Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu hal penting dalam kehidupan manusia yang tidak luput dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah transportasi. Pada tahun 2019, skuter listrik muncul sebagai sebuah moda transportasi baru di Indonesia. Meski demikian, penggunaan skuter listrik ternyata menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan di beberapa Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan kecelakaan lalu lintas. Sayangnya, peraturan yang telah ada belum memadai dalam mengatur operasional skuter listrik. Melalui penelitian yuridis-normatif, tulisan ini membahas tentang pengaturan skuter listrik di Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan di Singapura dan Eropa. Selain itu, tulisan ini juga membahas tentang pemenuhan hak-hak konsumen terkait operasional skuter listrik di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hingga tulisan ini dibuat belum ada regulasi khusus yang mengatur operasional skuter listrik di Indonesia. Hal ini berujung pada belum terpenuhinya hak-hak konsumen, yang di antaranya meliputi: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; serta hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

Transportation has become one of the most important things in human life. In 2019, electric scooter (e-scooter) emerged as a new mode of transportation in Indonesia. However, the use of e-scooter has caused some negative impacts, such as damaging several pedestrian bridges and causing traffic accidents. Unfortunately, existing regulations are inadequate in terms of regulating e-scooter operations. Through normative legal research, this thesis discusses the applicable laws and regulations regarding e-scooter operations in Indonesia in comparison to the ones applied in Singapore and Europe. Furthermore, this thesis analyses the fulfillment of consumer rights regarding the matter according to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The result of this research shows that consumer rights have not been fulfilled due to the lack of adequate regulation. "

"Eksistensi skuter listrik dan sepeda listrik diminati tinggi oleh publik sehingga hal tersebut memunculkan suatu peluang bisnis. Penyediaan layanan jasa sewa skuter listrik dan sepeda listrik memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pemenuhan hak konsumennya terpenuhi karena risiko terjadi suatu celaka tinggi. Selain inisiatif pelaku usaha, hal tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan terkait yang berlaku. Tulisan ini menganalisis terkait pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia ditinjau berdasarkan perbandingan regulasi skuter listrik dan sepeda listrik serta kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dan Australia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan negara Australia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi UU PK, UU No. 22/2009, Permenhub No. PM 45, Australian Road Rules 2009, dan Competition and Consumer Act 2010. Serta, data sekunder berupa hasil wawancara dengan konsumen Beam Mobility di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi skuter listrik dan sepeda listrik di Indonesia belum dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada konsumen karena peraturan terkait perangkat yang aman dan standar keselamatan di setiap daerah dan/kota belum sepenuhnya diterapkan. Sedangkan, Australia telah menerapkan regulasi yang rinci dan ketat di setiap wilayahnya. Akibat hal tersebut, implementasi kebijakan keselamatan Beam Mobility di Indonesia tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan Beam Mobility Australia sehingga risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, Beam Mobility menetapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab kepada penggunanya. Hal ini dapat merugikan konsumen karena implementasi kebijakan operasional Beam Mobility di Indonesia belum cukup baik akibat minimnya regulasi yang mengatur tentang skuter listrik dan sepeda listrik. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia, khususnya hak atas layanan yang aman dan dapat diandalkan, tidak dapat terpenuhi.

---

The existence of electric scooters and electric bicycles is in high demand by the public so that it creates a business opportunity. The provision of electric scooter and electric bicycle rental services has its own challenges to ensure the fulfillment of consumer rights is fulfilled because the risk of an accident is high. In addition to the initiative of business actors, this is also influenced by the relevant applicable regulations. This paper analyzes the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia’sconsumer rights based on a comparison of electric scooter and electric bicycle regulations and consumer protection policies in Indonesia and Australia. This research utilizes a legislative approach and a comparative approach with Australia. The data used in this research are primary legal materials which include the Consumer Protection Law, Law No. 22/2009, Minister of Transportation Regulation No. PM 45, Australian Road Rules 2009, and Competition and Consumer Act 2010. As well as, secondary data in the form of interviews with Beam Mobility consumers in Indonesia. The results found that the regulation of electric scooters and electric bicycles in Indonesia has not been able to provide maximum supervision to consumers because regulations related to safe devices and safety standards in each region and city have not been fully implemented. Meanwhile, Australia has implemented detailed and strict regulations in each region. As a result, Beam Mobility in Indonesia's implementation of safety policies cannot provide the same level of protection as Beam Mobility in Australia, resulting in a higher risk of accidents in Indonesia. In addition, Beam Mobility stipulates a default clause of liability transfer to its users. This can be detrimental to consumers because the implementation of Beam Mobility in Indonesia's operational policies is not good enough due to the lack of regulations governing electric scooters and electric bicycles. Thus, the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia's consumer rights, particularly the right to a safe and reliable service, cannot be fulfilled."

