Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
This thesis examines the legal protections provided for Minority Shareholders in Family-Owned Company in Indonesia, Germany and Australia. Furthermore, it also examines whether the Company Law has provide a sufficient legal protections for Minority Shareholders in Indonesia Family-Owned Company after comparing it with an equivalent regulation in Germany and Australia. Based on the juridicalnormative research which uses statutory and comparative approach, it resulted that there are similarities and differences of Minority Shareholders protection provided by each countries. The similar protection includes: (i) Rights to attend, request and vote in GMS; (ii) Derivative Action; (iii) Rights to Repurchase Shares; (iv) Rights to Inspect the Company; and (v) Winding Up requests. Whereas the different protection includes: (i) Rights on Equal Treatment; (ii) Rights to Appoint and Revoke Management; (iii) Restraint on Contravention; dan (iv) Rights to Information. This thesis concludes that Indonesia has not provide a sufficient legal protection for Minority Shareholders compared to Germany and Australia because of the four protections which have not yet been regulated under the Company Law while such protections shall help provide a more certainty as well as a definite legal basis for Minority Shareholders to obtain their rights in Family-Owned Company. Therefore, this thesis recommends that the protections which have not yet been regulated shall be added to Company Law in order to ensure the rights of Minority Shareholders as well as to reduce oppressive act by Majority Shareholders in Family-Owned Company.

---

Skripsi ini membahas mengenai pelindungan hukum apa saja yang diberikan kepada Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia, Jerman dan Australia. Selain itu juga membahas mengenai apakah Undang-Undang Perseroan Terbatas telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Pemegang Saham Minoritas di Perseroan Keluarga Indonesia setelah dibandingkan dengan peraturan yang setara di Jerman dan Australia. Berdasarkan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan statutory dan comparative approach, hasil dari penelitian ini menemukan bahwa ada persamaan dan perbedaan dalam Perlindungan Pemegang Saham Minoritas yang diberikan oleh masing-masing negara. Perlindungan yang sama meliputi: (i) Hak untuk Menghadiri, Meminta dan memberikan suara dalam RUPS; (ii) Gugatan Derivatif; (iii) Hak untuk Membeli Kembali Saham; (iv) Hak untuk Memeriksa Perusahaan; dan (v) Permintaan Pembubaran Perseroan. Sementara itu, perlindungan yang tidak diberikan di Indonesia meliputi: (i) Hak atas Perlakuan yang Setara; (ii) Hak untuk Menunjuk dan Mencabut Manajemen; (iii) Pengekangan terhadap Kontravensi; dan (iv) Hak atas Informasi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia belum memberikan perlindungan yang memadai dibandingkan dengan Jerman dan Australia karena ada empat perlindungan hukum yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sedangkan perlindungan tersebut dapat membantu memberikan perlindungan yang lebih jelas serta memberikan dasar hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam mendapatkan haknya di Perseroan Keluarga. Oleh sebab itu, skripsi ini merekomendasikan bahwa perlindungan yang belum diatur didalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebaiknya dimasukkan agar lebih menjamin hak-hak Pemegang Saham Minoritas serta meminimalisir tindakan opresif oleh Pemegang Saham Mayoritas di Perseroan Keluarga Indonesia.

Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Komisaris. Notulen wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan seorang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, kecuali apabila suatu risalah RUPS dibuat oleh Notaris, maka kewajiban penandatanganan itupun dapat tidak diperlukan karena akta Notaris tersebut bersifat otentik. Namun, disebabkan oleh kelalaian Notaris ada kemungkinan akta yang dibuat oleh Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Notaris membuat suatu risalah RUPS tanpa terlebih dahulu memperhatikan mengenai syarat formalitas rapat dan syarat korum yang harus dicapai dalam mengambil keputusan bagi suatu perseroan. Atas kelalaian Notaris tersebut secara perdata dapat terjadi akta yang dibuatnya dibatalkan oleh Hakim. Dalam praktik hal tersebut dihadapi oleh Buntario Tigris Darmawang, Notaris di Jakarta, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 271/PDT.G/2003/ PN.JKT.UT., tertanggal 21 Juli 2004, akta yang dibuatnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, ternyata dari hasil penelitian penulis terdapat beberapa permasalahan hukum mengenai tindakan yang dilakukan Notaris dalam penyelenggaraan RUPS, serta tanggung jawab Notaris tersebut terhadap risalah RUPS yang telah dibuatnya. Sehubungan dengan hal tersebut setidaknya diperlukan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya dalam hal terjadi suatu penyelenggaraan RUPS.

Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham adalah suatu organ Perseroan Terbatas yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan hal-hal tertentu mengenai jalannya Perseroan, termasuk untuk perubahan Anggaran Dasar. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan bentuk keikutsertaan para pemegang saham Perseroan yang notabene merupakan para pemilik dari Perseroan Tersebut, namun demikian terdapat prosedur yang harus diikuti untuk menyelenggarakan Rapat tersebut yang salah satunya adalah mengenai kuorum Rapat. Untuk keabsahan suatu Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham maka harus dipenuhi kuorum yang berkaitan dengan Agenda Rapat yang akan dibahas. Dalam hal kuorum pada Rapat Umum Pemegang Saham Pertama dan Kedua tidak dapat dipenuhi, maka dibuka kesempatan bagi Perseroan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri yang Daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan mengenai kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga. Namun demikian, harus diperhatikan bahwa dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan maka kuorum dihitung berdasarkan jumlah kehadiran 100% (seratus persen) Pemegang Saham tersebut. Juga harus diingat bahwa Penetapan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan Negeri ini adalah untuk Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga, tidak untuk Rapat Umum Pemegang Saham Pertama ataupun Kedua. Hal ini perlu diperhatikan sebab Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan menurut ketentuan yang mengaturnya termasuk penentuan kuorumnya. Kesalahan dalam menetapakan kuorum Rapat akan berakibat terhadap keabsahan Keputusan suatu Rapat Umum Pemegang Saham. ......General Shareholders Meeting is an organ of a Limited Liability Company that has the authority to make certain decisions regarding directions of Company, in which includes changes on Article Association. General Shareholders Meeting is also a form for all of the shareholders to participate (body that governs all the shareholders) as they are the owner of the Company, yet in order to organize this meeting, there are certain procedures that must be obliged, include the quorum for the meeting. For this General Shareholder Meeting of to be considered valid, there must be a majority agreement (quorum) of the shareholders to the Agenda of the meeting. In the cases that majority is not agreed (quorum is not reached) in the First and Second General Shareholder Meetings, then there is an opportunity for the Limited Liability Company to request ruling by the Lower Court in which its jurisdiction area covers the place where the Limited Liability Company located for quorum of Third General Shareholders Meeting. However, consideration must be taken if in this Third General Shareholders Meeting, all Shareholders attend the meeting, quorum is counted based on this 100% (one hundred per cent) attendance. In addition, the ruling of quorum made by the Lower Court is solely for the purpose of the Third General Shareholders Meeting, neither for the First nor the Second General Shareholders Meetings. This is very important to note since every General Shareholders Meetings must be held accordance to rulings made which include determining the Meeting’s quorum. A mistake on determining the Meeting’s quorum may result to the validity of any General Shareholders Meeting's agreement or decision.

Abstrak :
Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penindasan terhadap pemegang saham (oppression atau reverse oppression) dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai oppression, namun pada praktiknya, oppresion dan reverse oppression diakui dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimana ketentuan dan jenis oppression di negara Singapura dan Australia?; 3. Bagaimana pengaturan oppression dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 4. Bagaimana praktik oppression dan reverse oppression terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia? Berdasarkan kasus yang dianalisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kasus-kasus terkait praktik oppression dan reverse oppression di Indonesia diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana kurang sesuai untuk menjamin keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan juga perseroan.

---

The discussion of this academic thesis is about the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in a limited liability company in Indonesia. Oppression is not regulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, but in practice, oppression and reverse oppression are recognized by the judge considerations in court. This research is a normative juridical with a desciptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. How is the regulation regarding shareholders rights based on Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company?; 2. How is the regulation and types of oppression in Singapore and Australia?; 3. How is the regulation regarding oppression based on Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company?; 4. How does the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in limited liability in Indonesia? Eventually, the writer came to the conclusion that the cases related to the practice of oppression and reverse oppression in Indonesia proposed on the basis of tort, which is not appropriate to ensure the balance and fairness to the parties and the company itself.

Abstrak :
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir dan bagaimana akibat hukum akta Notaris tentang perubahan susunan pemegang saham yang didasarkan pada putusan yang berkekuatan Hukum tetap yang bersifat Deklaratoir terhadap pihak dalam akta dan pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan akta Notaris yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang akan mengakibatkan akta menjadi tidak otentik. Kewenangan dari penghadap wajib diperhatikan dengan Notaris. Notaris pun wajib memahami isi putusan pengadilan yang didalilkan penghadap agar tidak salah dalam membuat akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akibat dari munculnya Akta PKR yang cacat hukum tersebut, maka susunan pemegang saham menjadi berubah secara cacat hukum pula. Dengan demikian, pihak yang paling merasa dirugikan adalah pemegang saham yang hak nya terlanggar akibat perubahan susunan pemegang saham dalam Perseroan secara cacat hukum tersebut. Notaris dapat dimintakan tanggung jawab berupa penggantian kerugian berupa materiil dan immaterial oleh pihak-pihak yang dirugikan.

---

In this thesis, the author raising about legal issues regarding alteration of limited company shareholdersthat are not accordance with regulations. The issues background was aboutcomposing general meeting of shareholders decision statement deed regarding to alteration of limited company shareholders based on unauthorized parties. Third parties underlies their authority by declaratory verdict that called off the share granting. The problem statements are the validity of Notary Deed about the alteration of limited company shareholders which based on declaratory permanent legal verdict and the notary deedlegal consequences about alteration of limited company shareholders based on declaratory permanent legal verdict towards deeds parties and third parties. The research methods on this thesis are using normative juridical method with typological research used to answer the issues on this thesis tend to analytical research. The results on this research are composing Notary Deed does not comply the regulations causing the unauthentic deed. The parties legal standing must be under supervised by notary public. The notary public must has more acknowledgement about court verdict which is stated by parties to avoid faultnessin composing General Meeting of shareholders decision statement deed. The consequenses causes by those deed accordingly make unvalidity alteration of limited company shareholders. Therefore, the most disadvantages will impact to the shareholder. The notary public reliable to take responsibility for material and immaterial damages.

