Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT
This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri kertas merupakan salah satu industri andalan Indonesia yang memiliki kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Produk kertas Indonesia yang memiliki orientasi pada ekspor saat ini termasuk salah satu produk yang berasal dari 10 negara eksportir kertas terbesar dunia. Industri kertas Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang yang didukung oleh keberlimpahan sumber daya. Kondisi ini juga didukung oleh kebutuhan kertas dunia yang diproyeksikan akan terus tumbuh setiap tahunnya. Dalam perdagangan internasional, ekspor kertas Indonesia dihadapkan pada masih rendahnya daya saing yang dimiliki jika dibandingkan dengan negara-negara produsen raksasa lainnya. Selain itu, komoditas kertas Indonesia dihadapkan pada tuntutan sertifikasi ecolabelling yang dapat menjamin legalitas asal bahan baku dan menghindari praktik pembalakan liar. Dalam merespon tuntutan tersebut, Pemerintah memberlakukan kebijakan penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu SVLK , salah satunya untuk produk kertas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penerapan SVLK terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Penelitian ini menggunakan data panel ekspor kertas ke 15 negara importir utama pada periode tahun 2003-2014. Diperoleh hasil bahwa pada periode pemberlakuan kebijakan penerapan SVLK, kebijakan ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja ekspor kertas Indonesia. Kata Kunci:Sistem verifikasi legalitas kayu; komoditas kertas; ekspor; daya saing

---

ABSTRACT
The paper industry is one of main industry in Indonesia, which has contributed in increasing Indonesia rsquo s economic growth. The export oriented of Indonesia paper commodity currently become one of the product from 10 countries of the world 39 s largest paper exporter. The abundance of forestry resources in Indonesia and world paper demand that projected will continue to grow each year become the reason why this commodity has the potential to grow. In international trade, Indonesian paper export has been experienced of the low competitiveness issue compared with other giant manufacturer countries. On the other hand, this commodity also faced with the ecolabelling certification issue, which the certificate are aimed to ensure the legality of the source of raw materials and avoid the practice of illegal logging. In response to these demands, the government has been imposed the policy of implementation of the Timber Legality Verification System SVLK , including for paper commodity. This study aimed to analyze the effectiveness of the policy of SVLK implementation on Indonesian paper export performance. This research paper uses panel data export to 15 major importing countries in the period of 2003 2014. The result shows that in the period of SVLK application, this policy does not have a significant influence on the export performance of Indonesian paper. Keywords Timber Legality Verification System paper commodity export competitiveness JEL Classification C1 F1 H8

Abstrak :
Produksi kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat memberikan kontribusi yang positif dalam memenuhi kebutuhan pasokan bahan baku industri nasional. Sertifikasi SVLK hutan rakyat terus didorong oleh pemerintah agar tidak menjadi celah pada sistem legalitas kayu yang telah dibangun secara multi-pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis biaya sertifikasi SVLK hutan rakyat; menganalisis kemampuan dan kemauan membayar petani hutan rakyat; menganalisis pengaruh hutan rakyat serta manfaat SVLK terhadap pendapatan dan matapencaharian petani; menganalisis manfaat sertifikasi SVLK terhadap volume panen kayu; dan memperoleh konsep sertifikasi SVLK bagi hutan rakyat yang berkelanjutan dengan pendekatan kemampuan membayar petani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan metode gabungan. Pengambilan data melalui kuesioner dan wawancara dilakukan kepada petani hutan, perwakilan pemerintah dan pihak swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membayar dan keinginan membayar pada kedua KTH rendah terhadap biaya sertifikasi SVLK sehingga disimpulkan kelompok petani hutan belum mampu membayar biaya tambahan sertifikasi SVLK dalam pengusahaan hutan. Kesimpulan penelitian ini adalah kemampuan membayar terhadap sertifikasi SVLK oleh petani mempengaruhi keberlanjutan penerapan sertifikasi SVLK sehingga diperlukan dukungan dari pasar dan peran mitra. ......Logs production from private forests has made a positive contribution to meeting the demand for raw material supplies for the national industry. The government continues to encourage private forest to SVLK certification so that it does not become a gap in the timber legality system that has been developed in a multi-stakeholder manner. This study aims to analyze the costs of community forest SVLK certification; analyzing the ability and willingness to pay of forest farmers; analyze the effect of SVLK certification on farmers’ income and livelihood; analyze the effect of SVLK certification on timber harvest volume; and obtaining the concept of SVLK certification for sustainable private forests using approach of farmers' ability to pay. The research was conducted using a quantitative approach and a combined method. Data were collected through questionnaires and interviews with forest farmers, government representatives and private sector. Result showed that ability to pay and willingness to pay of SVLK certification in both KTH were low, so it was concluded that private forest farmer groups not been able to pay SVLK certification as an additional cost of log business. The conclusion of this study is that the ability to pay for SVLK certification by farmers affects the sustainability of the application of SVLK certification so that support from the market and role of partners is needed.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust.