Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan saham dan board governance index terhadap perbedaan tingkat risiko kredit dan stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Penelitian ini juga menganalisis peranan atribut yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah terhadap penurunan tingkat risiko Bank Syariah berdasarkan ukuran dewan, kualifikasi akademik, pengalaman, serta keterlibatan wanita dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 155 Bank Syariah dan Bank Konvensional dari 13 negara di wilayah Asia dengan waktu pengamatan 2010-2017. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa

indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan tingkat risiko kredit antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Konsentrasi kepemilikan saham perbankan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Sementara itu, tidak ada perbedaan tingkat stabilitas perbankan antara Bank Islam dan Bank Konvensional berdasarkan keberadaan indeks tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kualifikasi akademik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas perbankan pada Bank Syariah. Studi ini memberikan implikasi manajerial bagi regulator untuk membuat peraturan yang sangat ketat pada operasiperbankan dan mitigasi risiko dengan memberikan kepatuhan yang erat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan mengenai kepemilikan saham mayoritas untuk memberikan stabilitas perbankan dan mengurangi risiko perbankan. Selain itu, perlu untuk memperkuat struktur tata kelola Bank Syariah yang efektif, terutama bank-bank yang memiliki ukuran dewan yang besar, dan juga pemisahan tanggung jawab harus dilakukan dengan jelas dan kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah yang ketat.

---

This study aims to determine the effect of stock ownership concentration and corporate governance index on differences in the level of credit risk and banking stability between Islamic Banks and Conventional Banks. This study also analyzes the role of the Sharia Supervisory Board in reducing the risk level in Islamic Banks based on the board size, academic qualifications, experiences, and woman participation in the Sharia Supervisory Board. The method used in this study is a panel data analysis with a total sample of 155 Islamic Banks and Conventional Banks from 13 countries in Asia region with observation times 2010-2017.Using panel data estimation, it was found that corporate governance index has a significant influence on differences in the level of credit risk between Islamic Banks and Conventional Banks. Share ownership concentration also has a significant influence on banking stability differences between Islamic Banks and Conventional Banks. Furthermore, this study found that the academic qualifications of the Sharia Supervisory Board (SSB) had a significant effect on increasing stability in Islamic Banks. This study provides managerial implications for regulators to make very strict regulations on banking operations and risk mitigation by providing a close adherence to good corporate governance and regulations regarding majority share ownership to provide banking stability and reducing banking risk. In addition, it is necessary to strengthen the effective governance structure of Islamic Banks, especially banks that have large board sizes, separation of responsibilities must be clearly carried out and strict Sharia Supervisory Board member qualifications.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan pihak internal PT Bank ABC dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak, yaitu DPS, Departemen Kepatuhan Syariah, dan Auditor Syariah internal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah dan Auditor Syariah internal dalam mengawasi produk maupun kegiatan operasional di PT Bank ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sebagai pihak independen memerlukan bantuan tim untuk melakukan pengawasan dengan baik. Selain diperlukannya pengawasan yang bersifat independen, pengawasan dapat dianalogikan dengan kaidah audit.

---

This research aimed to know the process conducted by the Sharia Supervisory Board SSB and internal parts of PT Bank ABC in overseeing compliance with sharia. The method used is interviews with various parties, namely SSB, Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia. This study finds that in conducting supervision against the practice of sharia, SSB is assisted by the Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia when supervise the operational activities as well as products in PT Bank ABC. The results of this research show that the SSB as independent parties need assistance teams to conduct supervision well. In addition to the need for supervision which is independent, supervision is analogous to the audit rule."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya, lembaga perbankan syariah tidak sepesat perbankan konvensional, padahal mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan hukum terkait dengan pembiayaan murabahah, yang diindikasikan tidak sesuai dengan syariah. Penelitian ini akan menjawab permasalahan mengenai pengaturan pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip- prinsip syariah dan pelaksanaannya di dalam praktik; serta upaya yang dilakukan agar pembiayaan murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif berdasarkan data sekunder, serta didukung data primer untuk melihat implementasinya dalam praktik pada beberapa bank syariah di wilayah Jabodetabek. Teori yang digunakan adalah teori maqasid syariah untuk melihat apakah pengaturannya menunjukkan tujuan untuk kemaslahatan umat; dan digunakan teori pertukaran karena  murabahah merupakan bagian dari suatu transaksi pertukaran. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan pengaturan perbankan syariah di Indonesia  tidak terlepas dari dinamika sejarah keberadaannya di Indonesia. Penerapan pembiayaan murabahah digunakan UU Perbankan Syariah dan aturan-aturan pelaksanaannya, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Implementasi pembiayaan murabahah menunjukkan masih adanya penyimpangan syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar murabahah dilaksanakan sesuai syariah dan memberikan manfaat melalui: perbaikan terhadap beberapa peraturan terkait pembiayaan murabahah dan kinerja pengawasan eksternal Bank Syariah oleh otoritas; dilakukan evaluasi diri dan upaya perbaikan peraturan-peraturan teknis pelaksanaan, peningkatan kinerja SDM, serta peningkatan pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS);  nasabah bank Syariah bertanggung jawab terhadap pelunasan pembayaran dan menjadi bagian  kontrol sosial pelaksanaan pembiayaan murabahah yang sesuai syariah.

