Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia cukup pesat baik dari sektor kependudukan, transportasi, maupun industri. Tingkat ketergantungan masyarakat perkotaan khususnya pada sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil pun cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa kira-kira sebesar 70% penurunan kualitas udara ambien di DKI Jakarta dipengaruhi aktivitas transportasi.Menurunnya kualitas udara selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan manusia.Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah' 1) Apakah terdapat korelasi antara besar kepadatan arus lalulintas dengan besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien (CO, NOx, dan PM10) yang juga berasal dari emisi kendaraan bermotor, selama tahun 2002, dalam hal ini dianggap sebagai agen (agent)? 2) Apakah perubahan besar konsentrasi CO, NOx, dan PM10 pada udara ambien di lima wilayah di DKI Jakarta mempunyai pengaruh terhadap peningkatan jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan selama periode tahun 2002, dalam hal ini dianggap sebagai pejamu (host)?Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi serta bagaimana pola korelasi antara kepadatan arus lalulintas dengan perubahan besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien di lima wilayah penelitian di DKI Jakarta selama periode tahun 2002 (agent). 2) Untuk mengetahui besar serta pola korelasi antara perubahan konsentrasi CO, NOx, dan PM10 yang terdapat di udara ambien di lima wilayah penelitian di DKI Jakarta dengan peningkatan jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan selama periode tahun 2002 (host).Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, 1) Terdapat korelasi positif dan signifikan antara kepadatan kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan di lima wilayah penelitian di DKI Jakarta dengan besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien (CO, NOx, dan PMI0) yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor (agent), 2) Terdapat korelasi positif dan signifikan antara besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien (CO, NOx, dan PM10) di DKI Jakarta yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan banyaknya penderita beberapa penyakit saluran pernafasan di DKI Jakarta (host).Analisis data dilakukan untuk membuktikan hipotesis yaitu analisis korelasi product-moment Pearson untuk membuktikan kedua hipotesis tersebut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa:Besarnya curah hujan yang terjadi sangat besar pengaruhnya terhadap besar konsentrasi polutan udara (PM10, CO, dan NOx), sehingga mempengaruhi pola korelasi antara kepadatan arus lalulintas dengan konsentrasi ketiga polutan udara, yang pada musim hujan rata-rata memiliki pola berlawanan arah. Sedangkan pada musim kemarau hasil korelasi antara kepadatan arus lalulintas dengan kedua polutan udara (PM10 dan CO) sebagian besar menunjukkan pola searah.Baik pada musim hujan maupun kemarau korelasi antara konsentrasi polutan dengan jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan rata-rata memiliki pola searah. Maksudnya, bila konsentrasi polutan meningkat maka jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan meningkat pula. Lain halnya dengan pola korelasi antara besar konsentrasi CO dengan penderita beberapa penyakit pada saluran pemapasan pada musim kemarau, dimana rata-rata cenderung memiliki pola berlawanan arah.Gejala di atas menunjukkan bahwa rata-rata pada musim kemarau di seluruh wilayah penelitian di DKI Jakarta untuk kedua faktor tersebut menunjukkan pola yang sama. Maksudnya adalah semakin meningkatnya nilai agent maka semakin rentan pula tingkat kesehatan masyarakat (host) di wilayah penelitian ataupun sebaliknya. Sementara rata-rata pada musim hujan hubungan antara agent dan host menunjukkan pola yang tidak sama/berlawanan. Hal ini menunjukkan bila konsentrasi polutan meningkat maka jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan menurun.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan:Fenomena polusi udara yang terkait dengan kesehatan masyarakat dapat dijadikan satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun para perencana tata ruang propinsi DKI Jakarta dalam menata kembali ruang kota Jakarta serta kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas transportasi perkotaan, seperti:- penyediaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan,- membatasi umur kendaraan,- memperbaiki pelayanan transportasi umum agar penumpang lebih merasa amen dan nyaman.Dalam pengaturan tata ruang kota ini perlu dipertimbangkan penyebaran faktor kegiatan, faktor kondisi udara yang bertambah buruk jika kepadatan arus lalulintas tidak mendapatkan solusi yang lebih baik. Hendaknya hasil dari pemantauan secara berkala yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi bersangkutan dapat menjadi bahan evaluasi terpadu, yang bermakna bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.Daftar Kepustakaan: 32 (1976-2004)"

"Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan selain memberikan manfaat berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga berakibat adanya kesenjangan dan ketimpangan, baik kesenjangan antar daerah, antar penduduk antar desa dan kota serta antar desa. Selain dari pada itu penyebab lain adanya kesenjangan tersebut adalah karena adanya pola pembangunan yang selama ini dilaksanakan yaitu bersifat sentralistik. Pembangunan yang sentralistik tersebut mengabaikan pemberdayaan masyarakat dan sumberdaya lokal. Pemerintah menyadari hal tersebut sehingga diluncurkanlah berbagai program untuk mengatasinya. Berbagai upaya yang dilaksanakan baik secara sektoral maupun regional belum mampu sepenuhnya mewujudkan keseimbangan tersebut. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah dari tahun 1999-2001 jumlah desa tertinggal tetap tidak berubah yaitu 63 desa dan jumlah penduduk miskin dari tahun 1999-2001 bertambah, berdasarkan data BKKBN KK miskin tahun 1999 sebanyak 135.015 KK dan tahun 2000 bertambah 138.366 KK dan tahun 2001 bertambah lagi menjadi 150.125 KK. Berbagai upaya telah dilaksanakan namun program tersebut belum menampakan hasil yang berarti.Untuk itu diperlukan adanya suatu program penanggulangan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Salah satu program yang telah dilaksanakan di Kabupaten Lampung Tengah adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program PPK di Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan selama 3 tahun yaitu pada fase I, berhasil tidaknya suatu program ditentukan oleh tercapai tidaknya suatu tujuan.Penelitian ini bertujuan untuk: a. untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan PPK di Lokasi Penelitian b. untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan PPK mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelestarian. c. untuk mengetahui bagaimana peran pendamping dalam program PPK d. untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah terutama pemerintah daerah dalam pelaksanaan program PPK.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan lokasi Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah dan data yang diambil adalah data primer dan data sekunder yang dianalisa dengan analisa deskriptif kemudian hasil analisa program PPK dijadikan dasar untuk mengkaji Kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert yang mengerti permasalahan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Analisa kebijakan tersebut menggunakan metode Analisis Hirarki proses (AHP).Secara umum pelaksanaan program PPK di Kabupaten Lampung Tengah terutama di Kecamatan Seputih Surabaya berjalan dengan baik. Program PPK berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Program PPK berhasil menciptakan proses demokrasi bagi masyarakat untuk turut serta menentukan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu Program PPK juga berhasil mengaktifkan aparat kecamatan dan desa serta lembaga-lembaga desa dalam memfasilitasi dan melaksanakan pembangunan di pedesaan. Disamping itu program PPK juga berhasil menghadirkan infrastruktur desa dan berkembangnnya usaha ekonomi produktif di pedesaan.Akan tetapi partisipasi masyarakat tersebut hanya terlihat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pada tahap pelestarian dan pemeliharaan sudah berkurang terutama untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, sedangkan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif cukup baik, akan tetapi sasaran yang hendak dicapai yaitu penduduk miskin kurang dapat dicapai, karena kegiatan Usaha Ekonomi Produktif hanya mencapai masyarakat miskin yang sudah punya usaha, sedangkan masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak berdaya kurang bisa disentuh. Sementara itu kegiatan pendampingan behasil membantu aparat kecamatan dan aparat desa serta lembaga desa dalam melaksanakan program, akan tetapi pelaksanaan pendampingan ini tidak dilaksanakan lagi pasca program, sedangkan pendampingan masih diperlukan sampai adanya kemandirian masyarakat desa. Akibatnya kegiatan pemeliharaan dan pelestarian berjalan tidak begitu baik. Peran pemerintah dalam pelaksanaan program PPK tidak begitu dominan lagi. Berkurangnya peran pemerintah ini memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan PPK. akan tetapi peran pemerintah tersebut masih diperlukan dalam rangka pembinaan dan pengawasan tetapi tidak boleh dominan.Hasil analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan persepsi responden expert dan dianalisa denga metode AHP adalah sebagai berikut:Hasil analisa menunjukan untuk mencapai hasil tercapainya kebijakan pemberdayaan masyarakat yang optimal kriteria partisipasi masyarakat yang tinggi mempunyai bobot paling tinggi dan diikuti oleh tercapainya sasaran dan pengelolaan program yang baik. Sedangkan aktor atau pelaku yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan tersebut adalah oenduduk miskin yang merupakan kelompok sasaran mempunyai bobot paling tinggi kemudian, pendamping dan LKMD yang merupakan pelaksana serta masyarakat umum dan pemerintah menempati urutan terakhir. Sedangkan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam program pemberdayaan adalah kedua kegiatan yaitu pembangunan sarana prasarana dan bantuan modal usaha yang dianalisis mempunyai bobot yang hampir sama dimana bantuan modal usaha mempunyai bobot lebih tinggi sedikit. Kedua kegiatan tersebut layak untuk dilaksanakan. Hasil yang diharapkan dan program Pemberdayaan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat miskin, urutan kedua adanya penyerapan tenaga kerja kemudian adanya kemandirian masyarakat desa serta yang terakhir adalah terbukanya akses ekonomi dipedesaan."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah (1)Untuk mengetahui pandangan suku Makassar terhadap budaya siri' terkait dengan tindak kekerasan. Dan (2) Untuk mengetahui keberadaan budaya siri' dalam masyarakat adat Makassar di kabupaten Gowa. (3) Untuk mengetahui mekanisme penegakan hak masyarakat adat Makassar di Gowa.Penelitian ini mengambil lokasi pada suku Makassar di kabupaten Gowa, Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non partisipasi, karena penulis tidak ikut ambil bagian secara langsung di dalam perikehidupan atau situasi dari orang¬orang yang diobservasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa tokoh masyarakat suku Makassar, pakar budaya dan juga beberapa masyarakat Makassar yang berada di kabupaten Gowa maupun masyarakat Makassar yang berada di luar kabupaten Gowa. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara (wawancara tidak berstruktur). Hasil penelitian Berdasarkan analisis terhadap data primer dan data sekunder dapat dikemukakan bahwa: keberadaan kebudayaan siri' masyarakat adat Makassar di Kabupaten Gowa harus dipertahankan karena pada hakikatnya budaya siri' merupakan ajaran islam yang harus diamalkan dan orang-¬orang suku bangsa Makassar sangat takut kehilangan siri', karena siri' itu dianggap pemberian Tuhan yang hares dijaga.Dari hasil analisis terhadap penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1)Bagi suku bangsa Makassar di kabupaten Gowa jika siri' dilanggar maka tindakan untuk menegakkan siri' tidaklah dipikirkan akibatnya. Sikap hidup masyarakat di kabupaten Gowa dilandasi dengan apa yang disebut siri' yang merupakan adat yang masih melembaga dan masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adat di Gowa. (2) implementasi siri' yang berupa tindakan kekerasan bahkan sampai kepada pembunuhan dimaksudkan agar ada efek jera bagi orang yang membuat malu (appakasiri') agar tidak lagi melakukan perbuatan appakasiri' (mempermalukan). (3) telah terjadi pergeseran nilai dan makna siri' dimasyarakat adat Makassar disebabkan dua faktor yakni perubahan pengetahuan budaya (logika dan etika). Pewarisan nilai-¬nilai sejak kemerdekaan tidak memadai maka terjadilah kesimpang siuran dalam reaksi simbolik.Saran: (1) Pada dasarnya masyarakat adat diwadahi oleh suatu lembaga yang disebut lembaga dan masyarakat adat. Begitu besarnya kedudukan dan perannya lembaga adat pada setiap daerah seyogyanya diformalkan dan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah (Perda). (2) bagi pelaku tindakan kekerasan akibat siri' diberikan hukuman penjara ringan clan pengenaan hukuman penjara berat terhadap pelaku pelanggaran (3) perlu revitalisasi lembaga masyarakat adat melalui pemberdayaan masyarat adat, pelembagaan budaya siri' sejak dini kepada anak-anak baik melalui pendidikan formal maupun non formal membuat kearifan-kearifan lokal berdasarkan siri ' na pacce ' dengan berpedoman pada panadakkang.

---

ABSTRACT

The purpose of this research is (I) to know the view of Makasar Ethnic toward Siri' culture connecting with hardness action. (2). to know the position of Siri' culture in the community of Makasar tradition in Gowa district. (3). To know the maintenance mechanism of straightening of traditional community Makassar right in Gowa

The research took place at Makassar ethnic in Gowa district, in the research, the writer used non participant observation, because the writer did not take part directly in the life or situation from the people observed. The interview has been done with some personage community of Makassar ethnics, the expert of culture and also several persons in Gowa district and the community outside of Gowa district. The interview has been done directly by using interview orientation (unstructural interview). The result of interview based on the analysis to primer data and secondary data can be told that the existence of siri culture community of Makassar custom in Gowa district must be maintained because in the reality siri culture is islamic teaching that must be done and the people of Makassar ethnic is very afraid lost of siri, because siri is considered as the present of the God that must be kept

From the result of analysis to the research has been got some conclusion as like: (1). For Makassar ethnic in Gowa district if siri is collided so the action for building siri is not thought the cause. The behaviour of community in Gowa district based on whether is called siri that is the tradition still customary and still influence in the life of community ethnic in Gowa (2). The implementation of siri as like hardness actions even until to the killing is aimed in order to have an effect of cured for the people making shy (appakasiri) in order not to do the activity appakasiri (making shy). (3). it has been happened the friction assess and mean siri' socialized by custom of Makassar which has been caused by two factors namely change of cultural knowledge (logic and ethics). Values endowment since Independence Day is not adequate hence happen unclearness in symbolic reaction.

Suggestion: (1) Basically socialize custom has been placed by an institute called institute and socialize custom. So the level of domiciling and its role institute custom in each formal area properly and arranged peculiarly in By Law of regional (Perda). (2) For action perpetrator hardness of siri effect was given a light imprisonment and the heavy imprisonment imposition to collision of siri perpetrator (3) need revitalization of institute of custom society through enable ness of society custom, cultural institute of siri' early on to good children through formal education and also non formal make local wisdom pursuant to siri' na pacce' by referring to panadakkang."

"Pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi pada kemandirian Pemerintah Daerah untuk bisa mengupayakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mampu mengajak masyarakat lokal menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang mandiri, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya Pengembangan potensi ekonomi masyarakat lokal yang mandiri, tidak terlepas dari kondisi perkembangan kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal, yang mana kegiatan usaha kecil dan menengah mendominasi hampir di seluruh daerah di Indonesia.Tesis ini meneliti tentang suatu dimensi yang lebih khusus mengenai pengembangan usaha kecil di daerah melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER), dengan memberikan kredit lunak kepada kegiatan usaha milik masyarakat yang dikategorikan pada usaha masyarakat menengah ke bawah. Implementasi program tersebut memerlukan keterlibatan masyarakat secara aktif sebagai perwujudan proses pemberdayaan masyarakat (Community Empowernment).Penelitian ini dilakukan di Kota Sabang, mengingat sebagian besar masyarakat Kota Sabang bermata pencaharian sebagai pedagang dan pengusaha indistri rumah tangga.Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) ini diharapkan dapat mengembangkan ekonomi masyarakat di Kota Sabang yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksi melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kerja pengembangan usaha menengah ke bawah sesuai kompetensi ekonomi lokal. Dengan adanya program ini pendapatan dan volume produksi usaha kecil akan meningkat dan pada akhirnya akan mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan proses pemberian kredit lunak dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebagai upaya peningkatan usaha kecil masyarakat di Kota Sabang dan sejauhmana keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, penulis memilih informan dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam {in-depth interview) secara semi struktur dan pengamatan langsung terhadap keterlibatan masyarakat dalam proses pemberian kredit lunak melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER).Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) tersebut, Pemerintah Kota Sabang membentuk panitia pelaksana. Dengan adanya tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada panitia, panitia merumuskan enam tahapan yang akan dijalankan untuk mendapatkan kredit lunak dari pemerintah. Tahapan tersebut yaitu: tahap pertama meliputi kegiatan pengajuan dan pengagendaan proposal serta penyeleksian tahap awal; tahap kedua meliputi kegiatan pengajuan proposal kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai Dinas teknis, studi kelayakan jenis usaha, survey lapangan, dan merekomendasikan kembali ke panitia; tahap ketiga yaitu survey lapangan yang dilakukan oleh tim teknis dan tim gabungan; tahap keempat yaitu pengumumam penerima dana bantuan; tahap kelima yaitu pengambilan rekomendasi oleh penerima bantuan; dan tahap terakhir yaitu pencairan dana yang dilakukan di PT. Bank BPD Kota Sabang. Tahapan tersebut dirumuskan guna tertib administrasi serta mengantisipasi timbulnya kecurangan dari berbagai pihak.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program PER melalui pemberian kredit lunak kepada masyarakat Kota Sabang telah berjalan seperti yang diharapkan pemerintah setempat. Namun program itu masih terkesan hanya proyek pemberian kredit dana dengan bunga ringan karena sangat sedikit dari proses itu yang menggunakan konsep pemberdayaan. Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha kecil masyarakat ditekankan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self-reliant communities). Konsep pemberdayaan hanya tercermin pada pembelajaran bagi masyarakat tentang cara membuat proposal permohonan bantuan dana. Pemberdayaan masyarakat belum menyentuh keseluruhan aspek dalam tahapan pemberian kredit lunak kepada pengusaha kecil. Padahal suatu program yang mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan. Pertama, agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, Kedua, sekaligus meningkatkan keberdayaan (empowering) masyarakat melalui pengalaman dengan merancang, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat bukan proyek pemberian dana kredit dengan bunga ringan.Perlu adanya kerjasama yang lebih intensif antara aparat pemerintah Kota Sabang dengan masyarakatnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan. Sehingga terjalin suatu komunikasi aktif stakeholders dengan pemerintah menuju pengembangan masyarakat madani. Masyarakat yang berkembang akan membentuk suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri."

"Secara teoritik, tidak ada sistem yang sama sekali mandiri. Satu sistem di satu pihak dapat dilihat sebagai bagian integral dari satu kesatuan sistem yang lebih besar, di pihak lain sistem tersebut eksis karena berfungsinya berbagai komponen/subsistem yang secara kolektif menjadikan sistem tersebut berfungsi dan operasional. Administrasi sebagai satu unit/kesatuan sistem merupakan bagian (subsistem) integral dari sistem sosial-kenegaraan yang utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, secara spesifik tata lingkungan nasional (national environmental setting) secara signifikan berperan sebagai kolektivitas dari berbagai faktor yang secara timbal balik memberikan pengaruh kepada sistem dan struktur administrasi, baik dari segi materi, substansi, budaya, maupun perilakunya.Ekologi Administrasi yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah sebagai Body of Knowledge yaitu ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara organisme hidup dengan lingkungannya dan juga sebagai Method of Approach yaitu bagaimana cara untuk melihat ke dalam suatu permasalahan yang hakekatnya sangat kompleks.Tujuan Penelitian ini adalah :Umum : Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan sosial perkotaan di DKI JakartaTujuan khusus :1. Mengetahui hubungan antara pengetahuan pegawai Dinas Kebersihan dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.2. Mengetahui hubungan antara pengetahuan masyarakat dengan tindakannya terhadap pengelolaan sampah.3. Mengetahui hubungan antara kinerja Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat.4. Mengetahui hubungan antara kesadaran dan peran serta masyarakat dengan kinerja Dinas Kebersihan.5. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Kebersihan.6. Mengetahui pengaruh timbal balik antara pegawai Dinas Kebersihan, masyarakat dan lingkungan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan deskriptif dengan jenis studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yaitu pengumpulan data primer dan sekunder. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, sedangkan data. primer dikumpulkan melalui pengamatan lapangan (observasi), wawancara dengan instrumen pendukung kuesioner . Sedangkan teknik pengamatan dan analisis data menggunakan program SPSS.Hasil penilitan ini adalah:Berdasarkan hasil survei dan kajian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu:1. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan karyawan Dinas Kebersihan dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua unit yang menjadi responden dalam penelitian ini. Dari 75% responden, masing-masing unit bertindak baik yang mencerminkan adanya kinerja yang baik.2. Terdapat hubungan nyata antara pengetahuan masyarakat kelurahan Johar Baru dengan tindakan terhadap pengelolaan sampah pada semua kelompok masyarakat yang menjadi responden. Hal ini terlihat bahwa sekitar 72% ibu-ibu PKK memiliki tindakan yang baik. Disini terlihat bahwa pengetahuan seseorang erat kaitannya dengan tindakan yang dilakukannya.3. Terdapat hubungan antar kinerja Dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat. Dalam hal ini Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat bersama-sama memelihara dan mengelola kebersihan telah terbukti (R2 = 0,92).4. Ternyata ada faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja Dinas Kebersihan DKI Jakarta, yaitu:a. Faktor internal:- Anggaran/dana yang disediakan setiap tahun belum memadai- Petugas lapangan (golongan 1) belum mencukupi Sarana yang dimiliki umumnya sudah tua dan tidak layak jalan sedangkan Prasarana yang ada tidak efektif dan efisien karena lokasi yang jauh dan kini bermasalah. b. Faktor eksternal:- Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah cukup baik- Penegakan hukum masih lemah, dimana pelanggaran sering terjadi- Kebijakan Pemda/DPRD sering rancu dan tidak konsisten.5. Dengan adanya hubungan timbal balik antara kinerja pegawai dinas kebersihan dengan peran serta masyarakat menunjukan bahwa prisip-prinsip pokok ekologi berlaku di dalam kehidupan yaitu:- Adanya hubungan timbal balik antara dinas kebersihan sebagi pengelola dengan masyarakat sebagai produsen sampah.- Adanya saling ketergantungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah.- Adanya keselarasan dan keseimbangan didalam pengelolaan sampah baik dilihat dari segi kinerja pegawai dengan peran serta masyarakat.- Adanya keanekaragaman di dalam pengelolaan sampah, dimana faktor eksternal dan internal mempengaruhinya.- Adanya kesinambungan antara kinerja pegawai Dinas Kebersihan dengan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah sehingga mencapai hasil yang optimal.Saran Yang Diajukan:1. Pemda DKI Jakarta khususnya Dinas Kebersihan agar selalu melakukan penyuluhan, pembinaan kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah (mulai dari pemilahan, pewadahan, pengumpulan, sampai dengan pengangkutan)2. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan penyediaan. LPS di setiap Kecamatan dan menumbuhkembangkan kegiatan pengomposan di setiap kecamatan.3. Pemda DKI Jakarta agar mengupayakan koordinasi dalam pengelolaan sampah (Dinas Kebersihan, dinas PU, dinas Pertamanan, PD Pasar Jaya dan Dispenda).4. Pemda DKI Jakarta agar mulai memikirkan cara-cara efisien dan efektif dalam pengelolaan sampah. Untuk Stu disarankan agar di setiap wilayah kota di bangun LPA. Hal ini guna menghindari kemacetan dan faktor jarak tempuh.5. Masyarakat dan dunia usaha harus mulai aktif dan berperanserta di dalam pengelolaan sampah karena untuk menciptakan lingkungan yang bersih, indah, dan sehat bukan hanya tugas pemerintah raja, jadi tugas dan tanggung jawab semua pihak.Daftar Pustaka: 39 buku (1977 - 2000)"

"Penelitian ini difokuskan untuk mengevaluasi potensi kemandirian Daerah Otonom pada pembentukan Kabupaten Way Kanan. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauhmana perkembangan pengelolaan potensi daerah setelah dilakukan pembentukan daerah Kabupaten Way Kanan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan evaluatif studi kasus.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu : pertama, pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan menelaah data yang telah tersedia berupa catatancatatan, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan dan berkas-berkas yang ada di Kabupaten Way Kanan mulai dari sebelum/awal pembentukan (tahun 1999) sampai dengan penelitian ini dilaksanakan. Kedua, yaitu pengumpulan data secara primer dengan melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa sumber data di Kabupaten Way Kanan atau lazim disebut sebagai informan.Pengolahan data dilakukan dengan cara mengevaluasi potensi daerah Kabupaten Way Kanan yaitu menggunakan indikator/sub indikator yang telah ditetapkan. Data mengenai potensi daerah sebelum/awal pembentukan Kabupaten Way Kanan dibandingkan dengan data potensi daerah setelah pembentukan/pada saat ini, kemudian dianalisis perkembangannya. Dalam melakukan analisis jugs disinkronkan dengan hasil wawancara yang dituangkan dalam uraian-uraian yang bersifat deskripsi. Pengolahan dilakukan secara cermat untuk menemukan derajat pertemuan atau perbedaan dari masing-masing pandangan para informan tentang apa yang menjadi objek penelitian. Analisis data merupakan interpretasi yang dilakukan dengan membuat uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif menjadi dasar penilaian ditambah dengan data sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian. Angka-angka atau data kuantitatif yang muncul baik dalam bentuk ukuran maupun tabel dimaksudkan untuk mendukung analisis yang eksplanatif. Potensi kemandirian daerah yang dievaluasi adalah Potensi ekonomi/keuangan daerah, potensi fisik/sarana dan prasarana, dan potensi sumber daya manusia. Dari ketiga potensi kemandirian daerah tersebut dijabarkan dalam sepuluh indikator dan duapuluh tujuh sub indicator.Hasil penelitian bahwa hasil evaluasi terhadap potensi kemandirian daerah pada pembentukan Kabupaten Way Kanan menunjukkan peningkatan hampir seluruh sub indikatomya. Meskipun tidak seluruhnya sub indikator meningkat, akan tetapi peningkatan terjadi pada sebagian besar, dan penurunan rasio yang terjadi lebih diakibatkan oleh pertambahan penyebut (seperti jumlah penduduk) yang lebih besar. Dengan demikian keadaan ini dapat dikatakan sesuai dengan salah satu tujuan pembentukan kabupaten yaitu meningkatkan pengelolaan potensi daerah, sehingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Selanjutnya, sebagai saran, diperlukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan terhadap sub indakator yang masih rendah."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis subyek laporan penelitian Hibah Bersaing yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktoran Jenderal Pendidikan Tinggi bagi staf pengajar perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji klasifikasi subyek yang dilakukan oleh Dirjen Dikti sesuai dengan distribusi subyek dari koleksi laporan penelitian tersebut. Juga untuk mengetahui distribusi klasifikasi laporan penelitian dan sejauh mana membentuk keterkaitan subyek satu sama lain, serta mengkaji distribusi subyek laporan penelitian dapat membentuk struktur disiplin ilmu. Cara pengumpulan data dengan memeriksa semua hasil laporan penelitian serta pemantauan hasil penelitian dan pembahasan usul kegiatan Hibah Bersaing I, II, III dan V. Dalam menganalisis data digunakan alat bantu Daftar Tajuk Subyek untuk Perpustakaan ( Perpusnas, 1994 ) dan skema klasifikasi Dewey Decimal Classification (DDC) edisi 20. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa distribusi subyek yang dilakukan oleh Dirjen Dikti belum mengikuti pedoman yang baku. Secara keseluruhan Penelitian Hibah Bersaing ini menitik beratkan pada bidang pertanian dan teknologi yang berkaitan. "

"ABSTRAKIntensifikasi program kusta adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan kusta, menurunkan angka kecacatan serta menghilangkan rasa takut terhadap kusta.Intensifikasi program ini terdiri dari tiga komponen yaitu intensifikasi penyuluhan kesehatan, penemuan kasus baru serta pengobatan kombinasi.Tujuan penelitian penilaian ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan intensifikasi program, khususnya pengaruh terhadap pengetahuan, sikap dan praktek serta penemuan kasus kusta baru dengan kecacatan.Hasil yang ditemukan adalah (1) intensifikasi program berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap masyarakat, meskipun dikontrol dengan pengaruh variabel pendidikan sebagai confounding (2)terhadap praktek masyarakat ternyata tidak ada pengaruhnya (3)terhadap kasus baru dengan kecacatan ternyata intensifikasi program berpengaruh meskipun dikontrol dengan pengaruh variabel umur dan tipe penyakit sebagai confounding.Dari analisa data sekunder didapatkan bahwa(1) kasus baru ditemukan sebagian besar telah datang dengan sukarela tetapi masih ada yang datang dalam keadaan lanjut atau dengan kecacatan (2)sebagian kasus baru adalah tipe multi basiler.Daftar bacaan : 40 ( 1978 - 1989 )"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Pengembangan Masyarakat Sebagai Proses dalam Pemberdayaan Masyarakat di Mukim Meuraxa termasuk hambatan-hambatan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian ini dipandang penting mengingat adanya pergeseran paradigma pembangunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang menempatkan Mukim sebagai unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dibawahnya sekaligus menjadi pusat pertumbuhan bagi gampong-gampong tersebut. Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka dilaksanakan Program Gema Assalam. Dalam proses pengembangan masyarakat ini sangat dibutuhkan peran Fasilitator Mukim sebagai agen perubah (change agent) karena pada dasarnya masyarakat masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan dalam mengembangkan patensi yang ada pada mereka.Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui studi kepustakaan (library research), wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan dan observasi terhadap objek penelitian di lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan antara lain Aparat Pemerintah Provinsi NAD, Aparat Pemerintah Kota Banda Aceh, Aparat Mukim Meuraxa dan gampong di wilayah Mukim Meuraxa, Fasilitator Mukim, tokoh-tokoh dan warga masyarakat Mukim Meuraxa sebagai kelompok sasaran serta Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).Dan hasil penelitian yang dilaksanakan di Mukim Meuraxa, khususnya Gampong Ulee Lheue dan Deah Glumpang yang dijadikan sebagai sampel, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Program Gema Assalam telah mencakup seluruh tahapan-tahapan sesuai dengan kebijakan program dan mencerminkan berlangsungnya proses pengembangan masyarakat. Hal ini terlihat setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi program pada masyarakat mulai tumbuh inisiatif dan prakarsa serta keikutsertaan dan partisipasi yang ditunjukkannya pada tahapan-tahapan kegiatan Program Gema Assalam berikutnya. Keadaan ini ditunjang oleh peran community worker yang ditunjukkan oleh Fasilitator Mukim dan Fasilitator Gampong yang senantiasa mendampingi masyarakat dengan memberikan bantuan pendampingan dan bimbingan teknis sesuai dengan tahapan kegiatan program. Disamping itu, keberadaan Imuem Mukim dan aparatumya termasuk para keuchik yang cukup kooperatif dalam pelaksanaan program memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk merencanakan dan menentukan sendiri kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka (felt needs).Pelaksanaan Program Gema Assalam mencakup kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP) masyarakat, pembangunan prasarana dan sarana kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan lembaga pemerintahan mukim. Untuk memudahkan proses pengembangan masyarakat, maka dilakukan pembentukan kelompok masyarakat (pokmas) yang didasarkan etas kesamaan atau latar belakang mata pencaharian masyarakat tersebut. Seiring dengan pendekatan yang dilakukan oleh Fasilitator Mukim maka selanjutnya mereka mulai memikirkan kegiatan apa yang layak untuk dikembangkan. Dengan terbentuknya pokmas ini maka kegiatan penggalian gagasan (needs assessment) akan lebih mudah dilakukan. Begitu pula dalam pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan selanjutnya terlihat adanya partisipasi yang ditunjukkan oleh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan program. Disamping itu, dalam pelaksanaan program dilakukan pemantauan baik secara internal oleh masyarakat, Fasilitator Mukim dan aparatur pemerintah maupun secara eksternal yang dilakukan oleh LSM Monitoring dan media massa. Meskipun pelaksanaan kegiatan pada Program Gema Assalam sudah berjalan sebagaimana harapan masyarakat, akan tetapi masih saja ditemui adanya kendala-kendala baik dari masyarakat, pengelola program maupun LSM monitoring. Kendala-kendala tersebut antara lain menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM), perilaku masyarakat, koordinasi antar pengelola program, proses administrasi pengelolaan kegiatan dan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sehingga dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi ini maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempumaan untuk pelaksanaan Program Gema Assaiam pada masa mendatang."