Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sistem pengawasan Hakim Agung dan Hakim Konstitusi di Indonesia. Kebutuhan Hukum Masyarakat dan ketatanegaraan Indonesia terhadap terbentuknya lembaga peradilan yang bebas, mandiri, bersih dan berwibawa menyebabkan sistem pengawasan selama ini yang hanya bersifat internal harus didukung, dilengkapi dengan pengawasan eksternal. Untuk itu melalui Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketiga terbentuklah Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara yang bertugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Penelitian ini didasarkan pada ketentuan perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial yang terbentuk pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas kewenangan Komisi Yudisial sepanjang mengenai pengawasan terhadap hakim.

---

This study is a normative legal research aims to determine the development of oversight systems for supreme court and constitutional Judges in Indonesia. Law society and Indonesian constitutional require formation of a free, independent, clean and respectable judiciary, however, a oversight system must be supported and equipped with external oversight, which the existing control is an internal one. Through the third amendments to the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, Judicial Commission was formed as a state institution in charge of maintaining the honor, dignity and behavior of judges. The study was based on the statutory provisions on Judicial Power, the Supreme Court, Constitutional Court and the Judicial Commission formed after the Constitutional Court Decision No. 005/PUUIV/ 2006 that limit the authority of the judicial commission on oversight of judges."

"Diberlakukannya otonomi daerah sebagai implementasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 berdampak pada makin bertambahnya kewenangan Kabupaten/Kota termasuk Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Kabupaten Musi Rawas yang sebelum ini titik berat kegiatannya hanya sebagai pelaksana program yang diarahkan dari Dinas Kesehatan Propinsi/Kanwil Departemen Kesehatan Propinsi/Departemen Kesehatan RI.Dalam era desentralisasi ini peranan Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan wasdal juga akan semakin besar, termasuk kegiatan wasdal di tingkat Kecamatan (Puskesmas). Selama ini fungsi wasdal ke Puskesmas bersifat individual program dan berorientasi pada proyek.Untuk maksud tersebut melalui studi kasus bagi pengembangan sistem yang pengambilan datanya dilakukan secara cross sectional telah dilakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang rancangan pengawasan dan pengendalian yang baik dan sesuai standar.Sebagai sampel penelitian ini adalah Pimpinan Puskesmas Pengelola Program di Puskesmas dan staf Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan sebagai petugas yang telah melakukan kegiatan bimbingan teknis program. Data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam dan focus group discussion yang selanjutnya dianalisis atas dasar tematiknya.Dengan dihasilkannya rancangan sistem wasdal yang mempunyai tiga tipe yaitu wasdal pendahuluan, pelaksanaan dan evaluasi dapat menjawab tuntutan akan perlunya suatu sistem yang tepat agar tertib administrasi dan akuntabilitas pelaksanaan program oleh Puskesmas dapat berlangsung baik. Rancangan sistem wasdal ini harus ditindaklanjuti dengan membentuk organisasi fungsional, rencana kegiatan operasional dan perlunya disosialisasikan kepada seluruh staf Dinkesra dan Puskesmas se-Kabupaten Musi Rawas sehingga diharapkan kegiatan wasdal efektif dimulai tahun 2002.

---

Design of Controlling and Supervision System of Health Office and Welfare in Implementation of Health Program Decentralization at the Sub-District Level/Comunity Health Center with Case Study in Musi Rawas RegencyThe enactment of regional autonomy as implementation of Law No. 22, Year 1999 and Law No. 25, Year 1999 has the impact on the increasing authority of Regency/ City including the Health and Welfare Office of Musi Rawas Regency, in which the focus of its activities was only as implementer of the program directed by the Province Health Office/Regional Office of Province Health Department/ the Health Department of the Republic of Indonesia.

During this decentralization era the role of Regency Health Office in the implementation of control and supervision also will be more significant, including controlling and supervision activities in Sub-District level (Community Health Center). Until now the control and supervision function towards the Community Health Center is only for individual program and project oriented. For that purpose, through a case study for development of the system in which the data collection is done with cross-sectional method to obtain description regarding a proper design of controlling and supervision according to standard.

Sample of this research is Head of Community Health Centers and staff of Health Office as personnel that have performed the program technical guidance activities. The data is collected with in-depth interview and focus group discussion that is further analyzed thematically.

Having realized the controlling and supervision design that have three types namely introduction, implementation and evaluation, it may response the demand for a good administration system and accountability of the program implementation by the Community Health Center will take place a proper manner. The design of controlling and supervision system must be followed-up by establishing functional organization, operational activities plan, and socialization to all staff of Office of People Welfare and Community Health Centers all over Musi Rawas Regency, that it is expected that controlling and supervision activities will be effective from the year 2002 on."

"ABSTRAKPengawasan dapat menurunkan angka kejadian HAIs dan pengawasan dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Data HAIs sering tidak lengkap sehingga perbaikan mutu sulit untuk dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan pengawasan HAIs berbasis komputer terhadap kelengkapan dokumentasi dan kepuasan perawat dalam menggunakan sistem. Desain penelitian yang digunakan adalah pre eksperimen dengan rancangan pre test post test without control. Jumlah sampel dokumen 71 dokumen dan 25 perawat, diambil secara purposive sampling. Analisis menggunakan Wilcoxon test dan t-dependent test. Hasil menunjukan adanya perbedaan yang bermakna antara kelengkapan dokumentasi sebelum dan sesudah penggunaan sistem (p= 0,0). Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan ada peningkatan kepuasan perawat sebagai pengguna sistem pengawasan HAIs sebelum dan sesudah intervensi (p= 0,01). Peningkatan ini menunjukkan sistem pengawasan HAIs berbasis komputer berpengaruh terhadap kelengkapan dokumen dan kepuasan perawat. Hasil penelitian dapat menyarankan untuk migrasi dari catatan yang berbasis manual ke dokumentasi berbasis elektronik."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."

""

"Fokus utama dari penulisan ini adalah analisis terhadap adanya sistem pengawasan atas objek pajak Wisma di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Wisma termasuk dalam pajak hotel namun dalam penerapannya pemungutan pajak atas wisma masih sulit diberlakukan sama dengan pajak hotel karena masih banyak hambatan- didalamnya. Pemilihan objek penelitian di Kota Depok dikarenakan baik dari segi pengawasan IT system maupun pengawasan internal dan juga eksternal, Depok masih berada di bawah DKI Jakarta. Kesimpulannya adalah sistem pengawasan yang berlaku saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal utama untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada saat ini ialah dengan menggugah kesadaran dari wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

---

The main focus of this paper is the following analysis of the consequences of a system of control over the tax object Guest House in Depok. This research is a descriptive qualitative research. Guest house is the object of the hotel tax but in practice, the collection of tax on guest house is still difficult to apply the same as the hotel tax because there are many obstacles in it. Selection of the research object in Depok because in terms of supervision and monitoring of IT systems internally and also externally, Depok still be under DKI Jakarta. The conclusion is that the control system of the object in the form of Guest House tax has been going well. The main thing that can be done to improve the tax collection system is by raising awareness of the taxpayer to comply with their tax obligations properly."

"[ABSTRAKPerkembangan sistem informasi saat ini menyebabkan sistem informasi yang digunakan dalam sebuah organisasi terus bertambah dan semakin kompleks. Halini juga memunculkan fenomena meningkatnya jumlah data yang diolah dandihasilkan oleh sistem informasi. Kondisi ini membawa tantangan baru dalampengawasan operasional sistem informasi, seperti keterlambatan peringatankesalahan atau membanjirnya jumlah peringatan yang tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem pengawasan aplikasi padasistem informasi di PT. XYZ menggunakan Event Driven Architecture dan Machine Learning. Pengembangan ini menggunakan perangkat lunak R dan TIBCO StreamBase.

---

ABSTRACTAdvancement in information system nowadays has generated more quantities and complexities of an organization?s information system. This factalso leads to a phenomenon of the increase of data volume being processed andalso generated by any information system. This condition has brought a newchallenge in the operation and monitoring of the information systems, such asdelays in failure alert and also floods of incorrect alerts. This research aims to build a monitoring system for applications in the PT. XYZ information systems, using Event Driven Architecture and Machine Learning techniques. This development is done using R software and also TIBCO StreamBase. , Advancement in information system nowadays has generated more quantities and complexities of an organization’s information system. This factalso leads to a phenomenon of the increase of data volume being processed andalso generated by any information system. This condition has brought a newchallenge in the operation and monitoring of the information systems, such asdelays in failure alert and also floods of incorrect alerts. This research aims to build a monitoring system for applications in the PT. XYZ information systems, using Event Driven Architecture and Machine Learning techniques. This development is done using R software and also TIBCO StreamBase. ]"

"Makin meningkatnya pemasukan dan peredaran alat dan perangkat telekomunikasi di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sangat mengganggu pergerakan perekonomiaan dan berpontesi adanya kebocoran pajak dari sektor alat dan perangkat telekomunikasi. Hal ini membutuhkan peran pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk lebih intensif melakukan pengawasan dan pengendalian baik di pintu masuk impor di hulu maupun yang telah beredar di masyarakat di hilir. Belum adanya sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang baku dan terintegrasi antar Kementerian/Lembaga membuat belum efektifnya fungsi pengawasan alat dan perangkat telekomunikasi khususnya pada alat dan perangkat perangkat telekomunikasi kelompok Customer Premises Equipment CPE, banyak ditemukenali beredarnya alat dan perangkat telekomunikasi ilegal dipasaran. Terkait hal tersebut, Tesis ini dalam rangka menyusun suatu sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang lebih efektif dan efisien dengan mengintegrasikan pemangku kepentingan Kementerian/Lembaga terkait. Metode yang digunakan dalam menyusun sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi ini adalah dengan metode Gap Analysis dan Indepth Interview berupa penentuan kesenjangan antara sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi saat ini dan yang diharapkan kedepannya. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dan melalui wawancara dengan narasumber terkait diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu sistem pengawasan dan pengendalian alat dan perangkat telekomunikasi yang optimal.Tujuan dalam penelitian ini adalah mengevaluasi dan mengembangkan rekomendasi untuk peningkatan kualitas Sistem Pengawasan dan Pengendalian Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi beredarnya alat dan perangkat telekomunikasi ilegal terutama telepon selular, yang berdasarkan data Mobile Crime Industry Action Forum MCIAF mencapai 20 dari total penjualan telepon selular di Indonesia.

---

The increasing revenue and circulation of telecommunication equipment and devices in Indonesia from year to year is very disturbing the economic movement and contribute to the leakage of taxes from the telecommunications equipment and devices sector. This requires the role of government and relevant stakeholders to intensively monitor and control both at the entrance of imports upstream and those already circulated in the community downstream.

The absence of a system of supervision and control of standard and integrated telecommunication equipment and devices between Ministries Institutions has not yet been effective in monitoring telecommunication equipment and devices especially in telecommunication equipment and appliance group of Customer Premises Equipment CPE, widely known as illegal telecommunication equipment and equipment in the market.

Related to this matter, this Thesis in order to arrange a system of supervision and control of telecommunication equipments and devices more effective and efficient by integrating stakeholders of related Ministries Institutions.

The method used in preparing the system of supervision and control of telecommunication equipment and devices is by Gap Analysis and Indepth Interview method of determining the gap between monitoring system and control of telecommunication equipment and devices at this time and the expected future. Data obtained from various sources and through interviews with relevant sources are processed and analyzed to obtain a system of supervision and control of optimal telecommunication equipment and devices.

The purpose of this study is to evaluate and develop recommendations for quality improvement of Monitoring and Controlling System of Telecommunication Equipment and Devices that are effective and efficient so as to reduce the circulation of illegal telecommunication equipment and devices, especially mobile phones, based on Mobile Crime Industry Action Forum MCIAF data reaching 20 of total cellular phone sales in Indonesia."

