilization of Situ Kayu Antap must be enforced and considered so that it can be returned to its actual function and its normal condition. The one of the ways to do such action is to implements the spatial planning provisions and controls the utilization of Situ Area in accordance with the applicable laws and regulations. Based on the author’s research, PT. Hana Kreasi Persada that currently has a Building Rights Title over the Situ Kayu Antap area, can have its land rights revoked by the government based on the public interest and can be compensated by the South Tangerang City government if its meets the requirements based on the applicable laws and regulations