---

Banking institution is a very important financial institution in a country's economic system. In its development, the growth of sharia banking institution is not faster then conventional banking, whereas majority of Indonesian population is Muslim. On the other hand, there are still various legal issues related to murabaha financing, which is indicated no longer in accordance with sharia principles. This research will address issues concerning the arrangement of murabaha financing in accordance with the principles of sharia and its implementation in practice; as well as efforts made to finance murabaha done in accordance with the principles of sharia. The method used in this research using normative juridical approach based on secondary data, and supported by primary data to see its implementation in practice at some sharia banking in Jabodetabek region. The theory used is the theory of maqasid shariah to see whether the arrangement shows the purpose for the benefit of the people; and used the theory of exchange because murabaha is part of an exchange transaction. The results show that the development of sharia banking arrangements in Indonesia is inseparable from the historical dynamics of its existence in Indonesia. The implementation of murabaha financing is used by the Sharia Banking Law and its implementation rules, as well as the National Sharia Board Fatwa (DSN). Murabaha financing implementation shows that there is still sharia irregularities. Therefore, efforts should be made to ensure that murabaha is implemented in accordance with sharia and provides benefits through: improvements to some regulations related to murabaha financing and external supervisory performance of sharia banking by the authority; Self evaluation and improvement of technical regulations on implementation, improvement of human resources performance, and improvement of internal supervision through Sharia Supervisory Board (DPS); sharia banking customers are responsible for repayment of their financing and become part of social control of sharia in implementation of murabaha financing.

 

 

"

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat salah satunya karena pelaksanaannya didasarkan dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah harus selalu dipenuhi dan membutuhkan pengawasan khusus agar kesyariahan produk, kegiatan, dan jasa bank tetap terjaga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan perbankan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan bagaimanakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Mega Syariah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah Dewan Pengawas Syariah hanya bertanggung jawab di awal pemeriksaan pedoman dan tidak terlibat secara teknis. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini dan melakukan review berkala terhadap bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi bank secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pengawasan dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut masih belum seperti yang diharapkan.

---

The development of Islamic Bank in Indonesia has progressed rapidly either because the implementation based on sharia principle. One of product that widely used by the public is financing with murabahah principle. Sharia principle in banking activities must always be filled and needs special supervision so that the sharia principle in product, activities, and service stay fulfilled. The problems of this phenomenom are how is the mechanism of sharia bank supervision by Sharia Supervisory Board, how are the duties and function of Sharia Supervisory Board at supervising Non Performing Financing rescue, and how is the role and function of Sharia Supervisory Board at supervising Murabahah Non Performing Financing rescue in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah. This research is done by qualitative method with used normative juridical toward secondary data and interviews. The analysis shows that in supervising Murabahah Non Performing Financing rescue, Sharia Supervisory Board has only responsibility at the beginning of SOP (Standard Operational Procedure) examination and technically not involved. The roles of Sharia Supervisory Board are giving opinion and do the periodic reviews. Sharia Supervisory Board was helped by Sharia Compliance Department and Sharia Auditor in performing their duties. In general, role and function of Sharia Supervisory Board on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah was already compliance with Bank Indonesia’s Regulation. However, the quality of supervision at implementation of Murabahah Non Performing Financing rescue is still not enough."

"Pada skripsi ini terdapat pembahasan untuk mengetahui bagaimana penerapan kesesuaian syariah dalam produk iB Hasanah Card agar sesuai dengan aturan dawabith wa hudud serta bagaimana konsekuensi yang diberikan apabila terjadi penggunaan iB Hasanah Card yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan metode yuridis normatif skripsi ini menjelaskan hubungan antara aturan dawabith wa hudud yang terdapat pada Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 dengan kesesuaian produk iB Hasanah Card yang menjadikan iB Hasanah Card memilik sistem reject otomatis untuk menjaga kesesuaian syariah guna mematuhi aturan dawabith wa hudud. Pembahasan ini berkesimpulan bahwa iB Hasanah Card BNI Syariah yang merupakan produk yang berasaskan syariah telah berusaha menyesuaikan produknya dengan aturan syariah melalui jenis akad, mekanisme produk, pagu yang dimiliki hingga fitur yang ditawarkannya.

---

There are discussion in this thesis to see how the application of sharia compliance in the product iB Hasanah Card according to rule dawabith wa hudud and how given the use of consequences if there is any iB Hasanah Card is not in accordance with the prevailing regulations .With the methods of juridical normative this thesis define the connection between dawabith wa hudud rules which is found in National Sharia Board Rules No.54 DSN / DSN-MUI /X / 2006 with the compliance of iB Hasanah Card who made this card has a system to keep reject automatic due to the compliance towards dawabith wa hudud rules. This discussion concludes that iB Hasanah Card BNI Syariah which is a product that is based on sharia has tried to adapt its products to the rule of sharia by type of contract , the mechanism of the product , the ceiling of which is owned by the features it offers."

"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."