Abstrak :
Keberadaan pemegang saham layaknya jantung bagi perseroan. Ketentuan perundang - undangan mesyaratkan suatu perseroan haruslah didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang. Bermula dari ketentuan inilah kemudian muncul istilah pemegang saham minoritas dan mayoritas. Idealnya pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas dapat memiliki keinginan yang selaras dalam suatu perseroan. Hal ini diwujudkan dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Namun, hal ini sangatlah sulit dicapai karena adanya perbedaan kepentingan diantara masing - masing pemegang saham. Seringkali dalam RUPS pengambilan keputusan dilakukan dengan voting. Mekanisme ini menimbulkan adanya dominasi dari pemegang saham mayoritas untuk menetukan arah kebijakan perseroan. Khususnya dalam keputusan untuk membubarkan suatu perseroan seringkali pemegang saham minoritas menjadi salah satu pihak yang dirugikan. Untuk mengantisipasi hal inilah maka diperlukan suatu mekanisme untuk melindungi hak - hak pemegang saham minoritas. ......The shareholders are the main part for the company. Invite the constitution, the company must be established at least by two person. Starting from this provision appears the majority and the minority shareholders. Ideally majority shareholders and minorities have the same purpose, so decision making can be done by deliberation. But that is very difficult to reach because there is the difference of interest between them. In company meeting, frequently decision making done by voting. This mechanism raises the dominance of the majority shareholders to determine company policy. Especially in liquidation of the company minority shareholders often as the injured party. To prevent this condition required some protection mechanism to protect the rights of minority shareholders.

Abstrak :
Konsep nominee diakui keberadaannya di negara-negara bertradisi hukum Common Law seperti di Singapura, nominee shareholders dan nominee director diperbolehkan berdasarkan undang-undang trustee dan undang-undang perusahaan Singapura. Sementara di negara-negara bertradisi hukum Civil Law seperti di Indonesia tidak mengakui keberadaan nominee. Bahkan di Indonesia, diatur secara tegas larangan nominee shareholders dan akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Larangan ini tidak terlepas dari tujuan ekonomi nasional yaitu melindungi pengusaha lokal agar sektor-sektor ekonomi tidak dikuasai dan/atau dieksploitasi oleh pihak asing. Adanya pembatasan bidang usaha yang tertutup bagi pihak asing dan bidang usaha yang terbuka dengan batasan kepemilikan saham bagi pihak asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 dan persyaratan paling sedikit perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyebabkan pihak-pihak tidak dapat menguasai atau memiliki perusahaan sepenuhnya. Hal tersebut mendorong penggunaan nominee shareholders di Indonesia, baik dengan mengadakan perjanjian nominee secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyiasati larangan nominee shareholders.

---

Nominee concept is recognized in Common Law countries such as Singapore, nominee shareholders and nominee directors are allowed under the Trustee Act and Company Act of Singapore. While, in Civil Law countries such as Indonesia does not recognize nominee concept. In addition, Indonesia prohibit nominee shareholders and consequently the agreement is null and void as stipulated in Article 33 paragraph 1 and paragraph 2 of the Investment Act. This prohibition cannot be separated from the nation?s economic purpose which is protecting local entrepreneurs so that economy sectors are not controlled and / or exploited by foreign investor. The restrictions on business sectors, whether totally closed or limited share ownership for foreign investor as stipulated in Presidential Regulation number 44 Year 2016, as well as the requirement of at least two (2) people in creating a limited liability company as stipulated in Article 7 of Law Limited Liability company, causes a party to not able to fully own the company. It encourages the use of nominee shareholders in Indonesia, either by entering a nominee agreement, directly or indirectly to circumvent the prohibition of nominee shareholders.

Abstrak :
Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUPT.

---

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called Relaas Akta and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi dan tidak dilakukan RUPS Independen.Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa transaksi pemasukan aset yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan RUPS Independen. Sejalan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dipandang wajar melihat dari tidak dijalankan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK. ......This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in transaction contains conflict of interest of PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Majority decision in General Meeting of Shareholders (GMS) is not always fair for independent shareholders who regularly are minority shareholders because of majority rule and one share one vote principles. The result of this research concludes that Good Corporate Governance principles are not fully implemented by Board of Directors because of violation to fiduciary duty and statutory duty principles. It is seen from violation of right of minority shareholders is not doing disclosure of information immediately after the transaction and not conducting General Meeting of Independent Shareholders. In this research is also known that asset infusion transaction which is done by PT Sumalindo Lestari Jaya is the transaction that contains conflict of interest and not qualified to be excluded from obligation to conduct the General Meeting of Independent Shareholders. In the same way, The verdict of Indonesia Supreme Court that order the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya deemed reasonable due to not implemented of Good Corporate Governance principles and not complied of obligations that stated by BAPEPAM-LK.