"Memasuki tahun 2022, perguruan tinggi kembali diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran secara hybrid setelah sebelumnya dilakukan sepenuhnya dalam jaringan (daring) akibat pandemi COVID-19. Pembelajaran secara luring dirasa dapat memberikan manfaat yang kurang dapat difasilitasi oleh pembelajaran yang sepenuhnya dilaksanakan secara daring. Seperti perguruan tinggi lainnya, Fasilkom UI kembali menerapkan pembelajaran secara luar jaringan (luring). Meskipun demikian, pembelajaran secara luring saat pandemi dapat menimbulkan berbagai tantangan baru dalam pengawasan kesehatan. Aktivitas pembelajaran secara luring yang efektif perlu didukung dengan sistem pengawasan kesehatan yang terintegrasi dan mampu menunjang rasa aman dalam beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi dimana sistem tersebut belum dibahas oleh penelitian lain. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kebutuhan akan sistem pengawasan kesehatan yang terintegrasi di lingkungan perguruan tinggi dengan mengambil perspektif warga Fasilkom UI sebagai pengguna. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain sistem pengawasan kesehatan untuk Fasilkom UI bernama SI SEHAT yang dirancang menggunakan pendekatan user-centered design (UCD). Berdasarkan kebutuhan pengguna yang ditemukan melalui wawancara dan survei pengguna, sistem ini mengimplementasikan 15 fitur yang terdiri dari 11 fitur utama dan 4 fitur pendukung. Fitur utama meliputi berita, chatbot, contact tracing, check-in pengunjung, lapor diri, pendataan kasus positif, hotline, dasbor statistik, pencatatan sanitasi ruangan, pemantauan sanitasi ruangan, serta notifikasi pemberitahuan untuk mengkomunikasikan informasi penting. Sementara itu, fitur pendukung meliputi registrasi dan autentikasi, onboarding, kebijakan privasi, dan profil pengguna. Rancangan desain kemudian dievaluasi menggunakan usability testing (UT), wawancara kontekstual, dan system usability scale (SUS). Hasil dari UT menyatakan mayoritas task mendapatkan successrate sebesar 100% dengan nilai terkecil sebesar 33,3%. Sementara itu, SUS menghasilkan rata-rata skor untuk semua partisipan sebesar 78,6 yang jika diinterpretasikan secara huruf bernilai B+ sehingga sistem dinilai memiliki usability yang cukup baik untuk digunakan.

---

In 2022, universities are allowed to carry out hybrid learning after previously implementing an entirely online learning due to the COVID-19 pandemic. Offline learning is able to provide benefits that cannot be facilitated by online-only learning. As seen in other universities, Fasilkom UI is gradually returning to offline learning. However, offline learning during a pandemic poses new challenges in health surveillance. Effective offline learning activities need to be supported by an integrated health surveillance system that is able to enhance a sense of safety when doing activities in a university environment where the system has not been discussed in other studies. This study aims to explore the need for an integrated health surveillance system in universities by taking the perspective of the Fasilkom UI community members as users. This research resulted in the design of a health surveillance system for Fasilkom UI called SI SEHAT, which is designed using user-centered design (UCD) approach. Based on the user needs discovered through user interviews and surveys, we designed a system with a total of 15 features consisting of 11 key features and 4 supporting features. The key features are news, chatbot, contact tracing, visitor check-in, self-report, illness cases recording, hotline, dashboard, area sanitation recording, area sanitation monitoring, as well as notifications to communicate important information. The supporting features are registration and authentication, onboarding, privacy policy, and user profile. The design is then evaluated using usability testing (UT), contextual interviews, and the system usability scale (SUS). The results from UT stated that the majority of tasks received a success rate of 100%, with the smallest value of 33.3%. Meanwhile, the design achieved an average SUS score of 78.6 for all participants, which when interpreted as letter grades is rated B+, indicating that the system has good usability."