"Eksistensi skuter listrik dan sepeda listrik diminati tinggi oleh publik sehingga hal tersebut memunculkan suatu peluang bisnis. Penyediaan layanan jasa sewa skuter listrik dan sepeda listrik memiliki tantangan tersendiri untuk memastikan pemenuhan hak konsumennya terpenuhi karena risiko terjadi suatu celaka tinggi. Selain inisiatif pelaku usaha, hal tersebut juga dipengaruhi oleh peraturan terkait yang berlaku. Tulisan ini menganalisis terkait pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia ditinjau berdasarkan perbandingan regulasi skuter listrik dan sepeda listrik serta kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia dan Australia. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan negara Australia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang meliputi UU PK, UU No. 22/2009, Permenhub No. PM 45, Australian Road Rules 2009, dan Competition and Consumer Act 2010. Serta, data sekunder berupa hasil wawancara dengan konsumen Beam Mobility di Indonesia. Hasil penelitian menemukan bahwa regulasi skuter listrik dan sepeda listrik di Indonesia belum dapat memberikan pengawasan yang maksimal kepada konsumen karena peraturan terkait perangkat yang aman dan standar keselamatan di setiap daerah dan/kota belum sepenuhnya diterapkan. Sedangkan, Australia telah menerapkan regulasi yang rinci dan ketat di setiap wilayahnya. Akibat hal tersebut, implementasi kebijakan keselamatan Beam Mobility di Indonesia tidak dapat memberikan tingkat perlindungan yang sama dengan Beam Mobility Australia sehingga risiko terjadinya kecelakaan lebih tinggi di Indonesia. Selain itu, Beam Mobility menetapkan klausula baku pengalihan tanggung jawab kepada penggunanya. Hal ini dapat merugikan konsumen karena implementasi kebijakan operasional Beam Mobility di Indonesia belum cukup baik akibat minimnya regulasi yang mengatur tentang skuter listrik dan sepeda listrik. Dengan demikian, pemenuhan hak konsumen Beam Mobility di Indonesia, khususnya hak atas layanan yang aman dan dapat diandalkan, tidak dapat terpenuhi.

---

The existence of electric scooters and electric bicycles is in high demand by the public so that it creates a business opportunity. The provision of electric scooter and electric bicycle rental services has its own challenges to ensure the fulfillment of consumer rights is fulfilled because the risk of an accident is high. In addition to the initiative of business actors, this is also influenced by the relevant applicable regulations. This paper analyzes the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia’sconsumer rights based on a comparison of electric scooter and electric bicycle regulations and consumer protection policies in Indonesia and Australia. This research utilizes a legislative approach and a comparative approach with Australia. The data used in this research are primary legal materials which include the Consumer Protection Law, Law No. 22/2009, Minister of Transportation Regulation No. PM 45, Australian Road Rules 2009, and Competition and Consumer Act 2010. As well as, secondary data in the form of interviews with Beam Mobility consumers in Indonesia. The results found that the regulation of electric scooters and electric bicycles in Indonesia has not been able to provide maximum supervision to consumers because regulations related to safe devices and safety standards in each region and city have not been fully implemented. Meanwhile, Australia has implemented detailed and strict regulations in each region. As a result, Beam Mobility in Indonesia's implementation of safety policies cannot provide the same level of protection as Beam Mobility in Australia, resulting in a higher risk of accidents in Indonesia. In addition, Beam Mobility stipulates a default clause of liability transfer to its users. This can be detrimental to consumers because the implementation of Beam Mobility in Indonesia's operational policies is not good enough due to the lack of regulations governing electric scooters and electric bicycles. Thus, the fulfillment of Beam Mobility in Indonesia's consumer rights, particularly the right to a safe and reliable service, cannot be fulfilled."

"ABSTRAKElectric Scooter Sharing Systems (ESSS) merupakan transportasi ramah lingkungan yang menawarkan manfaat tambahan kepada pelanggan berbagi skuter listrik. Studi ini mengkaji penggunaan awal kendaraan yang optimal untuk ESSS sepenuhnya otomatis dilaksanakan di kota dengan kepadatan universitas tertinggi di Taiwan. Terbatasnya permintaan empiris dan informasi penggunaan, kita mensimulasikan parameter permintaan kritis (tingkat perjalanan (trip rae), jarak perjalanan (trip distance) dan durasi perjalanan (trip duration)) dan parameter pasokan (jumlah E-scooter dan dermaga pengisian baterai). Kami menggunakan metode optimasi dengan simulasi untuk menentukan jumlah optimal E-scooter dibawah potensi permintaan yang berbeda. Analisis sensitivitas juga dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat layanan atau ukuran armada yang optimal. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak hanya memberikan beberapa panduan operasional untuk penggunaan sistem yang utuh, tetapi juga menawarkan wawasan yang berguna untuk manajer yang tertarik menggunakan sistem yang sama dengan berbagi skuter listrik

---

ABSTRACTElectric Scooter Sharing Systems (ESSS) are environmental friendly transportation alternatives that offer extra benefits to existing bicycle share customers. This study investigates the optimal initial vehicle deployment for a fully automated ESSS implemented in a city with the highest density of universities in Taiwan. With limited empirical demand and usage information, we simulated the critical demand parameters (trip rates, trip lengths and trip durations) and supply parameters (number of e-scooter and charging dock) and then used the method of optimization by simulation to determine the optimal number of e-scooter under different potential demand situations. Sensitivity analyses were also conducted to identify factors that highly affect the service level or the optimal fleet size. Results obtained from this study not only provide some operational guidelines for the full field deployment of the system, but also offer useful insights to managers who are interested in employing similar electric scooter sharing systems"